DEMOKRASI INDONESIA
•Download as PPT, PDF•
1 like•52 views
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) 1. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) 2. Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) 3. Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) 4. Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) 5. Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to DEMOKRASI INDONESIA
Similar to DEMOKRASI INDONESIA (20)
More from Rifin Sugiarto
More from Rifin Sugiarto (15)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
DEMOKRASI INDONESIA
- 2. OTOSENTRISITAS DEMOKRASI RAKYAT DARI OLEH UNTUK PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF PROGRAM PEMERINTAH OTOSENTRISITAS PERDA: DPRD PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF
- 3. PRAKSIS DEMOKRASI THE PEOPLE FROM BY FOR PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF PROGRAM PEMERINTAH PERDA: DPRD PILKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF HAM:POLITIK, HUKUM HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK,DLL HAM: POLITIK, HUKUM HAM: SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL
- 4. KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) • Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) • Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) • Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) • Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) • Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
- 5. INTERRELASI DEMOKRASI, HAM, DAN TRANFORMASI KONFLIK TRANSFORMASI KONFLIK DAN MANAGEMEN KEBERAGAMAN PERADABAN DEMOKRASI HAK AZASI MANUSIA (Hidup, sosial, ekonomi, politik, hukum dll KEDAULATAN RAKYAT
- 7. DEMOKRASI (Torres:1998) FORMAL DEMOKRASI: SISTEM PEMERINTAHAH SUBSTANTIVE DEMOCRACY : PROSES DEMOKRASI, MELIPUTI: •PROTECTIVE DEMOCRACY > KEKUASAAN EKONOMI PASAR •DEVELOPMENTAL DEMOCRACY > PARTISIPASI DEMOKRATIS •EQUILIBRIUM DEMOCRACY/PLURALIST DEMOCRACY > INTERAKSI APATISME DENGAN PARTISIPASI •PARTICIPATORY DEMOCRACY > PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI DEMOKRATIS
- 8. DEMOKRASI (Huntington:1991) Demokratis= pemilu adil, jujur, berkala •DINAMIKA PEMIKIRAN DAN PRAKSIS SEPANJANG SEJARAH •DEMOKRASI MODERN SBG DEMOKRASI NEGARA KEBANGSAAN •GELOMBANG DEMOKRASI DAN GELOMBANG BALIK DEMOKRASI
- 9. Demokrasi dlm Piagam Madinah (Sukidi dalam Tilaar:1999) • Kebebasan beragama • Persaudaraan seagama • Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama • Saling membantu • Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd. Negara • Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara
- 10. Demokrasi dlm Piagam Madinah (Lanjutan) • Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu • Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian • Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
- 11. KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU CADIK CANDAKIO PENGHULU ADAT ULAMA KPTS; MUFAKAT Bulat air Karena Pembuluh Bulat kata Karena mufakat
- 12. PILAR DEMOKRASI (USIS:1995) 1. KEDAULATAN RAKYAT 2. PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH 3. KEKUASAAN MAYORITAS 4. HAK-HAK MINORITAS 5. JAMINAN HAK AZASI MANUSIA 6. PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR 7. PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM 8. PROSES HUKUM YANG WAJAR 9. PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL 10. PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK 11. NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN MUFAKAT
- 13. PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998) 1. DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA 2. DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN 3. DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT 4. DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW 5. DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA 6. DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA 7. DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA 8. DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH 9. DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN 10. DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
- 14. PERKEMBANGAN DEMOKRASI (Bahmuller: 1996) the degree of economic develompent a sense of national identity historical experience Element of civic culture
- 15. APA CIVIC CULTURE DAN POLITICAL CULTURE? CIVIC CULTURE POLITICAL CULTURE 1. PERANGKAT IDE 2. DIWUJUDKAN DLM REPRESENTASI BUDAYA 3. UNTUK MEMBENTUK IDENTITAS KEWARGANEGARAN 4. ADAPTASI PSIKOSOSIAL 1. CARA BERPIKIR 2. KHAS DAN TERPOLA 3. UNTUK MENJALANKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI 4. KONTEKS SOSIOPOLITIS
- 16. MENGAPA DAN BAGAIMANA CIVIC CULTURE (1)? POLITICAL CULTURE (Negara, Lembaga Politik) CIVIC CULTURE (Individu, Warga) COMUNITARIAN CULTURE (Keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) CIVIC VIRTUE Makro - Nasional Partikular-terbatas Psikososial
- 17. CIVIC CULTURE SEBAGAI CORE PERADABAN DEMOKRASI CIVIC CULTURE (Budaya kewarganegaraan) CIVIC VIRTUE (Kebajikan) CIVIC KNOWLEDGE CIVIC DISPOSITION, CIVIC CONFIDENCE (Wawasan, sikap dan kepribadian demokratis) CIVIC COMMITMENT (Kesediaan dan kemauan berdemokrasi) CIVIC SKILLS, CIVIC COMPETENCE CIVIC PARTICIPATION, CICIC RESPONSIBILITY (Partisipasi politik yang cerdas dan bertanggungjawab PERADABAN DEMOKRASI
- 18. PENDIDIKAN DEMOKRASI DEMOKRASI DEMOCRACY IS NOT INHERRITED, (DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN DENGAN SENDIRINYA) BUT IT IS LEARNED (TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA MELALUI PROSES BELAJAR)