Dokumen tersebut membahas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang yang mencakup definisi kemiskinan, metode pengukuran kemiskinan, kondisi makro dan mikro Kabupaten Magelang seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, perkembangan tingkat kemiskinan, status kesejahteraan, rumah tidak layak huni, dan fasilitas tempat buang air besar.
1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGELANG
“Penanggulangan Kemiskinan, Penurunan
Kesenjangan, dan Peningkatan Kesejahteraan”
Bappeda dan Litbangda
Kab. Magelang
Kota Mungkid , 21 Desember 2017
Disampaikan dalam Acara Rapat Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magelang
Tahun 2017
2. Kondisi seseorang atau sekelompok
orang yang tidak mampu memenuhi hak-
hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang
bermartabat.
Definisi Umum
Kemiskinan
Penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita perbulan di bawah
garis kemiskinan.
Penduduk Miskin
REVIEW : KEMISKINAN
1
3. 1. GK Makanan => setara dengan
pemenuhan kebutuhan kalori 2.100
kkal per kapita perhari. Paket
komoditi kebutuhan dasar makanan
diwakili oleh 52 jenis komoditi
2. GK Non Makanan => kebutuhan
minimum untuk perumahan,
sandang, pendidikan, dan kesehatan
(51 jenis komoditi di perkotaan dan
47 jenis komoditi di perdesaan)
●
Tidak Miskin
Miskin
Sangat Miskin (kronis)
Hampir Miskin
●
●
●
●
● ● A
●
● B
●
●
Garis Kemiskinan
(berbeda-beda untuk setiap provinsi dan
Kab/Kota)
●
●
●
●
●
●
●
Note:
Metode yang sama digunakan BPS sejak
tahun 1998
0,8
1,0
1,2
1,6
Rp. 334.572
KOMPONEN PEMBENTUK GARIS KEMISKINAN (GK)
2
4. METODE PENGUKURAN “KEMISKINAN”
Fungsi/Manfaat :
• Perencanaan dan evaluasi
Program/Kegiatan
• Early Warning System secara
geografis
Kemiskinan Kabupaten Magelang
(2016)
• BRS BPS: 12,67% (158.900 Jiwa)
Fungsi/Manfaat :
• Intervensi Program Kegiatan By
Name By Address By Case
Jahtra Kabupaten Magelang (RT)
• BDT 2015 :
“KEMISKINAN”
MAKRO MIKRO
D1
D2
D3
D4
290.176
164.687
76.879
15.895
TOTAL
547.637
3
6. Keterangan :
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Tahun 2017
PERTUMBUHAN
EKONOMI
KABUPATEN
MAGELANG DIATAS
CAPAIAN JAWA
TENGAH
CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KAB. MAGELANG
4.88
5.91
5.38
5.03
5.40
5.34
5.11
5.27
5.47
5.28
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
2012 2013 2014 2015*) 2016**)
Kabupaten Magelang Jawa Tengah
5
7. Sumber : BPS Tahun 2017
“Inflasi yang rendah dapat mengurangi tingkat
kemiskinan dan ketimpangan terutama bila harga
pangan stabil, mengingat konsumsi pangan mempunyai
pasar besar pada pengeluaran kelompok masyarakat
miskin”
INFLASI KABUPATEN
MAGELANG RELATIF
LEBIH TINGGI
DIBANDING JAWA
TENGAH
“Inflasi rendah akan mengurangi
resiko spekulan oleh produsen yang
melakukan penimbunan barang
2.59
8.34
7.91
3.60
2.86
4.24
7.99 8.22
2.73
2.36
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2012 2013 2014 2015 2016
Kabupaten Magelang Jawa Tengah
CAPAIAN INFLASI KAB. MAGELANG
6
8. 4.85
5.24
7.65
7.92
7.99
8.20
8.35
8.79
9.07
10.10
10.88
11.04
11.37
11.60
11.65
12.09
12.49
12.67
12.90
13.12
13.33
13.57
