Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat 2023

i Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, serta hidayah-
Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 berhasil diselesaikan.
Penyusunan LKIP merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
Penyusunan LKIP berguna untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat dalam
penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi, urusan persandian dan urusan statistik
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Infomatika dan Informatika
Tahun 2021-2026.
Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Pakpak Bharat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini
sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja yang
disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian
sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP
ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil,
relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

ii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Penyajian Laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin namun
demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan dan akan senantiasa diupayakan lebih
baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Salak, 29 Februari 2024
Ka. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
SAHAT P. BOANGMANALU, S.Pd,MM
Pembina Tk I
NIP. 197605182003121002

iii Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... iv
Bab I Pendahuluan........................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang........................................................................................................ 1
1.2 Struktur Organisasi................................................................................................. 1
1.3 Permasalahan Pelayanan........................................................................................ 2
Bab II Perencanaan Kinerja ........................................................................................... 4
2.1 Target Kinerja Dinas Kominfo Kab. Pakpak Bharat Tahun 2023 ............................ 4
Bab III Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 6
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................... 6
Bab IV Penutup ............................................................................................................. 25
Lampiran

iv Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
IKHTISAR EKSEKUTIF
Ringkasan prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak
Bharat yang dihasilkan di tahun 2023 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
yang akuntabel, efisien dan efektif dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik adalah 2,41. Evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2023 tersebut adalah
masih belum adanya dokumen arsitektur SPBE beserta turunannya dan belum
dilaksanakannya audit TIK. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia bidang teknologi informasi melalui pengiriman aparatur bidang teknologi
informasi untuk mengikuti pengembangan kompetensi keahlian berupa sertifikasi keahlian
diharapkan dapat memperbaiki kinerja pada tahun mendatang.
Secara keseluruhan prestasi kinerja DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2023 adalah 97,1%, sedangkan untuk serapan anggaran tahun 2023
dari target sebesar Rp. 7.545.307.877,00 teralisasi sebesar Rp. 6.315.453.213,00 mencapai
83,71.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang kemudian dijabarkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat, menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah
daerah meliputi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik sektoral dan urusan
persandian.
Pemerintah menerbitkan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2021-2026 menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka mewujudkan misi ketiga
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Akuntabel, Efisien, Efektif dan Mengutamakan Pelayanan Publik dengan tujuan/sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan indikator sasaran Indeks
SPBE.
1.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang salah satunya Dinas Kominfo berdasarkan
perda tersebut jabatan struktural Dinas Kominfo adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas;
3. Bidang Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kab. Pakpak Bharat
1.3 Permasalahan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kominfo tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah sebagai berikut :
I. Urusan Komunikasi dan Informatika
1. Belum optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan
pemerintah KabupatenPakpak Bharat.
2. Belum optimalnya penyebarluasan informasi di media massa untuk menangkal
berita hoaks.
3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi
masyarakat.
4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan
baik di masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program
dan kegiatan pemerintah.
6. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
untuk mendukung pelaksanaan SPBE dan Smart City;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana
peningkatan usaha yang produktif berbasis online skala lokal.
8. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart
City.
9. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memadai di bidang layanan
teknologi informasi.

II. Urusan Statistik
1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah.
2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral sebagai bahan
perencanaan pembangunan;
3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistic
pembangunan daerah;
4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik
daerah.
III. Urusan Persandian
1. Belum terkoordinirnya sistem pengelolaan keamanan informasi di Kabupaten
Pakpak Bharat.
2. Masih minimnya kesadaran keamanan informasi aparatur terkait pengelolaan asset
informasi yang dimiiliki.
3. Belum optimalnya perangkat daerah menggunakan persandian dalam
mengamanankan informasi yang wajib diamankan.
4. Masih minimnya sarana dan prasarana persandian dan keamanan informasi.
5. Kurangnya SDM di bidang pengelolaan keamanan informasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Target Kinerja Dinas Kominfo Kab. Pakpak Bharat Tahun 2023
Pada tahun 2023, Dinas Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat menargetkan kinerja,
sbb:
Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kominfo Kab. Pakpak Bharat
Tahun 2023
No Tujuan Sasaran Indikator tujuan / sasaran
Target
kinerja
1 2 3 4 5
Terwujudnya
tata kelola
pemerintah
daerah berbasis
e-government
Meningkatnya
kualitas tata
kelola
pemerintahan
yang akuntabel,
efisien dan
efektif
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
3,15
Jumlah layanan publik secara online 9 Aplikasi
jumlah layanan administrasi
pemerintahan secara online
45 Aplikasi
jumlah UPT bidang Pendidikan dan
bidang Kesehatan yang difasilitasi
mengadopsi teknologi digital
8 Puskesmas,
6 Sekolah
Peningkatan kegiatan literasi digital dan
pelatihan bidang digital kepada ASN
500 org
jumlah kegiatan literasi digital dan
pelatihan bidang digital kepada
masyarakat.
250 org
jumlah perangkat daerah yang
mengimplementasi/replikasi inovasi
yang mendukung smart city sesuai
dengan masterplan.
3 OPD
Jumlah Perangkat Daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi
31 OPD
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kepada
Persentase Penyebarluasan konten
informasi terkait program dan kebijakan
dan isu strategis pemerintah daerah
80

