Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Interoperabilitas Data dalam Implementasi E-Government                                         Lukito Edi Nugroho1        ...
mekanisme pertukaran data adalah mencapai tingkat interoperabilitas yang tinggisehingga transfer data dari sumber ke tujua...
saling berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Dalam contoh pada Gambar 1 diatas, bagaimana aplikasi penyusun aplikas...
Untuk itu diperlukan cara lain yang lebih realistis. Yang sekarang banyak dilakukanorang adalah menggunakan Service-Orient...
Kebijakan Pertukaran DataSecara teknis, teknologi untuk melakukan pengiriman dan pertukaran data antaraplikasi komputer di...
Karena pertukaran data selalu melibatkan minimal dua instansi dengan domainkewenangan yang mungkin berbeda, maka IGASIS pe...
[3]   Cerami, E. Web Service Essentials. O’Reilly, February 2002.[4]   State Service Commision, New Zealand Government. Ex...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Interoperabilitas e-gov

2,038 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Interoperabilitas e-gov

  1. 1. Interoperabilitas Data dalam Implementasi E-Government Lukito Edi Nugroho1 lukito@mti.ugm.ac.idLatar BelakangElectronic government (e-gov) di Indonesia adalah program yang inisiatifnya sudahdimulai sejak tahun 2003 seiring dengan keluarnya Inpres no. 3/2003, tetapi kondisipenerapannya di lapangan sangat bervariasi. Ada instansi pemerintah yang sudahcukup maju, tetapi banyak juga yang masih dalam taraf mendengar dan mengenalnya.E-gov selalu melibatkan teknologi informasi (TI), tetapi pembangunan fasilitas TIbelum tentu mengarah pada keberhasilan implementasi e-gov.Pemanfaatan TI dalam e-gov dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Padatingkat yang paling sederhana, situs web yang merepresentasikan kehadiran sebuahinstitusi secara virtual dapat dipakai sebagai contoh. Pada tingkat yang lebih maju,sudah ada aplikasi-aplikasi komputer yang dibuat dengan berbagai tujuan, darimeningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, sampai mempermudah danmemperluas jangkauan layanan publik. Kebanyakan instansi pemerintah di Indonesiaberada dalam tingkatan ini. Aplikasi komputer dirancang untuk beroperasi dalamdomain tertentu (misalnya, bidang kependudukan), dengan fungsi tertentu pula(misalnya, memudahkan proses aplikasi dokumen kependudukan).Dalam perkembangannya, sistem-sistem informasi yang bersifat sektoral pada akhirnyaakan membuat “pulau-pulau informasi”. Otomasi pekerjaan melalui komputerisasidilakukan pada bidang tertentu, dan sama sekali tidak terkait dengan urusan yang lain.Persoalan mulai muncul saat ada kebutuhan data atau informasi yang bersifat lintassektoral. Kebutuhan data seperti ini tidak bisa dipenuhi oleh satu sumber informasisaja, sehingga diperlukan komposisi dari dua atau lebih sumber data. Padakenyataannya permintaan terhadap data komposit semakin hari semakin tinggi, karenamemang banyak urusan yang bersifat multisektoral. Penanganan pasca-bencana,penanganan wabah penyakit, penyaluran BLT dari subsidi BBM, dan pengembanganindustri kecil adalah beberapa contoh urusan yang sangat diwarnai dengan data daninformasi yang berasal dari berbagai sektor.Pemenuhan kebutuhan data dan informasi multisektor perlu ditangani secarakomprehensif. Persoalannya tidak sekedar mencari solusi-solusi teknis melaluipenerapan teknologi informasi (TI) semata, tetapi harus ada dukungan protokol dankebijakan pula. Faktor protokol dan kebijakan menjadi penting karena sumber-sumberdata dan informasi berada di otoritas yang berbeda, dan penyusunan informasimultisektor melibatkan pertukaran data/informasi di antara instansi-instansi tersebut.Pengaturan pada tataran kebijakan diperlukan untuk menjamin lancarnya prosespertukaran data antar instansi.Makalah ini mendiskusikan baik aspek teknis maupun pengaturan dalam pertukarandata dalam konteks implementasi e-gov di Indonesia. Pada tataran teknis, tujuan1 Dosen Magister Teknologi Informasi, Jurusan Teknik Elektro FT UGM.