13.91
14.10
14.12
14.38
14.46
17.23
17.46
17.58
18.54
18.98
19.47
19.86
20.53
13.27
10.86
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Kab/Kota Jawa Tengah Nasional
Di atas Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional
: 15 Kabupaten
(Blora 13,33%, Grobogan 13,57%, Purworejo 13,91%, Demak 14,10%, Cilacap 14,12%, Sragen 14,38%, Klaten 14,46%,
Banyumas 17,23%, Banjarnegara 17,46%, Pemalang 17,58%, Rembang 18,54%, Purbalingga 18,98%, Brebes 19,47%,
Kebumen 19,86% dan Wonosobo 20,53%)
Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan di atas
Nasional
: 10 Kabupaten
(Kota Surakarta 10,88%, Kabupaten Batang 11,04%, Kendal 11,37%, Temanggung 11,60%, Pati 11,65%, Boyolali 12,09%,
Karanganyar 12,49%, Magelang 12,67%, Pekalongan 12,90%, dan Wonogiri 13,12%)
Di bawah Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional
: 10 Kabupaten/Kota
(Kota Semarang 4,85%, Kota Salatiga 5,24%, Kab. Kudus 7,65%, Kota Pekalongan 7,92%,
Kab. Semarang 7,99%, Kota Tegal 8,20%, Kab. Jepara 8,35%, Kota Magelang 8,79%, Kab. Sukoharjo 9,07% dan
Kab. Tegal 10,10% )
Kab. Magelang 18
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB/KOTA
TAHUN 2016
7
9. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI
KABUPATEN MAGELANG
13.97 13.96
12.98 13.07
12.67
14.98
14.44
13.58 13.58
13.27
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
2012 2013 2014 2015 2016
Kabupaten Magelang Jawa Tengah
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2012-2016
semakin membaik, dengan rata-rata capaian dibawah Jawa Tengah.
Jumlah penduduk miskin
Kabupaten Magelang
Tahun 2012-2016
semakin berkurang, yaitu
pada tahun 2012
sebanyak 166.200 jiwa
turun menjadi 158.900
jiwa pada tahun 2016
(Turun 7.300 jiwa)
8
10. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Magelang
Kenapa Penurunan Lambat...?
1. Data base kemiskinan belum
sepenuhnya digunakan dalam
penanggulangan kemiskinan.
2. Efektifitas kegiatan intervensi
penanggulangan kemiskinan.
3. Kurangnya keterlibatan
perguruan tinggi, pengusaha,
masyarakat.
4. Kemiskinan kultural (malas, tidak
mau berkembang);
5. Kendala aturan Hibah
11. Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan
Prioritas
Pembangunan
Target RPJMD
8% tidak akan
tercapai
(gap 4,43%)
Penurunan
Kemiskinan
Lambat
Belum
Komprehensif,
integratif &
partisipatif
Ta
hun
Angka
Kemisk
inan
Perkem-
bangan
2010 14,14
2011 15,12 -0,98
2012 13,97 1,15
2013 13,96 0,01
2014 12,98 0,98
2015 13,07 -0,09
Penurunan
selama 5th 1,07
Rata -
rata 0,21
Prediksi
2016 12,86
Prediksi
2018 12,43
2019 Kec. & Desa
20. SEBARAN TINGKAT KESEJAHTERAAN
BDT PPFM KAB. MAGELANG
SANGAT
MISKIN (D1),
290,171 ,
53%
MISKIN (D2),
164,687 ,
30%
HAMPIR
MISKIN (D3),
76,877 , 14%
RENTAN
MISKIN (D4),
15,895 , 3%
21. KARAKTERISTIK KRT MISKIN
• 12,87 % Berjenis kelamin Perempuan
• 78,60 % Berijazah SD kebawah
• Rata –rata Jumlah Anggota Keluarga 3,81
• 25,22 % berumur 60 tahun keatas
• 4,64 % Berpenyakit Kronis
• 2 % Mempunyai Kecacatan
• 34,53 % Sebagai Pekerja Bebas
• 15,37 % Berstatus Perkawinan Cerai
• 41,67 % Kepesertaan KB
• 27,67 % tidak Ingin Punya Anak Lagi
