SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
URAIAN MATERI
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang epidemiologi salah satu contoh
adalah melaksanakan kegiatan surveilans berbasis masyarakat (Community Bassed
Surveillance) atau CBS. Surveilans berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat
sebagai bagian dalam sistem pengendalian penyakit atau masalah kesehatan dalam
suatu kelompok/wilayah di masyarakat. Semakin cepat masyarakat melaporkan dan
dapat mengidentifikasi penyakit yang berpotensi KLB/Wabah, maka semakin cepat
penyakit tersebut dapat dikendalikan sehingga rantai penularan penyakit
dimasyarakat dapat segera diputus. Dalam konteks CBS tersebut, masyarakat pada
umumnya berperan dalam deteksi dini melaporkan kejadian penyakit berpotensi KLB
dan kematian. Namun pemberdayaan masyarakat dalam bidang epidemiologi,
keluarga, kelompok khusus dan masyarakat mempunyai peran yang lebih luas dalam
pencegahan dan penanggulangan penyakit sesuai dengan permasalahan, tujuan dan
sasarannnya berdasarkan hasil kajian analisa data epidemiologi.
Berbagai pendapat tentang pengertian pemberdayaan masyarakat antara lain
adalah:
▪ Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang mana
masyarakatnya itu mempunyai inisiatif di dalam memulai proses kegiatan atau
aktivitas sosial, di dalam memperbaiki situasi serta kondisi di diri sendiri.
Pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian hanya bisa terjadi apabila
masyarakat tersebut turut ikut berpartisipasi.
▪ Pemberdayaan (empowerment) → proses di mana masyarakat “diposisikan”
mempunyai peran yang besar dalam pengambilan keputusan dan menetapkan
kegiatan/tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka (Health Promotion
Glossary, WHO, 1998)
▪ Pemberdayaan (empowerment) di bidang kesehatan adalah proses
menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan
individu, keluarga dan masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatannya
dengan menggunakan sumber daya sendiri. Khususnya dalam upaya pencegahan
penyakit, meningkatkan kesehatan diri, menciptakan lingkungan sehat serta
berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan.
▪ Pemberdayaan Masyarakat, adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat persuasif
dan tidak memerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap,
perilaku dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan dan
memecahkan masalah, menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka
miliki termasuk partisipasi dan dukungan tokoh masyarakat serta LSM yang ada
dan hidup di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan akan
menghasilkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan dengan demikian
pemberdayaan masyarakat merupakan proses sedangkan kemandirian
merupakan hasil, karenanya kemandirimasyarakat dibidang kesehatan bisa
diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah kesehatan
yang ada di masyarakat, kemudian merencanakan dan melaku kan cara
pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat tanpa tergantung pada
bantuan dari luar.
▪ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2007, pemberdayaan
Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu,
mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi
kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan
moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan
masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi
tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.
▪ Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Epidemiologi adalah Proses menumbuhkan
dan meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, keluarga
dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mandiri menggunakan sumber daya
yang ada dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit berdasarkan
KAJIAN/HASIL ANALISIS DATA EPIDEMIOLOGI
Jenis Pemberdayaan Masyarakat
Karaketristik di dalam pemberdayaan masyarakat, sebagimana yang kemudian
diungkapkan oleh Pranarka serta Vidhyandika (1886) banyak macamnya antara
lain sebagai berikut;
a) Sikap Radikal
Sikap radikal ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang kemudian
dilakukan dalam upaya membentuk suatu segala pembangunan di dalam
masyarakat dengan melalui sistem kekuatan. Sistem tersebut dapat atau bisa
dipaksakan ialah sebagai sistem paksaan yang memiliki sifat mengikat kepada
seluruh masyarakat.
b) Sikap Kebersamaan
Sikap kebersaan ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
mengedepankan kebersamaan di dalam masyarakat. Kebersamaan tersebut
dilakukan dengan langkah akomodasi dari tiap-tiap kepentingan serta juga
golongan di dalam masyarakat.
c) Pedekatan Dengan Sistem Gagasan
dan untuk selanjutnya ini adalah suatu sistem pemberdayaan yang kemudian
mengedepankan pada gagasan sistem itu dengan secara tidak langsung stimulasi
daripada kemudian memberikan suatu power kepada powerless. Keadaan
tersebut dapat atau bisa diakomodir masyarakat dengan melalui syarat interaksi
sosial di dalam masyarakat yang baik serta pada akhirnya akan menimbulkan
integrasi kepentingan bersama.
Prinsip dalam pemberdayaan masyarakat
a) Prinsip Kesetaraan
Prinsip yang paling utama dan yang wajib dipegang di dalam proses
pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya kesetaraan/kesejajaran kedudukan
diantara masyarakat itu dengan lembaga, yang kemudian melaksanakan
beberapa program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki atau juga
perempuan. Dinamika yang dibangun ini merupakan ketertarikan kesetaraan di
dalam pengembangan mekanisme dari pengalaman, pengetahuan serta juga
keahlian antara satu sama lainnya. Masing-masing itu kemudian saling mengakui
kelebihan serta kekurangan sehingga kemudian terjadi proses saling belajar.
b) Prinsip Partisipasi
Program pemberdayaan yang dapat atau bisa menstimulasi kemandirian
masyarakat ialah program yang sifatnya partisipasif, dilakukan, diawasi,
terencana, serta dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai ke tingkat
tersebut kemudian memerlukan waktu serta juga proses pendampingan yang
mengikutsertakan pendamping, yang kemudian memiliki komitmen tinggi pada
pemberdayaan masyarakat.
c) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian
Prinsip ini kmemudian menghargai serta juga mengutamakan kemampuan
masyarakat itu dibanding bantuan dari pihak lain. Konsep terseh8tmtak
memandang orang miskin yakni sebagai objek yang tak mempunyai suatu
kemampuan (the save not), melainkan dengan sebagai subjek yang pasti memiliki
kemampuan sedikit (the have litte).
Mereka mempunyai kemampuan di dalam menambung pengetahuan yang
mendalam mengenai masalah usahanya, tahu tentang kondisi geografisnya,
memiliki tenaga kerja serta kemauan dan juga memiliki norma bermasyarakat yang
telah atau sudah lama dipatuhi. Seluruhnya itu harus digali serta menjadi modal
dasar di dalam proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain ini sifatnya materiil
yang kemudian harus dilihat sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan
tersebut tak membuat lemahnya tingkat keswadayaan.
d) Prinsip Berkelanjutan
Program pemberdayaan tersebut juga harus dirancang agar dapat berkelanjutan,
meskipun pada awalnya peran pendamping itu lebih dominan dari masyarakat
sendiri. Namun dengan perlahan serta pasti, peran pendamping tersebut
kemudian akan semakin berkurang. Serta pada akhirnya hilang disebabkan karna
masyarakat sudah mampu untuk mengelola aktivitasnya sendiri.
Dari berbagai pendapat tentang pengertian pemberdayaan masyarakat tersebut
diatas dan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, maka dapat
digunakan sebagai acuan dalam pemberdayaan masyarakat bidang epidemiologi
yang disesuaikan dengan tujuan pemecahan masalah, sasarannya dan metodenya.
Pemberdayaan masyarakat bidang epidemiologi merupakan pemberdayaan
masyarakat yang spesifik didasari pada rekomendasi, solusi dalam pemecahan
masalah penyakit dan masalah kesehatan dalam situasi dan kondisi tertentu dari hasil
kajian atau analisa epidemiologi yang dilakukan oleh tenaga epidemiolog kesehatan
dan mampu melakukan pendekatan pada keluarga, kelompok khusus serta
masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam menanggulangi masalah
penyakit dan kesehatan yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya tenaga,
sarana dan dana yang dimiliki sendiri.

More Related Content

What's hot

Modul pelaksanaan penyelidikan klb
Modul pelaksanaan penyelidikan klbModul pelaksanaan penyelidikan klb
Modul pelaksanaan penyelidikan klbWiandhariEsaBBPKCilo
 
Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas
Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat TerbatasProsedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas
Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat TerbatasWiandhariEsaBBPKCilo
 
Diseminasi data surveilans epiemiologi
Diseminasi data surveilans epiemiologiDiseminasi data surveilans epiemiologi
Diseminasi data surveilans epiemiologiAfina Permatasari
 
Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014
Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014
Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014Tata Naipospos
 
Bentuk Desain Penelitian Epidemiologi
Bentuk Desain Penelitian EpidemiologiBentuk Desain Penelitian Epidemiologi
Bentuk Desain Penelitian EpidemiologiWiandhariEsaBBPKCilo
 
Program TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmasProgram TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmasJoni Iswanto
 
PB 3_Tampilan Data Peta.pptx
PB 3_Tampilan Data Peta.pptxPB 3_Tampilan Data Peta.pptx
PB 3_Tampilan Data Peta.pptxrina543646
 
Kegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilansKegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilansraysa hasdi
 
Langkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabahLangkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabahrickygunawan84
 
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis MasyarakatPengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakatpjj_kemenkes
 
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis MasyarakatPengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakatpjj_kemenkes
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Yabniel Lit Jingga
 
Surveilans potensi klb
Surveilans potensi klbSurveilans potensi klb
Surveilans potensi klbObhy Erry
 
Analisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakatAnalisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakatCasmadi Casmadi
 

What's hot (20)

Pokok bahasan 5 pelaporan klb
Pokok bahasan 5 pelaporan klbPokok bahasan 5 pelaporan klb
Pokok bahasan 5 pelaporan klb
 
Komunikasi risiko
Komunikasi risikoKomunikasi risiko
Komunikasi risiko
 
Modul pelaksanaan penyelidikan klb
Modul pelaksanaan penyelidikan klbModul pelaksanaan penyelidikan klb
Modul pelaksanaan penyelidikan klb
 
Pokok bahasan 2
Pokok bahasan 2Pokok bahasan 2
Pokok bahasan 2
 
Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas
Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat TerbatasProsedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas
Prosedur Pemberdayaan Keluarga, Kelompok Masyarakat Terbatas
 
Diseminasi data surveilans epiemiologi
Diseminasi data surveilans epiemiologiDiseminasi data surveilans epiemiologi
Diseminasi data surveilans epiemiologi
 
Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014
Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014
Surveilans Berbasis Risiko - BVet Lampung, Bandar Lampung, 2 April 2014
 
Modul konsep penanggulangan klb
Modul konsep penanggulangan klbModul konsep penanggulangan klb
Modul konsep penanggulangan klb
 
Konsep penyelidikan KLB
Konsep penyelidikan KLBKonsep penyelidikan KLB
Konsep penyelidikan KLB
 
Bentuk Desain Penelitian Epidemiologi
Bentuk Desain Penelitian EpidemiologiBentuk Desain Penelitian Epidemiologi
Bentuk Desain Penelitian Epidemiologi
 
Program TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmasProgram TB Paru di puskesmas
Program TB Paru di puskesmas
 
PB 3_Tampilan Data Peta.pptx
PB 3_Tampilan Data Peta.pptxPB 3_Tampilan Data Peta.pptx
PB 3_Tampilan Data Peta.pptx
 
Sistem Kewaspadaan Dini KLB
Sistem Kewaspadaan Dini KLBSistem Kewaspadaan Dini KLB
Sistem Kewaspadaan Dini KLB
 
Kegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilansKegiatan pokok surveilans
Kegiatan pokok surveilans
 
Langkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabahLangkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabah
 
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis MasyarakatPengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
 
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis MasyarakatPengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Pengembangan Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
 
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
Kebijakan kesehatan di indonesia(1)
 
Surveilans potensi klb
Surveilans potensi klbSurveilans potensi klb
Surveilans potensi klb
 
Analisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakatAnalisi situasi kesaehatan masyarakat
Analisi situasi kesaehatan masyarakat
 

Similar to Uraian materi pemberdayaan masyarakat

Modul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakat
Modul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakatModul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakat
Modul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakatpjj_kemenkes
 
Brief Note-19-2016-mobilisasi sosial
Brief Note-19-2016-mobilisasi sosialBrief Note-19-2016-mobilisasi sosial
Brief Note-19-2016-mobilisasi sosialprimahendra
 
