SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
URAIAN PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar
manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian
budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan
pengejawantahan jati diri. Salahsatu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan
papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.
Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.
Namun demikian, masalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung
jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha
dan masyarakat sesuai peran masing-masing.
Salah satu peran strategis Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman adalah penyediaan berbagai kebijakan, norma, standar,
panduan dan manual bagi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah
wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat
Berpengahasilan Rendah (selanjutnya disebut MBR). Hal ini merupakan wujud komitmen
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Agar penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di
Kabupaten Maluku Tenggara berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka
diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat
mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman
perkotaan maupun pedesaan, bahkan yang diprediksi akan terjadi pada priode tertentu.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman di Kabupaten Maluku Tenggara, dan dalam upaya percepatan
pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkelanjutan dibutuhkan suatu
dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan Perumahan dan Kawasan
Pemukiman. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Maluku Tenggara ini dimaksudkan untuk :
a. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat;
b. Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan pemukiman;
c. Tersedianya data dasar perumahan dan pemukiman yang diperhitungkan sehingga
masih dapat digunakan (valid) dan mudah dikelola.
d. Terdefinisinya sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan sektor
Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara terintegrasi dan sistematis;
e. Terwujudnya pedoman dan arahan terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan
Pemukiman; dan
f. Tersinerginya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman antar pihak-
pihak yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait Perumahan
dan Kawasan Pemukiman;
g. Menunjang pembangunan ekonomi sosial dan budaya;
h. Pemberdayaan pemangku kepentingan.
C. SUMBER PENDANAAN
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Maluku Tenggara diperlukan
biaya Rp. 247.500.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
termasuk PPN yang bersumber dari APBD Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021.
D. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : AFAN BACHRI IFAT, S.STP, M.Si
Proyek/Satuan Kerja : PENYUSUNAN DAN/ REVIEW SERTA LEGALISASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH/ DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
MALUKU TENGGARA.
:.
L A M P I R A N
Jadwal dan Waktu Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
Kabupaten Maluku Tenggara
No KEGIATAN
Bulan Penugasan
Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. KEGIATAN PERSIAPAN
1. Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait
2. Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan
3. Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan
4. Melakukan Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan Peraturan-Peraturan
5. Koordinasi dengan Tim RP3KP
6. Penyusunan laporan pendahuluan
B. KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA
1. Survey
C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA
1 Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data
2 Kegiatan Analisis
3 Kegiatan Sintesa
D. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT AKHIR
E. KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA
1. Album Peta
F. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA
1. Kegiatan Penyusunan Draft Ranperda
G. KEGIATAN DISKUSI
H. KEGIATAN PELAPORAN

More Related Content

What's hot

Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016ayi sugandhi
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUAdvisory Specialist for P2KP
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019shirizkiku
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpHendra Sumarja
 
Sosnas poster kotaku
Sosnas poster kotakuSosnas poster kotaku
Sosnas poster kotakupuperkimsih
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Musrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloMusrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloadrisal hena
 
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
 
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaPaparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaBagus ardian
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-revAdvisory Specialist for P2KP
 

What's hot (20)

Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
 
profile kotaku
 profile kotaku profile kotaku
profile kotaku
 
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
Pedoman umum program kotaku sesuai SE DJCK No 40/2016
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
 
Ppls kua sukawangi
Ppls kua sukawangi Ppls kua sukawangi
Ppls kua sukawangi
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
Salinan Perpres Nomor 70 Tahun 2019
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku   workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
 
Sosnas poster kotaku
Sosnas poster kotakuSosnas poster kotaku
Sosnas poster kotaku
 
Ppls kua sukawangi
Ppls kua sukawangiPpls kua sukawangi
Ppls kua sukawangi
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
 
Musrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailoloMusrenbang kec jailolo
Musrenbang kec jailolo
 
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
 
Renstra BPBD
Renstra BPBDRenstra BPBD
Renstra BPBD
 
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
 
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaPaparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Renstra dlh 2017 2021
Renstra dlh 2017   2021Renstra dlh 2017   2021
Renstra dlh 2017 2021
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
 

Similar to RP3KP-KMT

Kak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengKak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengamrin syahrafi
 
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdfMateri POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdfTaufiqHendrakusuma
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021ortalakpppa2022
 
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )azhari sofyan
 
Bahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptx
Bahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptxBahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptx
Bahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptxRona Aria Nugrahawan
 
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docxHendriIrawan28
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Raz Cell
 
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)LawLights
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
 
PENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdf
PENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdfPENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdf
PENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdfFerdyAryatama
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ  Kepala DesaJuknis LKPJ  Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 

Similar to RP3KP-KMT (20)

Kak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengKak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru loteng
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdfMateri POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
Materi POKJA PKP NTB Evaluasi Capaian revisi.pdf
 
Rkp des Th 2014
Rkp des Th 2014Rkp des Th 2014
Rkp des Th 2014
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
 
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )
Permen Kemenpera Nomor 12 tahun 2014 (Kemenpera Nomor 12 Tahun 2014 )
 
Bahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptx
Bahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptxBahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptx
Bahan Presentasi Akhir RP3KP upload.pptx
 
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.docx
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
 
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
Perdes no.1 th.2014(rpjm nita)
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
 
PENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdf
PENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdfPENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdf
PENDATAAN_PSU_PERUMAHAN_DI_KAB_SUKABUMI.pdf
 
nagan raya.pptx
nagan raya.pptxnagan raya.pptx
nagan raya.pptx
 
Juknis LKPJ Kepala Desa
Juknis LKPJ  Kepala DesaJuknis LKPJ  Kepala Desa
Juknis LKPJ Kepala Desa
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
5. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 20155. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 2015
 
se rkpd
se rkpdse rkpd
se rkpd
 

RP3KP-KMT

  • 1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) URAIAN PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Salahsatu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Namun demikian, masalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat sesuai peran masing-masing. Salah satu peran strategis Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah penyediaan berbagai kebijakan, norma, standar, panduan dan manual bagi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpengahasilan Rendah (selanjutnya disebut MBR). Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Agar penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Maluku Tenggara berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan maupun pedesaan, bahkan yang diprediksi akan terjadi pada priode tertentu. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Maluku Tenggara, dan dalam upaya percepatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkelanjutan dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
  • 2. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Maluku Tenggara ini dimaksudkan untuk : a. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat; b. Mengidentifikasi permasalahan perumahan dan pemukiman; c. Tersedianya data dasar perumahan dan pemukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) dan mudah dikelola. d. Terdefinisinya sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan sektor Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara terintegrasi dan sistematis; e. Terwujudnya pedoman dan arahan terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan f. Tersinerginya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman antar pihak- pihak yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman; g. Menunjang pembangunan ekonomi sosial dan budaya; h. Pemberdayaan pemangku kepentingan. C. SUMBER PENDANAAN Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Maluku Tenggara diperlukan biaya Rp. 247.500.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) termasuk PPN yang bersumber dari APBD Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021. D. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Nama Pejabat Pembuat Komitmen : AFAN BACHRI IFAT, S.STP, M.Si Proyek/Satuan Kerja : PENYUSUNAN DAN/ REVIEW SERTA LEGALISASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERMUKIMAN KUMUH/ DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA. :.
  • 3. L A M P I R A N Jadwal dan Waktu Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Maluku Tenggara No KEGIATAN Bulan Penugasan Bulan Ke I Bulan Ke II Bulan Ke III Bulan Ke IV 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A. KEGIATAN PERSIAPAN 1. Koordinasi dengan pihak dan instansi terkait 2. Menelaah materi dan Lingkup Pekerjaan 3. Menyusun Kerangka Kerja dan Langkah Kegiatan 4. Melakukan Kajian / Telaah Teori, Kebijaksanaan dan Peraturan-Peraturan 5. Koordinasi dengan Tim RP3KP 6. Penyusunan laporan pendahuluan B. KEGIATAN SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA 1. Survey C. KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, ANALISIS DAN SINTESA 1 Kegiatan Pengolahan dan Tabulasi Data 2 Kegiatan Analisis 3 Kegiatan Sintesa D. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT AKHIR E. KEGIATAN PENYUSUNAN ALBUM PETA 1. Album Peta F. KEGIATAN PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA 1. Kegiatan Penyusunan Draft Ranperda G. KEGIATAN DISKUSI H. KEGIATAN PELAPORAN