Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik tahun 2015 yang mengatur tentang prosedur pendaftaran, pengisian data, verifikasi data, dan pengelolaan sistem pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik.
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pedoman ini digunakan untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi mencakup domain kebijakan, tata kelola, dan layanan sistem tersebut guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mengatur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pedoman ini memberikan panduan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.
Dokumen ini membahas tentang Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan (SPM-PKH) yang dirancang untuk mengakomodasi pengaduan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyelesaian permasalahan. SPM-PKH berfungsi untuk menerima pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, mendokumentasikan, menganalisis, dan mengklasifikasi pengaduan, serta menangani pengaduan sesu
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pedoman ini digunakan untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi mencakup domain kebijakan, tata kelola, dan layanan sistem tersebut guna meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mengatur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pedoman ini memberikan panduan untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.
Dokumen ini membahas tentang Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan (SPM-PKH) yang dirancang untuk mengakomodasi pengaduan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyelesaian permasalahan. SPM-PKH berfungsi untuk menerima pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, mendokumentasikan, menganalisis, dan mengklasifikasi pengaduan, serta menangani pengaduan sesu
Aplikasi Keluarga Sehat merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk pendataan keluarga dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi atau institusi terkait lainnya. Petunjuk teknis ini memberikan panduan penggunaan aplikasi Keluarga Sehat versi web dan mobile untuk pengumpulan dan
Dokumen tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. Perubahan ini mengatur lebih rinci tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pengajuan unit kerja.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proses penjaringan pengawas pemilihan lapangan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara telah selesai dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum di daerah tersebut pada tahun 2018.
Pmk no _4_th_2019_ttg_standar_teknis_pelayanan_dasar_pada_standar_pelayanan_m...Rendra GUnawan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Proposal ini mengajukan pengembangan modul pengolahan data untuk portal kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Tujuannya adalah menyediakan informasi kepegawaian yang terintegrasi dari berbagai sumber data kepegawaian di Jawa Tengah. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, standar teknis, lingkup kegiatan, keluaran, jadwal, dan permasalahan yang mendasari pengembangan portal tersebut.
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbarArhie Lipu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kulisusu Barat melakukan proses pembentukan pengawas TPS melalui tahapan pendaftaran calon, penelitian berkas, dan perpanjangan waktu pendaftaran untuk memenuhi kuota minimal di setiap TPS. Proses tersebut dilaksanakan sesuai peraturan dan melibatkan masyarakat desa.
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Iskandar Taran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 mengatur tentang jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, mencakup penamaan jabatan, formasi, pengangkatan, dan ketentuan lainnya.
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...Amudi Pandapotan Saragih
Aplikasi webmonitoring ini dirancang untuk memantau pendataan dan pengolahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Sensus Ekonomi 2016 di Badan Pusat Statistik secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga pusat. Sistem ini menyediakan informasi progres secara real-time kepada para pimpinan untuk pengambilan keputusan. Aplikasi ini menggunakan jaringan khusus antara pusat pengolahan data di seluruh Indonesia untuk memfasilit
Proposal pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota (SITANANG) untuk mengelola data secara online dan terintegrasi guna mendukung proses administrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Aplikasi ini akan diimplementasikan menggunakan PHP framework dan database untuk menyimpan data pegawai seperti identitas, dokumen, dan informasi lainnya.
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan wakaDede Muhidin
Dokumen tersebut merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan kedua atas peraturan tentang pencalonan pemilihan kepala daerah. Keputusan tersebut mengubah beberapa ketentuan terkait definisi istilah yang digunakan dalam peraturan sebelumnya.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011. Diskusi mencakup berbagai hal terkait teknis judisial dan non teknis di lingkungan peradilan agama, seperti penyempurnaan hukum formal dan materiil, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan pelayanan keadilan bagi masyarakat.