22. KARAKTERISTIK RUMAH RTM
• 93,7 % Status Bangunan Tempat Tinggal
• 91,1 % Status Lahan Milik Sendiri
• 47,57 % Berlantai Tanah
• 64 % Berdinding Tembok
• 97,78 % Beratap Genteng Tanah
• 45.58 % Sumber air minum Mata Air Terlindung
• 99,37 % Penerangan utama listrik PLN
• 24,38 % Menggunakan Listrik Tanpa Meteran
• 80,19 % Bahan Bakar memasak Kayu
• 49,08 % mempunyai fasilitas BAB sendiri
• 36,96 % tempat pebuangan akhir tinja di lubang tanah
• 34,25 % tempat Pembuangan akhir tinja di Kolam/Sawah
23. KRT Miskin Menurut Penghasilan
Utama
Sektor
Pertanian,
54,530 ,
46%
Sektor Non
Pertanian,
50,299 ,
42%
Tidak
Bekerja,
14,496 ,
12%
Pekerja Bebas
Pertanian 32,87 %
Memiliki Lahan >0,5
Ha 96,42 %
Pekerja Bebas Non
Pertanian 42,59%
Usia Produktif 44,11 %
Pendidikan SD kebawah 62,61 %
24. Sebaran Pekerjaan Utama
INFORMASI DAN KOMUNKASI, 28
KEUANGAN DAN ASURANSI, 68
PERIKANAN BUDIDAYA, 70
JASA KESEHATAN, 81
PERIKANAN TANGKAP, 124
LISTRIK DAN GAS, 126
JASA PENDIDIKAN, 134
HOTEL DAN RUMAH MAKAN, 335
PEMULUNG, 588
KEHUTANAN, 1,546
PERTAMBANGAN, 1,928
LAINYA, 2,613
PETERNAK, 2,666
TRANSPORTASI & PERGUDANGAN,
2,761
PEKEBUN, 6,548
PERDAGANGAN, 6,605
INDUSTRI PENGOLAHAN, 8,596
JASA KEMASYARAKATAN, 9,293
HOLTIKULTURA, 13,891
BANGUNAN/KONTRUKSI, 17,143
PETANI PADI PALAWIJA, 29,685
25. KARAKTERISTIK KRT PER LAPANGAN USAHA
Pertanian Tanaman Padi & Palawija
• Total 24,87 %
• 49,41 % pekerja bebas
• 12,96 % KRT perempuan
• 15,83 % status cerai hidup/mati
• 79,98 % berpendidikan SD ke bawah
• 33,27 % lansia (60+ thn)
Bangunan / Kontruksi
• Total 14,36 %
• 65,15 % pekerja bebas
• 0,51 % KRT perempuan
• 2,67 % status cerai hidup/mati
• 68,86 % berpendidikan SD ke bawah
• 5,18 % lansia (60+ thn)
26. KARAKTERISTIK KRT PER LAPANGAN USAHA
Jasa Kemasyarakatan
• Total 7,8 %
• 49,18 % pekerja bebas
• 13,78 % KRT perempuan
• 14,19 % status cerai hidup/mati
• 64,72 % berpendidikan SD ke bawah
• 11,30 % lansia (60+ thn)
Holtikultura
• Total 11, 64 %
• 12,78 % pekerja bebas
• 10,40 % KRT perempuan
• 12,88 % status cerai hidup/mati
• 43,29 % berpendidikan SD ke bawah
• 23,72 % lansia (60+ thn)
27. KARAKTERISTIK KRT PER LAPANGAN USAHA
Perdagangan
• Total 5,53 %
• 56,65 % Berusaha Sendiri
• 15,47 % KRT perempuan
• 15,16 % status cerai hidup/mati
• 63,71 % berpendidikan SD ke bawah
• 9,77 % lansia (60+ thn)
Industri Pengolahan
• Total 7,20 %
• 36,62 % Buruh/Karyawan
• 10,77 % KRT perempuan
• 11,53 % status cerai hidup/mati
• 65,83 % berpendidikan SD ke bawah
• 11,75 % lansia (60+ thn)
28. KARAKTERISTIK KRT PER LAPANGAN USAHA
Perkebunan
• Total 5,49 %
• 12,94 % Pekerja Bebas
• 7,70 % KRT perempuan
• 11,58 % status cerai hidup/mati
• 86,79 % berpendidikan SD ke bawah
• 24,57 % lansia (60+ thn)
Peternakan
• Total 2,23 %
• 83,27 % Berusaha Sendiri dan Berusaha
Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Tidak
Dibayar
• 7,13 % KRT perempuan
• 10,95 % status cerai hidup/mati
• 77,08 % berpendidikan SD ke bawah
• 32,71 % lansia (60+ thn)
30. • BDT 2015 berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40%
penduduk Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya.
