REVISED 4 AGUST MATERI EVALUASI PROGRAM BANGGAKENCANA SEMESTER I.pptx
1. PERWAKILAN BKKBN NTT
RAPAT PENELAAHAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA (BANGGA KENCANA)
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT
KUPANG, 03 – 06 AGUSTUS 2022
4. KONTRAK KINERJA KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT TAHUN 2022
BIDANG KB KR
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern
Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern
Contraceptive
Prevelance Rate/mCPR)
51,97%
2 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet
Need)
23,90%
3
Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan keluarga,
Kependudukan , dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan
wilayah
Persentase pelayanan KB pasca persalinan 23,60%
5. 1. CAKUPAN PB,PA, mCPR dan UNMET NEED, DO DAN KONTRIBUSI PB
TERHADAP PA S.D JUNI 2022
NO
KABUPATEN/
KOTA
PB PA
PUS
mCPR UNMET NEED
DO
S.D
JUNI
PA DES
2021
KONTRIBUSI
PB THD PA
TARGET
CAPAI
AN % TARGET
CAPAIA
N %
TARGE
T
CAPAIA
N
TARGE
T CAPAIAN
1 Kupang 7160 2454 34,27 25608 19349 75,56 41400 51,97 46,74 23,9 38,07 15369 32264 -12915
2 TTS 9057 2179 24,06 26051 18179 69,78 42384 51,97 42,89 23,9 43,08 43721 59721 -41542
3 TTU 5096 1157 22,70 18392 14077 76,54 29728 51,97 47,35 23,9 38,64 9571 22491 -8414
4 Belu 4370 1066 24,39 14229 10375 72,91 24296 51,97 42,70 23,9 40,94 4323 13632 -3257
5 Alor 5273 1373 26,04 14455 10442 72,24 25196 51,97 41,44 23,9 39,5 13332 22401 -11959
6 Flores Timur 5590 1099 19,66 14157 9390 66,33 31348 51,97 29,95 23,9 52,72 6079 14370 -4980
7 Sikka 7843 1867 23,80 20538 13695 66,68 37404 51,97 36,61 23,9 45,64 22515 34343 -20648
8 Ende 6470 1734 26,80 14835 8840 59,59 31464 51,97 28,10 23,9 54,97 9121 16227 -7387
9 Ngada 4344 763 17,56 12639 8922 70,59 18752 51,97 47,58 23,9 38,39 4456 12615 -3693
10 Manggarai 5815 1669 28,70 30505 25782 84,52 45985 51,97 56,07 23,9 29,13 13390 37503 -11721
11 Sumba Timur 6305 2288 36,29 14732 8795 59,70 25097 51,97 35,04 23,9 49,64 35861 42368 -33573
12. PERBANDINGAN CAPAIAN PELAYANAN KB PASCA PERSALINAN
DATA NEW SIGA DAN DATA LAPORAN DINKES PROVINSI NTT
BULAN MEI 2022
KODE KABUPATEN JUMLAH PERSALINAN*
JUMLAH KB PP
SELISIH
DATA NEW SIGA LAPORAN DINKES NTT
1 2 3 4 5 6=4-5
01 KUPANG 2344 886 374 512
02 TIMOR TENGAH SELATAN 3907 1460 866 594
03 TIMOR TENGAH UTARA 1610 793 476 317
04 BELU 1677 636 305 331
05 ALOR 898 955 253 702
06 FLORES TIMUR 1726 794 348 446
07 SIKKA 2157 991 499 492
08 ENDE 1389 989 98 891
09 NGADA 655 406 387 19
10 MANGGARAI 2469 1319 1011 308
11 SUMBA TIMUR 1373 1373
12 SUMBA BARAT 857 41 41
13 LEMBATA 755 429 122 307
14 ROTE NDAO 1089 464 400 64
15 MANGGARAI BARAT 1672 464 1380 -916
16 NAGEKEO 922 164 170 -6
17 SUMBA TENGAH 613 206 14 192
18 SUMBA BARAT DAYA 2049 949 16149 -15200
19 MANGGARAI TIMUR 2232 1347 0 1347
20 SABU RAIJUA 610 26 87 -61
21 MALAKA 1570 281 205 76
71 KOTA KUPANG 2946 996 229 767
Jumlah Total 34147 15969 23373 -7404
13. 3. EVALUASI TPK PEMANTAUAN IBU HAMIL
DAN PASCA PERSALINAN
Rekapan Form Pemantauan
Ibu Hamil dan Pasca
Persalinan
Kabupaten Count
Kab. Alor 84
Kab. Belu 512
Kab. Ende 96
Kab. Flores Timur 1849
Kab. Kupang 1592
Kab. Lembata 3
Kab. Malaka 20
Kab. Manggarai 360
Kab. Manggarai Barat 225
Kab. Manggarai Timur 73
Kab. Nagekeo 328
Kab. Ngada 80
Kab. Rote Ndao 733
Kab. Sabu Raijua 35
Kab. Sikka 1383
Kab. Sumba Barat 54
Kab. Sumba Barat Daya 664
Kab. Sumba Tengah 2
Kab. Sumba Timur 30
Kab. Timor Tengah Selatan 10
Kab. Timor Tengah Utara 678
Kota Kupang 45
Total 8856
Unsur TPK yang MelaporCount
Bidan 6505
PKK 1014
Kader KB 1337
Total 8856
Jenis PemantauanCount
Ibu Hamil 6773
Ibu Pascapersalinan 2083
Total 8856
14. 4. PERMASALAHAN
Masalah Penyebab Tindak Lanjut
Kurangnya keterampilan dan pengetahuan provider
dalam pelaksanaan pelayanan KB (banyak tenaga
kesehatan/bidan yang belum terlatih)
Terbatasnya tenaga kesehatan terlatih di setiap faskes
yang dikarenakan sudah purna tugas ataupun pindah
instansi
Pelaksanaan pelatihan CTU bagi Bidan yang belum
terlatih
Belum semua faskes yang berpotensi melayani KB
teregistrasi di BKKBN,
Masih kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada
OPD KB serta PKB/PLKB untuk aktif dalam
memberikan registrasi pada faskes serta melakukan
pemutakhiran registrasi faskes setiap tahun
Melaksanakan Sosialisasi Perban No. 1 BKKBN terkait
Pelaksanaan Registrasi Faskes berkelanjutan
Dinas OPD KB dan Petugas Lapangan KB dapat
melakukan registrasi faskes/jejaring/jaringan diwilayah
kerja masing-masing agar mendapatkan dukungan
sarana prasarana KB dan ketersediaan alokon
Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme rantai
pasok alokon, termasuk mekanisme distribusi alokon
menggunakan SIRIKA ke faskes termasuk jaringan
dan jejaringnya.
Adanya mutasi para pengelola Alokon khususnya
SIRIKA yang sudah terlatih
Penguatan kapasitas secara berkala bagi para
pengelola alokon dan juga melaksanakan evaluasi
secara berkala terkait pelaksanaan mekanisme rantai
pasok alokon
Kurangnya pemantauan ketersediaan alokon di
gudang kabupaten/kota maupun di faskes oleh OPD
KB yang mengakibatkan terjadinya stockout
Pelaksanaan pemantauan/SO faskes secara rutin oleh
OPD KB dan PKB/PLKB disetiap wilayah binaan
Bina Akses dan Kualitas Pelayanan KB
15. Masalah Penyebab Tindak Lanjut
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan KB di
wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
(Galciltas) serta Wilayah Miskin Perkotaan.
Belum maksimalnya pembinaan Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB) sehingga masih terjadi drop out yang
tinggi.
Pelaksanaan rapat konsultasi bersama PKB/PLKB
perlu diaktifkan kembali sekaligus mengevaluasi kinerja
setiap PKB/PLKB pada wilayah kerja masing-masing
Peningkatan penguatan pelayanan statis melalui
pelayanan KB bakti sosial di wilayah miskin perkotaan
Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor
dalam upaya peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB
di wilayah dan sasaran khusus.
Optimalisasi peran stakeholder/mitra kerja dalam
peningkatan pembinaan kesertaan KB di wilayah dan
sasaran khusus
Belum optimalnya pemanfaatan DAK non fisik BOKB
Penggerakan (biaya penggerakan pelayanan KB) oleh
kabupaten/kota.
Optimalisasi pelaksanaan pelayanan KB momentum di
setiap wilayah
Melakukan koordinasi dengan Bappelitbangda dan
Badan Keuangan Daerah guna pencairan dana DAK
Non Fisik tepat waktu
Rendahnya cakupan kesertaan KB Pria Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan
motivator KB pria dalam memberikan KIE kepada
masyarakat tentang vasektomi.
Peningkatan kapasitas sumber daya motivator KB Pria,
pembentukan dan pembinaan kelompok KB Pria
Masih kuatnya pengaruh sosial budaya dan agama
yang menolak program KB khususnya KB Pria.
Melakukan advokasi pada TOGA dan TOMA dalam
upaya peningkatan pengetahuan mengenai kesertaan
KB Pria
Masih kurang dan belum meratanya tenaga
kesehatan/provider yang terlatih dan mampu untuk
melakukan pelayanan vasektomi.
Peningkatan peran tenaga medis yang telah mengikuti
pelatihan vasektomi untuk penyediaan 1 provider
vasektomi di setiap Kabupaten/Kota
Bina Kesertaan Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
16. Masalah Penyebab Tindak Lanjut
Rendahnya cakupan pelayanan KB PP di
faskes yang berdampak pada meningkatnya
jumlah AKI/AKB di Kabupaten/Kota
Belum optimalnya peran PKB/PLKB dalam
memberikan KIE Kespro bagi PUS
Peningkatan pengetahuan kesehatan
reproduksi dan KB PP/PK bagi Petugas KB
(PKB/PLB) dan Kader PPKBD dan SUB PPKBD
dalam meningkatkan cakupan KB PP/PK
Kurangnya strategi KIE kesehatan reproduksi
yang menyasar pada kelompok masyarakat
tertentu sesuai dengan pendekatan
sosiokultural, komprehensif, aplikatif dan mudah
diperoleh.
Tersedianya sarana promosi dalam
melaksanakan promosi dan konseling
kesehatan reproduksi dalam program KB.
Tingginya angka Kehamilan Yang Tidak
Diinginkan (KTD)
Rendahnya pemahaman PUS terhadap
program KB dan Kesehatan Reproduksi
Peningkatan pengetahuan melalui Konseling
Kespro dan Kampanye 4 Terlalu bagi PUS
Meningkatkan komitmen dan dukungan
Pemerintah Daerah dalam menggalakkan
Pelayanan KB PP di Faskes untuk menurunkan
stunting
Kesehatan Reproduksi
18. KONTRAK KINERJA KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT TAHUN 2022
BIDANG KS PK
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4)
1
Meningkatnya pelaksanaan program
pembangunan keluarga, Kependudukan , dan
Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah
Jumlah keluarga yang melaksanakan
pengasuhan dan pendampingan pembentukan
karakter
54.342Keluarga
Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapat
pembinaan genre
618PIK Remaja
213BKR
Jumlah keluarga yang mengakses PPKS 717Keluarga
Presentase kabupaten/ kota yang
melaksanakan kegiatan usaha ekonomi
keluarga
80persen
Jumlah keluarga dengan baduta yang
mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK
92.009Keluarga
Jumlah PIK remaja dan BKR yang
mendapatkan fasilitasi pembinaan Edukasi
kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai
calon ibu
831
PIK Remaja dan
BKR
Jumlah kelompok BKL yang mendapatkan
fasilitasi pembinaan pelayanan ramah lansia
233 Kelompok BKL
Jumlah kelompok UPPKA percontohan di
kampung KB yang mendapat fasilitasi dan
pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga
66 kelompok UPPKA
33. Pria Wanita Jum lah
1 ALOR 1 1 2 2 100,00%
2 BELU 14 178 192 102 53,13%
3 ENDE 18 151 169 151 89,35%
4 FLORES TIMUR 72 279 351 303 86,32%
5 TIMOR TENGAH SELATAN 24 120 144 121 84,03%
6 KOTA KUPANG 116 370 486 323 66,46%
7 KUPANG 45 178 223 204 91,48%
8 LEMBATA 19 123 142 131 92,25%
9 MALAKA 22 137 159 153 96,23%
10 MANGGARAI 122 595 717 503 70,15%
11 MANGGARAI BARAT 103 230 333 268 80,48%
12 MANGGARAI TIMUR 40 91 131 123 93,89%
13 NAGEKEO 24 145 169 152 89,94%
14 NGADA 83 329 412 314 76,21%
15 ROTE NDAO 7 91 98 94 95,92%
16 SABU RAIJUA 19 66 85 78 91,76%
17 SIKKA 24 217 241 209 86,72%
18 SUMBA BARAT 3 29 32 31 96,88%
19 SUMBA BARAT DAYA 14 186 200 196 98,00%
20 SUMBA TENGAH 9 36 45 10 22,22%
21 SUMBA TIMUR 17 63 80 70 87,50%
22 TIMOR TENGAH UTARA 184 730 914 609 66,63%
NTT 980 4345 5325 4147 77,88%
Data per 26 Juli 2022
No Kabupaten
Catin Terdaftar
Catin Tidak
Ada
Pendam ping
Persentase
Catin Tidak
Ada
Pendam ping
TREN PENGISIAN CATIN KEDALAM ELSIMIL BERDASARKAN KAB/KOTA
34. Rekap Catin Pria Wanita pada Elsimil dan Jumlah Belum Didampingi oleh TPK
(per 31 Juli 2022)
35. 64
%
36 %
INFO
ELSIMIL
51%
49%
Persentase Pengisian Kuesioner oleh
Catin Terdaftar pada Elsimil
Mengisi Kuesioner Tidak Mengisi Kuesoner
22%
78%
Pendampingan Catin oleh TPK
Didampingi Belum Didampingi
20%
80%
Komentar TPK terhadap
Kuesioner Terisi
Dikomentari
Belum Dikomentari
Mengisi Kuesioner 2795
Tidak Mengisi Kuesoner 2689
Catin terdaftar 5484
Dikomentari 566
Belum Dikomentari 2229
Kuesioner 2795
Didampingi 1224
Belum Didampingi 4260
Catin 5484
PendampinganCatin oleh TPK
36. AUDIT KASUS
STUNTING
(AKS)
• Kabupaten yang BELUM
membentuk SK Tim AKS :
TTU, Flotim, Lembata, Rote
Ndao, Sumba Tengah, Sabu
Raijua
• Tahapan AKS (sesuai Juknis) :
1. Pembentukan Tim (SK)
2. Pelaksanaan AKS
3. Desimenasi Hasil
4. RTL
37. Permasalahan
& Rencana
Tindak Lanjut
Bidang KSPK
NO PERMASALAHAN KET
1
Capaian kinerja poktan sangat rendah yang
diukur melalui pelaporan R/1 Poktan,
1
Bidang akan melakukan evaluasi setiap bulan secara zoom
dengan kab/kota dan lapangan (minggu ke 4)
2
Capaian Pro PN masih rendah, kab/kota belum
mengentri data target sesuai surat provinsi
2
Bidang KS kab/Kota perlu membuat sub admin tersendiri
untuk melakukan evaluasi bulanan poktan
3
Sebagian besar kab/kota tidak menindaklanjuti
pembagian target Pro PN ke kecamatan/desa
3
Temuan di lapangan; pengakuan kader bahwa kegiatan
poktan berjalan tapi tidak dilaporkan kedalam Siga, utk
itu PKB perlu memberikan format manual R/1 atau K/0 ke
kader agar diisi manual u selanjutnya dientri oleh PKB
4
Capaian Elsimil belum maksimal (TPK yang
masuk ke Elsimil masih rendah, TPK yang
mengomentari catin masih rendah)
4
OPD KB, PKB, TPK agar pro aktif mencari informasi Catin di
wilayah masing-masing (datangi Gereja yang
melaksanakan kursus persiapan perkawinan, datangi KUA,
dll)
5
Realisasi pembentukan SK Tim AKS masih 14
kab, kabupaten/kota agar memperhatikan
tahapan pelaksanaan AKS sesuai Juknis
5
Optimalkan pendampingan Prov ke kab/kota saat
kegiatan Pro PN
6
Kinerja PKB (ASN,Non ASN, P3K) terhadap
pembinaan poktan sangat rendah
6
Terkait kinerja PKB perlu dipertimbangkan untuk evaluasi
tunkin
7
Pemanfaatan dana BOKB Ketahanan Keluarga
tidak diikuti dengan pelaporan kegiatan
poktan setiap bulanan
7
Bidang KS kab/kota agar menyiapkan data poktan untuk
dibahas dalam evaluasi bulanan di OPD KB
8
Provinsi agar rutin melakukan radalgram dengan kab/kota
(Radalgram lengkap)
TINDAK LANJUT (untuk semua permasalahan)
Sumber
pelaporan hanya
melalui 1 pintu
yaitu NewSiga,
Bidang KS tidak
ada form
laporan lainnya
39. KONTRAK KINERJA KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT TAHUN 2022
BIDANG ADPIN
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4)
1
Meningkatnya pelaksanaan program
pembangunan keluarga, Kependudukan ,
dan Keluarga Berencana di seluruh
tingkatan wilayah
Presentase penyuluh KB yang
berkinerja baik
65%
45. KONTRAK KINERJA
SASARAN KINERJA:
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGANGAN DI PROVINSI
INDIKATOR KINERJA:
1. PERSENTASE PESERTA DIKLAT YANG LULUS DENGAN KATEGORI
BAIK DAN SANGAT BAIK (65%)
2. JUMLAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI INPUT RUMUSAN KEBIJAKAN PROGRAM
BANGGA KENCANA DI PROVINSI (1 LAPORAN)
3. JUMLAH SDM EKSTERNAL YANG MENDAPATKAN PELATIHAN DAN
REFRESHING DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUAN
STUNTING (14.411 ORANG)
46. CAPAIAN KONTRAK KINERJA LATBANG
(JAN-JULI 2022)
No Kegiatan SATUAN TARGET CAPAIAN
1. Persentase peserta Diklat
yang lulus dengan kategori
baik dan sangat baik
Persen 65 65
2. Jumlah Penelitian dan
Pengembangan
Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana yang
digunakan sebagai input
rumusan Kebijakan
Program Bangga Kencana
di Provinsi
Laporan 1 -
3. Jumlah Tenaga Program
yang mengikuti
Pendidikan/Pelatihan
Orang 14.411 12.810
47. • Pelaksanaan : Berupa Kegiatan Penelitian tentang
Stunting (Judul Penelitian : “Faktor Sosial, Ekonomi,
Kesehatan, Lingkungan dan Kependudukan Terhadap
Probabilitas Stunting Anak Balita di Kabupaten Belu dan
TTU) dari Bulan April sampai dengan September 2022.
1. Kegiatan : Pelaksanaan Evaluasi dan Analisis
Program Bangga Kencana (Penyusunan Evaluasi
& Analisis Program Bangga Kencana)
Sasaran : Melakukan Kerjasama dengan
Perguruan Tinggi yang memiliki Lembaga
Penelitian (UNIMOR)
EVALUASI KEGIATAN
2. Kegiatan : Pelatihan Teknis Program Bangga
Kencana
> Pelatihan Teknis New SIGA
Sasaran : PKB/PLKB dan Petugas Operator New
SIGA Tk.Kabupaten/Kota
Pelaksanaan : Pelatihan dilakukan secara tatap muka di
Aula Balai Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi NTT
yang dibagi dalam 2 angkatan dengan total peserta
sejumlah 70 orang dari 22 Kab/Kota. Pelatihan
dilaksanakan Tanggal 29 Maret – 1 April 2022
48. 3. Pelatihan dan Refreshing dalam Rangka Percepatan
Penurunan Stunting
Sasaran : Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat
Kecamatan dan Desa (TPK berjumlah 12.894)
Pelaksanaan : Pelatihan dilakukan secara tatap
muka di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan
Desa di 22 Kab/Kota (309 Kecamatan dan
3.353 Desa/Kelurahan). Pelatihan dilaksanakan
pada Bulan Mei - Juni 2022
EVALUASI KEGIATAN
Contd.
50. No. Kegiatan Permasalahan
Penyebab
Masalah
Solusi Kebijakan dan strategi
1. Pelaksanaan
Evaluasi dan
Analisis
Program
Bangga
Kencana
Penyerapan
anggaran 19,60
%
Penelitian sedang
dilaksanakan sesuai
jadwal dalam Kontrak
Kerjasama
- Pengambilan data
dilakukan secara paralel
untuk menghemat waktu
(merekrut/memberdayak
an mahasiswa di 2 kab
utk pengambilan data
(wawancara dan
observasi)
2. Pelatihan
Teknis
Program
Bangga
Kencana
Penyerapan
anggaran
40,79%
Orientasi TOGA TOMA
sementara dijadwalkan
untuk 5 kabupaten
- -
51. No Kegiatan Permasalahan
Penyebab
Masalah
Solusi
Kebijakan dan
strategi
3. Pelatihan
dan
Refreshing
dalam
rangka
percepatan
penurunan
stunting
Penyerapan
Anggaran
98,81%
Alokasi waktu
pelatihan tk.
Kecamatan
terlalu singkat
>Alokasi untuk sisa
anggaran diperuntukan
untuk Kegiatan Monev TPK
dan Pelatihan Pelayanan
Kontrasepsi yang masih
menunggu ToT dari BKKBN
Pusat
> Kurikulum yang
digunakan turunan dari
Pusdiklat
- Membuat
alokasi jadwal
Kegiatan
Monev TPK
- Koordinasi
dengan
Pusdiklat
BKKBN Pusat
- Modifikasi
kurikulum
untuk
penambahan
JP
>Membuat
instrumen Monev
dan melakukan
kolaborasi
kegiatan dengan
bidang/komponen
terkait
> Alokasi
penambahan
anggaran pelatihan
4. Pelatihan
Bagi
Fungsional
Tertentu
Penyerapan
Anggaran 0 %
Kegiatan direfocusing
53. KONTRAK KINERJA KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NTT TAHUN 2022
BIDANG DALDUK
SATUAN
Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK
dalam penetapan parameter kependudukan pada
perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk
di Kampung KB
Rumah Data
Kependudukan
Paripurna di
Kampung KB
Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi
penetapan data parameter pembangunan Keluarga,
kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan
dan evaluasi daerah pembangunan.
Kabupaten/Kota
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem
Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
Kabupaten/Kota
Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan
terpadu isu kependudukan
Kampung KB
Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB
yang mendapat fasilitasi pembinaan
Kampung KB
Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan
Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana
Kabupaten/Kota
Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam
rangka penurunan stunting
Kabupaten/Kota
Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Kab/Kota yang
efektif
Kabupaten/Kota
3
52
NO RENCANAKINERJA INDIKATOR KINERJAINDIVIDU
TARGET
JUMLAH
1
Meningkatnya Pelaksanaan Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana diseluruh
tingkatan wilayah
6
7
7
147
42
22
22
54. Persentase
Pemerintah
Daerah yang
menggunakan
Grand Design
Pembangunan
Kependudukan
(GDPK) sebagai
salah satu dasar
perencanaan
Persentase
Pemerintah
Daerah yang
memiliki
kebijakan
pembangunan
berwawasan
kependudukan
O
U
T
P
U
T
Jumlah intitusi
pendidikan yang
mengintegrasikan
materi pendidikan
kependudukan
dengan kriteria
paripurna
Persentase
pemerintah
daerah yang
melaksanakan
Sistem
Peringatan Dini
Pengendalian
Penduduk
1. Jumlah
Pemerintah
Daerah yang
menyusun GDPK 5
Pilar
2.Jumlah
pemerintah
daerah yang
menetapkan
parameter
pembangunan
kependudukan
dan keluarga
dalam
perencanaan
pembangunan
1.Persentase Rumah
Data Kependudukan
di Kampung KB yang
telah terbentuk dan
diregistrasi
2.Cakupan Rumah
Data Kependudukan
yang mendapatkan
pembinaan tata
kelola
3.Cakupan Rumah
Data Kependudukan
yang dimanfaatkan
untuk perencanaan
dan pengelolaan
pembangunan
Kampung KB
Persentase
Rumah Data
Kependudukan
Paripurna yang
terbentuk di
Kampung KB
Persentase
Kelompok Kerja
KKBPK Provinsi
dan Kab/Kota
yang efektif
Persentase
Kampung KB
yang
melaksanakan
penanganan
terpadu isu
kependudukan
1.Jumlah Pemerintah
Daerah yang
mendapat fasilitasi
dan advokasi
penyusunan
kebijakan
pembangunan
berwawasan
kependudukan
2Jumlah Pemerintah
Daerah yang
menetapkan
Peraturan Daerah
yang berkaitan
dengan isu
kependudukan,
keluarga, keluarga
berencana, kesehatan
reproduksi
1. Jumlah Kelompok
Kerja KKBPK yang
mendapatkan
pembinaan dalam
melaksanakan
advokasi kebijakan
pembangunan
kependudukan di
daerah
2Jumlah Pemerintah
Daerah Provinsi dan
Kab/Kota yang
memiliki Kelompok
Kerja KKBPK yang
aktif melaksanakan
advokasi kebijakan
pembangunan
kependudukan di
daerah
Cakupan
penyelenggaraan
kerja sama
pendidikan
kependudukan
melalui jalur
formal,
nonformal, dan
informal
Cakupan Pemerintah
Daerah yang
mendapatkan
fasilitasi pembinaan
sistem peringatan
dini pengendalian
penduduk
1. Cakupan Pemerintah Daerah
yang mendapatkan fasilitasi
pembinaan penanganan
terpadu isu kependudukan di
Kampung KB
2. Cakupan mitra kerja yang
mendapatkan fasilitasi
pembinaan penanganan
terpadu isu kependudukan di
Kampung KB
I
K
K
IKK DAN OUTPUT KEGIATAN BIDANG DALDUK
55. Persentase Kelompok Kerja
Bangga Kencana Provinsi
dan Kab/Kota yang efektif :
1 Provinsi dan 6 Kab/Kota
(3 Kabupaten yaitu Ende,
TTU dan Kab. Kupang)
Evaluasi Target 2022 sd bulan Juni
EVALUASI TARGET
SIPERINDU : 1 PROVINSI (BAPPELITBANGDA, DINKES, DINAS
PMD) DAN 18 KAB KOTA (NAMUN TETAP DI SOSIALISASIKAN
KE 22 KAB/KOTA data terakhir sd. Maret 2022)
KAMPUNG KB MANDIRI (147 KKB YANG MELAKSANAKAN ISU
KEPENDUDUKAN)
Persentase Pemerintah
Daerah yang
memanfaatkan GDPK
dalam penetapan
parameter kependudukan
pada perencanaan
pembangunan : 15% (3
Kab/Kota) yaitu Kab. Ende,
TTU dan Nagekeo.
Persentase Rumah Data
Kependudukan Paripurna
yang terbentuk di Kampung
KB : 52 RDK (1 RDK
Paripurna yaitu di
Kabupaten Sikka)
57. 57
PETA JALAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
✘ Tabel diatas menunjukan Target Kampung KB yang harus dibentuk di setiap desa di NTT
✘ Jumlah Desa di NTT sebanyak 3.353 Desa
✘ Yang baru dibentuk sampai pada tahun ini (berdasarkan Laporan website sebanyak 646 KKB)
✘ Masih sekitar 2.707 Desa di NTT yang belum dibentuk KKB
✘ Dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,
diterbitkanlah Instruksi Presiden No. 3 Th. 2022
58. Instruksi Presiden No. 3 Th. 2022. ttg Optimalisasi Penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualitas
Instruksi Presiden ditujukan kepada:
Menko PMK
Mendagri
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Menteri Perencanaan Pemb. Nasional
Kepala BKKBN
Gubernur
Bupati/Walikota
Isi Instruksi:
• Komitmen Gubernur, Bupati Walikota, Dinas/Instansi terkait dalam rangka
pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga melalui penyelenggaraan KKB.
• Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang kegiatannya diputuskan
melalui musyawarah desa dan merupakan kewenangan desa.
• BKKBN (DALDUK) fasilitasi teknis penyelenggaraan program serta kegiatan
pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga. Hal ini yang berkaitan dengan
program pelaksanaan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang harus
dilaksanakan di Kampung KB
59. NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI DAN REKOMENDASI
1 Rumah Data Kependudukan
Belum semua Pengelola RDK mendapat
pembinaan terkait pengelolaan RDK,
pengumpulan, pengolahan dan analisa
data
1. OPD KB dan Pengelola RDK
melakukan Registrasi K/0 RDK melalui E-
Monev Ditrenduk
2. Pemanfaatan dana BOKB agar
pelaksanaannya dapat melibatkan
Pengurus RDK
2
Sistem Peringatan Dini Pengendalian
Penduduk (SIPERINDU)
1. Belum ada respon dari OPD KB Prov
dan OPD KB Kab terhadap SIPERINDU
2. Peserta SIPERINDU tindak mengisi
formulir pelatihan
Pendampingan bagi lintas sektor terkait.
3 Kampung KB
1. Belum adanya payung hukum di tk
Prov dan Kab (Inpres no 3 Tahun 2022,
baru terbit Mei 2022)
2. Perencanaan, Pembinaan dan
monitoring belum optimal
3. Kurangnya sinergitas lintas sektor
4. Cakupan laporan masih 25% dan
kurang akurat
1. Sosialisasi Inpres No 3 Tahun 2022
2. Mengoptimalkan perencanaan,
pembinaan dan monitoring dengan
melakukan evaluasi klasifikasi kampung
KB
3. Melakukan sinergitas lintas sektor
dalam bentuk keterlibatan instansi lain
untuk pengembangan KKB
4. Pemanfaatan dana BOKB
5. Pembinaan bagi operator Kampung
KB tk. Kabupaten
PERMASALAHAN
60. KEGIATAN DAN LOKUS DALAM RANGKA KEGIATAN
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
TAHUN 2022
PRO-PN
61. SUMBER: LAPORAN WEBSITE KKB (KLASIFIKASI KKB) DAN SK PENENTUAN
LOKUS KKB OLEH GUBERNUR (Surat Kepala No. 144/PD.05.03/J2/2022) –
Nama-nama Kabupaten sebagai Sasaran telah ditetapkan
LOKUS
1. EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI BANGGA KENCANA
ACTION
ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN NTT (PRO-PN)
PRO – PN DAMDUK (KKB DAN KKB STUNTING)
1. FASILITASI PEMBERDAYAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
ORIENTASI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA YANG ADA DI
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING (PESERTA
ADALAH POKJA, KEPALA DESA/LURAH DAN PKB PENDAMPING)
ACTION
62. 42 RDK di Kab/Kota , kegiatan pembinaan kepada pengelola RDK akan
dilaksanakan pada tanggal 4 sd 7 Agustus di Provinsi.
LOKUS
Pengurus RDK (1 org Ketua)
1 orang dari Dinas OPD-KB Kab/Kota (Bidang Dalduk)
1 orang PKB/PLKB Pembina RDK
PESERTA
ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN NTT (PRO-PN)
PRO – PN Parameter Kependudukan (Rumah Data Kependudukan)