masyarakat
Persentase Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap akses dan kualitas konten
informasi publik pemerintah daerah
80
Persentase Informasi Publik yang
disediakan dan diumumkan oleh Dinas
sesuai dengan amanat UU no. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
90
jumlah data-data statistik sektoral
sebagai bahan perencanaan
pembangunan
3 Dok

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut:
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
No Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi Capaian % Sumber Data
1
Meningkatnya Kualitas
dan Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
Indeks SPBE 3,15 2,41 76,5% Diskominfo
Berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memperoleh nilai 2.41 dengan kategori cukup.
Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan
layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Llingkungan Pemerintahan
Kebupaten Pakpak Bharat.
Penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat adalah
pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan ini terlihat melalui
pemanfaatan layanan berbagi pakai yang sangat menunjang keunggulan ini sebagai contoh
sistem SIMRAL dan SIPD untuk mendukung layanan perencanaan, penganggaran, aplikasi
SPSE untuk mendukung layanan pengadaan barang, serta layanan umum berbagi pakai
lainnya yang telah telah teritegrasi dengan layanan lainnya.
Di sisi lain Pemerintahan Kebupaten Pakpak Bharat masih terdapat beberapa
kelemahan khususnya pada aspek Audit TIK, Penerapan Manajemen SPBE, Penyelenggara
SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, dan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE.

Kekurangan ini terindikasi akibat dari kekurangsesuaian dari data dukung yang
disampaikan. Sebagai contoh pada kegiatan Audit Infrastruktur, Pemerinah Kabupaten
Pakpak Bharat melakukan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. Pemda memiliki Pedoman
Kendali Mutu Audit APIP, SK Tim Audit Internal namun Data dukung yang disampaikan belum
memuat Dokumen yang menunjukkan bahwa Pemda menerapkan Pelaksanaan Audit
Infrastruktur SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
Secara keseluruhan dari Aspek SPBE telah terlaksana dan terdokumentasi sesuai
kaedah SPBE, namun upaya peningkatan perlu tetap dilakukan secara berkelanjutan
melalui proses evaluasi dan tindaklanjutnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan
antara lain pada aspek Audit TIK perlu dilakukan Audit TIK internal dengan dokumentasi
berbasis pada BRIN. Pada aspek lainnya antara lain Penerapan Manajemen SPBE,
Penyelenggara SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, dan Kebijakan Internal terkait Tata
Kelola SPBE., perlu diperhatikan pemenuhan data dukungnya agar sesuai dengan standar
kebutuhan data dukung berdasarkan Kepmen PANRB No. 6 Tahun 2023.
Indikator
Kinerja
1
dan Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
Jumlah
layanan publik
secara online
7 Aplikasi 16 aplikasi 228% Diskominfo
Pada tahun 2023, Dinas Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat telah menyediakan
layanan publik yang terintegrasi secara online pada website resmi Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat, yaitu :
No Nama aplikasi Deskripsi
1 Sibahanpe sistem informasi tambahan penghasilan pegawai
2 Asakasea sistem informasi manajemen sekolah
3 Onan pasar online
4 Dataku penyimpanan data cloud
5 Simral sistem informasi manajemen perencanaan, penatausahaan

Indikator
Kinerja
1
dan Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
jumlah
layanan
administrasi
pemerintahan
secara online
40
Aplikasi
20 aplikasi 50% Diskominfo
No Nama aplikasi Deskripsi OPD Pengguna
1 E-kinerja Sistem informasi penilaian kinerja asn
SEKRETARIAT
DAERAH
2 E-surat
Sistem informasi surat menyurat
elektronik
KOMINFO
3 Portal Pakpak Bharat
Portal penyedia informasi/berita resmi
pemkab pakpak bharat
SEKRETARIAT
DAERAH
4 Simersada
Sistem informasi manajemen kerjasama
daerah
SEKRETARIAT
DAERAH
5 Silasos Sistem informasi layanan sosial DINAS SOSIAL
6 Silampid
Sistem informasi lahir, mati, pindah,
dating
DINAS CATPIL
7 Simpeg
Sistem informasi manajemen
kepegawaian
BKD
8 Sipepada Sistem informasi pajak daerah BPKAD
9 Simersada
daerah
SEKRETARIAT
DAERAH
keuangan dan pelaporan
6 Sppe sistem informasi pelayanan perijinan
7 Sipelaknpb sistem informasi pelayanan kredit nduma pakpak bharat
8 Simpemdes sistem informasi manajemen pemerintahan desa
9 Simral sistem informasi manajemen perencanaan, penatausahaan
keuangan dan pelaporan
10 Sppe sistem informasi pelayanan perijinan
11 Sipelaknpb sistem informasi pelayanan kredit nduma pakpak bharat
12 Simadik sistem informasi manajemen aset diklat
13 web desa web masing masing desa di pakpak bharat
14 web opd web masing masing opd di kab. pakpak bharat
15 streaming radio radio pemkab pakpak bharat
16 Wbs whistle blowing system

11 Silampid
dating
DINAS CATPIL
12 Simpeg
kepegawaian
BKD
14 Simersada
daerah
SEKRETARIAT
DAERAH
16 Silampid
dating
DINAS CATPIL
17 Simpeg
kepegawaian
BKD
19 E-kia Aplikasi kesehatan ibu dan anak DINAS CATPIL
20 Simpustaka
perpustakaan
DINAS
PERPUSTAKAAN
Indikator
Kinerja
1
Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
jumlah UPT
bidang
Pendidikan
dan bidang
Kesehatan
yang difasilitasi
mengadopsi
teknologi
digital
8
Puskesmas,
6 Sekolah
8
Puskesmas,
6 Sekolah
100% Diskominfo
Sampai dengan tahun 2023, Dinas Kominfo telah memfasilitasi 8 puskesmas, 6 sekolah, yaitu
1. SMP 4 Satu Atap Kerajaan
2. SMP Pagindar
3. SD Pagindar
4. SMP 1 Salak
5. SMK Kusama pagindar
6. SMK Siempat Rube
7. Puskesmas Salak
8. Puskesmas Kerajaan
9. Puskesmas Tinada
10. Puskesmas Siempatrube
11. Puskesmas Pagindar
12. Puskesmas Pergetteng-getteng sengkut
13. Puskesmas STTU Julu, dan
14. Puskesmas STTU Jehe

Kedepannya, Dinas Kominfo akan memfasilitasi kebutuhan internet di sekolah-sekolah
baik melalui kerjasama dengan Pihak PT. Telkom, Tbk., sebagai penyedia layanan komunikasi
utama di Kab. Pakpak Bharat maupun instansi Pusat melalui program-program bantuan ke
daerah-daerah blankspot.
Tabel 3.1
Peta Sebaran Internet di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023
Kecamatan Desa
Jaringan Selular
Internet Broadband
2G 3G 4G
Salak
Salak I 4G Indihome
Salak II 4G Indihome
Boangmanalu 4G Icon+
P. Binanga Boang 4G Icon+,
Kuta Tinggi 3G 4G Icon+,
Sibongkaras Blankspot
Pergetteng-
getteng
Sengkut
Aornakan I 4G VSAT (Bantuan BAKTI)
Aornakan II 4G
Kecupak I 4G
Kecupak II 4G Icon+,
Simerpara Blankspot Icon+,
Kerajaan
Majanggut I 3G 4G Icon+
Majanggut II Blankspot
Pardomuan 4G
Perpulungen 4G
Kutasaga 4G
Kutadame 4G VSAT (Bantuan BAKTI)
Kuta Meriah 4G
Sukaramai 4G Icon+
Surung Mersada 4G
Perduhapen 4G
Tinada
Mahala 4G
Tinada 4G
Silima Kuta 4G
Kuta Babo 4G
Buluh Tellang 2G 3G Icon+
Prongil 4G Icon+
STTU Jehe
Kaban Tengah 4G Icon+
Bandar Baru 4G Icon+
Tanjung Meriah 4G Icon+
Tanjung Mulia 4G Icon+
Simbruna 4G Icon+
Perolihen 4G

Maholida 4G Icon+
Perjaga 4G Icon+
Malum Blankspot VSAT (Bantuan BAKTI)
Mbinalun 4G
STTU Julu Silima Kuta 4G
Ulu Merah 4G
Pardomuan 4G
Lae Langge Namuseng 4G VSAT (Bantuan BAKTI)
Cikaok 4G
Sibagindar
Sibagindar Blankspot VSAT (Bantuan BAKTI)
Pagindar 2G 3G VSAT (Bantuan BAKTI)
Lae Mbentar Blankspot VSAT (Bantuan BAKTI)
Napatalun
Perlambuken
Blankspot VSAT (Bantuan BAKTI)
Siempat
Rube
Siempatrube I 4G
Siempatrube II 4G VSAT (Bantuan BAKTI)
Siempatrube IV 4G
Mungkur 4G
Kuta Jungak 4G
Traju 4G
Indikator
Kinerja
1
Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
Jumlah
Perangkat
Daerah yang
telah
menggunakan
sandi dalam
komunikasi
(TTE)
31 OPD 31 OPD 100% Diskominfo
Sejak Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mulai menerapkan
penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE)/ Sertifikat Elektronik sebagai pengganti tanda
tangan basah. Landasan penggunaan tanda tangan elektronik adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perbup
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik yang mewajibkan
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki sertifikat elektronik yang memuat tanda
tangan elektronik dan identitas lainnya sebagai status subjek hukum dalam transaksi
elektronik.

Tabel 3.1.1
Aplikasi SPBE yang telah Memanfaatkan Sertifikat Elektronik
No. Nama Sistem Elektronik/Aplikasi
Status ITSA
(belum/sudah)
Ket
1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
KabupatenPakpak Bharat
belum -
2. e-sada Kabupaten Pakpak Bharat Sudah tahun 2017
3. Simpeg Kabupaten Pakpak Bharat Belum -
4. Sistem Perizinan Pelayanan Elektronik (SPPE)
Kabupaten Pakpak Bharat
Belum
-
Sebagai gambaran perbandingan sebelum dan sesudah pemanfaatan Sertifikat Elektronik/TTE
dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1.2
Perbandingan sebelum dan seudah penggunaan Sertifikat Elektronik
No. Sebelum Sesudah
I. Aspek Penghematan Biaya:
Biaya ATK untuk keperluan persuratan di OPD
memerlukan anggaran kisaran 40 Juta per tahun
Biaya ATK untuk keperluan persuratan
di OPD bisa dikurangi menjadi 15 juta
rupiah per tahun
II. Aspek Penyederhanaan Proses Bisnis
Proses Pembuatan Dokumen surat di OPD melalui 7
(tujuh) tahapan yang terdiri dari pembuatan konsep
surat, penomoran, pencetakan, paraf koordinasi,
penandatanganan oleh Kepala Dinas, pembubuhan cap
basah, dan pengiriman dokumen
Proses Pembuatan Dokumen surat di
OPD menjadi 5 (lima) tahapan yang
terdiri dari pembuatan konsep,
penomoran, verifikasi secara
berjenjang, penandatanganan
oleh Kepala Dinas, dan pengiriman
dokumen
III. Aspek Kecepatan Layanan
Proses persetujuan dokumen surat di OPD
membutuhkan waktu dan koordinasi dengan atasan
secara langsung.
Proses persetujuan dokumen surat di
OPD bias secara online melalui
aplikasi esada dengan notifikasi
secara berjenjang melalui wa

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
Sum
ber
Data
2
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
informasikepada
Persentase
Penyebarluasan konten
informasi terkait
program dan kebijakan
dan isu strategis
pemerintah daerah
80% 74% 92,5%
Disko
minf
o
Pada Tahun 2023, Dinas Kominfo Kab. Pakpak Bharat menargetkan masyarakat yang
dianggap mampu mengakses informasi publik sebanyak 41.783 jiwa dari total penduduk
Pakpak Bharat Tahun 2023 sebanyak 56.729 jiwa (data Pakpak Bharat dalam Angka Tahun
2023, BPS) yaitu masyarakat Pakpak Bharat yang telah berusia 17 tahun ke atas. Dengan
demikian, capaian indikator sasaran penyebarluasan informasi publik adalah 92,5%.
Penyebaran informasi publik melalui berbagai media aktif, al :
a. www.pakpakbharatkab.go.id
b. https:www.facebook.com/pemkab.pb
c. Instagrampemkabpakpakbharat
d. Rapa 90.20 FM dan streaming radio
e. Kerja sama Media Cetak dan Media Online sebanyak 96 media.
Berdasarkan total kunjungan pada website resmi Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat, pada tahun 2023 telah mencapai 78.185 kali. Kedepannya, Dinas Kominfo Kab.
Pakpak Bharat berupaya untuk mengemas konten informasi yang lebih menarik.

Sumber
Data
2
Meningkatnya
kualitas pelayanan
informasi kepada
Masyarakat
Persentase Tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap akses dan
kualitas konten
informasi publik
pemerintah daerah
80 82 102.5% Diskominfo
Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan survei survei
kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan di bidang informasi publik. Sebagaimana
kita ketahui, pemenuhan informasi publik menjadi kewajiban OPD sebagai mana diatur pada
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat yang menjadi
sasaran informasi publik adalah masyarakat yang dianggap mampu memahami dan
merespon setiap informasi pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat yang disajikan ke publik
(masyarakat).
Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner SKM survei terhadap masyarakat yang
mengakses informasi pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 diperoleh data sebagai
berikut :
Tabel 3.3
Detail Nilai SKM Per Unsur
Sumber : Bidang IKP Dinas Kominfo
Berdasarkan tabel di atas diperoleh Rata-rata nilai unsur pelayanan sebesar 82 (baik)
Adapun unsur pelayanan yang terendah ada pada unsur ke delapan (U8) atau unsur sarana
dan prasarana. Hal ini menjadi masukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk
menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana yang mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.
Nilai Unsur Pelayanan
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
IKM per unsur 3.192 3.371 3.296 3.271 3.213 3.244 3.348 3.182 3.433
Kategori B B B B B B B B B
IKM Unit
Layanan
82,00 (B atau Baik)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Sumber Data
2
Meningkatnya
kualitas pelayanan
informasi kepada
masyarakat
Persentase Informasi
Publik yang disediakan
dan diumumkan oleh
Dinas sesuai dengan
amanat UU no. 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
80 % 91,6% 114,5% Diskominfo
Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008,
PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara
seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi
informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk
diakses oleh setiap orang.
Pada tahun 2023, Dinas Kominfo menargetkan Tedapat 12 (dua belas) informasi
publik yang disediakan pada website resmi Pemda dan tersedia sebanyak 11 informasi
dengan capaian kinerja sebesar, al :
tabel 3.4
Informasi Publik yang dapat Diakses pada Website Pemda
No Nama Informasi Publik Tersedia/ Tidak
Tersedia
Ket
1 Ringkasan RKA SKPD Tersedia
2 Ringkasan RKA PPKD Tersedia
3 Raperda APBD, Tersedia
4 Raperda Perubahan APBD, Tersedia
5 Perda APBD, Tersedia
6 Perda Perubahan APBD, Tersedia
7 Ringkasan DPA SKPD, Tersedia
8 Ringkasan DPA PPKD, Tersedia
9 LRA seluruh SKPD, Tersedia
10 LRA PPKD, Tersedia
11 LKPD Yang Sudah Di Audit, Tersedia
12 Opini atas LKPD Tidak Tersedia

Sumber
Data
2
Meningkatnya
kualitas pelayanan
informasi kepada
masyarakat
jumlah data-data
statistik sektoral
sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
3 buku 3 buku 100% Diskominfo
Indikator ketersediaan data pada portal satu data. Perbup Nomor 21 Tahun 2018
tentang Tata Kelola Sistem Satu Data Sektoral Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Pada
tahun 2023 target sebesar 84 % dari data statistik sektoral telah tersedia pada Portal Satu
Data. Pada Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 (tiga) dokumen/buku yang dipublikasikan
yaitu : Buku Pakpak Bharat Dalam Angka Tahun 2023 , buku Indikator Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2023 dan buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pakpak Bharat 2023
sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan
Tahun 2022 Dan Beberapa Tahun Terakhir
NO
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Realisasi Realisasi Target Realisasi
%
Capaian
Meningkat
nya
Kualitas
dan
Akuntabilit
as Kinerja
Birokrasi
Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
2.69 2.41 3.15 2.41 76,5%
Jumlah layanan publik
secara online
16 aplikasi 16 aplikasi 7 Aplikasi 16 aplikasi 228%
jumlah layanan
administrasi
pemerintahan secara
online
20 aplikasi 20 aplikasi 40 Aplikasi 20 aplikasi 50%
jumlah UPT bidang
Pendidikan dan bidang
Kesehatan yang
difasilitasi mengadopsi
teknologi digital
8
Puskesmas,
6 Sekolah
8
Puskesmas,
6 Sekolah
8
Puskesmas,
6 Sekolah
8
Puskesmas,
6 Sekolah
100%
Jumlah Perangkat
Daerah yang telah
menggunakan sandi
dalam komunikasi
31 OPD 31 OPD 31 OPD 31 OPD 100%
Meningkat
nya
kualitas
pelayanan
informasi
kepada
masyaraka
t
Persentase
informasi terkait
program dan kebijakan
dan isu strategis
pemerintah daerah
60% 60% 80% 74% 92,5%
Persentase Tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap akses dan
kualitas konten
informasi publik
pemerintah daerah
79,365 79,365 80 82 102.5%
Publik yang disediakan
dan diumumkan oleh
Dinas sesuai dengan
amanat UU no. 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik
66% 66% 80 % 91,6% 114,5%
jumlah data-data
statistik sektoral
sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 100%

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka
Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi
Kinerja
Target Akhir
Rencana Tingkat
Kemajuan
Tahun 2023 Strategis 2026
1
Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
2.41 3.25 74,1%
Jumlah layanan publik
secara online
16 aplikasi 9 Aplikasi 320%
jumlah layanan
administrasi pemerintahan
secara online
20 aplikasi 45 Aplikasi 44%
jumlah UPT bidang
Kesehatan yang difasilitasi
mengadopsi teknologi
digital
8 Puskesmas, 6
Sekolah
8 Puskesmas, 6
Sekolah 100%
Jumlah Perangkat Daerah
yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi
31 OPD 31 OPD 100%
Meningkatnya
kualitas pelayanan
informasi kepada
masyarakat
Persentase
informasi terkait program
dan kebijakan dan isu
strategis pemerintah
daerah
74% 90% 82,2%
Persentase Tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap akses dan
kualitas konten informasi
publik pemerintah daerah
82% 90% 91,1%
Publik yang disediakan dan
diumumkan oleh Dinas
sesuai dengan amanat UU
no. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik
91,6% 90% 101,7%
jumlah data-data statistik
sektoral sebagai bahan
perencanaan
pembangunan
3 buku 3 Dok 100%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional
No
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi Tahun
2023
Standar
Nasional/
% Capaian
1
Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)
2.41
Kemendagri
3,64
Prov Sumatera
Utara 3,21
66,9%
70,6%
Jumlah layanan publik secara
online
16 aplikasi - -
20 aplikasi - -
jumlah UPT bidang
Kesehatan yang difasilitasi
8 Puskesmas, 6
Sekolah
- -
Peningkatan kegiatan literasi
digital dan pelatihan bidang
digital kepada ASN
0 - -
jumlah kegiatan literasi
digital kepada masyarakat.
0 - -
jumlah perangkat daerah
yang mengimplementasi/
replikasi inovasi yang
mendukung smart city sesuai
dengan masterplan.
- -
Jumlah Perangkat Daerah
yang telah menggunakan
sandi dalam komunikasi
31 OPD - -
2
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
informasi
kepada
masyarakat
Persentase Penyebarluasan
konten informasi terkait
program dan kebijakan dan
isu strategis pemerintah
daerah
74% - -
Persentase Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap akses
dan kualitas konten informasi
82 - -
Persentase Informasi Publik
yang disediakan dan
diumumkan oleh Dinas sesuai
dengan amanat UU no. 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
91,6% - -
perencanaan pembangunan
3 buku - -

3.1.5 Analis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
No
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
Analisis keberhasilan/
Kegagalan
Solusi yang dilakukan
1
Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas
Kinerja
Birokrasi
Indeks SPBE 3.15 2.41 76,5%
1. belum disahkannya regulasi
tentang rencana induk SPBE.
Belum adanya dokumen
arsitektur SPBE.
2. Rendahnya nilai untuk domain
manajemen SPBE.
1. Menyusun regulasi rencana induk
SPBE yang telah disahkan
2. koordinasi dan kerja sama dengan
pemerintah provinsi sumatera
utara untuk melaksanakan studi
banding.
online
7 Aplikasi 16 aplikasi 228% Aplikasi layanan online
40 Aplikasi 20 aplikasi 50%
jumlah UPT bidang Pendidikan
dan bidang Kesehatan yang
difasilitasi mengadopsi teknologi
digital
8
Puskesmas,
6 Sekolah
8
Puskesmas,
6 Sekolah
100%
8 puskesmas dan 6 sekolah telah
difasilitasi jaringan internet sejak
tahun 2019
Peningkatan kegiatan literasi
digital kepada ASN
500 org 0 0 Tidak dianggarkan
jumlah kegiatan literasi digital
dan pelatihan bidang digital
kepada masyarakat.
250 org 0 0 Tidak dianggarkan
mengimplementasi/ replikasi
inovasi yang mendukung smart
city sesuai dengan masterplan.
3 OPD 0 0

