Kebijakan SDMA Latsar

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SDM APARATUR
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II
ANGKATAN III TAHUN 2017
BBPK JAKARTA, 11 JULI 2017

2. PERATURAN-PERATURAN
PELAKSANA
YANG HARUS DISUSUN SEBAGAI
MANDAT
UU NO. 5 TAHUN 2014
TENTANG

3. DAFTAR RPP PELAKSANA AMANAT UU No. 5/2014 Tentang ASN
1. RPP ttg Administrasi dan
Kompetensi PNS
Psl. 17
8. RPP ttg Pangkat dan
Jabatan PNS
Psl. 68 ayat (7)
14. RPP ttg Manajemen PPPK
Psl. 107
2. RPP ttg Jab. Fungsional PNS
Psl. 18 ayat (4)
9. RPP ttg Pengelolaan Prog.
Jaminan Pensiun PNS
Psl. 91 ayat 6
15. RPP ttg PNS yang diangkat
sebagai Pejabat Negara
Psl. 125
3. RPP ttg Pengisian Jabatan
ASN Tertentu dari
TNI/POLRI
Psl. 20 ayat (4)
10. RPP ttg Penilaian Kinerja
PNS
Psl. 78
16. RPP ttg Korps Pegawai PNS
Psl. 126 ayat 4
4. RPP ttg Pengadaan & Tata
Cara Sumpah/Janji PNS
Psl. 67
11. RPP ttg Gaji, Tunj.
Kinerja, Tunj. Kemahalan
dan Fasilitas Lain PNS
Psl. 81
17. RPP ttg Upaya Adm. dan Badan
Pertimb. Peg. ASN
Psl. 129 ayat 5
5. RPP ttg Hak dan Kewajiban
Pegawai ASN
Psl. 24
12. RPP ttg Disiplin PNS
Psl. 86
18. RPP ttg Perlindungan PNS
(Jamkes, Kecelakaan Kerja,
Kematian & Bantuan Hukum)
Psl. 92
6. RPP ttg Tata Cara
Penyusunan & Penetapan
Kebutuhan & Jenis Jab.
ASN
Psl. 57
13. RPP ttg Pemberhentian,
Pemberhentian Sementara
dan Pengaktifan Kembali
Psl. 89
19. RPP ttg Pengemb. Karir,
Pengemb. Kompetensi, Pola Karir,
Promosi dan Mutasi PNS
Psl. 74
7. RPP ttg JPT PNS

4. DAFTAR PERATURAN PELAKSANA UU No. 5/2014 Tentang ASN
(PERATURAN PRESIDEN dan PERMENPANRB)
1. R. Perpres ttg Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan
Tanggung Jawab KASN
Psl. 42
8. R. PERMENPANRB ttg Panitia Seleksi
KASN
Psl. 39
2. R. Perpres ttg Tugas, Fungsi, dan
Kewenangan LAN
Psl. 46
3. R. Perpres ttg Tugas, Fungsi, dan
Kewenangan BKN
Psl. 50
4. R. Perpres ttg Jenis Jabatan yang dapat diisi
oleh PPPK

5. PERATURAN PELAKSANA
NO R-PP PP YANG SUDAH ADA
1. R-PP tentang pemberhentian,
Pemberhentian Sementara, dan
Pengaktifan Kembali
1. PP 32/1979 jo PP 19/2013 tentang
Pemberhentian PNS
2. PP 4/1966 tentang Pemberhentian/
Pemberhentian Sementara PNS
2. R-PP tentang PNS Yang Diangkat Sebagai
Pejabat Negara
PP 4/1976 tentang PNS yang menjadi Pejabat
Negara
3. R-PP tentang Hak dan Kewajiban Pegawai
ASN
1. PP 24/1976 ttg Cuti PNS
2. Peraturan pelaksana lainnya
4. R-PP tentang Pengisian Jabatan ASN
tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan
anggota POLRI
PP 15/2001 tentang Pengalihan status anggota TNI
dan anggota POLRI menjadi PNS untuk menduduki
jabatan struktural
5. R-PP tentang Disiplin 1. PP 53/2010 tentang Disiplin PNS
2. Peraturan pelaksana lainnya
6. R-PP tentang Upaya Administratif dan
Badan Pertimbangan ASN
PP 24/2011 tentang Bapek
7. R-PP Manajemen PPPK Sudah mempunyai RPP Pegawai Tidak tetap
8. R-PP tentang Korps Pegawai ASN 1. PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Koorps
dan Kode Etik PNS

6. PERATURAN PELAKSANA
NO R-PP PP YANG SUDAH ADA
9. R-PP tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan
1. PP 97/2000 jo PP 54/2003 tentang
Formasi PNS
2. Peraturan pelaksana lainnya
10. R-PP Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji
PNS
1. PP 98/2000 jo PP 78/2013 tentang
Pengadaan PNS
2. Peraturan pelaksana lainnya
11. R-PP tentang Pangkat dan Jabatan??? 1. PP 99/2000 jo PP 12/2002 tentang
kenaikan pangkat
2. Peraturan pelaksana lainnya
12. R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan
Kemahalan dan Fasilitas Lain
1. PP 7/1977 jo PP 22/2013 ttg Gaji PNS
2. Peraturan pelaksana lainnya
13. R-PP tentang Pengelolaan Program Jaminan
Pensiun & Jaminan Hari Tua
1. UU 11/1969 tetang Pensiun PNS
2. Peraturan pelaksana lainnya
14. R-PP tentang Perlindungan
(Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum)
1. PP 25/1981 jo PP 20/2013 tentang
Asuransi Sosial PNS
2. PP 67/1991 tentang Asuransi Sosial ABRI
(dan PNS di Kem. Pertahanan)

7. PERATURAN PELAKSANA
NO RPP ASN PP YANG SUDAH ADA
15. R-PP tentang Pengembangan Karier,
Pengembangan Kompetensi, Pola
Karier, Promosi dan Mutasi
1. PP 100/2000 jo PP 13/2002
tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural
2. PP 101/2000 tentang Diklat PNS
16. R-PP tentang Jabatan Administrasi dan
Kompetensi
17. R-PP tentang Jabatan Pimpinan Tinggi
18. R-PP tentang Jabatan Fungsional 1. PP 16/1994 jo PP 40/2010
tentang Jabatan Fungsional
2. Keppres 87/1999 no Perpres
97/2012 tentang Rumpun
Jabatan PNS
19. R-PP tentang Penilaian Kinerja 1. PP 46/2011
2. Peraturan pelaksana lainnya

8. 8
1. RPP MANAJEMEN PPPK
2. RPP MANAJEMEN PNS
 RPP Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
PNS
 RPP Pengadaan PNS dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS
 RPP Pengangkatan Pegawai ASN dalam Jabatan ASN
 RPP Jabatan Administrasi ASN
 RPP Jabatan Fungsional ASN
 RPP Jabatan Pimpinan Tinggi ASN
 RPP Pangkat dan Jabatan ASN
 RPP Pengemb. Karier, Pengemb. Kompetensi,
Pola Karier, Promosi dan Mutasi PNS
 RPP Tata Cara Pemberhentian, Pemberhentian
Sementara, dan Pengaktifan Kembali PNS
 RPP Jabatan dan Tata Cara Pengisian Jabatan ASN
Tertentu dari anggota TNI dan POLRI
 RPP PNS yang diangkat Menjadi Pejabat Negara dan
Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstruktural
3. RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN
 RPP Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN
4. RPP GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA
5. RPP PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
 RPP Perlindungan
6. RPP KORPS PROFESI PEGAWAI ASN
1. RPP Manajemen PNS
(PP No. 11 tahun 2017
ttg Manajemen PNS)
2. RPP Manajemen PPPK
3. RPP Penilaian Kinerja
4. RPP Disiplin PNS
5. RPP Gaji, Tunjangan,
dan Fasilitas
6. RPP Pensiun dan
Jaminan Hari Tua
7. RPP Korps Profesi
Pegawai ASN
AMANAT RPP DALAM UU NO. 5 TAHUN 2015 TTG ASN

