2. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian berdasar atas
demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak
ditindasinya.Ayat 4 Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Faktanya saat ini banyak penguasaan ekonomi oleh asing dan usaha besar. Kepemilikan modal
asing terhadap beberapa sektor penting dan menjadi hajat hidup orang banyak dibuka seluas-
luasnya melalui peraturan perundangan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang
jumlahnya 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia kontribusinya terhadap Produk
Domestik Bruto baru mencapai sekitar 57 persen. Sehingga 0,01 persen pelaku bisnis di
Indonesia menyumbang 43 persen PDB (Bank Indonesia, 2015).
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi
dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 97 persen dari total pekerja di Indonesia masih
menghadapi berbagai permasalahan klasik. Akses usaha mikro dan kecil terhadap lembaga
keuangan masih rendah. baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Dari persentase
tersebut, sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari non bank
termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain, sekitar 60%-70% dari seluruh
sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan (Bank Indonesia, 2015).
Di sektor keuangan syariah, selama lima tahun terakhir pertumbuhan perbankan syariah
mengalami perlambatan. Pangsa perbankan syariah belum beranjak dari angka lima persen.
Sekitar 87 persen penduduk Indonesia adalah muslim dan menjadi negara dengan jumlah
muslim terbesar di dunia. Predikat negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia
belum diikuti dengan peran ekonomi umat Islam yang besar.
4. Kongres Umat Islam VI Tahun 2015 di Yogyakarta meninggalkan beberapa catatan penting
untuk ditindaklanjuti dalam bidang ekonomi umat. Menteri Agama dalam sambutannya pada
tanggal 8 Februari 2015 menyatakan bahwa jumlah umat Islam besar sehingga bisa menjadi
modal sosial untuk pembangunan. Namun permasalahannya juga besar, penguasaan aset,
modal dan investasi belum dalam genggaman umat Islam. Umat Islam kurang memainkan
peran terhadap kemakmuran bangsa. Wakil Presiden Republik Indonesia ketika membuka
Kongres Umat Islam tanggal 9 Februari 2015 menyampaikan bahwa perekonomian maju
tergantung spirit bangsa. Perlu dibangkitkan spirit ekonomi, spirit dagang Rasulullah SAW dan
para sahabat agar umat Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian
nasional. Sejalan dengan Menteri Agama dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum
Majelis Ulama Indonesia mengemukakan 4 (empat) hal untuk mendorong bangkitnya
ekonomi umat di Indonesia, yaitu : 1) mengaktifkan etos kewirausahaan; 2) menguatkan
jaringan kerjasama; 3) menguatkan sektor riil dan lembaga keuangan mikro (LKM); dan 4)
menguatkan ekonomi kerakyatan.
Mencermati kondisi ekonomi bangsa yang semakin timpang baik dari sisi pendapatan maupun
penguasaan aset-aset ekonomi, maka Kongres Umat Islam 2015 dalam sebagian risalahnya
menyatakan dua hal yang berkaitan dengan ekonomi umat :
5. Pertama, menyeru penyelenggara negara untuk berpihak kepada masyarakat yang berada di
lapisan bawah (dhuafa dan mustadh’afin) dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang
berorientasi kepada pemerataan dan keadilan, serta mendukung pengembangan ekonomi
berbasis syariah, baik keuangan maupun sektor riil dan menata ulang penguasaan negara atas
sumberdaya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta meniadakan regulasi dan
kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan rakyat.
Kedua, menyeru seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk bangkit memberdayakan diri,
mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) umat,
menguatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis organisasi masyarakat
(ormas), masjid, dan pondok pesantren, meningkatkan peran kaum perempuan dalam
perekonomian, mendorong permodalan rakyat yang berbasis kerakyatan dan mendorong
kebijakan pemerintah pro rakyat.
Amanat Kongres Umat Islam Indonesia 2015 sudah satu tahun berlalu, namun rekomendasi yang
berkaitan dengan ekonomi umat belum bergulir sesuai yang diharapkan. Melalui Kongres
Ekonomi Umat Islam Tahun 2017 diharapkan amanat Kongres Umat Islam 2015 dapat diwujudkan
dengan langkah-langkah yang konkrit bagi kemajuan ekonomi umat.
6. Tujuan dan Tema
Tujuan Kongres Ekonomi Umat Islam 2017 adalah:
1) mencari akar permasalahan dan solusi bagi kemandirian
ekonomi umat;
2) mendorong terjalinnya kerjasama, koordinasi dan sinergi
program aksi ekonomi umat yang tepat sasaran;
3) menyusun peta jalan pengembangan ekonomi umat dan
rencana aksi jangka pendek, menengah dan panjang.
4) mencanangkan tahun 2017 sebagai tahun kebangkitan
ekonomi umat.
Tema Kongres Ekonomi Umat Islam 2017 adalah :
“Mensinergikan Sumberdaya untuk Aksi Nyata Menuju
Kemandirian dan Kesejahteraan Umat”.
7. Slide Title
Product A
• Feature 1
• Feature 2
• Feature 3
Product B
• Feature 1
• Feature 2
• Feature 3
Sasaran
Sasaran Kongres Ekonomi Umat Islam Tahun 2017 adalah:
1) ditemukannya akar permasalahan dan solusi bagi kemandirian
ekonomi umat;
2) terjalinnya kerjasama, koordinasi dan sinergi program aksi ekonomi
umat yang tepat sasaran;
3) tersusunnya peta jalan pengembangan ekonomi umat dan rencana aksi
jangka pendek;
4) adanya pencanangan tahun 2017 sebagai tahun kebangkitan ekonomi
umat.
Output dari Kongres Ekonomi Umat Islam 2017 adalah
1) rekomendasi solusi bagi kemandirian ekonomi umat;
2) rekomendasi langkah-langkah kerjasama, koordinasi dan sinergi
program aksi ekonomi umat yang tepat sasaran;
3) dokumen peta jalan pengembangan ekonomi umat dan rencana aksi
jangka pendek, menengah dan panjang.
4) deklarasi kebangkitan ekonomi umat 2017.
Output
8. Selain ke-empat output di atas, diharapkan dalam
penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat Islam 2017 dapat
terbentuk Komite Tetap Aksi Ekonomi Umat Islam.
Komite ini diperlukan agar hasil-hasil kongres dapat
diimplementasikan sesuai peta jalan yang disusun. Kelemahan
kongres selama ini adalah ada rekomendasi namun tidak ada
yang mengawal implementasi rekomendasi tersebut.
9. Peserta
Kongres Ekonomi Umat Islam 2017
direncanakan akan dihadiri oleh sekitar 600
orang yang terdiri dari berbagai unsur.
10. Peserta
Peserta Utama
1. Pimpinan Harian MUI Pusat,
2. Komisi Ekonomi MUI Pusat,
3. Perwakilan Komisi MUI Pusat,
4. Komisi Ekonomi MUI Provinsi
se-Indonesia,
5. Bidang Ekonomi Ormas-
Ormas Islam,
6. Bidang Ekonomi Pondok
Pesantren.
Peserta Pendukung
1. Komisi Fatwa MUI Pusat,
2. LPPOM MUI,
3. Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah
Nasional),
4. PINBAS (Pusat Inkubasi Bisnis Syariah),
5. Pusat Inkubasi lainnya,
6. Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan
Tinggi yang memiliki Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam,
7. ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah
Indonesia),
8. Asosiasi BPR Syariah Indonesia,
9. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia,
10. PNM (Permodalan Nasional Madani),
11. DSN (Dewan Syariah Nasional),
12. MES (Masyarakat Ekonomi Syariah),
11. Peserta
lanjutan
13. IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam),
14. BI (Bank Indonesia),
15. OJK (Otoritas Jasa Keuangan),
16. PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil),
17. ABSINDO (Asosiasi BMT se-Indonesia),
18. INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah),
19. PBMT (Perhimpunan BMT Indonesia),
20. Forum Koperasi Syariah Indonesia,
21. BAZNAS (Badan Zakat Nasional),
22. BWI (Badan Wakaf Indonesia),
23. LAZNAS (DD, RZ, PKPU, dll),
24. ISMI (Ikatan Saudagar Muslim se-
Indonesia),
lanjutan
25. HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyyin),
26. JSM (Jaringan Saudagar Muhammadiyah),
27. KADIN Komtap Timteng & OKI,
28. Asosiasi Pengusaha Muslim (MTW, dll),
29. APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).
30. Kementerian Agama.
31. Kementerian Koperasi dan UKM.
32. Kementerian Perdagangan.
33. Kementerian Perindustrian.
34. Kementerian Pertanian.
35. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
36. Kementerian Keuangan.
37. Kementerian Sosial.
13. WAKTU DAN TEMPAT
Kongres Ekonomi Umat Islam 2017 Insya Allah
akan diselengarakan pada :
• Hari : Kamis – Sabtu
• Tanggal : 13 – 15 April 2017
• Tempat : Hotel Sahid / Hotel Sari Pan
Pacific Jakarta.
14. Acara
Acara Kongres Ekonomi Umat Islam terdiri dari:
1. Pembukaan
Kongres diharapkan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.
Sambutan-sambutan:
– Ketua Panitia Pengarah Kongres
– Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
– Menteri Agama Republik Indonesia
2. Pengayaan Materi Kongres
– Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
– Islamic Development Bank Perwakilan Indonesia
– Otoritas Jasa Keuangan
– Bank Indonesia
– PT. Permodalan Nasional Madani
– Bank Syariah
– Pakar Ekonomi dan Keuangan Syariah
– Praktisi Bisnis
15. 3. Musyawarah Pleno
− Memilih dan Menetapkan Pemimpin
Musyawarah
− Merumuskan Tata Tertib Kongres
− Menetapkan Pembagian Komisi
− Menetapkan Hasil Sidang Komisi
− Menetapkan Rekomendasi Kongres
4. Musyawarah Komisi- Komisi
− Komisi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
− Komisi Pemberdayaan Lembaga Keuangan
Syariah
− Komisi Penguatan Jaringan Ekonomi Umat
− Komisi Rekomendasi dan Deklarasi
5. Penutup
Kongres diharapkan dapat ditutup oleh Wakil
Presiden Republik Indonesia.
16. Pelaksana
Kongres Ekonomi Umat Islam 2017 ini digagas dan diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Penangung Jawab : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Penasihat :
Ketua : Prof. Dr. Yunahar Ilyas
Wakil Ketua : Drs. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si
Anggota : Dr. Anwar Abbas
Fahry Thaib
Panitia Pengarah :
Ketua : Dr. Lukmanul Hakim
Wakil Ketua : M. Azrul Tanjung, SE, MM
Wakil Ketua : Misbahul Ulum
Wakil Ketua : Munifah Syanwani, M.Si
Sekretaris : Ir. Muhammad Suaidy, MBA
Wakil Sekretaris : Dr. Iwan Riswandi
Wakil Sekretaris : Dr. Ir. Hakiman Thamrin
Wakil Sekretaris : Iwan Zunaih, LC, MM
Wakil Sekretaris : Ishana Mahisa, SE, Ak
Anggota : Anggito Abimanyu
M. Syakir Sula
Alwin Arifin
Ihsan M. Rusli
Syukron Habiby
Ardito Bhinadi
Agus Wustho
17. Panitia Pelaksana :
Ketua : Dr. Fikri Bareno
Wakil Ketua : Oyo Zakaria
Wakil Ketua :
Sekretaris : Hazuarli
Wakil Sekretaris : Erni Juliana
Wakil Sekretaris : Darmawan Wijaya
Bendahara : Del Menita
Wakil Bendahara : Virda
Wakil Bendahara :
Sekretariat : 1.
Sie Acara : 1.
Sie Pendanaan : 1.
Sie Perlengkapan : 1.
Sie Transportasi : 1.
Sie Humas : 1.
Sie Dokumentasi : 1.
18. Anggaran Biaya
ANGGARAN BIAYA
KONGRES EKONOMI UMAT ISLAM – MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO PEMBIAYAAN JUMLAH HARGA (Rp.) TOTAL (Rp.)
1. Seminar kit 600 orang 100.000 60.000.000
1. Kesekretariatan Paket 25.000.000 25.000.000
1. Copy Materi & Makalah 600 orang 25.000 15.000.000
1. Spanduk 5 unit 400.000 2.000.000
1. Dokumetasi 1 unit 2.000.000 2.000.000
1. Hotel (Full board ) 2 hari 600 orang . 2.000.000 1.200.000.000
1. Honor Narasumber 10 orang 5.000.000 50.000.000
1. Honor Fasilitator 10 orang 1.500.000 15.000.000
1. Penyusunan Materi 1 Paket 10.000.000 10.000.000
1. Penyusunan Laporan 1 Paket 7.500.000 7.500.000
1. Penggandaan Laporan 300 Paket 25.000 7.500.000
1. Komunikasi dan Medya 1 Paket 10.000.000 10.000.000
1. Transportasi Panitia 30 orang 2.500.000 75.000.000
TOTAL BIAYA Rp.1.479.000.000
TERBILANG: Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah
