Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 01 01 02 Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PPPK.pdf
Similar to 01 01 02 Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PPPK.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
01 01 02 Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PPPK.pdf
- 2. ➢ Menduduki jabatan pemerintahan ➢ Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu ➢ Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi ➢ Memiliki NIP secara Nasional ➢ Melaksanakan tugas pemerintahan ➢ Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan ➢ Masa kerja paling singkat 1 tahun ➢ Gaji berdasarkan perundang-undangan ➢ Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH ASN ➢ Menduduki jabatan pemerintahan ➢ Mengisi seluruh jabatan ASN ➢ Berstatus pegawai tetap ➢ Memiliki NIP secara Nasional ➢ Melaksanakan tugas pemerintahan ➢ Usia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 thn ➢ Gaji berdasarkan perundang-undangan ➢ Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK PNS PPPK
- 3. DAFTAR JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISIPPPK PERPRES NO. 38/2020 (147jabatan) KEPMENPANRB 76/2022 (187jabatan) 5
- 4. LANGKAHMENYUSUNPERENCANAANSDM Menghitung Analisis Kebutuhan SDM Melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk menghasilkan: Peta Jabatan, Uraian Jabatan (Job Descreption), kebutuhan SDM setiap jabatan Proyeksi Kebutuhan SDM 5 Tahun Menganalisis rencana strategis atau rencana bisnis 5 tahun yang akan datang dan di proyeksikan kebutuhan SDM yang akan datang (jabatan dan jumlah kebutuhan SDMnya) Analisis Persediaan SDM Melakukan analisis ketersediaan SDM yang ada,dicocokkan dengan kebutuhan SDM hasil analisis jabatan dan beban kerja Langkah 1 Proyeksi Persediaan SDM Menganalisis usia SDM yang ada (proyeksi pensiun) dan analisis labour/personel turn over Menyusun Perencanaan SDM ❑ Menyandingkan antara kebutuhan SDM saat ini dengan persediaan saat ini ❑ Menyandingkan proyeksi kebutuhan 5 tahun dengan Proyeksi persediaan 5 tahun ❑ Membuat perencanaan pemenuhan PNS, PPPK atau Outsourcing Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5
- 5. KEBIJAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8 Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan: ▪ Analisis jabatan ▪ Analisis beban kerja ▪ Peta jabatan ▪ Memperhatikan: - kondisi geografis daerah - jumlah penduduk - anggaran belanja pegawai PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8 PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4 Kebutuhan ASN (PNS/PPPK) secara nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahun, memperhatikan: ▪ Pendapat Menteri Keuangan ▪ Pertimbangan teknis Kepala BKN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN CPNS PPPK PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4 Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ▪ Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja ▪ Untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun ▪ Satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS ▪ Ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 5 PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri PANRB kebutuhan JPTutama/madya tertentu untuk PPPK.
