profesionalisme farmasi

1. PROFESIONALISME DALAM
PRAKTIK KEFARMASIAN

2. • Peranan tenaga farmasi sangat dibutuhkan di fasilitas kesehatan dalam
memberikan pelayanan kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan
yang profesional.
• Akan tetapi kondisinya sekarang, hampir sebagian besar sarana kesehatan
di Indonesia belum Ada Tenaga Kefarmasian. Tugas-tugas yang
berhubungan dengan obat, baik pengelolaan maupun pelayanan obat,
belum dilaksanakan Secara benar oleh farmasis”
• Berdasarkan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal
108 dan PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian telah
disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, yaitu Tenaga kefarmasian (Apoteker &
TTK)

3. • Sejalan dengan perubahan paradigma dari drug
oriented menjadi patient oriented, Tenaga Kefarmasian ikut berperan
penting dalam mendukung patient safety.
• Apoteker maupun TTK harus turut serta dalam melaksanakan
pelayanan kefarmasian yang langsung pada pasien.
• Dengan adanya perubahan paradigma pelayanan kefarmasian
dari drug oriented menjadi patient oriented tersebut, serta
diperlukannya tenaga kefarmasian dalam mendukung pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional, maka apoteker dan ttk sebagai tenaga
profesi kefarmasian mempunyai tanggung jawab memberikan
pelayanan kefarmasian yang baik

4. • Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan
pelayanan kefarmasian.
• Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan
bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan
farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk
meningkatkan mutu kehidupan pasien.
• Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika.

5. Tujuan Standar Pelayanan Kefarmasian
a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;
c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang
tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

6. Standar Pelayanan Kefarmasian
• Meliputi standar
a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai; dan
b. b. pelayanan farmasi klinik

7. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Bahan Medis Habis Pakai
• Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemilihan;
b. perencanaan kebutuhan;
c. pengadaan;
d. penerimaan;
e. penyimpanan;
f. pendistribusian;
g. pemusnahan dan penarikan;
h. pengendalian; dan
i. administrasi.

8. Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengkajian dan pelayanan Resep;
b. penelusuran riwayat penggunaan Obat;
c. rekonsiliasi Obat;
d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
e. konseling;
f. visite;
g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
j. dispensing sediaan steril; dan
k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD);

9. Faktor pendukung & penghambat pelayanan
kefarmasian
• SDM ( Komunikasi, Skill, Kompetensi
• Lokasi
• Ketersediaan Obat
• Dukungan manajemen
• Update Knowledge
• Teknologi