SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
KELOMPOK 4
1 . J I M L I N L E G U S T U R A
2 . M U H A M M A D A F D H A L Z A H A R U N I
3 . R E S T U FA U Z A N
4 . S U R YA D E WA N TA R A
5 . R A N D A Y U D I S T I R A
6 . S A S T R A A R J U N A
7 . R I K S A N
8 . U L F I D A M AYA N T I
9 . O LW I N A L I
1 0 . N E S T I
1 1 . D E N I L
1 2 . WA O D E M U S T I K A
PENGERTIAN
 Menurut Mangero dkk., (2022) landasan kontinen merupakan wilayah
yang berada di dasar laut dimana memiliki kekuatan hukum yang
mengikat dalam pengaturannya. Landasan kontinen juga merupakan
dasar laut atau tanah dibawahnya dimana yang pembahasannya selalu
berhubungan dengan wilayah laut territorial.
 Menurut UNCLOS 1982 berbunyi “landasan kontinen di suatu negara
pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawa
permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang
kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi
kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal
darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi
kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.
 Pasal 76 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai
berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut atau tidak boleh lebih
dari 350 mil laut, yang diukur dari garis pangkalnya (Popi, 2011).
LANDASAN KONTINEN
INDONESIA
 Wilayah laut secara hukum didefinisikan sebagai keseluruhan air laut
yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Wilayah
laut ini mencakup permukaan air, kolam air, dasar laut dan tanah di
bawah dasar laut.
 Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja harus memiliki
peraturan yang menentukan batas-batas perairannya. Landas Kontinen
Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan
wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 4 Prp. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 mengenai landas
kontinen Indonesia menjelaskan tentang batas landas kontinen negara
Republik Indonesia. Namun ketentuan batas landas kontinen tersebut
tidak menggunakan ketetapan yang pasti sampai sejauh mana landas
kontinen tersebut. Hal ini tentunya didasarkan kepada fakta landas
kontinen di beberapa tempat di wilayah Indonesia tidak sama.
LANDAS KONTINEN DILUAR
200mil LAUT
 Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS) 1982, memberikan
kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap
wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis
pangkal.
 Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil
laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupaya untuk
melakukan submisi (submission) ke PBB mengenai batas landas
kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Secara posisi geografis dan
kondisi geologis, Indonesia kemungkinan memiliki wilayah yang dapat
diajukan sesuai dengan ketentuan penarikan batas landas kontinen di luar
200 mil laut. Kenyataan ini menjadi tantangan para pemangku
kepentingan dan profesi bidang terkait untuk menelaah secara seksama
kemungkinan kemungkinan wilayah perairan landas kontinen di luar 200
mil laut ini.
PERATURAN LANDASAN
KONTINEN
Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Hak Atas Landas Kontinen
(Continental Shelf) Konvensi Hukum Laut 1982 disamping memuat ketentuan-
ketentuan baru yang dianggap sebagai perkembangan dari Hukum Laut Internasional
seperti misalnya rejim hukum zona ekonomi eksklusif dan rejim hukum Negara
kepulauan, juga mengatur kembali substansi yang sudah ada sebelumnya, antara
lain, misalnya konsepsi landas kontinen yang telah mendapat pengaturan dalam
Konvensi Hukum Laut 1958. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur Landas Kontinen
dalam Bagian VI , yang terdiri dari Pasal 76 - 85. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982
diberikan empat alternatif cara mengukur luas landas kontinen, yaitu : a. Sampai
batas terluar tepian kontinen (the continental margin). b. Sampai jarak 200 mil dari
garis pangkal laut teritorial, apabila tepian kontinen tidak mencapai batas tersebut. c.
Apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut maka batas terluar
landaskontinen tidak boleh melebihi 350 mil. d. Boleh melebihi 100 mil dari
kedalaman (isobath) 2500 meter.
THANK YOU

More Related Content

Similar to Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx

Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaUu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Sei Enim
 
Uu no6 1996 perairan indonesia
Uu no6 1996 perairan indonesiaUu no6 1996 perairan indonesia
Uu no6 1996 perairan indonesia
Penataan Ruang
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia
ahmad akhyar
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Rizal Fahmi
 
pengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesiapengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesia
Bagas Aldi
 

Similar to Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx (20)

Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaUu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
 
Landasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen IndonesiaLandasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen Indonesia
 
Uu no6 1996 perairan indonesia
Uu no6 1996 perairan indonesiaUu no6 1996 perairan indonesia
Uu no6 1996 perairan indonesia
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasional
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
 
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptxRESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
RESUME HUKUM LAUT( putri eka gustina).pptx
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Tugas final hukum laut indonesia
Tugas final hukum laut indonesiaTugas final hukum laut indonesia
Tugas final hukum laut indonesia
 
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
PPKN Kls X Bab 2 Bagian 1
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
HUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptxHUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptx
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
 
Hukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.pptHukum Maritim.ppt
Hukum Maritim.ppt
 
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptxbatas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
 
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTWAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
 
pengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesiapengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesia
 

Recently uploaded

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
AtiAnggiSupriyati
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 

Recently uploaded (20)

Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 

Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx

  • 1. KELOMPOK 4 1 . J I M L I N L E G U S T U R A 2 . M U H A M M A D A F D H A L Z A H A R U N I 3 . R E S T U FA U Z A N 4 . S U R YA D E WA N TA R A 5 . R A N D A Y U D I S T I R A 6 . S A S T R A A R J U N A 7 . R I K S A N 8 . U L F I D A M AYA N T I 9 . O LW I N A L I 1 0 . N E S T I 1 1 . D E N I L 1 2 . WA O D E M U S T I K A
  • 2. PENGERTIAN  Menurut Mangero dkk., (2022) landasan kontinen merupakan wilayah yang berada di dasar laut dimana memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengaturannya. Landasan kontinen juga merupakan dasar laut atau tanah dibawahnya dimana yang pembahasannya selalu berhubungan dengan wilayah laut territorial.  Menurut UNCLOS 1982 berbunyi “landasan kontinen di suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawa permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.  Pasal 76 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut atau tidak boleh lebih dari 350 mil laut, yang diukur dari garis pangkalnya (Popi, 2011).
  • 3. LANDASAN KONTINEN INDONESIA  Wilayah laut secara hukum didefinisikan sebagai keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Wilayah laut ini mencakup permukaan air, kolam air, dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.  Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja harus memiliki peraturan yang menentukan batas-batas perairannya. Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 mengenai landas kontinen Indonesia menjelaskan tentang batas landas kontinen negara Republik Indonesia. Namun ketentuan batas landas kontinen tersebut tidak menggunakan ketetapan yang pasti sampai sejauh mana landas kontinen tersebut. Hal ini tentunya didasarkan kepada fakta landas kontinen di beberapa tempat di wilayah Indonesia tidak sama.
  • 4.
  • 5. LANDAS KONTINEN DILUAR 200mil LAUT  Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS) 1982, memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal.  Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupaya untuk melakukan submisi (submission) ke PBB mengenai batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Secara posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia kemungkinan memiliki wilayah yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan penarikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Kenyataan ini menjadi tantangan para pemangku kepentingan dan profesi bidang terkait untuk menelaah secara seksama kemungkinan kemungkinan wilayah perairan landas kontinen di luar 200 mil laut ini.
  • 6. PERATURAN LANDASAN KONTINEN Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Tentang Hak Atas Landas Kontinen (Continental Shelf) Konvensi Hukum Laut 1982 disamping memuat ketentuan- ketentuan baru yang dianggap sebagai perkembangan dari Hukum Laut Internasional seperti misalnya rejim hukum zona ekonomi eksklusif dan rejim hukum Negara kepulauan, juga mengatur kembali substansi yang sudah ada sebelumnya, antara lain, misalnya konsepsi landas kontinen yang telah mendapat pengaturan dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur Landas Kontinen dalam Bagian VI , yang terdiri dari Pasal 76 - 85. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diberikan empat alternatif cara mengukur luas landas kontinen, yaitu : a. Sampai batas terluar tepian kontinen (the continental margin). b. Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, apabila tepian kontinen tidak mencapai batas tersebut. c. Apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut maka batas terluar landaskontinen tidak boleh melebihi 350 mil. d. Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman (isobath) 2500 meter.