Jumlah Perangkat Daerah yang
telah menggunakan sandi dalam
komunikasi
30 OPD 30 OPD 100%
30 OPD telah menggunakan TTE
dalam Aplikasi esada dalam
pelaksanaan surat-menyurat
Menambah aplikasi layanan publik
yang menggunakan Sertifikat
elektronik/Tanda Tangan Elektronik
2
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
informasi
kepada
masyarakat
Persentase Penyebarluasan
konten informasi terkait
program dan kebijakan dan isu
strategis pemerintah daerah
80% 74% 92,5%
Range/cakupan informasi terhadap
anak (usia 0-10 tahun) belum
dioptimalkan
Koordinasi dan kerja sama dengan
Badan Pemberdayaan Masyarakat PP
dan KB terkait program informasi layak
anak (ILA)
masyarakat terhadap akses dan
kualitas konten informasi publik
pemerintah daerah
80 82 102.5%
Survei kepuasan masyarakan dan
Rencana Tindak Lanjut telah
dilaksanakan secara berkala
Mengoptimalkan Rencana Tindak
Lanjut yang disinkronkan dengan
dokumen perencanaan tahun 2025
Persentase Informasi Publik
yang disediakan dan
diumumkan oleh Dinas sesuai
dengan amanat UU no. 14
Tahun 2008 tentang
80 % 91,6% 114,5%
Dokumen/informasi pubik tahun
2023 yang wajib telah diunggah
pada website resmi
pakpakbharatkab.go.id
Meningkatkan kerja sama dan
koordinasi dengan OPD/produsen data
terkait penyediaan data/informasi
publik
perencanaan pembangunan
3 buku 3 buku 100%
Siklus data telah berjalan dengan
baik
Meningkatkan koordinasi dengan
Pembina data Statistik (BPS Kab.
Pakpak Bharat) agar kualitas data BPS
lebih baik

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Efisiensi
Target Realisasi % Capaian Anggaran Realisasi
%
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
Indeks SPBE 3.15 2.41 76,5%
(Tidak dapat dihitung
efisiensi karenakinerja
tidak tercapai 100%)
online
7
Aplikasi
16
aplikasi
228%
40
Aplikasi
20
aplikasi
50%
8
Puskes
mas, 6
Sekolah
8
Puskesm
as, 6
Sekolah
100%
Peningkatan kegiatan literasi digital
dan pelatihan bidang digital kepada
ASN
500 org 0 0
masyarakat.
250 org 0 0
mengimplementasi/ replikasi
inovasi yang mendukung smart city
sesuai dengan masterplan.
3 OPD 0 0
Jumlah Perangkat Daerah yang
telah menggunakan sandi dalam
komunikasi
30 OPD 30 OPD 100%
Meningkatnya
kualitas pelayanan
informasi kepada
masyarakat
informasi terkait program dan
kebijakan dan isu strategis
pemerintah daerah
80% 74% 92,5%

masyarakat terhadap akses dan
kualitas konten informasi publik
pemerintah daerah
80 82 102.5%
disediakan dan diumumkan oleh
Dinas sesuai dengan amanat UU no.
14 Tahun 2008 tentang
80 % 91,6% 114,5%
pembangunan
3 buku 3 buku 100%

3.1.7 Analis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian % Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Capaian %
Menunjang/
Tidak
Menunjang
Analisis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatnya
Kualitas dan
Akuntabilitas
Kinerja Birokrasi
Indeks SPBE 76,5%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
% cakupan penunjang urusan
pemerintahan daerah
100%
Menunjang
Jumlah layanan publik secara online 228%
ADMINISTRASI KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH
Tersedianya administrasi
keuangan
100%
Menunjang
50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah laporan pelaksanaan
pennyediaan gaji dan
tunjangan ASN
100%
Menunjang
100%
ADMINISTRASI UMUM
PERANGKAT DAERAH
Tersedianya penunjang
administrasi umum
100%
Menunjang
Peningkatan kegiatan literasi digital dan
pelatihan bidang digital kepada ASN
0
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
komponen instalasi listrik
100%
Menunjang
masyarakat.
0 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
ketersediaan alat tulis kantor
(ATK)
100%
Menunjang
mengimplementasi/ replikasi inovasi
yang mendukung smart city sesuai
dengan masterplan.
0 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
ketersedianya peralatan rumah
tangga dan bahan pembersih
kantor
100%
Menunjang
Jumlah Perangkat Daerah yang telah
100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor
pegawai yang mendapatkan
makanan dan minuman
100%
Menunjang
2 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
informasi kepada
masyarakat
informasi terkait program dan kebijakan
dan isu strategis pemerintah daerah
92,5%
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah laporan Ketersediaan
barang cetakan dan
penggandaan
100%
Menunjang