• BDT 2015 memberikan data sebaran/agregat dari individu/keluarga/ rumah
tangga menurut variabel-variabel sosial-ekonomi yang didata dalam PPLS
2011, serta karakter sosial ekonomi dalam program perlindungan sosial.
• BDT 2015 dapat digunakan untuk perencanaan/analisis penetapan sasaran
penerima manfaat dan monitoring-evaluasi pelaksanaan program
perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan dengan sasaran
individu/keluarga/rumah tangga.
PENGERTIAN DAN FUNGSI BDT 2015
29
31. Identitas RTS
• Nama Kepala RTS
• Alamat/SLS
• Desa
• Kecamatan
• Kabupaten/Kota
• Provinsi
• Jumlah Anggota RTS
Kepesertaan Program
• PKH
• Raskin
• Jamkesmas
• Asuransi kesehatan
lain
• Jamsostek
• KKS
• KIP
• BPJS/KIS
Demografi
• Nama anggota RTS
• Hubungan dengan
kepala RTS
• Jenis kelamin
• Umur
• Status perkawinan
• Kepemilikan karti ID
• No. Induk
Kependudukan (NIK)
• Akte/Buku nikah
• Akte cerai
• Akte kelahiran
Kesehatan
• Jenis cacat
• Penyakit kronis
menahun
• Status kehamilan
wanita
• Penggunaan alat/
cara KB
Ketenagakerjaan
• Kegiatan bekerja
• Lapangan pekerjaan
• Status/kedudukan
pekerjaan
• Usaha Mikro Kecil
(UMK): pemilik
usaha, jenis usaha,
jumlah tenaga kerja,
omset.
Kepemilikan Aset
• Mobil
• Sepeda Motor
• Perahu Motor
• Kapal Motor
• Sepeda
• Perahu
• Lemari es
• Tabung gas
• Penguasaan lahan
• Kepemilikan ternak
• Emas
• HP
• TV
Perumahan
• Status penguasaan
bangunan tempat tinggal
• Luas lantai
• Luas bangunan
• Jenis lantai
• Jenis dinding
• Jenis atap
• Sumber air minum
• Cara memperoleh air
minum
• Sumber penerangan
• Kelas daya listrik
terpasang
• Bahan bakar memasak
• Tempat pembuangan air
besar
• Kamar tidur
Pendidikan
• Partisipasi sekolah
• Status sekolah
• Kelas/jenjang
pendidikan tertinggi
• Ijazah tertinggi
INDIKATOR BDT
30
32. APA SAJA PROGRAM DARI PEMERINTAH YANG MENYASAR DATA
BDT?
40%
Keluarga dengan status sosial ekonomi terendah
8 %
10,86%
25%
35%
40%
Basis data
terpadu berisi
± 25 juta rumah
tangga atau
± 96 juta jiwa
(Nasional)
PBI untuk JKN : ± 86,4 juta
jiwa atau ± 21,8 juta keluarga
(35% keluarga dengan SSE
terendah)
KPS, KKS, BSM, KIP,
RASTRA/RASKIN : ± 15,5 juta
RT (25% keluarga dengan SSE
terendah)
Garis kemiskinan (September
2016)
PKH : 2,8 juta RT (8% dengan
SSE terndah)
KJS : ± 12,764 KRT Non
Produktif
31
35. Pendaftaran
FKP
Entry Data
Pre list
Verifikasi
Check
Kelengkapan
PMT
Data
Mutakhir
Selesai
Pendaftar mendatangi lokasi pendaftaran
(aktif) atau Petugas pendaftaran
mengunjungi rumah tangga sasaran (pasif).
Pendaftar mengisi formulir yg sudah
disediakan oleh petugas pendaftaran.
Form hasil pendaftaran diberikan ke
Petugas Entry data untuk dilakukan
skrining awal atau pencocokan data.
Data yang sudah lolos
skrining awal kemudian akan
menjadi list data FKP.
List data FKP yg
disetujui kemudian
akan diberikan ke
Petugas Entry Data
untuk dijadikan
Prelist.
Data Pre list
akan diberikan
oleh PML ke
PCL untuk
memverifikasi
RT
Data hasil verifikasi akan di check ketepatan dan kelengkapannya oleh PML. Jika data
kurang lengkap atau tidak sesuai dengan format, maka akan disampaikan kembali ke PCL
untuk dilakukan verifikasi ulang.