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Bidang Manajemen database, Pel. Media dan Info...Ir. Zakaria, M.M
Program ini menjelaskan rencana kegiatan Bidang Manajemen Database, Pelayanan Media dan Informasi Kabupaten Aceh Timur tahun 2013. Mencakup tujuan pembangunan sarana dan prasarana informasi, kerjasama dengan instansi terkait, serta upaya mengatasi kendala seperti kurangnya sarana prasarana dan pengetahuan masyarakat tentang informasi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendataan ulang PNS secara elektronik yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tujuannya adalah memperoleh data PNS yang akurat dan terintegrasi untuk menunjang pengelolaan sumber daya aparatur. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan, skema database, dan infrastruktur sistem pendataan ulang PNS secara elektronik.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik 2015 merupakan pendataan ulang PNS secara elektronik yang dilakukan untuk memperoleh data PNS yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengelolaan sumber daya aparatur negara yang rasional. Pendataan ini mencakup data pokok kepegawaian, riwayat, sosial ekonomi, dan self assessment PNS.
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdfssuser24c2dc
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan manajemen aparatur sipil negara tentang penggunaan sistem informasi kepegawaian. Materi pelatihan mencakup pengertian sistem informasi kepegawaian, regulasi terkait, fungsi badan kepegawaian negara, dan keterbukaan informasi publik.
Aplikasi Keluarga Sehat merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk pendataan keluarga dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi atau institusi terkait lainnya. Petunjuk teknis ini memberikan panduan penggunaan aplikasi Keluarga Sehat versi web dan mobile untuk pengumpulan dan
Dokumen tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas. Perubahan ini mengatur lebih rinci tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pengajuan unit kerja.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proses penjaringan pengawas pemilihan lapangan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara telah selesai dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum di daerah tersebut pada tahun 2018.
Pmk no _4_th_2019_ttg_standar_teknis_pelayanan_dasar_pada_standar_pelayanan_m...Rendra GUnawan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar ini mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan, dan petunjuk teknis pemenuhannya. Tujuannya untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
Proposal ini mengajukan pengembangan modul pengolahan data untuk portal kepegawaian PNS se-Jawa Tengah. Tujuannya adalah menyediakan informasi kepegawaian yang terintegrasi dari berbagai sumber data kepegawaian di Jawa Tengah. Proposal ini mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, standar teknis, lingkup kegiatan, keluaran, jadwal, dan permasalahan yang mendasari pengembangan portal tersebut.
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbarArhie Lipu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kulisusu Barat melakukan proses pembentukan pengawas TPS melalui tahapan pendaftaran calon, penelitian berkas, dan perpanjangan waktu pendaftaran untuk memenuhi kuota minimal di setiap TPS. Proses tersebut dilaksanakan sesuai peraturan dan melibatkan masyarakat desa.
Permenkes Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian ...Iskandar Taran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 mengatur tentang jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, mencakup penamaan jabatan, formasi, pengangkatan, dan ketentuan lainnya.
Amudi pandapotan saragih, hapzi ali, eis di forum 3 minggu 4 (18 24 agustus 2...Amudi Pandapotan Saragih
Aplikasi webmonitoring ini dirancang untuk memantau pendataan dan pengolahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Sensus Ekonomi 2016 di Badan Pusat Statistik secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga pusat. Sistem ini menyediakan informasi progres secara real-time kepada para pimpinan untuk pengambilan keputusan. Aplikasi ini menggunakan jaringan khusus antara pusat pengolahan data di seluruh Indonesia untuk memfasilit
Proposal pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota (SITANANG) untuk mengelola data secara online dan terintegrasi guna mendukung proses administrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Aplikasi ini akan diimplementasikan menggunakan PHP framework dan database untuk menyimpan data pegawai seperti identitas, dokumen, dan informasi lainnya.
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan wakaDede Muhidin
Dokumen tersebut merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan kedua atas peraturan tentang pencalonan pemilihan kepala daerah. Keputusan tersebut mengubah beberapa ketentuan terkait definisi istilah yang digunakan dalam peraturan sebelumnya.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011. Diskusi mencakup berbagai hal terkait teknis judisial dan non teknis di lingkungan peradilan agama, seperti penyempurnaan hukum formal dan materiil, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan pelayanan keadilan bagi masyarakat.