PPT PROMKES AIDIL 21011079.pptx
PPT PROMKES AIDIL 21011079.pptxPPT PROMKES AIDIL 21011079.pptx
PPT PROMKES AIDIL 21011079.pptxqiqi71
 
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptxAlimMaulana2
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Salma Van Licht
 
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatStrategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatAlexandrya Hening
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6AbdulAzizm5
 
Materi Pemberdayaan Masyarakat.ppt
Materi Pemberdayaan  Masyarakat.pptMateri Pemberdayaan  Masyarakat.ppt
Materi Pemberdayaan Masyarakat.pptrois04880
 
03. peran community organizer
03. peran community organizer03. peran community organizer
03. peran community organizerjselv
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wSalma Van Licht
 
1#perkembangan penyuluhan
1#perkembangan penyuluhan1#perkembangan penyuluhan
1#perkembangan penyuluhanHamdani Fauzi
 
Kb 5 pemberdayaan masyarakat
Kb 5 pemberdayaan masyarakatKb 5 pemberdayaan masyarakat
Kb 5 pemberdayaan masyarakatpjj_kemenkes
 
Pemberdayaan masyarakat kp 3
Pemberdayaan masyarakat kp 3Pemberdayaan masyarakat kp 3
Pemberdayaan masyarakat kp 3SlametWidodo71
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Stiunus Esap
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan ManusiaPartisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan ManusiaMunawwarah Nasir
 

Similar to Uraian materi pemberdayaan masyarakat (20)

Modul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakat
Modul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakatModul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakat
Modul iii kb3 gerakan pemberdayaan masyarakat
 
Brief Note-19-2016-mobilisasi sosial
Brief Note-19-2016-mobilisasi sosialBrief Note-19-2016-mobilisasi sosial
Brief Note-19-2016-mobilisasi sosial
 
PPT PROMKES AIDIL 21011079.pptx
PPT PROMKES AIDIL 21011079.pptxPPT PROMKES AIDIL 21011079.pptx
PPT PROMKES AIDIL 21011079.pptx
 
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
6. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.pptx
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 
Peran fasilitator dalam peld
Peran fasilitator dalam peldPeran fasilitator dalam peld
Peran fasilitator dalam peld
 
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakatStrategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat
Strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Materi Pemberdayaan Masyarakat.ppt
Materi Pemberdayaan  Masyarakat.pptMateri Pemberdayaan  Masyarakat.ppt
Materi Pemberdayaan Masyarakat.ppt
 
03. peran community organizer
03. peran community organizer03. peran community organizer
03. peran community organizer
 
ppty.pptx
ppty.pptxppty.pptx
ppty.pptx
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
 
1#perkembangan penyuluhan
1#perkembangan penyuluhan1#perkembangan penyuluhan
1#perkembangan penyuluhan
 
Kb 5 pemberdayaan masyarakat
Kb 5 pemberdayaan masyarakatKb 5 pemberdayaan masyarakat
Kb 5 pemberdayaan masyarakat
 
Pemberdayaan masyarakat kp 3
Pemberdayaan masyarakat kp 3Pemberdayaan masyarakat kp 3
Pemberdayaan masyarakat kp 3
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan ManusiaPartisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
 
Makalah home care relawan 2018
Makalah home care relawan 2018Makalah home care relawan 2018
Makalah home care relawan 2018
 

More from WiandhariEsaBBPKCilo

Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGMWiandhariEsaBBPKCilo
 
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021WiandhariEsaBBPKCilo
 
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21WiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGMWiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANModul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANWiandhariEsaBBPKCilo
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMWiandhariEsaBBPKCilo
 
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1WiandhariEsaBBPKCilo
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanWiandhariEsaBBPKCilo
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
 

More from WiandhariEsaBBPKCilo (20)

Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)Modul ljj mpi 7  4 april 21 (1)
Modul ljj mpi 7 4 april 21 (1)
 
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21  edit  ciloto (1)
Bahan tayang uji kom jabfung tgm 5 agust 21 edit ciloto (1)
 
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT
 
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Modul mpi 6 (KTI) DI BIDANG PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
 
