powert point

1. PROPOSAL PENELITIAN
BIROKRAT DALAM PUSARAN POLITIK
(Studi Tentang Pencalonan Birokrat dalam pemilihan walikota kendari 2017)
LASANTI
C1A1 14 187

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejak pemilukada langsung bergulir pada pertengahan tahun 2005, para pejabat pemerintahan
atau birokrat banyak turut ambil bagian. Para birokrat meninggalkan jabatannya demi mengejar
yang lebih tinggi. Keberhasilan birokrat menduduki jabatan publik memberikan ransangan
birokrat lainnya untuk mengikuti jejaknya
Hal yang menarik dari semua ini maraknya calon kepala daerah dan wakil
kepala yang berasal dari birokrat walaupun tidak terlibat menjadi anggota dan
atau pengurus partai politik tetapi kenyataannya birokrat diusung dari partai
politik untuk menjadi kandidat

3. Mengkaji pemilukada Kota Kendari 2017 menarik untuk dikaji disebabkan
beberapa hal diantaranya Pertama terjadinya pergeseran konfigurasi elit dulunya
kalangan politisi partai kini bergeser melibatkan para calon kepala daerah didominasi
dari kalangan birokrat.
Kedua tiga calon kepala daerah yang salah satunya dari kalangan birokrasi dan
satu pasangan calon lagi anak dari walikota kendari yang notabene punya kekuasaan
terhadap birokrasi dalam memperebutkan jabatan kekuasaan sebagai kepala daerah.
Ketiga membicarakan politik dan kekuasaan terutama masalah pergantian
kekuasaan menarik untuk dikaji karena didalamnya merangkai berbagai peristiwa
aktual yang tidak pertama surut dari sorotan publik.

4. 1.2 Rumusan Masalah
Berkaitan dengan fenomena maraknya kandidat yang berasal dari birokrat, maka dirumuskan
dalam satu pertanyaan penelitian sebagai berikut: “ Mengapa birokrat mencalonkan diri sebagai
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada di Kota Kendari pada tahun 2017
1.3 Tujuan penelitian
Adapun tujaun peneltian ialah untuk mengetahui “Mengapa birokrat
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
pada pemilukada

5. 1.4 Manfaat Penelitian
1. Birokrasi
Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi terutama bagi
birokrasi dalam hal menyikapi politik dalam mencapai tujuannya.
2. Ilmu pengetahuan
Diharapakan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi ilmu pengetahuan serta
berbagai aktivitas penelitian yang akan datang.

6. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Motif Politik dalam Kandidasi Publik
Keterlibatan birokrasi dalam pemilukada disebabkan adanya motivasi dari dalam untuk melanggengkan
kekuasaan serta adanya vested interest berupa kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir/
jabatan (Agustino, 2009: 182).
Motivasi yang lainnya, adalah upaya partai politik memenuhi target kemenangan
partai politik berburu kandidat yang dipandang potensial dalam memenangkan
Pilkada (Sahdan & Haboddin, 2009: 181- 188).

7. 2.2 Birokrasi dan Politik
Dari sudut pandang penguasa, birokrasi sangat dibutuhkan karena merupakan
sarana penguasa untuk mengimplementasikan kehendak (interest) dalam
kehidupan rakyat. Melalui birokrasi penguasa (dari partai manapun yang
berkuasa) memerintah rakyat secara efektif (effectively governing the peope),
serta melakukan day to day pelaksanaan kekuasaan mereka itu (Setiyono, 2002:
62).
a. Birokrasi sebagai abdi masyarakat.
Peran dan fungsi Birokrasi dalam pemerintahan sangatlah strategis, di samping
sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, sebagai pelayan publik juga
sekaligus berperan sebagai penyangga persatuan dan kesatuan bangsa serta
pengelolaan pemerintah
b. Birokrasi sebagai elit

8. Birokrasi merupakan kekuatan politik yang selalu diincar untuk ditaklukkan oleh
politisi ataupun partai politik dalam setiap arena pertarungan kekuasaan. Kuatnya tarikan
politik dari politisi terhadap birokrasi terekam dengan jelas melalui peristiwa politik yang
bernama pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Kenyataan ini sudah lama
dipertontonkan oleh birokrat yang ikut bertarung dalam setiap perebutan jabatan kepala
daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dikatakan demikian, karena
ketika birokrasi sudah dikuasai oleh pasangan calon, maka pengerahan massa dan
pemanfaatan fasilitas negara secara otonomatis bisa dinikmati secara gratis (Sahdan &
Haboddin, 2009: 176).
c. Birokrasi Sebagai Instrumen Kekuasaan

9. d. Simbiosis Politisi dan Birokrasi
Pertama, birokrasi dijadikan sebagai sumber keuntungan partikular untuk para konsituennya. Ada
semacam konsensus tidak tertulis bahwa ketika politisi menang dalam pemilu maka birokrasi dijadikan
sebagai agen penyebarankeuntungan-keuntungan kepada para konstituennya.
Kedua, birokrasi dijadikan sebagai sumber patronase dan keuntungan bagi para politisi lainnya yang
mendukung kebutuhan executive leader. Selain kebutuhan untuk tetap bertahan di pemerintahan executive
leader ( politisi yang sedang berkuasa) membutuhkan birokrasi agar dapat membuat peraturan-peraturan
baru atau program-program yang bisa digunakan membeli dukungan dari para politisi yang berada di
lembaga legislatif.

10. Ketiga, birokrasi dijadikan sumber untuk menjaring anggota-anggota dari berbagai
organisasi politik yang loyal kepada executive leader. Apa yang menjadi dasar
kepentingan dan tindakan ini tidak lain untuk menjadikan birokrasi sebagai mesin
politik yang loyal (creation of loyal political machine) bagi kebutuhan politisi yang
berkuasa. Diantaranya dengan menempatkan birokrasi pada posisi-posisi strategis
pemerintahan.
Keempat alasan inilah yang menurut Geddes, telah mendorong
politisi yang berkuasa untuk menggunakan birokrasi guna
memenuhi tiga kepentingan utamanya yakni pertama,
melanggengkan kekuasaan (current survival) setidaknya sebelum
jabatan berakhir

11. 2.3 Pemilukada dan Struktur Peluang Birokrat
Seorang birokrat jika ingin mencalonkan menjadi kandidat kepala daerah dan wakil kepala
maka selain keinginan pribadi juga karena faktor pendukung yang dari luar dirinya seperti dibawah
ini :
a. Ruang yang diberikan partai
pertama, partai mengalami kekosongan kader yang memiliki popularitas dan kualitas yang
seimbang dengan kandidat
Kedua, partai gagal melakukan kaderisasi, sehingga Kebanyakan kadernya tidak layak
dijual dalam Pilkada
Ketiga, kader gagal menginternalisasi nilai-nilai partai ke dalam dirinya, sehingga partai
tidak bisa membedakan antara keunikan kadernya dengan kandidat yang bukan berasal dari
partai politik lain (Sahdan & Haboddin, 2009 : 76

12. b. Ruang yang diberikan Regulasi
Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 aturan
tersebut dibuat untuk memberi kesempatan kepada birokrat ikut menggunakan hak politiknya
terlibat dalam wilayah politik praktis. Aturan tersebut memberi ruang kepada birokrat
melanggengkan jabatannya melalui pelibatan dirinya pada arena politik pratis ikutserta dalam bursa
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
c. Relasi antara pengusaha dan Birokrat
Pada pemilukada hadirnya para pengusaha menjadi fundraising bagi
para birokrat yang menjadi kandidat. Istilah fundaraising berasal
dari Amerika Serikat artinya menghasilkan atau mengadakan dana
(Schroder, 2004 : 270). Pengusaha dalam hal ini menyediakan
dana atau memberikan sumbangan guna memperlancar proses
birokrat dalam pemenangan

13. 2.4 Defenisi Konsep
Untuk dapat lebih memberikan arahan pada fokus penelitian, perlu dilakukan generalisasi
dari sekelompok fenomena yang abstrak secara empirik. Dan untuk lebih mudah dipahami
membuat pembatasan dan penegasan defenisi konsep sebagai berikut :
1. Birokrat adalah pegawai negeri yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, dan
digajiberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri secara umum
terbagi menjadi 3 yaitu (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), (2) anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI), dan (3) anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

14. 2. Birokrasi sendiri dapat digambarkan sebagai instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi
berdasarkan pembagian kerja dan adanya hierarki kewenangan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan
3. Birokrasi sendiri dapat digambarkan sebagai instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi
berdasarkan pembagian kerja dan adanya hierarki kewenangan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan
4. Dukungan dan peluang birokrasi dalam pemilukada adalah kesempatan dan ruang yang
dimiliki oleh birokrat untuk mengikuti kandidasi pada pemilukada