Data hasil
verifikasi
yang sudah
tepat dan
lengkap
kemudian
akan
diberikan ke
petugas
Entry Data.
Data hasil
verifikasi
kemudian akan
dilakukan
pemeringkatan
model PMT oleh
TNP2K.
Data hasil
PMT
kemudian
menjadi
database
terbaru PPFM.
Mulai
Proses FKP
akan diawasi
oleh Petugas
Pengawas
(PML)
Entry Data
FLOW CHART STANDARISASI
PELAKSANAAN MPM
Petugas
Entry Data
TUGAS PUSAT
(POKJA DATA TNP2K) 34
36. MANFAAT DILAKSANAKANNYA MPM
• RT miskin dapat mendaftarkan diri secara langsung
mengurangi inclussion dan exclussion error
• Updating data lebih cepat 1 tahun 2 kali
• Menghemat biaya
• Program-program pemerintah akan lebih tepat sasaran
• Desa berperan besar dalam keakuratan data Buttom Up
• Sebagai monitoring dan evaluasi perkembangan tingkat
kesejahteraan masyarakat
35
38. Lapangan Usaha
Berusaha
Sendiri
Berusaha
dibantu Buruh
Tidak
Tetap/dibayar
Berusaha
dibantu Buruh
Tetap/dibayar
Buruh/Karyaw
an/Pegawai
Swasta
PNS/TNI/POLRI/
BUMN/BUMD/
ANGGOTA
LEGISLATIF
Pekerja
Bebas
Pertanian
Pekerja
Bebas Non
Pertanian
Pekerja
Keluarga/
Tidak
dibayar
Grand
Total
Pertanian Tanaman Padi dan
Palawija
12327 7336 411 2070 4 34749 1116 8722 66735
Holtikultura 6689 9858 78 995 1 5173 176 12055 35025
Perkebunan 3906 4031 38 535 1664 159 4462 14795
Perikanan Tangkap 97 7 71 33 76 17 301
Perikanan Budidaya 60 14 44 9 43 29 199
Peternakan 3323 1149 7 761 249 424 1441 7354
Kehutanan dan Pertanian Lainnya 712 141 4 392 2 1149 199 362 2961
Pertambangan/Penggalian 1089 54 4 483 1 32 1808 108 3579
Industri Pengolahan 5988 2998 137 17172 5 246 4984 2730 34260
Listrik, Gas dan Air 48 1 1 250 3 15 59 1 378
Bangunan/Konstruksi 4589 21 20 5673 16 392 22221 68 33000
Perdagangan 12833 2245 107 8009 6 271 3042 2142 28655
Hotel dan Rumah Makan 327 103 9 1719 1 11 310 97 2577
Transportasi dan Pergudangan 1561 28 14 2480 3 46 1424 29 5585
Informasi dan Komunikasi 28 1 158 22 3 212
Keuangan dan Asuransi 29 1 299 3 8 25 1 366
Jasa Pendidikan 108 752 31 6 73 2 972
Jasa Kesehatan 89 1 219 1 2 67 6 385
Jasa Kemasyarakat, Pemerinthan
dan Perorangan
3841 146 40 11368 98 943 13191 379 30006
Pemulung 656 42 1 92 20 323 67 1201
Lainnya 886 27 3 2387 402 4237 1119 9061
Grand Total 59186 28204 874 55929 175 45420 53979 33840 277607
SASARAN KRT MISKIN MENURUT LAPANGAN
PEKERJAAN BDT (MIKRO) KAB. MAGELANG
37
39. 1. Buruh tani,
2. Petani gurem,
3. Buruh industri kecil,
4. Pekerja serabutan pedesaan.
PERDESAAN
KLASIFIKASI PENDUDUK MISKIN DI KAB. MAGELANG
Mendasarkan analisis data makro dan mikro, prioritas sasaran :
38
40. : Desa dengan tingkat kesejahteraan
sangat rendah = 290.176 orang
: Desa dengan tingkat kesejahteraan
rendah = 164.687 orang
: Desa dengan tingkat kesejahteraan
sedang = 76.879 orang
LOKASI PRIORITAS BERDASARKAN TK.
KESEJAHTERAAN BDT 2015
Dianalisis mendasarkan jumlah penduduk
dengan tingkat kesejahteraan terendah
dengan total jumlah penduduk.
(Menggunakan Metode Interval)
Arahkan program/kegiatan di
desa merah !!!
39
41. NO
KECAMATA
N
DESA
1. BANDONGAN
GANDUSARI, KEBONAGUNG, NGEPANREJO,
SALAMKANCI
2. BOROBUDUR
BUMIHARJO, GIRIPURNO, GIRITENGAH,
KEBONSARI, KENALAN, NGARGOGONDO
3. CANDIMULYO
BATEH, KEBONREJO, PODOSOKO,
PURWOREJO, SIDOMULYO, TRENTEN
4. DUKUN KRINJING,PATEN, WATES
5. GRABAG
CITROSONO, KARTOHARJO, NGRANCAH,
PESIDI, SAMBUNGREJO, SUGIHMAS,
TIRTO
6. KAJORAN PANDANRETNO
7. KALIANGKRIK
BANJARETNO, KEBONLEGI, MANGLI,
MUNGGANGSARI, NGARGOSOKO,
PENGARENGAN, SELOMOYO
8. MERTOYUDAN DEYANGAN, PASURUHAN
9. MUNGKID
GONDANG, NGRAJEK, PAREMONO,
PROGOWATI, RAMBEANAK
10. MUNTILAN ADIKARTO, CONGKRANG, SRIWEDARI
11. NGABLAK
KEDITAN, MADYOGONDO, MAGERSARI,
SELOPROJO
12. NGLUWAR BLONGKENG, KARANGTALUN, PLOSOGEDE
NO KECAMATAN DESA
13. PAKIS DALEMAN KIDUL, GONDANGSARI
14. SALAMAN
KALIREJO, NGARGORETNO, PARIPURNO,
PURWOSARI, SAWANGARGO,
TANJUNGANOM
15. SALAM KADILUWIH, MANTINGAN, TERSANGEDE
16. SAWANGAN SORONALAN, WULUNGGUNUNG
17. SECANG
CANDIRETNO, DONOMULYO, GIRIKULON,
KARANGKAJEN, MADUSARI , PIRIKAN,
PURWOSARI, SIDOMULYO
18. SRUMBUNG MRANGGEN, NGARGOSOKO, PANDANRETNO
19. TEGALREJO
BANYUSARI, MANGUNREJO, NGASEM,
TAMPINGAN
20. TEMPURAN
BAWANG, GIRIREJO, GROWONG, KEMUTUK,
PRINGOMBO,RINGINANOM,
TUGUREJO
21. WINDUSARI
CANDISARI, DAMPIT, GENITO, GUNUNGSARI,
MANGUNSASRI, NGEMPLAK, PASANGSARI,
WONOROTO
Jumlah Kecamatan : 21 Kecamatan; Jumlah Desa : 94 Desa
TINGKAT KESEJAHTERAAN SANGAT RENDAH
40
45. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STRATEGI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
(Perpres No. 15/2010)
MENGURANGI BEBAN
PENGELUARAN
(JARING PENGAMAN SOSIAL)
• Sandang, Pangan, Papan,
Pendidikan, Kesehatan, Air bersih
• Berupa bantuan langsung
• Bersifat Hibah/Bansos
1
• Pelatihan/Ketrampilan kewirausahaan
pemula (Start up)
• Bantuan modal awal
MENINGKATKAN
KEMAMPUAN DAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
MISKIN
2
MENGEMBANGKAN DAN
MENJAMIN KEBERLANJUTAN
USAHA MIKRO DAN KECIL
• Pemberdayaan dan pendampingan
berkelanjutan
• Stabilisasi usahan & Fasilitasi
pemasaran
3
MENSINERGIKAN KEBIJAKAN
DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
• Fasilitasi pengemb. kewirausahaan
• Fasilitasi akses modal bersubsidi
(Jamkrida/KUR/Mitra dll.)
4
44
46. Keluarga Pak
Bambang
RTLH
NON
LISTRIK
Tdk ada
Fas. BAB
Air Tak
Terlindung Anak
Sekola
h
Pogram
Bantuan
COMPLEMENTAY PROGRAMS
Perumahan
Rumah Pak Bambang dan
keluarganya tidak layak
huni.
Kesehatan
Pak Bambang dan
keluarganya
menggunakan air tak
terlindung untuk
keperluan memasak,
mencuci dan air minum.