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 5 PERENCANAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TGM
 
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
Bahan Tayang Materi Regulasi jf-tgm-ed-2021
 
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGMModul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
Modul mpi 4 DUPAK JABFUNG TGM
 
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGMModul mpi 3 Etika Profesi TGM
Modul mpi 3 Etika Profesi TGM
 
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
Bahan tayang kebijakan pengembangan jf tgm kapuskatmutu edr 21
 
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGMModul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
Modul mpi 2 KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TGM
 
Modul mpi 1
Modul mpi 1Modul mpi 1
Modul mpi 1
 
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANModul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
 
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
Panduan praktik lapangan distance learning adminkes ahli 1
 
Mi 10 angka kredit
Mi 10 angka kreditMi 10 angka kredit
Mi 10 angka kredit
 
Mi 8 KTI
Mi 8 KTIMi 8 KTI
Mi 8 KTI
 
Mi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporanMi 9 ka dan laporan
Mi 9 ka dan laporan
 
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatanPenyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan
 
Mi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasiMi 7 sertifikasi
Mi 7 sertifikasi
 
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...
 

Recently uploaded

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 

Recently uploaded (20)

Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 

Uraian materi pemberdayaan masyarakat

  • 1. URAIAN MATERI Pemberdayaan masyarakat dalam bidang epidemiologi salah satu contoh adalah melaksanakan kegiatan surveilans berbasis masyarakat (Community Bassed Surveillance) atau CBS. Surveilans berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengendalian penyakit atau masalah kesehatan dalam suatu kelompok/wilayah di masyarakat. Semakin cepat masyarakat melaporkan dan dapat mengidentifikasi penyakit yang berpotensi KLB/Wabah, maka semakin cepat penyakit tersebut dapat dikendalikan sehingga rantai penularan penyakit dimasyarakat dapat segera diputus. Dalam konteks CBS tersebut, masyarakat pada umumnya berperan dalam deteksi dini melaporkan kejadian penyakit berpotensi KLB dan kematian. Namun pemberdayaan masyarakat dalam bidang epidemiologi, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat mempunyai peran yang lebih luas dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit sesuai dengan permasalahan, tujuan dan sasarannnya berdasarkan hasil kajian analisa data epidemiologi. Berbagai pendapat tentang pengertian pemberdayaan masyarakat antara lain adalah: ▪ Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang mana masyarakatnya itu mempunyai inisiatif di dalam memulai proses kegiatan atau aktivitas sosial, di dalam memperbaiki situasi serta kondisi di diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian hanya bisa terjadi apabila masyarakat tersebut turut ikut berpartisipasi. ▪ Pemberdayaan (empowerment) → proses di mana masyarakat “diposisikan” mempunyai peran yang besar dalam pengambilan keputusan dan menetapkan kegiatan/tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka (Health Promotion Glossary, WHO, 1998) ▪ Pemberdayaan (empowerment) di bidang kesehatan adalah proses menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatannya dengan menggunakan sumber daya sendiri. Khususnya dalam upaya pencegahan
  • 2. penyakit, meningkatkan kesehatan diri, menciptakan lingkungan sehat serta berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. ▪ Pemberdayaan Masyarakat, adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat persuasif dan tidak memerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan dan memecahkan masalah, menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka miliki termasuk partisipasi dan dukungan tokoh masyarakat serta LSM yang ada dan hidup di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan akan menghasilkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan proses sedangkan kemandirian merupakan hasil, karenanya kemandirimasyarakat dibidang kesehatan bisa diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, kemudian merencanakan dan melaku kan cara pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat tanpa tergantung pada bantuan dari luar. ▪ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2007, pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu. ▪ Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Epidemiologi adalah Proses menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mandiri menggunakan sumber daya yang ada dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit berdasarkan KAJIAN/HASIL ANALISIS DATA EPIDEMIOLOGI
  • 3. Jenis Pemberdayaan Masyarakat Karaketristik di dalam pemberdayaan masyarakat, sebagimana yang kemudian diungkapkan oleh Pranarka serta Vidhyandika (1886) banyak macamnya antara lain sebagai berikut; a) Sikap Radikal Sikap radikal ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang kemudian dilakukan dalam upaya membentuk suatu segala pembangunan di dalam masyarakat dengan melalui sistem kekuatan. Sistem tersebut dapat atau bisa dipaksakan ialah sebagai sistem paksaan yang memiliki sifat mengikat kepada seluruh masyarakat. b) Sikap Kebersamaan Sikap kebersaan ini merupakan jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan di dalam masyarakat. Kebersamaan tersebut dilakukan dengan langkah akomodasi dari tiap-tiap kepentingan serta juga golongan di dalam masyarakat. c) Pedekatan Dengan Sistem Gagasan dan untuk selanjutnya ini adalah suatu sistem pemberdayaan yang kemudian mengedepankan pada gagasan sistem itu dengan secara tidak langsung stimulasi daripada kemudian memberikan suatu power kepada powerless. Keadaan tersebut dapat atau bisa diakomodir masyarakat dengan melalui syarat interaksi sosial di dalam masyarakat yang baik serta pada akhirnya akan menimbulkan integrasi kepentingan bersama. Prinsip dalam pemberdayaan masyarakat a) Prinsip Kesetaraan Prinsip yang paling utama dan yang wajib dipegang di dalam proses pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya kesetaraan/kesejajaran kedudukan diantara masyarakat itu dengan lembaga, yang kemudian melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki atau juga perempuan. Dinamika yang dibangun ini merupakan ketertarikan kesetaraan di dalam pengembangan mekanisme dari pengalaman, pengetahuan serta juga keahlian antara satu sama lainnya. Masing-masing itu kemudian saling mengakui kelebihan serta kekurangan sehingga kemudian terjadi proses saling belajar.
  • 4. b) Prinsip Partisipasi Program pemberdayaan yang dapat atau bisa menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipasif, dilakukan, diawasi, terencana, serta dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai ke tingkat tersebut kemudian memerlukan waktu serta juga proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping, yang kemudian memiliki komitmen tinggi pada pemberdayaan masyarakat. c) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian Prinsip ini kmemudian menghargai serta juga mengutamakan kemampuan masyarakat itu dibanding bantuan dari pihak lain. Konsep terseh8tmtak memandang orang miskin yakni sebagai objek yang tak mempunyai suatu kemampuan (the save not), melainkan dengan sebagai subjek yang pasti memiliki kemampuan sedikit (the have litte). Mereka mempunyai kemampuan di dalam menambung pengetahuan yang mendalam mengenai masalah usahanya, tahu tentang kondisi geografisnya, memiliki tenaga kerja serta kemauan dan juga memiliki norma bermasyarakat yang telah atau sudah lama dipatuhi. Seluruhnya itu harus digali serta menjadi modal dasar di dalam proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain ini sifatnya materiil yang kemudian harus dilihat sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tersebut tak membuat lemahnya tingkat keswadayaan. d) Prinsip Berkelanjutan Program pemberdayaan tersebut juga harus dirancang agar dapat berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping itu lebih dominan dari masyarakat sendiri. Namun dengan perlahan serta pasti, peran pendamping tersebut kemudian akan semakin berkurang. Serta pada akhirnya hilang disebabkan karna masyarakat sudah mampu untuk mengelola aktivitasnya sendiri. Dari berbagai pendapat tentang pengertian pemberdayaan masyarakat tersebut diatas dan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam pemberdayaan masyarakat bidang epidemiologi yang disesuaikan dengan tujuan pemecahan masalah, sasarannya dan metodenya. Pemberdayaan masyarakat bidang epidemiologi merupakan pemberdayaan masyarakat yang spesifik didasari pada rekomendasi, solusi dalam pemecahan masalah penyakit dan masalah kesehatan dalam situasi dan kondisi tertentu dari hasil
  • 5. kajian atau analisa epidemiologi yang dilakukan oleh tenaga epidemiolog kesehatan dan mampu melakukan pendekatan pada keluarga, kelompok khusus serta masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam menanggulangi masalah penyakit dan kesehatan yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya tenaga, sarana dan dana yang dimiliki sendiri.