15. 5. Defenisi Operasional
1. Birokrat adalah pegawai negeri sipil yang masih aktif status kepegawaiannya bekerja di
intansi pemerintahan daerah.
2. Birokrasi adalah lembaga pemerintahan resmi yang diselenggarakan oleh dan demi
kepentingan negara yang berada di daerah kabupaten.
3. Motif politik kandidasi birokrat diindikasikan:
• Ingin memperluas kekuasaan karena masa jabatan birokrat di pemerintahan tidak
lama lagi akan berakhir
• Reproduksi sumber daya ekonomi yakni mencari penghasilan tambahan baik dari
pendapatan secara sah maupun tidak sah
• Prestise sosial ingin memperoleh kedudukan yang lebih tinggi
• Pragmatise politik mengikuti kandidasi untuk mencari petualangan
• politik sebagai investasi politik periode akan datang serta menjadi kandidat pemecah suara
untuk
• mencari jabatan yang lebih tinggi

16. 4. Dukungan dan peluang birokrasi dalam pemilukada diindikasikan:
o Partai politik memberikan ruang kepada para birokrat untuk mencalonkan diri pada
pemilukada.
o Dukungan pengusaha kepada birokrat dalam hal
o pendanaan biaya cost politik selama proses pemilukada berlangsung. Pengusaha yang
berpasangan dengan
o birokrat mendanai cost politik dalam pemilukada berharap mendapat rente baik
sebelum pemilukada berlangsung maupun pasca pemilukada
o Dukungan jajaran birokrasi daerah dengan memberikan dukungan kepada kandidat yang
berasal dari kalangan birokrat.
o Adanya regulasi yang memberikan ruang yang luas bagi birokrat untuk mencalonkan diri
baik melalui pintu partai politik maupun jalur perseorangan.

17. 2.6 KERANGKA PIKIR

18. BAB III
METODE PENELITIAN
3. 1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah penelitian verifikatif menelusuri motif birokrasi dalam pencalonan
diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menggunakan beberapa teori untuk
mengkerangkai penulisan dan melakukan verifikasi data apakah sesuai dengan teori yang dipergunakan
(Bungin, 2010:70). Dengan metode ini dapat diperoleh gambaran lengkap atau nuansa yang
mendalam tentang suatu situasi kondisi lapangan secara langsung. Kasus yang diangkat dalam
penelitian ini mengenai pencalonan birokrat pada pemilukada kota kendari tahun 2017

19. 3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah Kota Kendari. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan permasalahan yang
ingin diteliti. Pemilukada dilaksanakan di Kota Kendari diikuti 3 pasangan calon kandidat yang dan salah
satunya terdapat pasangan calon dari kalangan birokrasi
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh
dari wawancara langsung dari subyek atau informan dalam hal ini wawancara terhadap informan yang dipilih. Pemilihan
informan disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan untuk lebih mengeksplorasi pencalonan birokrat
pada pemilukada. Informan terdiri dari kandidat, penyelenggara pemilukada pembina birokrat, masyarakat, pengurus
partai dan pengusaha. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari arsip-arsip atau dokumentasi
yang relevan dengan permasalahan penelitian pencalonan birokrat dalam pemilukada kota kendari. Data sekunder
ini diambil berasal dari penyelenggara pemilukada.

20. Teknik Pengumpulan data
a. Observasi adalah suatu pengamatan yang sistimatis yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau
nalar, terutama dalam mengamati dan menafsirkan gejala - gejala yang akan berhubungan dengan objek penelitian.
b. Wawancara mendalam (indepth interview)
Wawancara mendalam terhadap informan dilakukan untuk menjelaskan pencalonan birokrat dalam pemilukada di Kota
kendari. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap:
1. Pasangan calon dari birokrasi
2. Pengusaha yang ikut mendukung pasangan calon
3. Masyarakat
c. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan data-data sekunder berupa dokumen, koran, literatur-literatur yang relevan
dan arsip-arsip lain yang terkait penelitian pencalonan birokrat dalam pemilukada kota kendari.

21. 3. 5 Analisis Data
Analisis data dalam tesis ini adalah suatu proses penyederhanaan data, sehingga data
menjadi lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan demikian data primer dan data
sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis, yaitu proses mengubah data menjadi sesuatu yang
lebih bermakna atau berarti. Dalam usaha menganalisa, data yang didapatkan dianalisis secara
kualititatif dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dengan tidak lupa dilakukan check and
recheck melalui cross-cheking antar data.

22. SEKIAN & TERIMA KASIH