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Bidang Manajemen database, Pel. Media dan Info...Ir. Zakaria, M.M
Program ini menjelaskan rencana kegiatan Bidang Manajemen Database, Pelayanan Media dan Informasi Kabupaten Aceh Timur tahun 2013. Mencakup tujuan pembangunan sarana dan prasarana informasi, kerjasama dengan instansi terkait, serta upaya mengatasi kendala seperti kurangnya sarana prasarana dan pengetahuan masyarakat tentang informasi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendataan ulang PNS secara elektronik yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tujuannya adalah memperoleh data PNS yang akurat dan terintegrasi untuk menunjang pengelolaan sumber daya aparatur. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan, skema database, dan infrastruktur sistem pendataan ulang PNS secara elektronik.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik 2015 merupakan pendataan ulang PNS secara elektronik yang dilakukan untuk memperoleh data PNS yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengelolaan sumber daya aparatur negara yang rasional. Pendataan ini mencakup data pokok kepegawaian, riwayat, sosial ekonomi, dan self assessment PNS.
Materi Peserta - Pelatihan Penggunaan Prosedur Sistem Informasi ASN.pdfssuser24c2dc
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan manajemen aparatur sipil negara tentang penggunaan sistem informasi kepegawaian. Materi pelatihan mencakup pengertian sistem informasi kepegawaian, regulasi terkait, fungsi badan kepegawaian negara, dan keterbukaan informasi publik.
SE TTG TATA CARA PENILAIAN KINERJA PNS TH 2021.pdfiswantosapoetra
Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara menjelaskan tentang tata cara penyusunan sasaran kinerja dan penilaian kinerja PNS tahun 2021, yang terbagi atas dua periode yakni Januari-Juni mengacu pada penilaian prestasi kerja dan Juli-Desember mengacu pada penilaian kinerja. Surat ini juga menjelaskan tentang pejabat penilai, sasaran kerja, dan format dokumen yang harus diumpulkan PNS.
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfapri saut
Peraturan ini menetapkan pedoman manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memberi panduan kepada instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan penerapan sistem tersebut dan memberikan dasar kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Info: 022-76743214
SIMPEG adalah sistem Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung sistem administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) khususnya dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Dokumen ini menjelaskan peran dan tanggung jawab UKPBJ dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik, persyaratan dan bentuk penyelenggaraannya, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan LKPP terhadap fungsi tersebut.
Buku Petunjuk Pengguna Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS)Kahar Muzakkir
Dokumen ini memberikan petunjuk penggunaan sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Sistem ini digunakan untuk mendata ulang seluruh PNS secara online dan terintegrasi. Petunjuk ini menjelaskan tata cara pendaftaran, login, dan pengisian formulir data PNS secara elektronik melalui berbagai fitur yang tersedia pada sistem e-PUPNS.
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikkabupaten_pakpakbharat
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Pedoman ini mengatur tentang pengertian istilah, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Dokumen ini memberikan petunjuk penggunaan sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara, mulai dari proses registrasi, pengisian formulir, hingga verifikasi data oleh instansi terkait. [/ringkasan]"
Dokumen ini memberikan petunjuk penggunaan sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara, mulai dari proses registrasi, pengisian formulir, hingga verifikasi data oleh instansi terkait."
Dokumen tersebut merupakan program semester mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk kelas 4 semester 1 yang mencakup 6 standar kompetensi dan beberapa kompetensi dasar, indikator, materi pokok, serta alokasi waktu pelajaran.
KPI memberikan sanksi administratif kepada program jurnalistik Kompas Petang karena melanggar norma kesopanan dan perlindungan anak setelah menyiarkan wawancara langsung dengan Gubernur DKI yang mengandung ucapan kasar dan makian. Kompas TV diminta meminta maaf selama 3 hari berturut-turut dan dilarang mengundang Gubernur tersebut untuk wawancara langsung di masa depan.
Modul ini membahas tentang kebijakan pengembangan profesi guru di Indonesia yang mencakup tujuan peningkatan kompetensi guru, penilaian kinerja, pengembangan karir, perlindungan dan penghargaan guru. Modul ini juga menjelaskan empat tahap untuk mewujudkan guru yang profesional yaitu penyediaan guru melalui perguruan tinggi, induksi guru pemula di sekolah/madrasah, profesionalisasi guru melalui institusi,
Surat tugas ini memberikan tugas kepada beberapa orang untuk menjadi operator di berbagai lembaga pendidikan agama anak-anak di Kabupaten Sinjai guna mengelola data secara lengkap dan akurat.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
1. BADAN KEPEGAUIAIAN NEGARA
PEDOIT'IAN PELAKSANAAN
PTNDATAAN ULANG PIGAUIAI NTGTRI SIPIL
SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015
PERATURAN KTPALA BADAN KTPEGAUTAIAI{ NEGARA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL z 22 MEI 2015
2. BADAI{ KTPEGAIPAIAIT NTGARA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2OL5
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
Menimbang
SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
a. bahwa untuk memperoleh data Pegawai Negeri Sipil yang
akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendulnrng
pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
kepegawaian Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukart
pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil dengan
memanfaatkan teknologi informasi;
b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a dilakukan melalui Sistem
Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-
PUPNS) yang dibangun Badan Kepegawaian Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri
Sipil Secara Elektronik Tahun 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48431;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a
Instmksi Presiden Nomor 3 Tahun 2OO3 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Gouernment;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20
Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor L9
Tatrun 2Ot4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 998);
2.
3.
4.
5.
3. -2-
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN UI,ANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN
2015.
Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Pendata€rn Ulang Pegawai Negeri
Sipil Secara Elektronik Tahun 2OI5 adalatr sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.
Pasal 2
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkart
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL5 NOMOR 786
gan aslinya
NEGARA
dang-undangan,
Haryomo Dwi hrtranto
4. I.
LAMPIRAN
PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOI4AN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2OT5
PENDAHULUAN
A. Umum
1. Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara
Manajemen Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara
memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan informasi
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telatr dimutakhirkan oleh Instansi
Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan
pengembangan Sistem Informasi Aparahrr Sipil Negara.
2. Untuk mendulnrng penyelenggaraan manajemen, penyimpanan,
pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparahrr Sipil
Negara berbasis kompetensi maka diperlukan database Aparatur Sipil
Negara nasional yang akurat.
3. Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah
diakses dan memiliki sistem keamanan yang terperc dyd, efisien, efektif
dan akurat, maka Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil perlu
dilakukan secara online dan terintegrasi antara instansi pemerintatr.
4. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataart Ulang Pegawai
Negeri Sipil secara elektronik pada tahun 2OI5 agil dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu diahrr mengenai
tata cara pendaftaran dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
B. Tujuan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berhrjuan sebagai
pedoman bagr pejabat yarig bertanggung jawab di bidang informasi
kepegawaian untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan
terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem
informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang mendulmng pengelolaan
manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya aparatur negara.
C. Ruang Linglimp
Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:
1. Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
2. Prosedur Pengisian Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil;
3. Prosedur Verifikasi Data;
4. Prosedur Administrator Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Prosedur Barttuan Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil.
5. -2-
il. PENGERTIAN
Dalam Peratura.n Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud
dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalatr warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik yang selanjutnya
disingkat e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem
teknologi informasi yang meliputi tahap pemutaktriran data oleh setiap
PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi
pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
3. Data PNS adalah seluruh informasi PNS yang paling kurang memuat data
riwayat hidup, riwayat pendidkan formal dan non formal, riwayat jabatan
dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda
kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gqii, riwayat
pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat
keputusan, dan kompetensi.
4. Instansi Pemerintah adalatr Instansi Rrsat dan Instansi Daerah.
5. Hak Akses adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan di dalam
penggunaan sistem e-PUPNS.
6. Login adalah proses untuk dapat masuk ke dalam sistem e-PUPNS
dengan memasukkan nomor register dari sistem dan kata sandi.
