2. 1
Pengelolaan dan
pemeliharaan data oleh
masing-masing unit kerja
secara parsial;
2
Terjadi duplikasi data
karena kurangnya
pemanfatan bersama data
atau informasi yang
diperoleh dari proses
layanan lainnya;
3
Data dari luar
pemerintahan sebagian
besar belum dipantau
dan evaluasi secara
rutin;
A. PERMASALAHAN DATA DAN INFORMASI
PERMASALAHAN
3. 2
1
Masih ketatnya ketentuan ketersediaan dokumen
fisik mulai awal proses layanan yang menyebabkan
lamanya proses pengiriman dan pendistribusian
dokumen untuk keperluan evaluasi;
Masih lemahnya mekanisme umpan balik dari tiap
aktivitas serta pemanfaatannya untuk penyusunan
aksi perbaikan pelaksanaan, penyesuaian rencana
maupun sebagai masukan untuk rencana ke depan;
B. PERMASALAHAN ORGANISASI
PERMASALAHAN
4. 2
Pembangunan aplikasi-aplikasi TIK belum dilakukan secara terstruktur berdasarkan
suatu perencanaan strategis TIK yang komprehensif untuk kebutuhan umum
Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya, maka akan terjadi pulau-pulau informasi. Hal
ini terjadi karena pembangunan TIK tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan
informasi lintas PD;
1
Pembangunan TIK di masing-
masing PD masih dilakukan
secara parsial dan belum
terkoordinasi;
3
Sangat dimungkinkan terjadinya
redundansi data antar aplikasi.
Hal ini berakibat adanya ketidak-
konsistenan dalam pemutakhiran
data;
C. PERMASALAHAN KHUSUS DI TAHAPAN PEMBANGUNAN TIK
PERMASALAHAN
5. 01
Kebutuhan aplikasi tidak
terencana dengan baik;
02
Pembangunan aplikasi tidak seragam
dan banyak aplikasi yang berjalan
tidak terintegrasi dengan aplikasi
lainnya dalam mengolah proses atau
data yang berkaitan;
03
Beberapa aplikasi sudah tidak
digunakan lagi atau belum
terpantau penggunaannya;
D. PERMASALAHAN APLIKASI
PERMASALAHAN
6. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat
mandatory;
2. Memberikan landasan berpikir dan acuan standar bagi seluruh PD
guna pengembangan TIK yang komprehensif, efektif dan efisien;
3. Petunjuk teknis dan standarisasi Data dan Informasi;
4. Petunjuk teknis dan standarisasi Aplikasi;
5. Petunjuk teknis dan standarisasi Infrastuktur;
6. Petunjuk teknis dan standarisasi Keamanan;
7. Petunjuk teknis dan standarisasi Terintegrasi;
8. Petunjuk teknis dan standarisasi SDM;
9. Petunjuk teknis dan standarisasi Pembiayaan dan Investasi TIK.
7. SASARAN
Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman
untuk digunakan di dalam pembuatan atau pembangunan,
pengembangan atau pengelolaan dan penggunaan atau
monitoring evaluasi TIK yang dilakukan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin
8. DASAR HUKUM
PERPRES NOMOR 95 TAHUN 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE
Kabupaten Musi Banyuasin
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 782/KPTS-
DINKOMINFO/2021 tentang Standar Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
9. PEDOMAN (STANDAR) TIK
KONTEN WEBSITE PERANGKAT DAERAH
1 PROFIL PD
2 PROGRAM KERJA PD
3 AGENDA PIMPINAN
4 BERITA
5 HEADLINE BERITA
6 INFOGRAFIS
7 EVENT
8 GALERI FOTO
9 GALERI VIDEO
10 PERATURAN ATAU DASAR HUKUM
11 PENGUMUMAN
Kategori konten di dalam website antara lain:
1 Informasi yang wajib diumumkan secara
berkala;
2 Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan
dapat diakses oleh publik;
3 Informasi yang dikecualikan;
10. PEDOMAN (STANDAR) TIK
STRUKTUR WEBSITE DAN APLIKASI
Linimasa PD dari sosial
media
Menampilkan tautan ke
website Kabupaten Musi
Banyuasin
Menampilkan tautan ke
kementerian yang relavan
dengan PD
Tidak menampilkan
tautan yang tidak
relevan
Seluruh tautan
berfungsi dan
mengarah ke halaman
yang sesuai
Navigasi menu yang
konsisten
Multidevice dan auto
responsive
Menggunakan Multi
Bahasa
Bersifat dinamis dan
memiliki content
management system (CMS)
11. PEDOMAN (STANDAR) TIK
WARNA WEBSITE
Warna yang digunakan di dalam website salah satunya
merupakan kombinasi warna dari Logo Kabupaten
Musi Banyuasin.
12. Alamat akses atau uniform resource locator (URL) dari setiap PD
harus di bagian sub domain, dari domain utama mubakab.go.id
Susunan strukturnya seperti berikut :
Contoh Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) maka
sub domain yang harus dimiliki adalah:
domain utama: mubakab.go.id
Sub domain : dinkominfo.mubakab.go.id
PEDOMAN (STANDAR) TIK
ALAMAT (SUB DOMAIN) WEBSITE PD
13. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Aset Software dan Hardware
Kriteria Software Deskripsi
Kepemilikan Milik sendiri/ sewa/ bantuan dinkominfo/ hibah
pemerintah pusat/ hibah pemerintah daerah
lainnya
Jenis Platform Desktop/ web/ mobile
Status Penggunaan Direncanakan/ Dibangun/ Uji coba/ Dioperasikan/
tidak dioperasikan
Ketersediaan Source Code Kepemilikan aplikasi harus disertai dengan source
code
Manual book Harus tersedia dalam bentuk soft copy dan hard
copy
Bahasa Pemrograman C#, Java, Python, PHP, VB, ASP, Javascript
Database MySql, PostgreeSQL, SQLite, Microsoft Access
Web service (API) Bertujuan untuk integrasi data
Hak Akses Username dan Password untuk akses aplikasi,
database didokumentasikan ke Dinkominfo Muba
14. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Aset Software dan Hardware
Kriteria Hardware Deskripsi
Media penyimpanan Server milik sendiri/ Dinkominfo/ sewa
server/ cloud
CPU Spesifikasi CPU yang digunakan untuk
mejalankan aplikasi
RAM Spesifikasi RAM yang digunakan untuk
mejalankan aplikasi
Harddisk Spesifikasi Harddisk yang digunakan
untuk menjalankan aplikasi
15. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Syarat dan Ketentuan Pembuatan VPS
(CPANEL) Dinkominfo
1
2
3
Disediakan untuk situs web atau aplikasi berbasis web
lainnya yang dapat berjalan pada sistem operasi linux atau
windows.
Disediakan untuk dapat diakses melalui jaringan internet
ataupun hanya melalui jaringan intranet PEMKAB MUBA.
Disediakan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :
a. Lisensi dan subscription menjadi tanggung jawab pengguna/ PD
b. Kapasitas Harddisk sebesar 30 Gb;
c. Kapasitas RAM sebesar 4Gb;
d. Kapasitas Prosessor sebanyak 1 CPU 2 Core
e. Keaslian konten, penggunaan, dan keamanan Virtual Private
Server menjadi tanggung jawab pengguna
16. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Syarat dan Ketentuan VPS (CPANEL) Dinkominfo
1 Sistem operasi pada Virtual Private Server tidak terpelihara;
2 Aplikasi-aplikasi pada Virtual Private Server tidak terpelihara;
3 Keaslian konten tidak terjaga;
4 Digunakan untuk kepentingan individu;
5 Melakukan serangan jaringan.
Penghentian Layanan :
17. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Usulan Pembangunan (Awal) Aplikasi
1 Informasi aplikasi yang akan digunakan;
2 Penanggung jawab penggunaan aplikasi;
3 Dokumen pembangunan perangkat lunak;
Pencatatan usulan pembangunan aplikasi dilakukan oleh masing-
masing PD kepada Kepala DINKOMINFO dengan melengkapi
berkas-berkas yang disyaratkan antara lain :
18. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Usulan Pengembangan (Penyesuaian) Fitur Aplikasi
1 Informasi aplikasi yang akan digunakan;
2 Penanggung jawab pengembangan (penyesuaian) fitur aplikasi;
3 Daftar fitur yang disesuaikan;
4 Dokumen pembangunan perangkat lunak;
Pencatatan usulan penyesuaian fitur aplikasi dilakukan oleh masing-
masing PD kepada Kepala DINKOMINFO dengan melengkapi
berkas-berkas yang disyaratkan antara lain :
19. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Kebutuhan Minimum di Pembangunan (Awal) Aplikasi
Pencatatan usulan penyesuaian fitur aplikasi dilakukan oleh masing-masing PD
kepada Kepala DINKOMINFO dengan melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan
antara lain :
1 Enkripsi;
2 SSL;
3 Fitur Lupa Password/ Reset Password;
4 Manajemen User dan Fitur;
5 Pengaturan Password;
6 Backup Data
7 API (Application Programming Interface)
20. PEDOMAN (STANDAR) TIK
Pengujian Sistem
Pengajian sistem atau yang dikenal dengan istilah User Acceptance Test (UAT)
merupakan proses verifikasi bahwa solusi yang dibuat di dalam sistem sudah sesuai
untuk pengguna (mengetahui apakah perangkat lunak memenuhi harapan pengguna dan
bekerja seperti yang diharapkan) :
1 Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang
2 Kesalahan interface
3 Kesalahan dalam struktur data atau database (CRUD)
4 Kesalahan kinerja
5 Sensitifitas inputan pengguna (Huruf/ angka/ karaker yang diinputkan)
6 Batasan dari suatu format data (pdf/ jpg/ png/ dll)
7 Volume maksimal data yang diupload
