Kehadiran Digital

1. Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal
MENTERI
PENDAYAGTJNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
. il 2.738 /M.pANRBto6t2o16 7/ Juni2O16
:--
: Segera
: Optimalisasi Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik
di Lingkungan lnstansi Pemerintah
Kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia
4. Jaksa Agung Republik lndonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
8. Para Gubernur se-lndonesia
9. Para BupatiA/Valikota se-lndonesia
di
Tempat
Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur
sipil negara guna menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik, bersama ini
dengan hormat agar setiap lnstansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari
adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran
pegawai.
2. Hasil absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat digunakan sebagai alat
monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolok ukur tingkat kedisiplinan
aparatur sipil negara.
3. Melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan sistem aplikasi lainnya yang
telah dikembangkan oleh setiap lnstansi Pemerintah guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan kinerja pegawai secara bertahap sesuai dengan kemampuan
anggaran masing-masing.
4. Sedangkan untuk lnstansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang memiliki
unit kerja yang cukup luas dan tersebar agar dilakukan pula integrasi sistem absensi
elektronik dimaksud dan terhubung dengan Biro Kepegawaian
Kementerian/Lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah masing-masing.

2. 5. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran disiplin lang Oifakukan oleh aparatur sipil
negara, termasuk ketidakhadiran pegawai tanpa alasan yang jelas, maka perlu
dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami
sampaikan terima kasih.
Tembusan:
1. Presiden Republik lndonesia;
2. Wakil Presiden Republik lndonesia.
€ffi
Aparatur Negara
H. Yuddy Chrisnandi,