7. Kata sandi adalah rangkaian karakter bempa kunci yang harls dijaga
kerahasiaannya terhadap orang lain agar tidak disalatrgunakan.
8. Validasi data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsatran
syarat/kondisi keakurasian data kepegawaian yang dilakukan oleh sistem
berdasarkan peratura.n kepegawaian yang berlaku.
9. Verifikasi data adalah kegiatan pembuktian kebenaran atau pemeriksaan
kembali berdasarkan data atau bukti lain yang berkaitan.
10. User Admin Sistem Instansi adalatr user yang bertugas sebagai
administrator disetiap instansi yang bertugas dan berwenang memberikan
wewenang kepada user verifikator sebagai pengguna sistem sesuai dengan
hrgas dan wewenangnya yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
1 1. User Verilikator adalah user yang bertugas memverifikasi data pada setiap
tingkatan kewenangan.
12. User Exeantiue Instansi adalah user yang mendapat hak ahses untuk
monitoring dan laporan selama proses kegiatan e-PUPNS unhrk data di
lingkmngan kelembagaannya.
13. User Bxea,ftiue Badan Kepegawaian Negara adalatr user yang mendapat
hak akses untuk monitoring dan laporan selama proses kegiatan e-PUPNS
untuk data seluruh instansi.
6. -3-
III. PROSEDUR
A. PENDAFTARANPUPNS
l. Setiap PNS dalam melakukan entri PUPNS harus registrasi terlebih
dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan.
2. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan
menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi
untuk mendapatkan nomor register.
3. Nomor register sebagaim4la dimaksud pada angka 2 digunakan
sebagai usemante yang digunakan bersamaan dengan kata sandi
untuk login ke dalam sistem e-PUPNS.
4. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpa.n
dalam bentuk file elektronik (.pdf) dan/atau dicetak dan digunakan
sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.
5. Bukti registrasi sebegieimana tersebut pada angka 3 dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yattg
merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.
B. PENGISIAN FORMULIR e-PUPNS
1. PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 unhrk dapat mengisi
pada formulir e-PUPNS.
2. Formulir e-PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari
data sebagai berikut:
a. Data Utama PNS;
b. Data Posisi;
c. Data Riwayat;
d. Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru);
e. Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan
f. Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS
Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE);
dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
2 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. PNS memeriksa keakuratan dan kelengkapan data pada formulir e-
PUPNS sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Apabila data sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah akurat atau
Iengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan prroses
verifikasi data.
5. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS
melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya.
6. Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 5, PNS
harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada
user verifikator pada jenjang terendah.
7. Setelah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada
angka 5, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data.
8. Pada tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan prroses
validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS.
9. PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan
prqgress datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.
7. -4-
C. KEWENANGAN VERIFIKASI DATA
1. Kewenangan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf B
angka 6 dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut:
a. Pada Instansi Rrsat
1) Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di
linglinrngan Kantor Wilayah /Kantor/lJnit Pelaksana Teknis atau
sejenis.
2l Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di
linglnrngan Kantor Rrsat.
3) Badan Kepegawaian Negara.
b. Pada Instansi Daeratr
1) Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD).
2l Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau sejenisnya.
3) Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
4l Badan Kepegawaian Negara.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka L, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. VERIFIKASI DATA
1. User verifikator melakukan verifikasi data PNS sesuai kewenangan
yang dimiliki.
2. Verifikasi dilakukan setelah data PNS masuk ke inbox user verifikator.
3. Proses verifikasi data PNS yang dimutakhirkan dilalmkan dengan
memerhatikan dan memeriksa dokumen pendukung yang dilampirkan.
E. PENUNJUKAN USER ADMIN SISTEM E-PUPNS
1. Pelaksanaan e-PUPNS diawali dengan penunjukan user admin sistem
yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas usul pejabat
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masing-
masing.
2. Ttrgas dan kewenangan user admin sistem antara lain:
a. menunjuk user verifikator;
b. melengkapi data unit kerja;
c. melengkapi data fasilitas kesehatan pemerintah; dan
d. fasilitas pendidikan di lingkungan instansinya.
3. User admin sistem instansi hanrs sudah selesai melakukan tugas dan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada tatrapan
persiapan pelaksana€u1 e-PUPNS.
F. SISTEM BANTUAN E-PUPNS/ HELP DESK SYSTEM (HDS)
1. Untuk menduLung kegiatan e-PUPNS 2OLS BKN menyiapkan sistem
bantuan/HDS.
2. HDS sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk
membantu pendaftara.n dan proses pengisian e-PUPNS apabila
mengalami kesulitan.
8. -5-
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN
A. JADWAL PELAKSANAAN E-PUPNS TAHUN 2015
1. Persiapan pelaksanaan e-PUPNS dilakukan oleh user admin sistem
paling lambat akhir bulan Agustus 2O15.
2. Pengisian formulir e-PUPNS dilalrukan sampai dengan aktrir bulan
November 2015.
3. Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember
2015.
B. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA E-PUPNS
E-PUPNS dilaksanakart oleh tim pelaksana pusat dan daeratr yang terdiri
dari:
1. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS nasional adalah Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
2. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS regional adalatr Kepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat membenhrk tim nasional
pelaksana e-PUPNS.
4. Pimpinan Instansi Rrsat/Instansi Daerah dapat membentuk tim
pelaksana e-PUPNS di lingkungannya masing-masing.
5. Tim pelaksana e-PUPNS terdiri atas:
a. UserAdmin Sistem;
b. UserVerifikator; dan
c. User Execoftiue.
C. BUKU PETUNJUK
Untuk kemudahan pelaksanaan e-PUPNS, Badan Kepegawaian Negara
men5rusun bulm petunjuk pelaksanaan pendataan ulang Pegawai Negeri
Sipil secara elektronik tahun 2OLS dalam format sofrcopg yang dapat
diunduh di website www.bkn.go.id serta portal e-PUPNS.
D. SANKSI
1. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutaklriran data melalui e-
PUPNS pada periode yang telatr ditentukan, data PNS tersebut akan
dikeluarkan dari database kepegawaian nasional.
2. Akibat dari data PNS yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan
tidak akan diproses.
9. -6-
VI. PENUTUP
1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat
penyelesaian.
2. Demikian Perattrran Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat unttrk
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
BAD
Direktur
aslinya
NEGARA
undangan,
Haryomo Dwi hrtranto
10. -7 -
ANAK I,,AMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN UI"ANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEIffRONIK TATIUN 2015
BUKTI REGISTRASI
NO REGISTER :
NIP BARU
NAMA
iltSTANSl
UNIT KERJA
Tanggal Daftar:
Selemet, -4nde talEh t€rdsftsr
PendeftEren 8fldE Ektsn diveriflkael oleh lngtansi alrdE dEn untr,rk n'lElihatgtatte rrerilik€cl dengan CekStatus,
Selanjutnye depet tcAin melanjutran untr,ik rnelekukan Pendgtaan Uleng FNS lFUFl.lg!
Terlma kesih
11. D.EUt!@ 0d, P6a.; Dn. Sia.ld
olP 8rD
tr@. (D! 8tr8)
6drr Drpat
G.br DGbkE$
I@Fn tdrjt
t.n3$rl Latilt
!€r6
lmir [.hEl^
nrr (ftr3
tHt F 13
GGtsgE0q.ng
tltt (rtoFtn
oqGo BfrCcltcr
teg0t 119:oJefld1m5
rO14rY:rO u{'{rfllC,
L.ilrd
Iltl'{*i
:ffrJt
:ftf.i1
-8-
ANAK I,AMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSAI{AAN PENDATAAIV UI"ANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEINRONIK TAHUN 2015
DATA UTAMA PNS
€x
{l
€a
{x
{x
r/x
fx
t/x
tx
{x
(x
i/x
P@didil6la.alhF BtFtoF.liljldr.lrnrltldt
frhsn Luluo
trrdcdEloa iutoo ptltf
lcrdo Pcgrrri
Alsrt
12. -9 -
ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAI{ KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015
DATA POSISI
Data Utarnna 0ata Fc'aisi
Instansi Induk
Inrtansl l(eria
tohmi t{eria
Satuan lderia
UrdtOrEEnlEes!
