INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015 Aksi nomor 57 adalah Kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015 Aksi nomor 57 adalah Kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Inpres no 9 th 2011 ttg rencana aksi pencegahan kkn
1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2011,
dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan;
7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota;
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi
dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan
pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2011, dengan
www.djpp.depkumham.go.id
epkum
ham
.g
2. merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.
KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, berpedoman pada rencana aksi-rencana aksi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang
meliputi :
1. Strategi Bidang Pencegahan;
2. Strategi Bidang Penindakan;
3. Strategi Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Strategi Bidang Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Strategi Bidang Kerjasama Internasional;
6. Strategi Bidang Mekanisme Pelaporan.
KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:
1 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
mengkoordinasikan Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di bidang politik, hukum dan Keamanan.
2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan
Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di bidang ekonomi.
3 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
mengkordinasikan Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di bidang kesejahteraan rakyat.
KEEMPAT : Para Menteri dan Kepala Lembaga, bertindak sebagai penanggung
jawab pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden
ini, dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaannya
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
www.djpp.depkumham.go.id
epkum
ham
.g
3. KELIMA : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala kepada
Presiden pelaksanaan rencana aksi yang berada di bawah
koordinasinya dengan tembusan kepada Sekretaris Kabinet dan
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan.
KEENAM : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan secara berkala
terhadap pelaksanaan rencana aksi dimaksud dan melaporkan
hasilnya kepada Presiden.
KETUJUH : Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, semua Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib
berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban, serta Mahkamah Agung.
KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan
penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.djpp.depkumham.go.id
epkum
ham
.g