9. Pegawai
ASN
PNS
PPPK

10. REKRUITMEN1
PENGEMBANGAN
PEGAWAI2
PROMOSI3
KESEJAHTERAAN4
MANAJEMEN
KINERJA5
DISIPLIN & ETIKA6
PENSIUN7
MANAJEMEN PNS
BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk
JANGKA WAKTU 5 THN
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2
PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN
PNS-SWASTA
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG
JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/
PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA
KINERJA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
SEMANGAT FULLY FUNDED

11. 11
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
• Berstatus pegawai
tetap dan Memiliki NIP
secara Nasional.
• Menduduki jabatan
pemerintahan.
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
• Diangkat dengan
perjanjian kerja sesuai
kebutuhan instansi dan
ketentuan UU.
• Melaksanakan tugas
pemerintahan.
PEGAWAI ASN
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

12. JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
• Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi
• Jabatan Pengawas
mengendalikan pelaksanaan
kegiatan
• Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan dan administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
• Jabatan fungsional keahlian,
terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
• Jabatan fungsional
keterampilan, terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
• JPT utama;
• JPT madya; dan
• JPT pratama.
Berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai ASN
melalui:
• kepeloporan
• pengembangan kerja sama;
dan
• keteladanan.
JABATAN ASN
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dpt diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri

13. 1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.
1. melaksanakan kebijakan publik yg
dibuat oleh PPK sesuai dgn
ketentuan PPU;
2. memberikan pelayanan publik yg
profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan
kesatuan NKRI.
Fungsi:
Tugas:
Peran:
Perencana, pelaksana, dan
pengawas penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan
pembangunan nasional.

14. 14
HAK PEGAWAI ASN

15. PNS
berhak memperoleh:
 gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 cuti;
 jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 perlindungan; dan
 pengembangan kompetensi.

16. 16
PPPK
berhak memperoleh:
 gaji dan tunjangan;
 cuti;
 perlindungan; dan
 pengembangan kompetensi

17. 1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, Presiden
mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
• Menteri/Kementerian PANRB;
• KASN;
• LAN; dan
• BKN.
PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN 17

18. KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN
MANAGEMEN ASN
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN
KASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
 KemPAN merumuskan kebijakan
 LAN melaksanakan diklat dan kajian
 BKN mengelola pegawai ASN
 KASN menjamin perwujudan sistem merit

19. 19
Menteri/Kementerian PANRB
1. Perumusan dan penetapan
kebijakan,
2. Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
3. Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
BKN
1. Penyelenggaraan manajemen
ASN
2. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
KEWENANGAN & HUB OTORITAS
LEMBAGA
KASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk
menjamin perwujudan sistem merit
& pengawasan penerapan asas,
kode etik, dan kode perilaku ASN
LAN
• Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
• Pembinaan dan penyelenggaraan
Diklat ASN

20. Fungsi:
» pengembangan standar kualitas diklat Pegawai ASN;
» pembinaan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN;
» Penyelenggaraan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri
maupun bersama-sama lembaga diklat lainnya;
» pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan
» melakukan akreditasi lembaga diklat Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama
lembaga pemerintah lainnya.
Tugas:
• meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan
kebijakan;
• membina dan menyelenggarakan diklat Pegawai ASN berbasis kompetensi;
• merencanakan dan mengawasi kebutuhan diklat Pegawai ASN secara nasional;
• menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat, serta
pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait;
• memberikan sertifikasi kelulusan peserta diklat penjenjangan;
• membina dan menyelenggarakan diklat analis kebijakan publik; dan
• membina jabatan fungsional di bidang diklat.
L A N 20

21. Kewenangan:
a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN
yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang kebijakan dan
Manajemen ASN; dan
c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN
yang tidak memenuhi standar akreditasi.
21

22. Fungsi:
 pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
 Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan,
perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
 penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi
ASN.
Tugas:
• mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
• membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi
pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
• membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
• mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN;
• menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN;
• menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
• mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen
kepegawaian ASN
BKN 22

23. a. penyusunan/penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. Penilaian kinerja;
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
k. disiplin;
l. pemberhentian;
m. pensiun dan tabungan hari tua;
n. perlindungan.
Manajemen
PNS

24. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dpt
mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan
tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kpd:
 Menteri di kementerian;
 Kepala Lembaga di LPNK;
 Sekjend di sekretariat lembaga negara dan LNS;
 Gubernur; dan
 Bupati/Walikota.
Pejabat Pembina Kepegawaian 24
PPK adalah pejabat yg mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan ppu.

