SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
KOMPONEN APBN INDONESIA
Presented by Agus Imam Subegjo, S.E., M.Si.
BAGAN KOMPONEN APBN TAHUN 2014
(DALAM MILYAR RUPIAH)
APBN
Penerimaan
Rp. 1.667.140,7
Perpajakan
Rp. 1.280.338,9
PNBP
Rp. 385.391,7
Hibah
Rp. 1.360,1
Pembiayaan
Rp. 175.354,5
Pembiayaan Dalam
Negeri
Rp. 196.258,0
Pembiayaan Luar
Negeri Neto
(Rp. 20.903,5)
Pengeluaran
Rp. 1.842.495,3
Belanja Pemerintah
Pusat
Rp. 1.249.943,0
Transfer ke Daerah
Rp. 592.552,3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro :
• Pertumbuhan Ekonomi 6,0%
• Inflasi 5,5%
• Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,5%
• Nilai Tukar Rp10.500,00/US$
• Harga Minyak ICP US$105/barel
• Lifting Minyak 870 ribu barel/hari
• Lifting Gas 1.240 ribu barel /hari
(setara minyak)
Arah Kebijakan Fiskal :
Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif, Berkualitas, dan
Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan
Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif
Strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal: mendorong agar APBN
lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan
tetap menjaga keseimbangan dalam rangka memperkuat kapasitas
dan daya tahan fiskal, namun tetap dikelola secara hati-hati.
1. Mengendalikan Defisit Anggaran:
• Optimalisasi pendapatan negara dengan meningkatkan iklim
investasi dan menjaga konservasi lingkungan;
• Meningkatkan kualitas belanja melalui (i) meningkatkan belanja
modal untuk pembangunan infrastruktur; (ii) pengendalian subsidi; dan
(iii) efisiensi belanja barang (operasional & perjalanan dinas).
2. Mengendalikan Keseimbangan Primer:
• Optimalisasi pendapatan negara;
• Memperbaiki struktur belanja melalui pembatasan belanja terkait,
belanja mandatori, dan efisiensi subsidi untuk kualitas belanja.
3. Menurunkan rasio utang terhadap PDB:
• Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman;
• Negative net flow;
• Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan
produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan
kapasitas perekonomian.
BAGAN KOMPONEN PENERIMAAN APBN TAHUN 2014 : PERPAJAKAN
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Perpajakan
Rp. 1.280.338,9
Pajak Dalam Negeri
Rp. 1.226.474,2
PPh
Rp. 586.306,4
PPN dan PPnBM
Rp. 492.950,9
PBB
Rp. 25.441,9
Cukai
Rp. 116.284,0
Pajak Lainnya
Rp. 5.490,9
Pajak Perdagangan
Internasional
Rp. 53.914,8
Bea Masuk
Rp. 33.936,6
Bea Keluar
Rp. 19.978,2
BAGAN KOMPONEN PENERIMAAN APBN TAHUN 2014 : PNBP
(DALAM MILYAR RUPIAH)
PNBP
Rp. 385.391,7
Sumber Daya Alam
Rp. 225.954,7
SDA Migas
Rp.196.508,2
SDA Nonmigas
Rp.29.446,4
Bagian Laba BUMN
Rp. 40.000,0
Perbankan
Rp.10.300,0
Non Perbankan
Rp.29.700,0
PNBP Lainnya
Rp. 94.087,6
Pengelolaan BMN
Rp.31.538,9
Pendapatan Jasa
Rp.30.978,4
Pendapatan Bunga
Rp.9.089,8
Pend. Kejaksaan dan Peradilan
dan hasil tipikor Rp.137,7
Pend. Pendidikan
Rp.2.775,9
Pend. Gratifikasi dan uang sitaan
hasil korupsi Rp.71,3
Pend. Iuran dan Denda Rp.672,3
Pendapatan Lain-lain
Rp.18.823,1
Pendapatan BLU
Rp. 25.349,4
Jasa Layanan Umum
Rp.22.033,7
Hibah BLU
Rp.128,3
Hasil Kerjasama BLU
Rp.2.001,8
BLU Lainnya
Rp.1.185,6
BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : BELANJA PEMERINTAH PUSAT
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Belanja Pemerintah Pusat
Rp. 1.249.943,0
Menurut Fungsi
Kesehatan
Rp. 13.077,7
Pelayanan Umum
Rp. 794.772,4
Pertahanan
Rp. 86.306,8
Ketertiban dan Keamanan
Rp. 37.952,6
Ekonomi
Rp. 128.274,3
Lingkungan Hidup
Rp. 12.178,9
Perumahan dan Fasilitas Umum
Rp. 31.487,2
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rp. 2.052,8
Agama
Rp. 4.463,5
Pendidikan
Rp. 131.313,6
Perlindungan Sosial
Rp. 8.063,1
Menurut Jenis Belanja
(51) Pegawai
Rp. 292.978,3
(52) Barang
Rp. 215.550,0
(53) Modal
Rp. 184.193,5
(54) Bunga dan Pinjaman
Rp. 121.285,5
(55) Subsidi
Rp. 333.682,6
(56) Hibah
Rp. 3.542,7
(57) Bantuan Sosial
Rp. 91.806,4
(58) Lainnya
Rp. 36.904,0
BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI (DALAM RIBU RUPIAH)
BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH : BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH : BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH
001 MPR 809.621.728 044 KOPERASI DAN PKM 1.585.390.296 086 LAN 235.818.273
002 DPR 3.260.069.725 047 PEMBERDAYAAN PPA 214.695.552 087 ARSIP NASIONAL 125.605.418
004 BPK 2.895.731.152 048 PAN RB 159.829.579 088 BKN 542.955.113
005 MA 7.225.091.149 050 BIN 2.103.774.055 089 BPKP 1.233.400.891
006 KEJAKSAAN 3.862.908.273 051 LEMSANEG 1.746.467.730 090 PERDAGANGAN 2.701.399.920
007 SEKRETARIAT NEGARA 2.119.650.744 052 DKN 31.049.505 091 KEMENPERA 4.565.245.008
010 DALAM NEGERI 14.903.061.263 054 BPS 3.578.732.459 092 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.881.245.622
011 LUAR NEGERI 5.237.217.082 055 BAPPENAS 1.174.339.869 093 KPK 616.870.600
012 PERTAHANAN 86.376.731.642 056 BPN 4.321.890.877 095 DPD 739.022.451
013 HUKUM DAN HAM 7.534.526.527 057 PERPUSNAS 435.054.956 100 KY 83.503.495
015 KEUANGAN 18.711.674.393 059 KOMINFO 3.619.882.617 103 BNPB 1.831.330.075
018 PERTANIAN 15.470.610.980 060 POLRI 44.975.570.229 104 BNP2TKI 429.137.434
019 PERINDUSTRIAN 2.922.255.470 063 BPOM 1.133.119.106 105 BPLS 845.129.200
020 ESDM 16.263.231.641 064 LEMHANAS 332.769.345 106 LKPP 167.011.385
022 PERHUBUNGAN 40.370.535.223 065 BKPM 659.101.990 107 BASARNAS 2.188.777.160
023 DIKBUD 80.661.026.761 066 BNN 792.846.386 108 KPPU 94.988.100
024 KESEHATAN 46.459.033.461 067 KPDT 2.801.300.372 109 BPW SURAMADU 381.578.100
025 AGAMA 49.402.154.516 068 BKKBN 2.888.448.074 110 OMBUDSMAN 66.968.860
026 NAKERTRANS 4.520.846.173 074 KOMNAS HAM 68.660.601 111 BNPP 194.095.304
