2. KORUPSI
•Korupsi adalah (berasal dari bahasa latin yaitu corruptiodari
kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalikan, dan menyogok ) tindakan
pejabat publik maupun politisi atau pegawai negeridan pihak
lainnya yang terlibat dalam tindakan itu yang
meyalahgunakan kepemimpinan tersebut untuk
mendapatkan keuntungan sepihak
3. •
1.
2.
3.
4.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi
secara garis besar memenuhi unsur – unsur sebagai
berikut :
Perbuatan melawan hukum
Penyalah gunaan kewenangan, kesempatan, atau
sarana
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
,dan
Merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara
4. Jenis tindak pidana korupsi
• Ada bebrapa jenis tindak pidana korupsi di antaranya , namun bukan
semuanya, adalah :
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
2. Penggelapan dalam jabatan,
3. Pemerasan dalam jabatan,
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara), dan
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
5. Sebab-Sebab Korupsi
• Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan
korupsi antara lain yaitu :
1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu
memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan
kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Adanya banyak kemiskinan.
6. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi
muncul sebagai penyakit transisional
10. Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.
6. Cara Memberantas
Korupsi
1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian
pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa
tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi
dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui
penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
7. Gerakan-gerakan atau organisasi
anti korupsi di Indonesia.
1. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara).
2. OAK (Organisasi Anti Korupsi)
3. ICW (Indonesian Corruption Watch)
4. SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi)
5. SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi)
6. MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia)
7. TII (Transparency International Indonesia)
8. GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi)
8. Negara – negara yang banyak
korupsi
1. Azerbaijan
2. Bangladesh
3. Bolivia
4. Kamerun
5. Indonesia
6. Irak
7. Kenya
8. Nigeria
9. Pakistan
10. Rusia
11. Tanzania
12. Uganda
13. Ukraina
Lihat Negara kita berada di urutan berapa ?
9. Dampak Negatif Dari
Korupsi
• Demokrasi
Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang
baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum,
korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur,
penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena
prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan
nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
• Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan
ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos
niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi
dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
• Kesejahteraan umum negara