1. Manajemen pegawai daerah menjadi wewenang daerah masing-masing sesuai otonomi daerah 2. Rekrutmen, promosi, dan disiplin pegawai mengacu pada peraturan kepegawaian namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di daerah 3. Pendidikan dan pelatihan pegawai, serta kesejahteraan masih perlu peningkatan untuk menunjang kinerja aparatur daerah

1. MSDM
SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN APARATUR
NEGARA

2. Pelaksanaan manajemen pegawai di daerah menjadi
wewenang daerah masing-masing (otonomi daerah)
MAN. APARATUR UU NO. 32, 2004
REKRUTMEN
Pelaksanaan formasi selama ini didasarkan dari kegiatan
dari unit yang ada
Usulan
instansi
BKN
Proses
pengadaan
MENPAN
Identifikasi kebutuhan untuk pengadaan
Identifikasi persyaratan kerja
Menetapkan sumber kandidat
Seleksi kandidat
Informasi hasil kpd kandidat
Menunjuk kadidat lolos seleksi

3. 1. Tes administrasi (kecocokan data pelamar)
2. TPA → sesuai kepentingan organisasi
3. Test psikologi
4. Test kesehatan
5. Interview
Penempatan menggunakan program orientasi & sebelum
diangkat peg tetap setiap calon wajib mengikuti diklat dengan
penghasilan sebelumnya sebesar 80%
MATERI TES
BKD

4. Promosi & Mutasi
Dasar
Promosi
Prestasi kerja
Disiplin
Loyalitas
DUK
Persyaratan peraturan
kepegawian
Pangkat dan golongan sesuai syarat
Disiplin ilmu / latar belakang penddkn
Kinerja yang lebih baik
Mengikuti diklat struktural/fungsional
Memperhatikan DUK
DP-3 paling baik
Usia
Persetujuan pimpinan
Dasar
Mutasi
Masa kerja
Keb. Organisasi
Pengetahuan
Penyegaran Org
Keterampilan
Alasan khusus

5. RENUMERASI
Penghasilan
Gaji pegawai
Insentif
TunjanganLembur
Honorarium
Tunjangan
Keluarga
Tunjangan
Pangan
Tunjangan
Jabatan
Jabatan struktural
Jabatan Fungsional
Guru Dosen Peneliti
Analis
kepeg

6. PENDIDIKAN & PELATIHAN
Penyelenggaraan
Pendidikan & Pelatihan
UUD 31 No 43
1999
PP No. 101
2000
Prajab Gol I
Prajab Gol II
Prajab Gol III
Diklatpim tingkat IV
Diklatpim tingkat III
Diklatpim tingkat II
Diklatpim tingkat I
Diklat Fungsional
Diklat Teknis
Diklat
Pembinaan &
pengembangan
karir, kep.
promosi,
tersedianya
anggaran & syarat
yg dipenuhi peg
utk mengikuti
diklat

7. KESEJAHTERAAN PEG
Askes Wajib Askes Sukarela
Program asuransi
kesehatan dimana
peserta wajib membayar
premi 2% dari gapok
ASKES
Program asuransi
kesehatan selain asuransi
kesehatan wajib
TAPERUM
Tabungan perumahan
pegawai (kesejahteraan)

8. DISIPLIN PEGAWAI
Tolak ukur kedisiplinan adalah kehadiran & kepulangan
pegawai tepat waktu
Ketepatan melaksanakan tugas kerja (output) sesuai jadwal
yang ditentukan
SANKSI
Ringan:
-Teguran lisan
-Teguran tertulis
- Pernyataan tertulis
tidak puas
Sedang:
-Penundaan gaji 1th
-Penurunan gaji 1th
- Penundaan kepangkatan
Besar:
-Turun pangkat
-Pembebasan jabatan
- pemberhentian
hormat & tdk hormat

9. MASALAH KEPEGAWAIAN DALAM OTONOMI
• Belum ada rekrutmen
• Rekrutmen tambal sulam
• Suap
• Formasi sedikit
Rekrutmen
• Faktor politik
• DP3 sulit diterapkan
• Senioritas
• koneksi
Promosi
• Kompetensi tidak sesuai
• Kedekatan dgn walikota
Eselonisasi
• Banyak pegawai tdk memiliki pekerjaan
jelas
• Pegawai memiliki usaha diluar
• Keahlian tidak memadai
Disiplin

10. • Penggajian menitikberatkan gol/ruang
• Insentif disesuaikan dgn tugas & jabatan
• Jmlh gaji kurang, bnyk pemimpin membuat
proyek
Renumerasi
• Kurikulium diklat belum sesuai dgn kebutuhan
• Kualitas pengajar
• Belum ada evaluasi peserta diklat
Pendidikan &
Pelatihan
• Gaji tergolong rendah
• Tidak ada program inovatif
• Masih sedikit peg yg memiliki rumah
Kesra pegawai
• Keterlambatan penerbitan SK & pencairan
dana
• Usia masih produktif
• Tidak ada persiapan khusus setelah pensiun
Pensiun