Perumahan
Rumah Pak Bambang dan
keluarganya tidak teraliri
listrik.
Perumahan
Rumah Pak Bambang dan
keluarganya tidak ada
fasilitas tempat
pembuagnan air besar
Pendidikan
Anak Pak Bambang masih
usia sekolah.
Kepesertaan Program
Pak Bambang dan keluarganya Belum
pernah mendapatkan program dari
Pemerintah.
CONTOH
45
47. ALTERNATIF PENDANAAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
ANGGARAN
DANA DESA
(ADD)
DANA DESA
(DD)
KABUPATEN
PROVINSI PUSAT
DUNIA
USAHA
(CSR)
46
50. 1
Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi
untuk TKPK provinsi dan melakukan koordinasi penanggulangan
kemiskinan di kabupaten/kota untuk TKPK kabupaten/kota
Mengendalikan pelaks. penanggulangan kemiskinan di provinsi untuk
TKPK provinsi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan di kabupaten/kota untuk TKPK kabupaten/kota
2
Membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Provinsi maupun
Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat TKPK.
3
Sekretariat TKPK Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai tugas
memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan
kebijakan kepada TKPK.
Sekretariat TKPK Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkedudukan di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sekretariat TKPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Ketua TKPK baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
4
5
6
49
51. TNP2K
• Penyusunan kebijakan dan program
• Sinergi program K/L
• Pengawasan dan Pengendalian
program
TKPK PROVINSI
• Koordinasi penyusunan dan evaluasi
SPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD,
rancangan RKPD
• Pengendalian pelaksanaan program
TKPK KOTA
• Koordinasi penyusunan dan evaluasi
SPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD,
rancangan RKPD
• Pengendalian pelaksanaan program
TKPK KABUPATEN
• Koordinasi penyusunan dan evaluasi
SPKD, Renstra SKPD, Renja SKPD,
rancangan RKPD
• Pengendalian pelaksanaan program
KOORDINASI
DAN
PENGENDALIAN
50
55. LANGKAH-LANGKAH YANG DIJALANKAN PEMERINTAH KABUPATEN:
1. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2010, yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas
kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Guna peningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Magelang telah diterbitkan Perbup 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim
Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan guna peningkatan.
3. Mengupayakan Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif melalui keterlibatan berbagai pemangku
kepentingan. Pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata), perguruan tinggi dan masyarakat merupakan pihak-
pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.
4. Sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penaggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten
mengalokasikan minimal 2,5 % dari total APBD Kabupaten Magelang setelah dikurangi belanja pegawai untuk
program-program penanggulangan kemiskinan.
5. Memetakan lokasi kemiskinan berdasarkan PBDT 2015 di semua Kecamatan di Kabupaten Magelang.
6. Membuat Dokumen SPKD 2018-2022 (Tahun 2018).
7. Melaksanakan MPM (Tahun 2018).
8. Pemkab Magelang dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten.
56. HARAPAN
• Komitmen pelaksanaan program/kegiatan menggunakan
data BDT
• Lakukan updating data dengan MPM
• Gunakan APBDes untuk keperluan penanggulangan
kemiskinan yang tidak tercover oleh
kabupaten/provinsi/pusat
• Sinergitas antara program pemerintah baik ditingkat
Kabupaten/Provinsi/Pusat dengan program/kegiatan yang
ada di tingkat desa
55
57. “Terbangun Sistem
PEPAK dlm GULKIN :
Komprehensif,
Integratif, & Partisipatif
“
TUJUAN
TPK Kec. / desa
perangkat unsur yg secara
teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu
totalitas
58. MANFAAT UTAMA
“ PEPAK
”
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA
KEMISKINAN
Rata-rata kinerja SAAT INI 0,21 % PEPAK 2,21% 1034,5 %
s
Pred Angka Kemiskinan 2016 : 12,86 %
Target 2019 : 8 %
Selama 2th harus turun 4,86 %
Setiap tahun harus turun 2,43 %
PERCEPATAN 2,43 %– 0,21 % : 2,21%
59. KELEMBAGAAN
• Tim Penanggulangan Kemiskinan di
Kecamatan dan Desa terdiri atas :
• TPK Kecamatan; dan
• TPK Desa/Kelurahan.
• Hubungan antar TPK Kecamatan dan TPK
Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.