Jenb Jabatan
Eeelon
Tmt Ess
Ja&. Fungrional
Tnrt Jab Fung,
Det,i R,iras!,at Deta 6uru
Padrn K*pegaunaieft Hqga rE
Bada n Kepeg.aaraian N*gara
I{RCLF4J+TJ&n
Boda n Kep*ga','eaian Nqgara
Ef WAru KEF A6&',fAlPf"J tJffiA RA
FUFJ65!]OI{SITERTEhITU Y
rg.a t/ X
Frtnst"r Ko mp. uter 9'l uda
Dets Dokter
€x
vx
{x
{x
tfx
13. - 10-
AI{AK I,AMPIRAN 4
PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TATIUN 2015
TENTANG
PEDOIVIAN PELAKSANAAN PENDATAAN UI"AI{G
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2OI5
DATA RIWAYAT
RIWAYAT KELUARGA
Dstsutgrrs DebPosid
Fretuarpn
F,.eluerga i OrangTue
Data Riuaryat DstB Guru D.rtr Doks€r
Fendidihn Dilqtst Siruld.na,l Huraus p. Dillst Rtnpionel
Suami i tetri Anak
Dah
Hum
,CSah
$bu
tgtr;
An€k
JodsXdamln Iarrgel Leldr lempztlahh
?lffE
GsbDeprn
TeuWtLafib
r-
t
CelsrEBkhanE
fangptl-,Ehir
I
I
II
19. - 16-
ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTAI{G
PEDOI{AN PELAI(SANAAN PENDATAAN ULAIIG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015
DATA PNS GURU
Brra lltrms 6rta ptr:&l llErr Eislrrst Doto 6sru Dca Du&ccr
FgmOrrDniE I6fGm
fiPlrrbcbb
- HGecri ir?Ezt!
l{uallaloblr i
-
I
Grm [-----":i
tl
{.nalr Ecbobb
Eid''Bstrdi
i r;w aicane sua, YI
-*,.--*_-__,
*i
[furyrarHagrir
BO JEHISSEIOT-E|| r'l!hraf,eRolatl SIDA$6 5ru0r H/ltaPErdrR{l Tt[T
FmDrtaGsu
IooiuEnn3crtifttld r., rsilrhi,, Edun
g,f,8artffitrmit*-----"1
L **_.*- -.____.___.*.,_i
, .lunlab[rtra(R€fthcD
i-
-''-.
Ir1
I Ja-BdeirrpcrerisEEp i ,
r@
20. llsi,! utofn! Estt Fs:C Dcta Fi'!-.'EI6t
J.rrbUnillt rahltln
tlcrDa Unit Krrshltrn
Jcnia Oo&tcr
8tdrn6Epccialir
Junbh lkroiungon PcahaJ ilarl
Jumtrh Kcucgrpuur Farungsaan ilh.ttcr G|lri
-17-
AI$AK I"AMPIRAI{ 6
PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015
DATA PNS DOKTER
21. - 18-
AI{AI( I,AMPIRAN 7
PERATURAI'I KEPAI,A BADAII KEPEGAWAIANNEGARA
NOMOR 19 TATIUN 2015
TENTAIIG
PEDOMAN PELAI(SAI.IAAI{ PENDATAAI{ ULANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEIMRONITNATIUN 2015
DATA STATrE,HOLDER
; i-i:i.:-,:'-:: :::.-" __i
| !*ru"itc""*t
|
_-,_--:-:,- r!.ir--. ::.-:rl
L-..*___.__- --.
praareqmiAmc*
FP416 o r.o rH.$
6aBl9t'
t_.
I
I
Lt|aufdf9e
Ea!.t
'ii
*i11 |
lll
iu
I tr6
13i
t')
IIi
l[itil
i.tii
Il
'"1
...1
lrylEarrc-btF
ffl ra.lott