Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Persaingan Usaha (kel 8 PDI)
Similar to Persaingan Usaha (kel 8 PDI) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (18)
Persaingan Usaha (kel 8 PDI)
- 1. Kelompok 8 : 1. Putri Rahma Aulia(G94219178) 2. Yulia Dwi Rahmawati (G94219197)
- 2. Pasar dan Kondisi Struktur Persaingan Usaha Pasar adalah tempat pertemuan individu yang meminta faktor maupun barang dan jasa serta individu yang menawarkan faktor maupun barang dan jasa. Para individu meminta sebuah barang yang memiliki harga terjangkau, berkualitas baik, dapat digunakan dalam jangka panjang, bisa dilihat dari segi estetika, dan masih banyak lagi.Faktor-faktor tersebutlah yang membuat para individu penawar barang atau jasa bersikeras untuk dapat menarik pelanggan dan terciptalah persaingan antara individu penawar yang satu dengan yang lainnya atau persaingan dalam usaha. Dalam kondisi persaingan, pada dasarnya setiap orang akan punya kesempatan yang sama untuk berusaha dan dengan demikian hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (the right to self- development)menjadi terjamin.
- 3. Kebijakan Pemerintah Tentang Persaingan Dan Investasi 1. Undang Undang Antimonopoli (untuk mengatur masalah perilaku perusahaan agar tidak menyalahgunakan market power-nya) 2. Deregulasi dan liberalisasi ekonomi( untuk menciptakan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan intervensi pemerintah yang minimal) • Deregulasi adalah sistem yang mengatur tindakan atau proses menghilangkan/mengurangi sebuah peraturan.
- 4. 3. Terbentuknya KPPU sebagai perwujudan UU antimonopoli untuk mengawasi adanya perilaku antipersaingan. 4. Adanya UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal 5. Paket kebijakan ekonomi, salah satunya tentang deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi. 6. Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai alat kebijakan pemerintah yang berfungsi untuk mengatur investasi di Indonesia.
- 5. Persaingan Usaha Di Era Otonomi Daerah • Banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang bersifat distortif. • Terjadi kekhawatiran terbitnya peraturan yang bersifat antipersaingan. • Jauh sebelum pelaksanaan otoda sudah ada kebijakan yang bersifat antipersaingan seperti: tariff barriers dan non tariff barriers
- 6. • Contoh peraturan yang terjadi dan bersifat antipersaingan: pemberian hak monopsoni sekaligus monopoli kepada BPPC, • Sumber-sumber perilaku antipersaingan ada dua, yaitu karena sebab alamiah dan karena sebab-sebab yang diciptakan (government intervention). • Adanya kebijakan yang menghambat berjalannya mekanisme pasar tetapi bukan perilaku antipersaingan.
- 7. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden B.J. Habibie Melindungi para pelaku usaha di Indonesia Meningkatkan kualitas ekonomi nasional Melindungi para konsumen (protect consumen) Mengutamakan kompetisi dalam usaha dengan baik Meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam kegiatan usaha Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Meminimalisir adanya monopoli dalam kegiatan usaha
- 8. TITIK LEMAH UU NOMOR 5 TAHUN 1999 • Subjek Hukum Persaingan Usaha Indonesia Hanya berlaku untuk para pelaku usaha di dalam negeri dan tidak berlaku untuk pelaku usaha luar negeri. • Pemberitahuan merger Belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Persaingan Usaha. Merger ialah istilah peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan dalam Hukum Persaingan Usaha. Indonesia menganut post merger notification.
- 9. • Hukum acara yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak jelas dan tidak lengkap. KPPU sangat sulit untuk mendapatkan bukti sebagaimana diamanatkan dalam pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Tidak dikenalnya bukti tidak langsung dalam hukum acara di Indonesia. Pembayaran denda didasarkan pada kesukarelaan pelaku usaha Tidak jelasnya penerapan prinsip the rule of reason dalam putusan perkara persaingan usaha.