027 SOSIAL 7.683.627.443 075 BMKG 1.617.912.611 112 OTORITA BATAM 1.105.855.296
029 KEHUTANAN 5.314.017.535 076 KPU 15.410.408.218 113 BNPT 302.790.666
032 KKP 6.521.487.908 077 MK 215.874.751 114 SEKRETARIAT KABINET 185.582.237
033 PEKERJAAN UMUM 84.148.108.957 078 PPATK 65.048.640 115 BAWASLU 3.261.857.100
034 MENKO POLHUKAM 514.346.342 079 LIPI 1.072.673.939 116 LPP RRI 998.506.179
035 MENKO PEREKONOMIAN 317.450.478 080 BATAN 718.523.043 117 LPP TVRI 1.075.623.014
036 MENKO KESRA 218.362.698 081 BPPT 822.041.068 118 OTORITA SABANG 392.200.000
040 PAREKRAF 1.704.915.242 082 LAPAN 789.238.626 999 BUN 612.101.398.718
041 BUMN 131.625.068 083 BIG 802.647.877 Jumlah Belanja Pemerintah Pusat 1.249.943.001.616
042 RISTEK 617.661.219 084 BSN 95.385.287
043 LINGKUNGAN HIDUP 1.084.162.221 085 BAPETEN 100.685.325
BENDAHARA UMUM NEGARA
(BA 999)
Rp. 612.101.398.718
Pengelolaan Utang
Rp. 121.285.500.000
Pengelolaan Hibah
Rp. 3.542.709.729
Belanja Subsidi
Rp. 333.682.607.453
Belanja Lainnya
Rp. 61.883.981.107
Pengelolaan Transaksi Khusus
Rp. 91.706.600.429
• Kontribusi Sosial
Rp. 90.527.587.929
• Kontribusi Ke Lembaga
Internasional
Rp. 61.672.500
BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : TRANSFER KE DAERAH
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Transfer ke Daerah
Rp. 592.552,3
Dana Perimbangan
Rp. 487.931,0
DBH
Rp. 113.711,7
DBH Pajak
Rp. 51.787,2
DBH SDA
Rp. 61.924,5
DAU
Rp. 341.219,3
DAK
Rp. 33.000,0
DAK
Rp. 30.200,0
DAK Tambahan
Rp. 2.800,0
Dana Otsus dan
Penyesuaian
Rp. 104.621,3
Dana Otonomi Khusus
Rp. 16.148,8
Papua dan Papua Barat
Rp. 6.824,4
Aceh
Rp. 6.824,4
Tambahan Insfrastruktur
Rp. 2.500,0
Dana Keistimewaan
DIY
Rp. 523,9
Dana Penyesuaian
Rp. 87.948,6
TPG PNS Daerah
Rp. 60.540,7
DTPG PNS Daerah
Rp. 1.853,6
DID
Rp. 1.387,8
P2D2
Rp. 91,8
BOS
Rp. 24.074,7
BAGAN KOMPONEN PEMBIAYAAN APBN TAHUN 2014
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Pembiayaan
Rp. 175.354,5
Pembiayaan Dalam Negeri
Rp. 196.258,0
Perbankan Dalam
Rp. 4.398,5
Nonperbankan
Rp. 191.859,5
Hasil Pengelolaan Aset
Rp. 1.000,0
SBN Neto
Rp. 205.068,8
Pinjaman DN Neto
Rp. 963,0
Dana Investasi Pemerintah
(Rp. 14.105,6)
Kewajiban Penjaminan
(Rp. 1.066,7)
Pembiayaan Luar Negeri Neto
(Rp. 20.903,5)
Penarikan PLN Neto
Rp. 39.132,7
Pinjaman Program
Rp. 3.900,0
Pinjaman Proyek
Rp. 35.232,7
Penerusan Pinjaman
(Rp. 1.226,2)
PT. PLN
(Rp. 529,8)
PT. SMI
(Rp. 210,0)
PT. PII
(Rp. 24,1)
PT. Pertamina
(Rp. 252,4)
Pemkot Bogor
(Rp. 12,5)
Pemkab Muara Enim
(Rp. 30,0)
Pemprov DKI Jakarta
(Rp. 167,4)
Pembayaran Cicilan Pokok
Utang LN
(Rp. 58.810,0)
TERIMA KASIH
Jakarta, 21-04-2014
Daftar Pustaka :
 Undang–undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014
 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2013
tentang Rincian Belanja Pemerintah
Pusat Tahun Anggaran 2014

More Related Content

What's hot

Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Nur Anisa Rachmawati
 
Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan
Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunanDistribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan
Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunanBazari Azhar Azizi
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalSugeng Budiharsono
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMutiara Shifa
 
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembangPenerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembangArief Budiman
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahKonsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahShi Chin
 
Strategi penetapan harga dalam oligopoli
Strategi penetapan harga dalam oligopoliStrategi penetapan harga dalam oligopoli
Strategi penetapan harga dalam oligopoliBazari Azhar Azizi
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikperan pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikBadrotuz Zahro
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 

What's hot (20)

Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
 
Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan
Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunanDistribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan
Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan
 
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIKPEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
PEMIKIRAN MAZHAB KLASIK
 
konsep ekonomi regional
konsep ekonomi regionalkonsep ekonomi regional
konsep ekonomi regional
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
 
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIAMATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA
 
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembangPenerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
 
Model mundell flemming dan Rezim Kurs
Model mundell flemming dan Rezim KursModel mundell flemming dan Rezim Kurs
Model mundell flemming dan Rezim Kurs
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
 
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerahKonsep dasar akuntansi pemerintah daerah
Konsep dasar akuntansi pemerintah daerah
 
Ekonomi regional
Ekonomi regionalEkonomi regional
Ekonomi regional
 
Strategi penetapan harga dalam oligopoli
Strategi penetapan harga dalam oligopoliStrategi penetapan harga dalam oligopoli
Strategi penetapan harga dalam oligopoli
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
analisis input output
 analisis input output analisis input output
analisis input output
 
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikperan pemerintah dalam penyediaan barang publik
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
 
Modul 8 elastisitas
Modul 8 elastisitasModul 8 elastisitas
Modul 8 elastisitas
 
Konsumsi dan Tabungan
Konsumsi dan TabunganKonsumsi dan Tabungan
Konsumsi dan Tabungan
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
 

Viewers also liked

Bedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomi
Bedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomiBedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomi
Bedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomiAGUS SETIYONO
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraJoy Irman
 
Contoh soal matematika kelas VIII semester 1
Contoh soal matematika kelas VIII semester 1Contoh soal matematika kelas VIII semester 1
Contoh soal matematika kelas VIII semester 1Halimirna Inha
 
Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014
Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014
Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014Ahmadi Ar
 
Kumpulan soal matematika smp kelas 8
Kumpulan soal matematika smp kelas 8Kumpulan soal matematika smp kelas 8
Kumpulan soal matematika smp kelas 8cah_bagus12
 
SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016
SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016
SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016Budi Haryono
 
Soal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genap
Soal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genapSoal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genap
Soal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genapsajidintuban
 
Contoh soal dan pembahasan matematika smp
Contoh soal dan pembahasan matematika smpContoh soal dan pembahasan matematika smp
Contoh soal dan pembahasan matematika smpmardiyanto83
 
Kumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 Tahun
Kumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 TahunKumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 Tahun
Kumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 TahunSMPN 3 TAMAN SIDOARJO
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
 

Viewers also liked (11)

Bedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomi
Bedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomiBedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomi
Bedah skl-dan-prediksi-kisi-kisi-th-2013-2014-ekonomi
 
1.cover skripsi
1.cover skripsi1.cover skripsi
1.cover skripsi
 
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 
Contoh soal matematika kelas VIII semester 1
Contoh soal matematika kelas VIII semester 1Contoh soal matematika kelas VIII semester 1
Contoh soal matematika kelas VIII semester 1
 
Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014
Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014
Soal Ujian Sekolah Ekonomi 20132014
 
Kumpulan soal matematika smp kelas 8
Kumpulan soal matematika smp kelas 8Kumpulan soal matematika smp kelas 8
Kumpulan soal matematika smp kelas 8
 
SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016
SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016
SOAL UAS GANJIL MATEMATIKA SMP KELAS VIII 2015/2016
 
Soal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genap
Soal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genapSoal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genap
Soal Ulangan Tengah Semester (Uts) IPA SMP Kelas 8 semester genap
 
Contoh soal dan pembahasan matematika smp
Contoh soal dan pembahasan matematika smpContoh soal dan pembahasan matematika smp
Contoh soal dan pembahasan matematika smp
 
Kumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 Tahun
Kumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 TahunKumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 Tahun
Kumpulan Latihan Soal IPA SMP Kelas VIII Lengkap 1 Tahun
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
 

Similar to OPTIMALKAN APBN 2014

Assalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wbAssalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wbfiraspermana
 
10 DPA PPKD 2022.pdf
10 DPA PPKD 2022.pdf10 DPA PPKD 2022.pdf
10 DPA PPKD 2022.pdfdiskominfopb1
 
16. keuangan harga 155-175
16. keuangan harga 155-17516. keuangan harga 155-175
16. keuangan harga 155-175fadilrazqa
 
BKD Dharmasraya.pptx
BKD Dharmasraya.pptxBKD Dharmasraya.pptx
BKD Dharmasraya.pptxariafifhudri
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019pandirambo900
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019pandirambo900
 
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Kang Margino
 
16 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 201916 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 2019pandirambo900
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerahinfosanitasi
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
 
INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdfINFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdfdiskominfopb1
 
RINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdfRINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdfdiskominfopb1
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
 
LPJ 2017 ke cempaga.pptx
LPJ 2017 ke cempaga.pptxLPJ 2017 ke cempaga.pptx
LPJ 2017 ke cempaga.pptxdewa pradnyana
 
Tax gathering with Bendahara Pemerintah
Tax gathering with Bendahara PemerintahTax gathering with Bendahara Pemerintah
Tax gathering with Bendahara PemerintahMulia Siregar Siregar
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

Similar to OPTIMALKAN APBN 2014 (20)

Assalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wbAssalamualiakum wr wb
Assalamualiakum wr wb
 
Lo 2016
Lo 2016Lo 2016
Lo 2016
 
10 DPA PPKD 2022.pdf
10 DPA PPKD 2022.pdf10 DPA PPKD 2022.pdf
10 DPA PPKD 2022.pdf
 
16. keuangan harga 155-175
16. keuangan harga 155-17516. keuangan harga 155-175
16. keuangan harga 155-175
 
BKD Dharmasraya.pptx
BKD Dharmasraya.pptxBKD Dharmasraya.pptx
BKD Dharmasraya.pptx
 
Wonderful Pacitan
Wonderful PacitanWonderful Pacitan
Wonderful Pacitan
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
 
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
 
16 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 201916 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 2019
 
Pemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan DaerahPemetaan Keuangan Daerah
Pemetaan Keuangan Daerah
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...
 
INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdfINFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdf
 
RINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdfRINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdf
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
 
LPJ 2017 ke cempaga.pptx
LPJ 2017 ke cempaga.pptxLPJ 2017 ke cempaga.pptx
LPJ 2017 ke cempaga.pptx
 
Tax gathering with Bendahara Pemerintah
Tax gathering with Bendahara PemerintahTax gathering with Bendahara Pemerintah
Tax gathering with Bendahara Pemerintah
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (12)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

OPTIMALKAN APBN 2014

  • 1. KOMPONEN APBN INDONESIA Presented by Agus Imam Subegjo, S.E., M.Si.
  • 2. BAGAN KOMPONEN APBN TAHUN 2014 (DALAM MILYAR RUPIAH) APBN Penerimaan Rp. 1.667.140,7 Perpajakan Rp. 1.280.338,9 PNBP Rp. 385.391,7 Hibah Rp. 1.360,1 Pembiayaan Rp. 175.354,5 Pembiayaan Dalam Negeri Rp. 196.258,0 Pembiayaan Luar Negeri Neto (Rp. 20.903,5) Pengeluaran Rp. 1.842.495,3 Belanja Pemerintah Pusat Rp. 1.249.943,0 Transfer ke Daerah Rp. 592.552,3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro : • Pertumbuhan Ekonomi 6,0% • Inflasi 5,5% • Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,5% • Nilai Tukar Rp10.500,00/US$ • Harga Minyak ICP US$105/barel • Lifting Minyak 870 ribu barel/hari • Lifting Gas 1.240 ribu barel /hari (setara minyak) Arah Kebijakan Fiskal : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif Strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal: mendorong agar APBN lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga keseimbangan dalam rangka memperkuat kapasitas dan daya tahan fiskal, namun tetap dikelola secara hati-hati. 1. Mengendalikan Defisit Anggaran: • Optimalisasi pendapatan negara dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan; • Meningkatkan kualitas belanja melalui (i) meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur; (ii) pengendalian subsidi; dan (iii) efisiensi belanja barang (operasional & perjalanan dinas). 2. Mengendalikan Keseimbangan Primer: • Optimalisasi pendapatan negara; • Memperbaiki struktur belanja melalui pembatasan belanja terkait, belanja mandatori, dan efisiensi subsidi untuk kualitas belanja. 3. Menurunkan rasio utang terhadap PDB: • Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman; • Negative net flow; • Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas perekonomian.
  • 3. BAGAN KOMPONEN PENERIMAAN APBN TAHUN 2014 : PERPAJAKAN (DALAM MILYAR RUPIAH) Perpajakan Rp. 1.280.338,9 Pajak Dalam Negeri Rp. 1.226.474,2 PPh Rp. 586.306,4 PPN dan PPnBM Rp. 492.950,9 PBB Rp. 25.441,9 Cukai Rp. 116.284,0 Pajak Lainnya Rp. 5.490,9 Pajak Perdagangan Internasional Rp. 53.914,8 Bea Masuk Rp. 33.936,6 Bea Keluar Rp. 19.978,2
  • 4. BAGAN KOMPONEN PENERIMAAN APBN TAHUN 2014 : PNBP (DALAM MILYAR RUPIAH) PNBP Rp. 385.391,7 Sumber Daya Alam Rp. 225.954,7 SDA Migas Rp.196.508,2 SDA Nonmigas Rp.29.446,4 Bagian Laba BUMN Rp. 40.000,0 Perbankan Rp.10.300,0 Non Perbankan Rp.29.700,0 PNBP Lainnya Rp. 94.087,6 Pengelolaan BMN Rp.31.538,9 Pendapatan Jasa Rp.30.978,4 Pendapatan Bunga Rp.9.089,8 Pend. Kejaksaan dan Peradilan dan hasil tipikor Rp.137,7 Pend. Pendidikan Rp.2.775,9 Pend. Gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi Rp.71,3 Pend. Iuran dan Denda Rp.672,3 Pendapatan Lain-lain Rp.18.823,1 Pendapatan BLU Rp. 25.349,4 Jasa Layanan Umum Rp.22.033,7 Hibah BLU Rp.128,3 Hasil Kerjasama BLU Rp.2.001,8 BLU Lainnya Rp.1.185,6
  • 5. BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : BELANJA PEMERINTAH PUSAT (DALAM MILYAR RUPIAH) Belanja Pemerintah Pusat Rp. 1.249.943,0 Menurut Fungsi Kesehatan Rp. 13.077,7 Pelayanan Umum Rp. 794.772,4 Pertahanan Rp. 86.306,8 Ketertiban dan Keamanan Rp. 37.952,6 Ekonomi Rp. 128.274,3 Lingkungan Hidup Rp. 12.178,9 Perumahan dan Fasilitas Umum Rp. 31.487,2 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp. 2.052,8 Agama Rp. 4.463,5 Pendidikan Rp. 131.313,6 Perlindungan Sosial Rp. 8.063,1 Menurut Jenis Belanja (51) Pegawai Rp. 292.978,3 (52) Barang Rp. 215.550,0 (53) Modal Rp. 184.193,5 (54) Bunga dan Pinjaman Rp. 121.285,5 (55) Subsidi Rp. 333.682,6 (56) Hibah Rp. 3.542,7 (57) Bantuan Sosial Rp. 91.806,4 (58) Lainnya Rp. 36.904,0
  • 6. BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI (DALAM RIBU RUPIAH) BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH : BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH : BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH 001 MPR 809.621.728 044 KOPERASI DAN PKM 1.585.390.296 086 LAN 235.818.273 002 DPR 3.260.069.725 047 PEMBERDAYAAN PPA 214.695.552 087 ARSIP NASIONAL 125.605.418 004 BPK 2.895.731.152 048 PAN RB 159.829.579 088 BKN 542.955.113 005 MA 7.225.091.149 050 BIN 2.103.774.055 089 BPKP 1.233.400.891 006 KEJAKSAAN 3.862.908.273 051 LEMSANEG 1.746.467.730 090 PERDAGANGAN 2.701.399.920 007 SEKRETARIAT NEGARA 2.119.650.744 052 DKN 31.049.505 091 KEMENPERA 4.565.245.008 010 DALAM NEGERI 14.903.061.263 054 BPS 3.578.732.459 092 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.881.245.622 011 LUAR NEGERI 5.237.217.082 055 BAPPENAS 1.174.339.869 093 KPK 616.870.600 012 PERTAHANAN 86.376.731.642 056 BPN 4.321.890.877 095 DPD 739.022.451 013 HUKUM DAN HAM 7.534.526.527 057 PERPUSNAS 435.054.956 100 KY 83.503.495 015 KEUANGAN 18.711.674.393 059 KOMINFO 3.619.882.617 103 BNPB 1.831.330.075 018 PERTANIAN 15.470.610.980 060 POLRI 44.975.570.229 104 BNP2TKI 429.137.434 019 PERINDUSTRIAN 2.922.255.470 063 BPOM 1.133.119.106 105 BPLS 845.129.200 020 ESDM 16.263.231.641 064 LEMHANAS 332.769.345 106 LKPP 167.011.385 022 PERHUBUNGAN 40.370.535.223 065 BKPM 659.101.990 107 BASARNAS 2.188.777.160 023 DIKBUD 80.661.026.761 066 BNN 792.846.386 108 KPPU 94.988.100 024 KESEHATAN 46.459.033.461 067 KPDT 2.801.300.372 109 BPW SURAMADU 381.578.100 025 AGAMA 49.402.154.516 068 BKKBN 2.888.448.074 110 OMBUDSMAN 66.968.860 026 NAKERTRANS 4.520.846.173 074 KOMNAS HAM 68.660.601 111 BNPP 194.095.304 027 SOSIAL 7.683.627.443 075 BMKG 1.617.912.611 112 OTORITA BATAM 1.105.855.296 029 KEHUTANAN 5.314.017.535 076 KPU 15.410.408.218 113 BNPT 302.790.666 032 KKP 6.521.487.908 077 MK 215.874.751 114 SEKRETARIAT KABINET 185.582.237 033 PEKERJAAN UMUM 84.148.108.957 078 PPATK 65.048.640 115 BAWASLU 3.261.857.100 034 MENKO POLHUKAM 514.346.342 079 LIPI 1.072.673.939 116 LPP RRI 998.506.179 035 MENKO PEREKONOMIAN 317.450.478 080 BATAN 718.523.043 117 LPP TVRI 1.075.623.014 036 MENKO KESRA 218.362.698 081 BPPT 822.041.068 118 OTORITA SABANG 392.200.000 040 PAREKRAF 1.704.915.242 082 LAPAN 789.238.626 999 BUN 612.101.398.718 041 BUMN 131.625.068 083 BIG 802.647.877 Jumlah Belanja Pemerintah Pusat 1.249.943.001.616 042 RISTEK 617.661.219 084 BSN 95.385.287 043 LINGKUNGAN HIDUP 1.084.162.221 085 BAPETEN 100.685.325 BENDAHARA UMUM NEGARA (BA 999) Rp. 612.101.398.718 Pengelolaan Utang Rp. 121.285.500.000 Pengelolaan Hibah Rp. 3.542.709.729 Belanja Subsidi Rp. 333.682.607.453 Belanja Lainnya Rp. 61.883.981.107 Pengelolaan Transaksi Khusus Rp. 91.706.600.429 • Kontribusi Sosial Rp. 90.527.587.929 • Kontribusi Ke Lembaga Internasional Rp. 61.672.500
  • 7. BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : TRANSFER KE DAERAH (DALAM MILYAR RUPIAH) Transfer ke Daerah Rp. 592.552,3 Dana Perimbangan Rp. 487.931,0 DBH Rp. 113.711,7 DBH Pajak Rp. 51.787,2 DBH SDA Rp. 61.924,5 DAU Rp. 341.219,3 DAK Rp. 33.000,0 DAK Rp. 30.200,0 DAK Tambahan Rp. 2.800,0 Dana Otsus dan Penyesuaian Rp. 104.621,3 Dana Otonomi Khusus Rp. 16.148,8 Papua dan Papua Barat Rp. 6.824,4 Aceh Rp. 6.824,4 Tambahan Insfrastruktur Rp. 2.500,0 Dana Keistimewaan DIY Rp. 523,9 Dana Penyesuaian Rp. 87.948,6 TPG PNS Daerah Rp. 60.540,7 DTPG PNS Daerah Rp. 1.853,6 DID Rp. 1.387,8 P2D2 Rp. 91,8 BOS Rp. 24.074,7
  • 8. BAGAN KOMPONEN PEMBIAYAAN APBN TAHUN 2014 (DALAM MILYAR RUPIAH) Pembiayaan Rp. 175.354,5 Pembiayaan Dalam Negeri Rp. 196.258,0 Perbankan Dalam Rp. 4.398,5 Nonperbankan Rp. 191.859,5 Hasil Pengelolaan Aset Rp. 1.000,0 SBN Neto Rp. 205.068,8 Pinjaman DN Neto Rp. 963,0 Dana Investasi Pemerintah (Rp. 14.105,6) Kewajiban Penjaminan (Rp. 1.066,7) Pembiayaan Luar Negeri Neto (Rp. 20.903,5) Penarikan PLN Neto Rp. 39.132,7 Pinjaman Program Rp. 3.900,0 Pinjaman Proyek Rp. 35.232,7 Penerusan Pinjaman (Rp. 1.226,2) PT. PLN (Rp. 529,8) PT. SMI (Rp. 210,0) PT. PII (Rp. 24,1) PT. Pertamina (Rp. 252,4) Pemkot Bogor (Rp. 12,5) Pemkab Muara Enim (Rp. 30,0) Pemprov DKI Jakarta (Rp. 167,4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (Rp. 58.810,0)
  • 9. TERIMA KASIH Jakarta, 21-04-2014 Daftar Pustaka :  Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014