masyarakat terhadap akses dan kualitas
konten informasi publik pemerintah
daerah
102.5%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah laporan Langganan
Surat Kabar dan Majalah
100%
Menunjang
disediakan dan diumumkan oleh Dinas
sesuai dengan amanat UU no. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
114,5%
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah laporan rapat- rapat
kordinasi dalam dan luar daerah
100%
Menunjang
pembangunan
100%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Tersedianya penunjang teknis
pemerintahan daerah
100%
Menunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah laporan Pelaksanaan
Jasa Surat Menyurat
100%
Menunjang
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
100%
Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah laporan pelaksanan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
100%
Menunjang
PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor
100%
Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
jumlah laporan penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
100%
Menunjang
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah laporan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
100%
Menunjang
PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
% Sasaran penyebaran
informasi publik
100%
Menunjang
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
% informasi dan komunikasi
publik yang disampaikan secara
terbuka kepada masyarakat
100%
Menunjang
Pengelolaan Media Komunikasi Jumlah laporan Pengelolaan 100% Menunjang

Publik Media Komunikasi Publik
Layanan Hubungan Media
Jumlah Layanan Hubungan
Media
100%
Menunjang
Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
100%
Menunjang
PROGRAM APLIKASI
INFORMATIKA
% Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan berbasis
elektronik
100%
Menunjang
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT
DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persesentase cakupan
pelaksanaan e-government di
lingkup Pemerintah Kab. Pakpak
Bharat
100%
Menunjang
Koordinasi dan Sinkronisasi Data
dan Informasi Elektronik
Jumlah laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Data dan Informasi
Elektronik
100%
Menunjang
Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah
100%
Menunjang
Pengembangan dan Pengelolaan
Ekosistem Kabupaten/Kota
Cerdas dan Kota Cerdas
Jumlah laporan pengembangan
dan Pengelolaan Ekosistem
Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas
100%
Menunjang
Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah
100%
Menunjang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL
% Cakupan Data Statistik
sektoral yang terintegrasi
100%
Menunjang
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup Pemerintah
Daerah
Jumlah laporan
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup Pemerintah
Daerah
100%
Menunjang
Penyelenggaraan Otorisasi
Statistik Sektoral di Daerah
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Otorisasi
100%
Menunjang

Statistik Sektoral di Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan,
Analisis dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral
Jumlah laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik
Sektoral
100%
Menunjang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERSANDIAN
Persentase sistem informasi
perangkat daerah yang
diamankan dengan sertifikat
elektronik
100%
Menunjang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI
% cakupan Penyelenggaraan
Persandian untuk Pengamanan
Informasi Daerah
100%
Menunjang
Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
% cakupan OPD yang telah
mengimplementasikan
keamanan informasi
100%
Menunjang
Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah peserta Sosialisasi
Keamanan Informasi di Lingkup
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
100%
Menunjang

BAB IV
PENUTUP
Secara umum, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat dapat kita
lihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kab. Pakpak Tahun 2023
No Uraian Indikator Target Realisasi %
1 Indeks SPBE 3.15 2.41 76,5%
2 Jumlah layanan publik secara online 7 Aplikasi 16 aplikasi 228%
3 jumlah layanan administrasi pemerintahan
secara online
40 Aplikasi 20 aplikasi 50%
4 jumlah UPT bidang Pendidikan dan bidang
Kesehatan yang difasilitasi mengadopsi
teknologi digital
8 Puskesmas, 6
Sekolah
8 Puskesmas, 6
Sekolah
100%
5 Jumlah Perangkat Daerah yang telah
30 OPD 30 OPD 100%
6 Persentase Penyebarluasan konten informasi
terkait program dan kebijakan dan isu
strategis pemerintah daerah
80% 74% 92,5%
7 Persentase Tingkat kepuasan masyarakat
terhadap akses dan kualitas konten informasi
80 82 102.5%
8 Persentase Informasi Publik yang disediakan
dan diumumkan oleh Dinas sesuai dengan
amanat UU no. 14 Tahun 2008 tentang
80 % 91,6% 114,5%
9 jumlah data-data statistik sektoral sebagai
bahan perencanaan pembangunan
3 buku 3 buku 100%
Rata-rata 97,1%
Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Kominfo Kab.
Pakpak Bharat Tahun 2023 mencapai 97,1% sedangkan untuk serapanan aggaran tahun 2023
dari target sebesar Rp. 7.545.307.877,00 teralisasi sebesar Rp. 6.315.453.213,00 mencapai
83,71 %.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Similar to Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (20)

More from diskominfopb1

More from diskominfopb1 (20)

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika