SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Pointer Sambutan
pada
Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017
Jambi, 19 April 2016
1
Bismillahirrohmannirrahim,
Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati:
 Menteri Dalam Negeri (Sdr. Tjahjo Kumolo);
 Menteri PPN/Kepala BAPPENAS (Sdr. Sofyan Djalil)
 Menteri Keuangan (Sdr. Bambang Brodjonegoro)
 Menteri Perhubungan (Sdr. Ignasius Jonan)
 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Sdr. Ferry Mursyidan
Baldan)
 Kepala Kepolisian RI (Sdr. Badrodin Haiti)
 Gubernur Provinsi Jambi (Sdr. Zumi Zola)
 Para Walikota dan Bupati di lingkungan Pemprov Jambi
 Para pejabat Pusat dan Daerah, serta para Undangan dan Hadirin
sekalian yang berbahagia.
I. PENGANTAR
1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
Tuhan Pencipta Semesta Alam, karena atas rahmat, karunia dan
hidayah-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini, untuk
mengikuti acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang
merupakan agenda tahunan ini, saya pandang sangat penting dan
strategis dan meningkatkan pembangunan provinsi Jambi pada tahun
2
2017 dan tentunya akan menjadi salah satu penopang kekuatan
perekonomian nasional.
II. KINERJA PEREKONOMIAN NASIOANAL
Hadirin yang saya hormati,
3. Dampak perlambatan ekonomi global, mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi nasional melambat sejak tahun 2011 (6,18%) dan tahun 2015
turun menjadi 4,79%. Nilai tukar rupiah melemah dari Rp. 8.779,5/USD
menjadi Rp. 13.785/USD, Cadangan devisa menurun dari USD. 110,1
milyar menjadi USD 105,9 miliar. Pertumbuhan industri pengolahan
melambat dari 6,26% menjadi 4,25%.
4. Namun apabila dilihat pertumbuhan per triwulan, pada akhir 2015
sebenarnya indikator ekonomi Indonesia mulai menunjukkan
perkembangan yang positif, antara lain (1) sejak TW II 2015 (4,66%)
menguat 5,04% pada TW IV 2015, (2) neraca perdagangan surplus USD
7,52 miliar, (3) transaksi berjalan defisit 2% dari PDB menurun dibanding
2014 (3,12% PDB).
5. Dan dalam tiga bulan pertama 2016 penguatan perekonomian nasional
cenderung berlanjut yang diperlihatkan, antara lain: (1) nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS cenderung menguat, berada pada level Rp. 13.169
per dolar AS; (2) neraca perdagangan (ekspor-impor) hingga Februari
2016, mengalami surplus 1,15 milyar dolar AS; (3) cadangan devisa akhir
Maret 2016 mencapai 107,5 miliar dolar AS, naik 1,6 miliar dolar AS
dibandingkan posisi akhir Desember 2015 (USD 105,9 miliar).
3
III. INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAMBI
Hadirin yang saya hormati,
6. Sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi
provinsi Jambi juga menurun, pada tahun 2011 sebesar 7,86% turun
cukup signifikan menjadi 4,67% pada tahun 2015. Pertumbuhan pada
Triwulan-IV 2015 sebesar 3,18% (yoy) lebih rendah dibanding
pertumbuhan nasional 5,04% (yoy), dan menurun dibanding triwulan
sebelumnya sebesar 4,53% (yoy). Sementara inflasi pada Triwulan IV-
2015 mencapai 1,37% (yoy) lebih rendah dari Triwulan III-2015 sebesar
5,29% (yoy), lebih rendah dari rata-rata inflasi triwulan IV dalam tiga tahun
terakhir 6,28% (yoy), serta lebih rendah dari inflasi nasional 3,35% (yoy).
7. Selama tiga tahun terakhir jumlah pengangguran di Kota Jambi terus
meningkat setiap tahunnya. Pada 2013 jumlah pengangguran di Kota
Jambi tercatat 2,95 persen, tahun 2014 tercatat 4,53 persen dan di tahun
2015 jumlah pengangguran di Kota Jambi terus meningkat yakni 6,32
persen. Demikian pula jumlah penduduk miskin meningkat dari 0,281 juta
orang (2013) menjadi 0,311 juta orang pada tahun 2015.
8. Namun dari aspek tingkat ketimpangan ekonomi antar penduduk atau
rasio gini Jambi tahun 2014 mencapai 0,33, menurun dibanding tahun
2013 sebesar 0,35, dan lebih baik dibanding tingkat nasional sebesar
0,41. Demikian pula indeks pembangunan manusia pada tahun 2013
mencapai 74,35 lebih baik dibanding pada tingkat nasional sebasar
73,81.
4
IV. KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI
Hadirin yang saya hormati,
9. Perekonomian nasional yang mulai menguat pada akhir tahun 2015 tidak
terlepas dari serangkaian paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan
sejak September 2015, telah memberikan dampak psikologis positif
kepada pasar. Paket kebijakan deregulasi 1 s/d 11 dan akan berlanjut,
berlanjut merupakan respon Pemerintah untuk mendorong kegiatan
ekonomi, khususnya peningkatan daya saing industri, investasi, ekspor,
dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
10. Serangkaian kebijakan deregulasi yang telah dikeluarkan antara lain
deregulasi/debirokratisasi mengurangi beban biaya produksi (BBM,
listrik, dan gas), Pusat Logistik Berikat, Kawasan Industri yang aktraktif,
insentif Kawasan Ekonomi Khusus, Perizinan investasi 3 jam, Inland
FTA, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas,
infrastruktur listrik dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan logistik
desa – kota, menggerakan ekonomi daerah dengan pengembangan
KEK, Pembentukan konsolidator/agregator ekspor produk UKM,
memperlonggar investasi dan meningkatkan perlindungan bagi usaha
UMKM dan koperasi
V. PENUTUP
Hadirin yang saya hormati,
11. Apabila dilihat dari kinerja perekonomian Indonesia, Provinsi Jambi
relatif lebih baik di atas rata-rata nasioal seperti dalam inflasi, rasio gini,
dan indeks pembangunan manusia (IPM). Rasio Gini merupakan
indikator penting dalam mengukur derajat ketidakmerataan distribusi
5
penduduk. Salah satu upaya untuk memperkecil angka rasio gini adalah
ketersediaan lapangan kerja. Pengembangan industri manufaktur
merupakan kunci untuk mengatasi ketimpangan, namun kita belum
mampu mengembangkan sektor industri manufaktur yang bisa
menyerap tambahan tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa dalam 20
tahun terakhir terjadi penurunan kinerja industri terhadap ekonomi
nasional. Pada tahun 1994 pertumbuhan industri mencapai 10,87% dan
selanjutnya terus menurun sampai pada tahun 2014 menjadi 4,86%,
terutama terjadi pada industri yang menyerap banyak tenaga kerja,
seperti: tekstil, dan alas kaki, serta makanan dan minuman, kertas, dan
alat angkut.
12. Disadari bahwa dampak kebijakan deregulasi yang saat ini sudah pada
paket kebijakan ekonomi ke-11, tidak terlihat dalam jangka pendek. Oleh
karena itu kebijakan deregulasi mesti terus konsisten dan berlanjut
dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3% dan
terus meningkat.
13. Terkait dengan Musrenbang ini, perlunya musyawarah antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dalam
merumuskan dan melaksanakan pembangunan.
Jakarta, 4 Februari 2016
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DARMIN NASUTION

More Related Content

What's hot

Pedoman umum gnrm kemenko pmk
Pedoman umum gnrm kemenko pmkPedoman umum gnrm kemenko pmk
Pedoman umum gnrm kemenko pmkBayu Silvatika
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraanto7
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Muh Saleh
 
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006avturangga
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...AdhityaSukma1
 
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyPedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyAsaka Cv
 
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyJuknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyRedis Manik
 
Rpjm ds hanum
Rpjm ds hanumRpjm ds hanum
Rpjm ds hanumpryagus
 
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Pemerintah Kota Singkawang
 
Nota pengantar lkpj
Nota pengantar lkpjNota pengantar lkpj
Nota pengantar lkpjUmar Asmoro
 
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2weni chris
 

What's hot (19)

Pedoman umum gnrm kemenko pmk
Pedoman umum gnrm kemenko pmkPedoman umum gnrm kemenko pmk
Pedoman umum gnrm kemenko pmk
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggara
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
 
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2006
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-33-tahun-2019-79(pedo...
 
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
Pengarusutamaan SDGs dalam Rencana Pembangunan di Jawa Tengah: Tinjauaan Aspe...
 
Lkppd 2021
Lkppd 2021Lkppd 2021
Lkppd 2021
 
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copyPedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
 
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copyJuknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
Musrenbang RKPD Kota Singkawang T.A 2015
 
Sop bidang kspp
Sop bidang ksppSop bidang kspp
Sop bidang kspp
 
Rpjm ds hanum
Rpjm ds hanumRpjm ds hanum
Rpjm ds hanum
 
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
 
Nota pengantar lkpj
Nota pengantar lkpjNota pengantar lkpj
Nota pengantar lkpj
 
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
 
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
 
Kua2012
Kua2012Kua2012
Kua2012
 
Bab 1 perda rpjmd final
Bab 1 perda rpjmd finalBab 1 perda rpjmd final
Bab 1 perda rpjmd final
 

Similar to Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016

Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III mekon
 
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Elly Willy
 
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019Dameuli Silalahi
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri1139
 
Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)
Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)
Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)mekon
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]NhaAnawati
 
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul TanjungBudi Rachmat
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileIndra Yu
 
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikEkonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikUmi Hanik
 
7.pembangunan ekonomi daerah
7.pembangunan ekonomi daerah7.pembangunan ekonomi daerah
7.pembangunan ekonomi daerahsitiaisah12140250
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahepi rizkiyah
 
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docxSKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docxMustani98
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia MithaQhaulia
 

Similar to Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016 (20)

Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
Bahan Menko Retreat Meeting (Raker III
 
Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011Narasi musrenbangprov jatim 2011
Narasi musrenbangprov jatim 2011
 
workshop tantangan dan peluang kerja formal di UAE 2015
workshop tantangan dan peluang kerja formal di UAE 2015workshop tantangan dan peluang kerja formal di UAE 2015
workshop tantangan dan peluang kerja formal di UAE 2015
 
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
Makalah-keadaan-ekonomi-indonesia-tahun-2010
 
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
 
Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7Ruri nurul jannah 7.7
Ruri nurul jannah 7.7
 
Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)
Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)
Paparan Menko Perekonomian Versi 2 (Kerangka dan Sasaran Ekonomi Makro 2011)
 
Bab 7
Bab 7Bab 7
Bab 7
 
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanikMengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
Mengkritisi postur rapbn 2009 umi hanik
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
 
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
"Prospek Ekonomi Indonesia 2014" laporan KEN 2014 - Chairul Tanjung
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
 
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanikEkonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
Ekonomi 2003 catatan pinggir umi hanik
 
7.pembangunan ekonomi daerah
7.pembangunan ekonomi daerah7.pembangunan ekonomi daerah
7.pembangunan ekonomi daerah
 
Pembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerahPembangunan ekonomi daerah
Pembangunan ekonomi daerah
 
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docxSKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
SKRIPSI YOLANDA ASLI.docx
 
Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).
Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).
Perekonomian Terkini (Kebanksentralan BAB 1).
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
 
Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)
 
Uu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 PjlsUu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 Pjls
 

More from Panembahan Senopati Sudarmanto

160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-finPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiContoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 

More from Panembahan Senopati Sudarmanto (20)

160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
 
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiContoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
 
Permendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiranPermendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiran
 
Permendagri 27 2006
Permendagri 27 2006Permendagri 27 2006
Permendagri 27 2006
 
Msf 4 printed version
Msf 4 printed versionMsf 4 printed version
Msf 4 printed version
 
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
 
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpemCoordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
 
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Co e place visit jambi jan 2016
Co e place visit jambi jan 2016Co e place visit jambi jan 2016
Co e place visit jambi jan 2016
 
Format wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profilFormat wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profil
 
Format wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profilFormat wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profil
 
Cf p
Cf pCf p
Cf p
 
Budget mcai
Budget mcaiBudget mcai
Budget mcai
 
Err
ErrErr
Err
 
1 -presentation-err course-w2-bahasa05012016--taher
1 -presentation-err course-w2-bahasa05012016--taher1 -presentation-err course-w2-bahasa05012016--taher
1 -presentation-err course-w2-bahasa05012016--taher
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016

  • 1. MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Pointer Sambutan pada Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017 Jambi, 19 April 2016
  • 2. 1 Bismillahirrohmannirrahim, Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati:  Menteri Dalam Negeri (Sdr. Tjahjo Kumolo);  Menteri PPN/Kepala BAPPENAS (Sdr. Sofyan Djalil)  Menteri Keuangan (Sdr. Bambang Brodjonegoro)  Menteri Perhubungan (Sdr. Ignasius Jonan)  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Sdr. Ferry Mursyidan Baldan)  Kepala Kepolisian RI (Sdr. Badrodin Haiti)  Gubernur Provinsi Jambi (Sdr. Zumi Zola)  Para Walikota dan Bupati di lingkungan Pemprov Jambi  Para pejabat Pusat dan Daerah, serta para Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia. I. PENGANTAR 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Pencipta Semesta Alam, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini, untuk mengikuti acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017. 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan agenda tahunan ini, saya pandang sangat penting dan strategis dan meningkatkan pembangunan provinsi Jambi pada tahun
  • 3. 2 2017 dan tentunya akan menjadi salah satu penopang kekuatan perekonomian nasional. II. KINERJA PEREKONOMIAN NASIOANAL Hadirin yang saya hormati, 3. Dampak perlambatan ekonomi global, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional melambat sejak tahun 2011 (6,18%) dan tahun 2015 turun menjadi 4,79%. Nilai tukar rupiah melemah dari Rp. 8.779,5/USD menjadi Rp. 13.785/USD, Cadangan devisa menurun dari USD. 110,1 milyar menjadi USD 105,9 miliar. Pertumbuhan industri pengolahan melambat dari 6,26% menjadi 4,25%. 4. Namun apabila dilihat pertumbuhan per triwulan, pada akhir 2015 sebenarnya indikator ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang positif, antara lain (1) sejak TW II 2015 (4,66%) menguat 5,04% pada TW IV 2015, (2) neraca perdagangan surplus USD 7,52 miliar, (3) transaksi berjalan defisit 2% dari PDB menurun dibanding 2014 (3,12% PDB). 5. Dan dalam tiga bulan pertama 2016 penguatan perekonomian nasional cenderung berlanjut yang diperlihatkan, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung menguat, berada pada level Rp. 13.169 per dolar AS; (2) neraca perdagangan (ekspor-impor) hingga Februari 2016, mengalami surplus 1,15 milyar dolar AS; (3) cadangan devisa akhir Maret 2016 mencapai 107,5 miliar dolar AS, naik 1,6 miliar dolar AS dibandingkan posisi akhir Desember 2015 (USD 105,9 miliar).
  • 4. 3 III. INDIKATOR EKONOMI PROVINSI JAMBI Hadirin yang saya hormati, 6. Sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi juga menurun, pada tahun 2011 sebesar 7,86% turun cukup signifikan menjadi 4,67% pada tahun 2015. Pertumbuhan pada Triwulan-IV 2015 sebesar 3,18% (yoy) lebih rendah dibanding pertumbuhan nasional 5,04% (yoy), dan menurun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,53% (yoy). Sementara inflasi pada Triwulan IV- 2015 mencapai 1,37% (yoy) lebih rendah dari Triwulan III-2015 sebesar 5,29% (yoy), lebih rendah dari rata-rata inflasi triwulan IV dalam tiga tahun terakhir 6,28% (yoy), serta lebih rendah dari inflasi nasional 3,35% (yoy). 7. Selama tiga tahun terakhir jumlah pengangguran di Kota Jambi terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2013 jumlah pengangguran di Kota Jambi tercatat 2,95 persen, tahun 2014 tercatat 4,53 persen dan di tahun 2015 jumlah pengangguran di Kota Jambi terus meningkat yakni 6,32 persen. Demikian pula jumlah penduduk miskin meningkat dari 0,281 juta orang (2013) menjadi 0,311 juta orang pada tahun 2015. 8. Namun dari aspek tingkat ketimpangan ekonomi antar penduduk atau rasio gini Jambi tahun 2014 mencapai 0,33, menurun dibanding tahun 2013 sebesar 0,35, dan lebih baik dibanding tingkat nasional sebesar 0,41. Demikian pula indeks pembangunan manusia pada tahun 2013 mencapai 74,35 lebih baik dibanding pada tingkat nasional sebasar 73,81.
  • 5. 4 IV. KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI Hadirin yang saya hormati, 9. Perekonomian nasional yang mulai menguat pada akhir tahun 2015 tidak terlepas dari serangkaian paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak September 2015, telah memberikan dampak psikologis positif kepada pasar. Paket kebijakan deregulasi 1 s/d 11 dan akan berlanjut, berlanjut merupakan respon Pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi, khususnya peningkatan daya saing industri, investasi, ekspor, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. 10. Serangkaian kebijakan deregulasi yang telah dikeluarkan antara lain deregulasi/debirokratisasi mengurangi beban biaya produksi (BBM, listrik, dan gas), Pusat Logistik Berikat, Kawasan Industri yang aktraktif, insentif Kawasan Ekonomi Khusus, Perizinan investasi 3 jam, Inland FTA, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas, infrastruktur listrik dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan logistik desa – kota, menggerakan ekonomi daerah dengan pengembangan KEK, Pembentukan konsolidator/agregator ekspor produk UKM, memperlonggar investasi dan meningkatkan perlindungan bagi usaha UMKM dan koperasi V. PENUTUP Hadirin yang saya hormati, 11. Apabila dilihat dari kinerja perekonomian Indonesia, Provinsi Jambi relatif lebih baik di atas rata-rata nasioal seperti dalam inflasi, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Rasio Gini merupakan indikator penting dalam mengukur derajat ketidakmerataan distribusi
  • 6. 5 penduduk. Salah satu upaya untuk memperkecil angka rasio gini adalah ketersediaan lapangan kerja. Pengembangan industri manufaktur merupakan kunci untuk mengatasi ketimpangan, namun kita belum mampu mengembangkan sektor industri manufaktur yang bisa menyerap tambahan tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir terjadi penurunan kinerja industri terhadap ekonomi nasional. Pada tahun 1994 pertumbuhan industri mencapai 10,87% dan selanjutnya terus menurun sampai pada tahun 2014 menjadi 4,86%, terutama terjadi pada industri yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti: tekstil, dan alas kaki, serta makanan dan minuman, kertas, dan alat angkut. 12. Disadari bahwa dampak kebijakan deregulasi yang saat ini sudah pada paket kebijakan ekonomi ke-11, tidak terlihat dalam jangka pendek. Oleh karena itu kebijakan deregulasi mesti terus konsisten dan berlanjut dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3% dan terus meningkat. 13. Terkait dengan Musrenbang ini, perlunya musyawarah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan. Jakarta, 4 Februari 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DARMIN NASUTION