25.  Presiden dpt mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen
ASN kepada PyB di kementerian, sekretaris lembaga, sekjen
sekretaris Lembaga Negara, sekretariat LNS, Sekda Provinsi dan
Kab/Kota.
 PyB dlm menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi
Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dgn PPK di
instansi masing-masing.
 PyB memberikan rekomendasi usulan kpd PPK di instansi masing-
masing.
 PyB mengusulkan pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian
Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kpd PPK di instansi
masing-masing.
Pejabat yang Berwenang 25
PyB adalah pejabat yg mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dgn ketentuan ppu.

26. 1. Dasar penetapan kebutuhan:
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dgn
rincian per/thn berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan oleh Menteri secara nasional.
2. Metode:
analisis jabatan dan analisis beban kerja
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH
26

27. 1. Dasar pengadaan:
 pengisian kebutuhan jabatan yg lowong
 sesuai kebutuhan pegawai yg ditetapkan Menteri
2. Tahapan:
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar,
dan kompetensi bidang)
a. Pengumuman hasil seleksi
b. Masa percobaan
c. Pengangkatan menjadi PNS
PENGADAAN PNS 27

28. • dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
Pengembangan Karier 28

29. • Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan
untuk mengembangkan kompetensi a.l. melalui:
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan
penataran.
• Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah
satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan
pengembangan karier.
• Wajib disusun dalam rencana pengembangan
kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran
tahunan instansi.
Pengembangan Kompetensi 29
PNS diberikan kesempatan utk melakukan praktik kerja di instansi lain di
pusat/daerah yg dilakukan melalui pertukaran antara PNS dgn pegawai swasta
dlm waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh
LAN dan BKN.

30. • Setiap PNS yg memenuhi syarat mempunyai hak yg sama utk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
• Promosi PNS dilakukan berdsrkan perbandingan objektif a.l.:
 kompetensi;
 kualifikasi;
 persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
 penilaian atas prestasi kerja;
 kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
 pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
• Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS
dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim
Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.
PROMOSI PNS 30

31. Dilakukan berdasarkan:
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kpd Tim Penilai Kinerja PNS.
PENILAIAN KINERJA PNS 31
PNS yg penilaian kinerjanya tdk mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi s/d pemberhentian sesuai dgn ketentuan ppu.

32. • Pemerintah wajib membayar gaji yg adil dan layak kpd PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
• Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko
pekerjaan.
• Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
• PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan
APBD.
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yg meliputi:
– tunjangan kinerja (dibayar sesuai pencapaian kinerja); dan
– tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di
daerah).
• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
Penggajian dan Tunjangan PNS 32

33. • PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja
dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.
• Penghargaan dpt berupa pemberian:
– tanda kehormatan;
– kenaikan pangkat istimewa;
– kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
– kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau
acara kenegaraan.
Penghargaan PNS 33

34. MANAJEMEN PPPK 34
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. gaji dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.

35. • Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja.
• Jenis jabatan yg dapat diisi oleh PPPK diatur dengan
Peraturan Presiden.
• Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
• Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
PENETAPAN KEBUTUHAN 35

36. • Pengadaan PPPK merupakan kegiatan utk memenuhi kebutuhan pd Instansi.
• Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:
– perencanaan,
– pengumuman lowongan,
– pelamaran,
– seleksi,
– pengumuman hasil seleksi, dan
– pengangkatan menjadi PPPK.
• Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui
penilaian secara objektif berdsrkn kompetensi, kualifikasi, kebutuhan
Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yg dibutuhkan dlm jabatan.
• Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK utk masa perjanjian kerja min.
1Thn dan dpt diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.
PENGADAAN PPPK 36
PPPK tdk dpt diangkat secara otomatis menjadi CPNS. Utk diangkat menjadi
CPNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yg dilaksanakan bagi CPNS
dan sesuai dgn ketentuan ppu.

37. • Pemerintah wajib membayar gaji yg adil dan
layak kepada PPPK.
• Gaji diberikan berdasarkan beban kerja,
tanggung-jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
• Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di
Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di
Instansi Daerah.
• Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan
sesuai dengan ketentuan puu.
Gaji dan Tunjangan PPPK 37

38. 1. Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27)
a. Lembaga Non Struktural
b. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 28)
• menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen
ASN;
• mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan
berfungsi sebagai perekat NKRI;
• mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,
efisien, terbuka, dan bebas KKN;
• mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalam
pelayanan;
• menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan
• mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
KASN
(Komisi Aparatur Sipil Negara)
38

39. Fungsi
mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan Sistem
Merit.
Tugas
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Dalam melakukan tugasnya KASN dapat:
a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah;
b. melakukan pengawasan thdp pelaksanaan fungsi Pegawai ASN;
c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN;
d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri thdp
dugaan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN.
FUNGSI DAN TUGAS KASN 39

40. Wewenang (Pasal 32)
a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT;
b. mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode
etik/perilaku;
c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode
etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.
Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 33)
Dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang untuk
memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku
Pegawai ASN.
WEWENANG KASN 40

41. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• mencapai BUP;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yg
mengakibatkan pensiun dini; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tdk dpt menjalankan
tugas dan kewajiban.
PNS dpt diberhentikan dgn hormat atau tdk diberhentikan karena:
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dgn hormat tdk atas permintaan sendiri karena:
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Pemberhentian PNS 41

42. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dan UUDNRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yg
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang
dilakukan dengan berencana.
42

43. PNS diberhentikan sementara, apabila:
• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural; atau
• ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan
sementara dilakukan oleh PPK.
Pemberhentian Sementara PNS 43

44. BUP PNS yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun bagi
Pejabat Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi Pejabat
Fungsional.
Batas Usia Pensiun 44

45. 45BUP PEJABAT FUNGSIONAL
58 Thn
1. Ahli muda
2. Ahli pertama
3. Keterampilan
60 Thn
1. Ahli Utama dan Madya
2. Apoteker
3. Dokter/Dokter gigi
4. Dokter Pendidik Klinis Muda
dan Pertama
5. Medik Veteriner
6. Penilik
7. Pengawas Sekolah
8. Widyaiswara Madya dan
Muda
(PP 21 THN 2014)

46. 46
65 Thn
1. Peneliti Utama dan
Madya
2. Dokter Pendidik Klinis
Utama dan Madya
3. Widyaiswara Utama
4. Pengawas Radiasi
Utama
5. Pustakawan Utama
6. Pranata Nuklir Utama
PNS yg pada saat berlakunya PP ini sdg menduduki JF Ahli Muda, Ahli
Pertama, dan Penyelia selain JF Pasal 2 (2) huruf b, yg sebelumnya
BUPnya dpt diperpanjang s/d 60 thn, BUPnya adalah 60 thn
PNS yg diangkat dlm JF Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia
setelah berlakunya PP ini, BUPnya adalah 58 thn

47. Berlakunya UU Nomor 5 Thn 2014 (15 Jan 2014) maka:
1. BUP PPT Utama, PPT Madya, dan PPT Pratama adalah 60 tahun
tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh PPK.
2. Dalam hal terdapat PNS yg menduduki jabatan PPT Utama, PPT
Madya, dan PPT Pratama belum berusia 60 tahun tetapi keputusan
pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah ditetapkan karena
mencapai BUP 56 tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan
berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku
ketentuan sbb:
• apabila tdk diberhentikan dari jbtannya, maka BUPnya 60 thn;
• apabila telah diberhentikan dari jbtannya, maka BUPnya 58
thn;
• apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih
dari 58 tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari
jabatannya.

48. Pada saat UU ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan
penyetaraan:
• jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama;
• jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya;
• jabatan eselon II setara dengan JPT pratama;
• jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
• jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
• jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan
pelaksana.
s/d dgn berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan
ASN dalam UU ini.
PENYETARAAN 48