  2. 2. mekanisme pertukaran data adalah mencapai tingkat interoperabilitas yang tinggisehingga transfer data dari sumber ke tujuan dapat dilakukan tanpa mempedulikankeragaman (perbedaan) platform perangkat keras dan perangkat lunak yangdigunakan. Pada tataran kebijakan, protokol pertukaran data perlu disusun untukmenjamin tingkat interoperabilitas yang tinggi.Interoperabilitas dalam Pertukaran Data: Tinjauan TeknisDewasa ini tidak ada lagi urusan penyelenggaraan pemerintahan yang bisa lepas dariketerlibatan TI. Pengolahan data khususnya, sangat tergantung pada peran komputer,jaringan komputer, basis data, dan perangkat lunak aplikasi yang terkait. Dalamberbagai kasus, pengolahan data tidak lagi dipandang sebagai komputasi yangdilakukan pada satu komputer saja, tetapi melibatkan juga komunikasi data antarkomputer. Seperti dalam penjelasan sebelumnya, komunikasi data diperlukan dalamkonteks untuk menyusun informasi yang bersifat multisektoral. Kebutuhan ini terutamamuncul untuk pengambilan keputusan pada aras strategis yang biasanya melibatkanbeberapa unit/badan/dinas terkait. Contoh kebutuhan informasi seperti ini untukpenanganan bencana dapat dilihat pada Gambar 1. Ada beberapa sistem informasiyang semuanya digunakan sebagai sumber data bagi sebuah aplikasi lain yang berfungsimengkompilasi laporan tentang korban dan kerusakan akibat bencana. Sistem informasi Sistem informasi Sistem informasi kependudukan kesehatan prasarana umum …… …… … …… … …… … … Laporan korban dan kerusakan akibat bencana alam Gambar 1. Kebutuhan data multisektoral untuk penanganan bencanaKondisi nyata di lapangan pada umumnya menunjukkan bahwa sistem-sistem informasiyang digunakan di unit/badan/dinas tersebut dibangun di atas komponen-komponenyang berbeda. Heterogenitas terjadi pada perangkat keras (hardware), sistem operasi,program aplikasi, maupun sistem basis data yang digunakan. Dalam kondisi inimuncullah isu interoperabilitas: bagaimana sistem-sistem yang berbeda tersebut bisa
  3. 3. saling berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Dalam contoh pada Gambar 1 diatas, bagaimana aplikasi penyusun aplikasi bisa menggunakan data yang dikelola olehaplikasi sistem-sistem informasi yang lain.Dalam pertukaran data antar aplikasi komputer yang berbeda, masalah utamanyaterletak pada format data. Perbedaan format data menyebabkan data dari satuaplikasi tidak bisa begitu saja dikirimkan ke dan digunakan oleh aplikasi lainnya. Untukitu diperlukan sebuah format “netral” yang disepakati oleh kedua aplikasi. Kata“netral” berarti tidak memihak ke format yang digunakan oleh salah satu aplikasi.Format netral ini kemudian digunakan sebagai format “antara” dalam pengirimandata, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Penggunaan format netral jugameningkatkan ekstensibilitas; aplikasi yang lain dapat pula memanfaatkannya, tanpaharus mengetahui format aslinya. Format asli Format Format asli aplikasi A netral aplikasi B encode decode Format netral Format asli aplikasi C decode Gambar 2. Pengiriman data dengan format “netral” meningkatkan ekstensibilitasDewasa ini, format netral untuk pertukaran data banyak dijalankan oleh XML(eXtensible Markup Language). XML adalah sebuah format dokumen yang mampumenjelaskan struktur dan semantik (makna) dari data yang dikandung oleh dokumentersebut [1]. Berbeda dengan HTML yang lebih berorientasi pada tampilan(appearance), XML lebih fokus pada substansi data, sehingga lebih cocok digunakansebagai media pertukaran data. Kelebihan XML dibandingkan format teks biasa adalahdengan XML, struktur data yang ditransfer tidak “hilang”, demikian juga deskripsitentang semantik datanya. Dengan karakteristiknya ini, XML telah menjadi standar de-facto bagi pertukaran data antar aplikasi komputer. Spesifikasi formatnyapun telahdistandarkan untuk menjadi referensi yang sama bagi tiap aplikasi komputer yangmemerlukannya.Selain format, masalah lain dalam pertukaran data antar aplikasi komputer adalahmekanisme pertukarannya. Aplikasi-aplikasi yang berkomunikasi biasanya independensatu sama lain. Keduanya dibuat oleh pengembang yang berbeda, pada saat yang tidaksama pula. Padahal untuk bisa berkomunikasi, sebuah aplikasi harus tahu tentang caramenghubungi dan berbicara dengan aplikasi mitranya serta struktur data yang terlibat.Memberitahu semua ini berarti memberitahu detil internal dari aplikasi tersebut, danini yang sering menimbulkan kesulitan, karena tidak semua instansi bersedia membukadetil internal aplikasinya ke pihak lain, dengan alasan keamanan data dan sebagainya.
  4. 4. Untuk itu diperlukan cara lain yang lebih realistis. Yang sekarang banyak dilakukanorang adalah menggunakan Service-Oriented Architecture (SOA). SOA adalah sebuahskema yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi dilakukan secara loosely-coupled, artinya masing-masing pihak tidak perlu punya ketergantungan yang tinggisatu sama lain [2]. Dalam SOA, komunikasi didasarkan pada konsep layanan (service).Komunikasi berbasis layanan ini menggunakan prinsip client-server. Ada aplikasi yangmenyediakan layanan, dan aplikasi lain bisa meminta layanan tersebut. Permintaanterhadap layanan dilakukan dengan cara memanggil sebuah fungsi yangmerepresentasikan layanan tersebut. Bila sebuah fungsi dipanggil, maka aplikasipenyedia layanan wajib memberikan layanannya ke aplikasi pemanggil.Keunggulan SOA adalah bahwa detil-detil internal yang terlibat dalam pemanggilanfungsi layanan sepenuhnya “dibungkus” (disembunyikan) di balik fungsi tersebut. Ada“interface” yang secara tegas memisahkan bagian yang bersifat publik (bolehdiketahui oleh aplikasi-aplikasi lain), dan bagian yang bersifat privat (aplikasi laintidak perlu tahu). Dengan adanya interface ini, aplikasi client tidak perlu tahu tentangdetil-detil internal, cukup sintaks fungsinya saja yang perlu diketahui. SOA bisamengakomodasi kepentingan kedua belah pihak: server tidak perlu menunjukkan detil-detil data yang mungkin bersifat sensitif atau rahasia, sementara sebuah client tetapbisa meminta data yang diinginkannya kepada server. Gambar 3 menunjukkanmekanisme SOA yang bersifat loosely-coupled. Interface Pemanggilan layanan melalui fungsi Fungsi 1 Fungsi 2 Fungsi 3 Server Client Gambar 3. Komunikasi client-server berbasis SOADalam lingkungan aplikasi berbasis Web, SOA diimplementasikan dengan teknologi webservice [3]. Web service menggunakan konsep seperti pada Gambar 3. Web servicejuga menyediakan abstraksi yang seragam bagi aplikasi-aplikasi client dan server. Halini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi lagi. Pada dasarnya aplikasi server danclient dapat dikembangkan dengan berbagai perangkat keras, sistem operasi, bahasapemrograman, dan sistem basis data. Kemudian aplikasi ini dikemas sehingga bisadiakses dengan menggunakan protokol dan format standar web (http dan XML). Karenaweb sendiri sudah berkembang sebagai sebuah platform standar, maka web servicemenjadi sebuah pilihan yang menjanjikan.Kesimpulannya, teknologi web service memungkinkan dilaksanakannya komunikasiantara dua aplikasi yang berbeda secara luwes, keduanya tidak perlu mengetahui detilinternal masing-masing. Independensi dan otonomi inilah yang menjadi syarat pentingdalam pertukaran data antar instansi, dan teknologi web service (dan XML sebagaiformat standar pertukaran data) memungkinkan hal itu dilakukan dengan mudah.
  5. 5. Kebijakan Pertukaran DataSecara teknis, teknologi untuk melakukan pengiriman dan pertukaran data antaraplikasi komputer di instansi-instansi pemerintah yang berbeda telah tersedia.Selanjutnya, penerapan teknologi ini perlu didorong dan didukung oleh perangkatkebijakan yang memadai. Perangkat kebijakan inilah yang mengatur mekanismepertukaran data pada aras operasional sebagai bagian dari proses-proses birokrasi yangdijalankan dalam kerangka e-government.Tatakelola (governance) pertukaran data mendefinisikan isu-isu penting yang mungkinmuncul dalam proses pertukaran data antar instansi pemerintah. Sebagai contoh,Pemerintah New Zealand mendefinisikan hal-hal berikut sebagai yang harus diatur [4]: • Tujuan pertukaran data • Otoritas legal yang terlibat • Kebijakan manajemen data • Standar untuk nama dan alamat • Isu-isu tentang file data: format, parsing, skema, sintaks, dan lain-lain • Isu-isu tentang pengiriman (transfer) data dan pesan: skenario transfer, keamanan, autentikasi, non-repudiasi, kompresi data, dan lain-lain • Isu-isu implementasi: compliance, implementasi pilot, pengendalian perubahan (change control), audit, IPR, dan lain-lain • Isu-isu lainnya: kualitas informasi, kepercayaan (trust), proses bisnis, dan lain- lainKhusus tentang format pertukaran data, banyak pemerintahan atau organisasi globalyang merekomendasikan penggunakan format yang bersifat terbuka seperti OpenDocument Format (ODF) yang sejak tahun 2006 telah menjadi standar internasionalISO/IEC JTC 1 IS 23600 [5]. ODF dirancang untuk menjadi format untuk pertukarandata antar aplikasi perkantoran, yang spesifikasinya ditetapkan oleh sebuahkonsorsium Organization for the Advancement of Structured Information Standards(OASIS) [6]. Melalui program Interoperable Delivery of European e-GovernmentServices to Public Administrations, Business, and Citizens (IDABC), Uni Eropa telahmerekomendasikan ODF sebagai format pertukaran data dan dokumen dalam inisiatife-government di negara-negara anggotanya [7]. Dengan format terbuka, diharapkanpertukaran informasi antar instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan wargamasyarakat dapat dilakukan secara lancar.Pendekatan dan Strategi ImplementasiSepanjang yang penulis ketahui, Indonesia belum memiliki kebijakan operasional yangmengatur tentang pertukaran data antar instansi pemerintah. Pada tahun 2004Pemerintah sebenarnya pernah meluncurkan program Intergovernmental Access toShared Information System (IGASIS) yang dirancang untuk mengatur, salah satunya,pertukaran data antar instansi pemerintah [8], tetapi sampai sekarang program initidak terdengar lagi kelanjutannya. Sebagai sebuah prototipe kebijakan, IGASIS perludikembangkan untuk mengatur isu-isu pertukaran data secara lebih komprehensif.
  6. 6. Karena pertukaran data selalu melibatkan minimal dua instansi dengan domainkewenangan yang mungkin berbeda, maka IGASIS perlu ditangani oleh instansipemerintah dengan otoritas kewenangan yang cukup.Depkominfo adalah departemen yang cocok untuk mengembangkan, mensosialisasikan,dan mengawal penerapan IGASIS. Sebagai departemen teknis di bidang informasi dankomunikasi, Depkominfo memiliki baik kewenangan koordinatif (mengkoordinasikanpada aras departemen di tingkat pusat) maupun komando/kontrol (enforcementpenerapan kebijakan di tingkat daerah). Keterpaduan penanganan di tingkat pusat dandaerah sangat penting, karena pertukaran data dapat terjadi pada sembarang domain/bidang, pada aras yang berbeda. Tanpa ada koordinasi dan enforcement yang kuat,ketidakcocokan atau bahkan perselisihan (dispute) antar instansi sangat mungkinterjadi.Bila pengaturan pada aras kebijakan perlu ditegaskan, implementasi pada aras teknisoperasional tidak perlu diatur secara ketat. Tiap instansi di pusat maupun daerahdibebaskan untuk mengimplementasikan aplikasi-aplikasi komputernya masing-masing,sesuai dengan kebutuhannya. Yang perlu dijaga adalah ketaatan (conformance)aplikasi-aplikasi tersebut pada kerangka yang telah ditetapkan dalam IGASIS. Denganpendekatan ini, Pemerintah dapat menjamin tercapainya tujuan pertukaran datatanpa harus mengorbankan independensi dan otonomi masing-masing instansi.PenutupPersoalan interoperabilitas pada pertukaran data bukanlah masalah teknis semata.Secara teknis, persoalannya adalah pada penanganan heterogenitas antar aplikasi-aplikasi yang saling berkomunikasi. Teknologi yang ada saat ini telah memungkinkandibangunnya interoperabilitas di atas heterogenitas aplikasi.Selain masalah teknis, interoperabilitas juga perlu “dipaksakan” pada aras kebijakan.Pemaksaan ini diperlukan untuk menyeragamkan format dan mekanisme pertukarandata antar instansi. Isu-isu terkait seperti keamanan dan integritas data, pembagiankewenangan, dan masalah legal harus diatur untuk menjamin tujuan pertukaran datadapat tercapai. Untuk melaksanakan ini diperlukan otoritas yang memiliki kewenanganyang cukup, baik di dimensi horizontal (fungsi koordinasi) maupun vertikal (fungsikontrol). Depkominfo adalah kandidat yang tepat untuk otoritas penentu kebijakanpertukaran data ini.Daftar Pustaka[1] Bray, T., Paoli, J., Sperberg-McQueen, C.M., Maler, E., dan Yergeau, F. (editor). Extensible Markup Language 1.0 (Fourth Edition). Dokumen web http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-20060816/ diakses pada tanggal 18 Mei 2008.[2] He, H. What is Service-Oriented Architecture ? Dokumen web http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html diakses pada tanggal 18 Mei 2008.
  7. 7. [3] Cerami, E. Web Service Essentials. O’Reilly, February 2002.[4] State Service Commision, New Zealand Government. Exchanging Data Between Agencies. Artikel web diunduh dari http://www.e.govt.nz/standards/e-gif/best- practice pada tanggal 18 Mei 2008.[5] Wikipedia. Open Document. Halaman web http://en.wikipedia.org/wiki/ OpenDocument diakses pada tanggal 18 Mei 2008.[6] Brauer, M., Weir, R., dan McRae, M. Developing an XML-based File Format Specification for Office Applications. Artikel web diunduh dari http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office pada tanggal 18 Mei 2008.[7] Directorate General for Informatics, European Commision. Promotion of Open Document Exchange Format. Halaman web http://ec.europa.eu/idabc/en/ document/3428/5644 diakses pada tanggal 18 Mei 2008.[8] World Bank. Implementation Completion Report on a Loan to the Republic of Indonesia for the Information Infrastructure Development Project. December 2004. Dokumen diakses dari http://www-wds.worldbank.org/external/ default/ WDSContentServer/WDSP/IB/2007/01/11/000310607_20070111153612/Rendered /INDEX/309680IND0Info0Infrastructure01PUBLIC1.txt pada tanggal 18 Mei 2008.

×