Dokumen tersebut membahas tentang sertifikasi unit pengolahan ikan (SKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKP merupakan sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). Dokumen ini menjelaskan prosedur penerbitan SKP, persyaratan dasar untuk pengajuan SKP, target dan capaian SKP pada tahun
Dr. Dra. Zakiyah, MM - Perkembangan Akreditasi.pdfbikrafaraday
Dokumen tersebut membahas perkembangan akreditasi di Indonesia, termasuk upaya KAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi dengan melakukan penggabungan skema akreditasi lembaga sertifikasi dan transisi penerapan standar akreditasi.
Dokumen tersebut membahas prosedur dan persyaratan untuk Uji Kompetensi Sertifikasi (USK) Lembaga Sertifikasi Profesi Asisten Tenaga Kesehatan (LSP Asnakes) tahun 2020. Dokumen ini menjelaskan tentang dasar pemikiran, tujuan, prosedur, persyaratan, tolak ukur asesmen, unit kompetensi, dan perubahan pola penyusunan perangkat uji untuk USK tahun 2020.
1. Prakerin di PSDKP Nunukan memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Kegiatan utama meliputi pemeriksaan dokumen kapal perikanan, penerbitan surat laik operasi, dan penginputan data kedalam sistem database Satwas PSDKP Nunukan.
3. Prakerin ini sangat bermanfaat bagi pengembangan karir s
Dokumen tersebut membahas tentang sertifikasi unit pengolahan ikan (SKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKP merupakan sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). Dokumen ini menjelaskan prosedur penerbitan SKP, persyaratan dasar untuk pengajuan SKP, target dan capaian SKP pada tahun
Dr. Dra. Zakiyah, MM - Perkembangan Akreditasi.pdfbikrafaraday
Dokumen tersebut membahas perkembangan akreditasi di Indonesia, termasuk upaya KAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi dengan melakukan penggabungan skema akreditasi lembaga sertifikasi dan transisi penerapan standar akreditasi.
Dokumen tersebut membahas prosedur dan persyaratan untuk Uji Kompetensi Sertifikasi (USK) Lembaga Sertifikasi Profesi Asisten Tenaga Kesehatan (LSP Asnakes) tahun 2020. Dokumen ini menjelaskan tentang dasar pemikiran, tujuan, prosedur, persyaratan, tolak ukur asesmen, unit kompetensi, dan perubahan pola penyusunan perangkat uji untuk USK tahun 2020.
1. Prakerin di PSDKP Nunukan memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Kegiatan utama meliputi pemeriksaan dokumen kapal perikanan, penerbitan surat laik operasi, dan penginputan data kedalam sistem database Satwas PSDKP Nunukan.
3. Prakerin ini sangat bermanfaat bagi pengembangan karir s
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
Kelembagaan dan Regulasi
(Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Legalitas Hukum Laboratorium Penguji. Klausul 5. Persyaratan Struktur 5.1 Laboratorium harus merupakan suatu badan hukum, atau bagian tertentu dari suatu badan hukum, yang ertanggung
jawab secara hukum atas kegiatan laboratoriumnya
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengujian di laboratorium lingkungan yang teregistrasi pada kegiatan pemantauan bagi industri. Laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi dipersyaratkan untuk menghasilkan data valid yang dibutuhkan dalam proses perizinan dan persetujuan lingkungan."
Skema sertifikasi ini bertujuan untuk menilai kompetensi pekerjaan Melakukan Proses Pengelasan Pipa sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Skema ini meliputi tiga unit kompetensi yaitu persiapan tempat kerja, memperbaiki hasil pengelasan, dan membuat sambungan las pipa sesuai prosedur. Proses sertifikasi meliputi verifikasi dokumen, asesmen, dan uji kompetensi yang dilakukan oleh ases
Skema sertifikasi kkni food production 2014gatothp
Dokumen ini menjelaskan skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Boga (Food Production) yang mengacu pada standar kompetensi pariwisata ASEAN yaitu ACCSTP dan CATC. Skema ini memberikan deskripsi kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Tata Boga serta unit-unit kompetensi inti dan fungsional yang harus dimiliki untuk masing-masing sertifikat.
Skema sertifikasi kkni food production 2014I Made Murdana
Skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Boga (Food Production) dirangkum dalam dokumen ini sesuai dengan standar kompetensi ASEAN untuk tenaga profesional pariwisata. Skema ini menjelaskan kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Tata Boga serta persyaratan dan proses sertifikasi kompetensi untuk memastikan pengakuan nasional dan internasional, khususnya di ASEAN.
Dokumen ini membahas tentang standard kompetensi untuk kursus Penggesahan dan Pengujian Pendawaian Satu Fasa. Dokumen ini menjelaskan hasil pembelajaran, pentaksiran hasil pembelajaran, maklumat kursus, standard kompetensi, dan tafsiran terkait.
Drs. Eko S.
PUKP
Ketua : Drs. Asep S.
Wakil : Drs. Sutrisno
Sekretaris : Drs. Yusuf
Anggota :
- Capt. Bambang S.
- Capt. Yusuf S.
- Drs. Sutrisno
- Drs. Yusuf
- Drs. Eko S.
- Drs. Asep S.
Tugas :
- Penyusunan draft peraturan
- Penyusunan draft pedoman
- Penyusunan draft panduan
- Penyusunan
Dokumen tersebut merupakan keputusan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang pedoman pendidikan berkelanjutan apoteker. Keputusan ini menetapkan peraturan organisasi tentang pedoman resertifikasi apoteker yang menjadi pedoman bagi seluruh apoteker di Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang mencakup definisi SKP, manfaat SKP, persyaratan pelaku usaha dan ruang lingkup SKP, dasar hukum dan standar layanan SKP, prosedur penerbitan SKP, evaluasi kinerja pelaksana layanan SKP, serta prosedur dan tata cara memperoleh SKP.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
Kelembagaan dan Regulasi
(Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Legalitas Hukum Laboratorium Penguji. Klausul 5. Persyaratan Struktur 5.1 Laboratorium harus merupakan suatu badan hukum, atau bagian tertentu dari suatu badan hukum, yang ertanggung
jawab secara hukum atas kegiatan laboratoriumnya
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengujian di laboratorium lingkungan yang teregistrasi pada kegiatan pemantauan bagi industri. Laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi dipersyaratkan untuk menghasilkan data valid yang dibutuhkan dalam proses perizinan dan persetujuan lingkungan."
Skema sertifikasi ini bertujuan untuk menilai kompetensi pekerjaan Melakukan Proses Pengelasan Pipa sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Skema ini meliputi tiga unit kompetensi yaitu persiapan tempat kerja, memperbaiki hasil pengelasan, dan membuat sambungan las pipa sesuai prosedur. Proses sertifikasi meliputi verifikasi dokumen, asesmen, dan uji kompetensi yang dilakukan oleh ases
Skema sertifikasi kkni food production 2014gatothp
Dokumen ini menjelaskan skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Boga (Food Production) yang mengacu pada standar kompetensi pariwisata ASEAN yaitu ACCSTP dan CATC. Skema ini memberikan deskripsi kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Tata Boga serta unit-unit kompetensi inti dan fungsional yang harus dimiliki untuk masing-masing sertifikat.
Skema sertifikasi kkni food production 2014I Made Murdana
Skema sertifikasi kompetensi profesi KKNI bidang Tata Boga (Food Production) dirangkum dalam dokumen ini sesuai dengan standar kompetensi ASEAN untuk tenaga profesional pariwisata. Skema ini menjelaskan kualifikasi KKNI mulai dari Sertifikat I hingga VI untuk Tata Boga serta persyaratan dan proses sertifikasi kompetensi untuk memastikan pengakuan nasional dan internasional, khususnya di ASEAN.
Dokumen ini membahas tentang standard kompetensi untuk kursus Penggesahan dan Pengujian Pendawaian Satu Fasa. Dokumen ini menjelaskan hasil pembelajaran, pentaksiran hasil pembelajaran, maklumat kursus, standard kompetensi, dan tafsiran terkait.
Drs. Eko S.
PUKP
Ketua : Drs. Asep S.
Wakil : Drs. Sutrisno
Sekretaris : Drs. Yusuf
Anggota :
- Capt. Bambang S.
- Capt. Yusuf S.
- Drs. Sutrisno
- Drs. Yusuf
- Drs. Eko S.
- Drs. Asep S.
Tugas :
- Penyusunan draft peraturan
- Penyusunan draft pedoman
- Penyusunan draft panduan
- Penyusunan
Dokumen tersebut merupakan keputusan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang pedoman pendidikan berkelanjutan apoteker. Keputusan ini menetapkan peraturan organisasi tentang pedoman resertifikasi apoteker yang menjadi pedoman bagi seluruh apoteker di Indonesia.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang mencakup definisi SKP, manfaat SKP, persyaratan pelaku usaha dan ruang lingkup SKP, dasar hukum dan standar layanan SKP, prosedur penerbitan SKP, evaluasi kinerja pelaksana layanan SKP, serta prosedur dan tata cara memperoleh SKP.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Implementasi Pasca Penetapan Permen KP 33 Tahun 2021 terkait Diklat, Ujian dan Sertifikasi_rev.pptx
1. IMPLEMENTASI PASCA PENETAPAN
PERMEN KP 33 TAHUN 2021 TERKAIT
DIKLAT, UJIAN DAN SERTIFIKASI
Oleh :
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Jakarta, 13 September 2021
5. NAMA SERTIFIKASI KEPELAUTAN BPPP MEDAN BPPP BANYUWANGI BPPP TEGAL BPPP BITUNG BPPP AMBON
BST F II/KLM (COP) √ √ √ √ √
BST F I/Umum (COP) √ √ √ √ √
ANKAPIN I (COC) √ √
ANKAPIN II (COC) √ √ √ √ √
ANKAPIN III (COC) √ √ √ √ √
ATKAPIN I (COC) √ √
ATKAPIN II (COC) √ √ √ √ √
ATKAPIN III (COC) √ √ √ √ √
SERTIFIKASI RATING, LAYAK TANGKAP,
LAYAK SIMPAN, AHLI PENANGKAPAN,
OPERASIONAL ALAT TANGKAP,
OPERATOR REGRIGASI, RADIO
OPERATOR
√ √ √ √ √
PENYELENGGARA DIKLAT KEPELAUTAN
4
6. KESIAPAN PASCA PERMEN KP 33 TAHUN 2021
PENGUJIAN
1. Manajemen Mutu
2. SOP
AUDIT LEMBAGA DIKLAT
1. Manajemen Mutu
2. SOP
PERSYARATAN MENGIKUTI DIKLAT
1. Kesehatan (diperlukan Lembaga yang berperan audit approval
untuk unit Kesehatan)
2. Surat Sehat (puskesmas/ klinik/ rumah sakit -> apakah perlu
diapproval?)
3. Surat Keterangan Masa Berlayar (perlu penetapan pelabuhan
perikanan yang ditunjuk)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Mengacu kepada 8 Standar Pelatihan
2. Penyusunan Kurikulum
3. Penyusunan Modul
4. Peningkatan Kualifikasi Pelatih, Penguji dan Auditor
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana
5
7. No
NAMA LEMBAGA
PELATIHAN
JUMLAH PELATIH (Orang) JUMLAH PENGUJI (Orang)
NAUTIKA TEKNIKA NAUTIKA TEKNIKA
1 BPPP Medan 8 6 2 1
2 BPPP Tegal 14 6 6 6
3 BPPP Banyuwangi 19 11 5 5
4 BPPP Bitung 8 5 6 4
5 BPPP Ambon 7 3 5 2
JUMLAH 56 31 18 14
JUMLAH DAN KUALIFIKASI PELATIH, PENGUJI DAN AUDITOR
No KOMISI APPROVAL
JUMLAH
(Orang)
1 Pengurus 5
2 Auditor Nautika 18
3 Auditor Teknika 12
JUMLAH 25
Kualifikasi :
BST, GMDSS Radio, Arpa & Radar Simulator, PSCRB,
AFF, SAT, MEFA, BRM, Medical Care on Boardship,
Dangerous, Hazardous & Harmful Cargoes (IMDG
Code) Training Programme, Crisis Management and
Human Behaviour, Crowd Management, Ship Security
Officer, Bridge Resource Management, Operational
Use of ECDIS Training Programme, Engine Room
Resource Management, ANT, ATT, IMO MC 6.09, IMO
MC 6.10, IMO MC 3.12, ANKAPIN dan ATKAPIN.
6
8. KEBUTUHAN PENYELESAIAN
7
Kebutuhan Diklat AN/ATKAPIN Bagi Syahbandar
Kebutuhan Diklat AN/ATKAPIN Bagi Aparatur yang
belum selesai proses penerbitan sertifikat
Kebutuhan Diklat AN/ATKAPIN Bagi Masyarakat yang
belum selesai proses penerbitan sertifikat
Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Nelayan Kecil Secara
GRATIS! (SKN/SKK)
