HAM dijamin dalam UUD 1945 melalui pasal-pasal khusus dan Pembukaan. HAM meliputi hak atas pekerjaan, kebebasan beragama, dan larangan diskriminasi. UUD telah diamandemen untuk lebih tegas menjamin HAM sesuai konvensi internasional.

1. HAM DALAM UNDANG-
UNDANG DASAR 1945

2. Semua ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk memberikan
jaminan dalam upaya penegakan HAM dalam negara hukum Indonesia. Agar
upaya penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efisien dan efektif
maka diperlukan adanya semangat para penyelenggara negara, para pemimpin
pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dan saling
bahu membahu dalam penegakan Hak Asasi Manusia.
Jaminan pelaksanaan HAM dalam negara kesatuan Republik Indonesia
tercantum secara jelas dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, terlebi-lebih setelah dilakukan perubahan.
Pemuatan pasal-pasal tentang HAM pada mulanya menimbulkan perdebatan
yang cukup alot dikalangan negarawan kita. Setelah melalui perdebatan yang
sangat demokratis, akhirnya dicapailah bentuk kompromi diantara dua kelompok
yang mempunyai pandangan berbeda. Hasil kompromi tersebut sebagaimana
kita dapat mencermatinya sekarang ini dalam UUD `945. Pertama sebelum
dilakukan amandemen pasal-pasal yang sangat terkenal muatan hak asasinya
dapat kita baca pada Pasal 27 sampai 34 UUD 1945.

3. Ternyata masalah perlindungan HAM mendapatkan perhatian yang sangat besar dan
para pengambilan keputusan di Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR). Hal ini
terbukti dari cantumannya secara eksplisit masalah HAM, yaitu pada bab XA
dengan judul HAM yang terdiri atas 20 pasal (diberi label Pasal 28 A sd 28 J) dan 24
Ayat. Diluar yang berjudul tersendiri dalam bab XA, rumusan lainnya terdapat
dalam Pasal 27 (3 ayat), kemudian Bab XI Pasal 29 (2 ayat), Bab XII Pasal 30, Bab
XIII Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34.
Adapun rumusan lengkapnya bunyi pasal-pasal dan ayat yang mengandung muatan
HAM adalah sebagai berikut Pasal 27 UUD 1945.
1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaam.
3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

4. HAM yang dijamin dalam UUD 1945 tidak terbatas hanya pada apa yang
terdapat dalam pasal-pasalnya, akan tetapi juga terdapat dalam Pembukaan dan
penjelasannya.
Alinea Pertama secara tegas menyatakan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa. Ini jelas mengandung makna bahwa apapun alasan dan bentuknya
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena pada hakekatnya penjajahan
tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Alinea keempat, terutama rumusan tentang dasar negara Pancasila, di mana sila
pertama menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini merupakan bukti sekaligus
jaminan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kehidupan beragama
secara damai dan tertib. Hal ini kemudian dipertegas dalam rumusan Pasal 29
UUD 1945, dimana setiap oang diberi kebebasan untuk memeluk dan
melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, dan wajib
menghormati agama dan keyakinan yang dianut orang lain.

5. Dalam rumusan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat
kaitannya dengan pelaksanaan HAM dan kebebasan yang fundamental.
Hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa
serta bernegara diatur agara dilaksanakan dengan berlandaskan kepada
moralitas yang adil dan beradab.
Sila Persatuan Indonesia mengandung ide dasar, bahwa rakyat Indonesia
meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan dan
keselamatan pribadi. Dengan demikian pesan lain dari sila ketiga ini
adalah adanya sikap toleransi dalam memandang perbedaan di dalam
lingkungan sekitar.

6. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, merupakan inti ajaran demokrasi yang
berdasarkan Pancasila, baik dalam arti formal maupun material.
Demokrasi yang dikembangkan berintikan nilai-nilai agam, inti
kesamaan budaya, dan pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nila
kontemporer dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara
musyawarah, bukan pada suara mayoritas.

7. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkaitan erat dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Sila ini mengandung prinsip adanya
kebersamaan kebersamaan dalam upaya mencapai cita-cita masyarakat
adil dan makmur.
Di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk
menjabarkan ketentuan HAM telah dilakukan melalui amandemen UUD
1945 ke dua (Tahun 2000) dan ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual,
perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya.

8. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi PBB
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi
tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).
Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke 44 pada bulan Desember
198 telah berhasil menyepakati sebuah Resolusi yakni Resolusi MU
PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang Convention on the
Rights of the Child.
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang
Kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment).