Dicopy dari hasil sosialisasi

1. SOSIALISASI PELAKSANAAN
PEMILHAN KEPALA DESA
SERENTAK
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHIN 2023
Usman , SE
Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD

2. DASAR PELAKSANAAN
• UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 31 ayat (2))
• Permendagri 112 Tahun 2014 Ttg Pemilihan Kepala Desa (Pasal 2&3)
• Permendagri 65 Tahun 2017 Ttg Perubahan Permendagri 112 (Pasal 4)
• Peraturan Daerah Kab. Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015
• Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2017 dan Perubahannya.
• SK Bupati Kolaka Utara Nomor 140/16 Tahun 2023 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pilkades Serentak Tahun 2023

3. KETENTUAN PELAKSANAAN
 Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
 Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi
persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

4. KETENTUAN PELAKSANAAN
 KELOMPOK WAKTU BERAKHIRNYA JABATAN
KADES DI KOLAKA UTARA
2017
2019
64 Desa Pemilihan 2017
1 Desa Baru Dilantik 2017
2 Desa Penundaan Pilkades 2019
Total : 67 Desa
T
A
H
U
N

5. a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa
terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di
kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan
melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

6. PELAKSANAAN
 PERSIAPAN
 PENCALONAN
 PEMUNGUTAN SUARA
 PENETAPAN DAN PELANTIKAN

7. TAHAP PERSIAPAN
 Pemberitahuan BPD Ke Kades
 Pembentukan Panitia Desa
 Laporan Akhir Masa Jabatan Kades
 Perencanaan Biaya Pilkades oleh panitia desa
 Persetujaun Rencana Biaya oleh bupati
 Penetapan Sekretariat Panitia Desa
 Penetapan Petugas Pendaftaran

8. TAHAP PENCALONAN
 Pengumuman dan Pendaftaran
 Penerimaan Lamaran
 Penelitian, klarifikasi, penetapan dan pengumuman calon
 Menerima, Proses dan Klarifikasi
 Penetepan Calon Kepala Desa
 Pendataan Penduduk Potensial Pemilih
 Pengumuman DPS
 Pemutakhiran dan Validasi DPS Tambahan
 Penetapan dan Pengumuman DPT
 Pelaksanaan Kampanye
 Masa Tenang

9. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA
 Pembentukan KPPS
 Pembentukan Pengawas TPS
 Penyampaian Surat Undangan
 Pendirian TPS
 Pendistribusian Kotak Suara, Surat Suara dll
 Pelaksanaan Memungutan Suara
 Penghitungan Perolehan Suara
 Penetapan dan Penyampaian Berita Acara Perolehan Suara
oleh KPPS

10. TAHAP TAHAP PENETAPAN DAN PELANTIKAN
 Penetapan dan Pengumuman hasil perolehan suara oleh
panitia Desa
 Laporan Panitia Desa Pilkades Ke BPD
 Penyampaian Laporan BPD ke Bupati Melalui Camat
 Penerbitan SK Bupati
 Pelantikan

11. SYARAT & KELENGKAPAN BERKAS CALON
KEPALA DESA
..SYARAT CALON KEPALA DESA.docx
..KELENGKAPAN BERKAS CALON KADES.docx

12. SYARAT PEMILIH
 Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah
beumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah;
 Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekeuatan hukum tetap;
 Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan
 Telah berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk desa yang
bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan tidak
terputus-putus sebelum disahkannya DPS.