- 6. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN ASN KOMPETITIF Penentuan hasil seleksi didasarkan pada passing grade yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta ADIL Pelaksanaan seleksi tidak memihak atau samarata. OBJEKTIF penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes/tes sesuai keadaanyang sesungguhnya; GRATIS Tidak ada dibebankan biaya apapunkepada pelamar. BERSIH Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). TRANSPARAN Semua tahapandilaksanakan secara terbuka
- 7. 11 MEKANISME PENGADAAN ASN PENGUMUMAN SELEKSI ADMINISTRASI PENETAPAN NOMOR INDUK SELEKSI: ▪ SKD, SKB (CPNS) ▪ KOMPETENSI (P3K) PENETAPAN KEBUTUHAN USULAN KEBUTUHAN MENTERI PANRB KEPALA BKN INSTANSI PEMERINTAH PANSELNAS MENTERI KEUANGAN PENGANGKATAN PENETAPAN HASIL AKHIR SELEKSI BKN INSTANSI PEMERINTAH BKN INSTANSI PEMERINTAH Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja Dasar Hukum : - PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. - Permenpan 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK - Peraturan BKN 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK jo. Peraturan BKN 18 Tahun 20120
- 8. |PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK| PPPK yang sudah mendapatkan NIP melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian . |Pasal 31| Pansel Nasional & instansi mengumumkan lowongan jabatan PPPK secara terbuka kepada masyarakat |Pasal 15| Pansel Nasional +instansi membuat perencanaan pengadaan (jadwal + sarana- prasarana) |Pasal 14| Pelamaran /pendaftaran dilakukan secara online Diaturdalam PERATURAN MENTER Idan Peraturan Kepala BKN Peserta yang lolos seleksi dinyatakan sebagai CPPPK |Pasal 29| Seleksi pengadaan PPPK melalui 2 tahap : 1. Administrasi 2. Kompetensi |Pasal 19| PPPK tidak melewati masa percobaan 1 tahun PERENCANAAN PENGUMUMAN LOWONGAN PELAMARAN SELEKSI PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGANGKATAN PPPK
- 9. PERSYARATAN UMUM PPPK Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut: a) Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar; b) Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih; c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau pegawai swasta; d) tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis; e) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; f) memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku; b) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; c) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK; d) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.
- 10. ALUR SELEKSI PPPK SELEKSI ADMINISTRASI melalui SSCASN SELEKSI KOMPETENSI Dengan CAT BKN (Non Guru) dan CAT UNBK (Guru) KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI SOSIO KULTURAL WAWANCARA mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan
- 11. PENETAPAN NI PPPK - Pemberkasan online melalui SSCASN - Mengisi DRH - Mengunggah DRH dan dokumen persyaratan pemberkasan NI PPPK seperti ijazah, SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keteranfan bebas NAPZA, surat pernyataan Verifikasi oleh Panitia Instansi Peserta lulus seleksi mengikuti tahap pemberkasan penetapan NI PPPK - Pengangkatan Calon PPPK oleh Bupati Semarang - Pengusulan ke BKN Verifikasi dan Penetapan NI PPPK oleh BKN TMT PPPK adalah tanggal 1 bulan berikutnya usul masuk BKN Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara pada formasi jabatan yang sama dilaporkan secara tertulis kepada ketua panitia seleksinasional pengadaan PPPK serta diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi
- 12. FORMAT NOMOR INDUK PPPK X X X X 9 9 9 Y Y Y Y M YYYY : 4 digit Tahun Kelahiran MM : 2 digit Bulan Kelahiran DD : 2 digit Tanggal Kelahiran XXXX : 4 digit Tahun Pertama kali diangkat sebagai PPPK 21 : 2 digit angka pengenal sebagai petunjuk berapa kali diangkat sebagai PPPK, diawali dengan angka 21 dan bertambah sesuai dengan periode pengangkatan sbg PPPK M : 1 digit Jenis Kelamin 1: Pria 2: wanita 999 : 3 digit nomor urut 19860323 202021 1 001 Contoh: • PPPK dengan Tahun lahir 1986 Bulan Maret Tanggal 23 • Pengangkatan pertama sebagai PPPK tahun 2020, dan baru pertama kali diangkat menjadi PPPK (ditandai dengan angka 21) • Jenis Kelamin Pria • No urut 001 M M D D 2 1
- 13. PENGANGKATAN PPPK - Masa Hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN - Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK PENETAPAN NI PPPK Penandatanganan Perjanjian Kerja SK Pengangkatan PPPK Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja. - PPPK yang mengajukan berhenti sebelum mencapai 90% masa hubungan perjanjian kerja dan belum memenuhi 90% target kinerja dikenakan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Konsekuensinya tidak bisa melamar PPPK di kemudian hari. Untuk itu usahakan masa hubungan perjanjian kerja diselesaikan dahulu sebelum mengajikan permohonan berhenti , agar di kemudian hari masih bisa mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK kembali.
- 14. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK