paw garut

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN :
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2021
Jo PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 225 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

3. Tahapan Pelaksanaan
PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
meliputi kegiatan:
1. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA OLEH BPD PALING LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SEJAK
KEPALA DESA DIBERHENTIKAN.
2. PEMBENTUKAN PANITIA OLEH BPD YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PIMPINAN BPD PALING LAMBAT 15 (LIMA BELAS HARI SEJAK KEPALA
DESA DIBERHENTIKAN)
3. PENGAJUAN BIAYA PEMILIHAN DENGAN BEBAN APB DES OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU KEPADA PENJABAT
KEPALA DESA PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI TERHITUNG SEJAK PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TERBENTUK;
4. PEMBERIAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN OLEH PENJABAT KEPALA DESA PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH)
HARI TERHITUNG SEJAK DIAJUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU;
5. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN DALAM JANGKA WAKTU 15 (LIMA BELAS)
HARI;
6. PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI; DAN
7. PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU PALING SEDIKIT 2 (DUA)
ORANG CALON DAN PALING BANYAK 3 (TIGA) ORANG CALON YANG DIMINTAKAN PENGESAHAN MUSYAWARAH DESA UNTUK
DITETAPKAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM MUSYAWARAH DESA.
1. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DIPIMPIN OLEH KETUA BPD YANG TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHANNYA DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU;
2. PENGESAHAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH OLEH MUSYAWARAH DESA
MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA;
3. PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DAN PESERTA MUSYAWARAH DESA MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH
MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DISEPAKATI OLEH
MUSYAWARAH DESA;
4. PELAPORAN HASIL PEMILIHAN CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU KEPADA MUSYAWARAH DESA; DAN
5. PENGESAHAN CALON TERPILIH OLEH MUSYAWARAH DESA.
PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN
1. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala
Desa terpilih;
2. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada
Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu;
3. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara
pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
SK. PANITIAN TTG
JADWAL
TAHAPAN PAW PILKADES

4. Tahapan Pelaksanaan
PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
PERSIAPAN
meliputi kegiatan:
1. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA OLEH BPD
PALING LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SEJAK KEPALA
DESA DIBERHENTIKAN.
2. PEMBENTUKAN PANITIA OLEH BPD YANG
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PIMPINAN BPD
PALING LAMBAT 15 (LIMA BELAS HARI SEJAK
KEPALA DESA DIBERHENTIKAN)
3. PENGAJUAN BIAYA PEMILIHAN DENGAN
BEBAN APB DES OLEH PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU KEPADA
PENJABAT KEPALA DESA PALING LAMA
DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI
TERHITUNG SEJAK PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERBENTUK;
4. PEMBERIAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN
OLEH PENJABAT KEPALA DESA PALING LAMA
DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI
TERHITUNG SEJAK DIAJUKAN OLEH PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU;
5. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL
CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA
PEMILIHAN DALAM JANGKA WAKTU 15 (LIMA
BELAS) HARI;
6. PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON OLEH PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI; DAN
7. PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR
WAKTU OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU PALING SEDIKIT 2 (DUA)
ORANG CALON DAN PALING BANYAK 3 (TIGA)
ORANG CALON YANG DIMINTAKAN
PENGESAHAN MUSYAWARAH DESA UNTUK
DITETAPKAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK
DIPILIH DALAM MUSYAWARAH DESA.
PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN
Dokumen Penunjang :
1. SURAT UNDANGAN BPD Perihal :
Pembentukan Panitia PAW Pilkades
2. Proposal panitia perihal : Usulan Biaya
PAW Pilkades
3. SURAT PENJABAT KEPALA DESA
Perihal :Persetujuan Biaya PAW Pikades
4. Dok. PENGUMUMAN & PENDAFTARAN
CALON KEPALA DESA
5. BERITA ACARA : Peneltian Persyaratan
6. SK PANITIA TENTANG PENETAPAN
CALON KEPALA DESAANTAR WAKTU
7. BA TENTANG PENETAPAN CALON
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

5. Dalam hal jumlah calon yang memenuhi
persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
melakukan seleksi tambahan.
(Psl. 91 ayat (3)
SELEKSI
TAMBAHAN CALON
PAW KEPALA DESA
Seleksi tambahan menggunakan kriteria
sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman bekerja di
lembaga pemerintahan Desa;
b. tingkat pendidikan;
c. usia; dan
d. pengalaman berorganisasi pada LKD.

6. BOBOT PENILIAN
SELEKSI
TAMBAHAN CALON
PAW KEPALA DESA
Pasal 44
a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan, yaitu:
1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/sederajat : 1
2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/sederajat : 2
3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
4. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4
5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
c. bobot penilaian usia, yaitu
1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
3. usia di atas 60 tahun : 3
d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada LKD,
yaitu:
1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun : 4
5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5

7. DOKUMEN PENUNJANG BOBOT
PENILIAN SELEKSI TAMBAHAN
CALON PAW KEPALA DESA
I. Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi, dibuktikan dengan keputusan
pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
II. Bobot penilaian tingkat pendidikan, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan
ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
III. Bobot penilaian usia dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
IV. Dalam hal pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 1 (satu) lembaga pemerintahan,
maka bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung berdasarkan masa
kerja terlama yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian
dengan hormat atau keputusan pensiun. (pengalaman bekerja di pemerintahan dimaksud adalah
pemerintahan desa)
V. Dalam hal pengalaman berorganisasi lebih dari 1 (satu) LKD, maka bobot penilaian pengalaman
berorganisasi dihitung berdasarkan masa jabatan terlama yang dibuktikan dengan
keputusan pengangkatan dan/atau keputusan pemberhentian dengan
hormat.

8. DALAM HAL SELEKSI TAMBAHAN ADA NILAI YANG SAMA BAGI
BAKAL CALON KEPALA DESA UNTUK MENENTUKAN CALON
KEPALA DESA SEBANYAK 3 ORANG MAKA SESUAI
PERATURAN BUPATI NOMOR 225 TAHUN 2021 AKAN
DILAKUKAN SELEKSI BERIKUTNYA BERUPA SELEKSI
TERTULIS.
SELEKSI TERTULIS DISEDIAKAN OLEH DPMD KABUPATEN GARUT .

9. Tahapan Pelaksanaan
PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
PELAKSANAAN
1. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DIPIMPIN OLEH KETUA BPD YANG TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHANNYA DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU;
2. PENGESAHAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH OLEH MUSYAWARAH DESA
MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA;
3. PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DAN PESERTA MUSYAWARAH DESA MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH
MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DISEPAKATI OLEH
MUSYAWARAH DESA;
4. PELAPORAN HASIL PEMILIHAN CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU KEPADA MUSYAWARAH DESA; DAN
5. PENGESAHAN CALON TERPILIH OLEH MUSYAWARAH DESA.
PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN
1. BERITA ACARA PENGESAHAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
OLEH MUSYAWARAH DESA MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU MELALUI
PEMUNGUTAN SUARA;
2. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMUNGUTAN SUARA
DAN LAMPIRAN HASIL MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMUNGUTAN SUARA
3. SK.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANTAR WAKTU
4. DOKUMEN LAPORAN HASIL PEMILIHAN CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
5. BERITA ACARA PENGESAHAN CALON TERPILIH OLEH MUSYAWARAH DESA.
MUSYAWARAH DESA

10. PESERTA
MUSYAWARAH
DESA
MELIBATKAN UNSUR
MASYARAKAT
Unsur masyarakat berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan
anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf k
diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
Jumlah peserta Musyawarah
Desa dibahas dan disepakati
bersama BPD dan Pemerintah
Desa dengan memperhatikan
jumlah penduduk yang
mempunyai hak pilih di Desa
yang ditetapkan dengan
KEPUTUSAN BPD.

11. Tahapan Pelaksanaan
PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU PELAPORAN
PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN
1. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah
Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
2. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa
oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu;
3. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan
calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1. DOK LAPORAN PANITIA PAW KEPALA DESA PERIHAL HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA YANG DITUJUKAN KEPADA BPD
2. SURAT LAPORAN BPD PERIHAL HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI
MUSYAWARAH DESA YANG DITUJUKAN KEPADA BUPATI DILAMPIRI DOK.LAPORAN
PANITA
3. SURAT DARI CAMAT PERIHAL HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI MUSYAWARAH
DESA YANG DITUJUKAN KEPADA BUPATI

12. KETUA
SEKRETARIS
Bidang pendaftaran,
pemutakhiran, validasi,
dan penetapan pemilih
Bidang pendaftaran dan
penetapan calon Kepala
Desa;
Bidang pemungutan
suara dan penetapan
calon Kepala Desa
terpilih.
Bidang Kampanye

13.  merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan protokol
kesehatan;
 merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa
 mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang
ditentukan;
 menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 melaksanakan pemungutan suara;
 menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;

14. PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (PMDN 72/2020 Pasal 44A)
PADA SETIAP TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADES DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19
Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana pilkades
serentak paling tinggi 37,3 derajat celcius, apabila lebih ditinjut dengan
mekanisme berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan covid-19
setempat
Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face
shield) bagi anggota panitia pilkades yang sedang bertugas; dan minimal
masker serta sarung tangan sekali pakai untuk pemilih
Penyediaan tempat sampah tertutup di tps untuk pembuangan
sarung tangan sekali pakai;
Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik serta jaga jarak 1
sampai dengan 2 meter
penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
Panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat
pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah
pelaksanaan kegiatan
Penyusunan tata letak tempat duduk dengan
penerapan jaga jarak
Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat
berupa obat, perbekalan, kesehatan, dan/atau personel yang memiliki
kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satgas penanganan covid-
19 Desa; dan
Protokol kesehatan pencegahan covid-19 sesuai
kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati
/Walikota.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Menghindari terjadinya kerumunan
baik di dalam maupun luar ruangan;
9

16. 1. MEKANISME PEMBENTUKAN PPKD OLEH BPD :
a. BPD MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENENTUKAN
PERSIAPAN PEMBENTUKAN PPKD.
b. PEMERINTAAH DESA WAJIB MEMFASILITASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPKD BERUPA
FASILITASI TEMPAT DAN KEBUTUHAN AKOMODASI LAINNYA YANG DIBIAYAI DARI APBDES.
c. BPD MENGUNDANG WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PPKD YANG DIUNDANG
ADALAH PEMERINTAH DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN TOKOH MASYARAKAT
d. BPD MELAKSANAKAN PEMBENTUKAN PPKD SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR
DALAM PERATURAN BUPATI TENTANG PILKADES
e. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) TERDIRI DARI UNSUR PERANGKAT DESA, LKD DAN
TOKOH MASYARAKAT
f. JUMLAH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN
KEUNGAN DESA DALAM APBDESA
g. BPD MEMBUAT BERITA ACARA HASIL PEMBENTUKAN PPKD DITINGKAT DESA YANG
DITANDATANGANI OLEH KETUA BPD DAN ANGGOTA

17. 1. Ketua merangkap anggota
a. memimpin seluruh proses perencanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengawasan
dan pengendalian semua tahapan pelaksanaan pemilihan
b. memberikan arahan teknis dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa
c. memberikan arahan teknis operasional terhadap seluruh kegiatan Panitia Pemilihan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawatan
Desa (BPD);
2. Sekretaris merangkap anggota
a. menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan Panitia Pemilihan;
b. mengkoordinasikan perencanaan biaya pemilihan;
c. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh anggota Panitia Pemilihan;
d. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat,
meliputi rapat persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan
perumusan hasil kerja Panitia Pemilihan;
a. menyiapkan laporan hasil kerja yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
b. menyiapkan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
c. sebagai bahan laporan Ketua Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawatan Desa (BPD);

18. 3. Bidang Pendaftaran, Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih serta Penetapan
Pemilih
a. mempersiapkan perencanaan pelaksanaan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi data pemilih;
b. melaksanakan pendaftaran pemilih;
c. melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di desa;
d. menyusun dan menetapkan daftar pemilih
e. mengadakan perbaikan daftar pemilih
f. pencatatan data pemilih tambahan dan penyusunan daftar pemilih
g. menyusun daftar pemilih
h. memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam bidang pendaftaran, pemutakhiran dan
validasi data pemilih serta penetapan pemilih
4. Bidang Pendaftaran Penetapan Calon Kepala Desa
a. mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
b. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
c. melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
pencalonan;
d. melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pada instansi yang berwenang;
e. mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon kepada masyarakat untuk memperoleh masukan
f. memproses dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian terhadap persyaratan
bakal calon;
g. melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);
h. melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (Tiga) orang;
i. menetapkan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian;
j. mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan;
k. memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam bidang pendaftaran dan penetapan calon kepala desa sesuai
kewenangannya;

19. 5. Bidang Kampanye
a. menyusun jadwal pelaksanaan kampanye;
b. menyusun dan menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
c. melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye;
d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kampanye sesuai kewenangannya;
e. memberikan rekomendasi kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk melakukan peringatan
tertulis dan penghentian kegiatan kampanye apabila pelaksana kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan;
6. Bidang Pemungutan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
a. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan melalui musywarah mufakat atau pemungutan suara;
b. menyusun dan menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan melalui musywarah mufakat atau
pemungutan suara;
c. menentukan lokasi, bentuk, dan tata letak Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan perlengkapan/peralatan pemilihan lainnya;
f. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
g. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

20.  Dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa:
1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah
Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf a;
2. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c,
huruf f ;
3. Fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang
dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf d;
4. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf e;
3. PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

21.  surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara sebagai bukti
pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g;
 surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 Tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf h;
 surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i;
 surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dan
Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf j;
 surat keterangan bebas narkoba dan minuman keras berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang di
wilayah Daerah Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf k;
 surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat diatas kertas
bermaterai cukup dan ditandatngani oleh Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat
Keterangan dari Perangkat Daerah Kabupaten yang membindangi urusan pemerintah desa bahwa tidak pernah menjadi
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan , sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf l;

22.  surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuat di atas kertas bermaterai
cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m;
 Foto copy NPWP dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun terakhir
(SPT) sebagai bukti syarat pemenuhan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n;
 Naskah Visi dan Misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa Yang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan
masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 36 huruf o;
 daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa;
 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah; dan
 Fotocopy kartu tanda penduduk.

23.  Bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis
dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 Bagi Anggota TNI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan
izin tertulis dari pejabat Kodam
 Bagi Anggota POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan
izin tertulis dari pejabat POLDA
 Bagi LKD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi Cuti dari Kepala Desa
atau dari Camat
 Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi Cuti dari
Kepala Desa atau dari Camat
 Bagi BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan sejak ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa

24. KAMPANYE DILAKSANAKAN
DENGAN MATERI MENGENAI
PENANGANAN COVID-19
DAN DAMPAK SOSIAL
EKONOMI DI DESA
1. DILARANG MELAKSANAKAN KEGIATAN BAZAR, KONSER,
PERTUNJUKAN SENI BUDAYA, PAWAI KENDARAAN
BERMOTOR SERTA KEGIATAN LOMBA DAN OLAHRAGA
BERSAMA;
2. PELAKSANAAN KAMPANYE DIUTAMAKAN MENGGUNAKAN
MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK DAN/ATAU MEDIA
SOSIAL
3. DALAM HAL KAMPANYE TIDAK DAPAT DILAKUKAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD ANGKA 2 DAPAT DILAKSANAKAN
DENGAN MEMBATASI JUMLAH PESERTA YANG HADIR PALING
BANYAK 50 (LIMA) ORANG DENGAN TETAP
4. PEMABAGIAN KAMPANYE HARUS DALAM KEADAAN BERSIH,
DIBUNGKUS DENGAN BAHAN YANG TAHAN TERHADAP ZAT
CAIR DAN TELAH DISETERILISASI DAPAT DISERTAI IDENTITAS
CALON KEPALA DESA BERUPA NAMA, GAMBAR, NOMOR
URUT DAN PESAN KEPALA DESA
5. BAHAN KAMPANYE DIUTAMAKAN ALAT PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 ANTARA LAIN MASKER, SABUN CAI,
HAND SANITIZER, DISINFEKTAN, BERBASIS ALKOHOL 70%
DAN/ATAU KLORIN SERTA CUCI TANGAN
6. CALON KEPALA DESA ATAU PELAKSANA KAMPANYE YANG
TERPAPAR COVID-19 TIDAK DIPERKENANKAN TERLIBAT
DALAM KAMPANYE

25. 1) MELAKUKAN IDENTIFIKASI KONDISI KESEHATAN TERHADAP YANG TERDAFTAR DI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) YANG BERDOMISILI SEMENTARA DI LUAR DESA;
2) TERSEDIA PEMBATAS TRANSPARAN PADA MEJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK
MENGHINDARI TERJADI KONTAK LANGSUNG ANTARA PANITIA DENGAN PEMILIH;
3) MENETAPKAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH PEMILIH, JIKA
PEMILIH TIDAK HADIR SESUAI WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN TETAP DAPAT MEMBERIKAN
HAK PILIH DI AKHIR WAKTU PEMUNGUTAN SUARA;
4) PEMUNGUTAN SUARA WAJIB MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DEMOGRAFI DESA , ZONA
PENYEBARAN SERTA PENYUSUNAN TATA LETAK TEMPAT DUDUK MEMPERTIMBANGKAN
PENERAPAN JAGA JARAK
5) BAGI PEMILIH YANG SUDAH MEMILIH DIBERIKAN TINTA DENGAN MENGGUNAKAN
 ALAT TETES; DAN
6) BERKAS DOKUMEN DAN/ATAU PERLENGKAPAN SECARA FISIK YANG DISAMPAIKAN
DIBUNGKUS DENGAN BAHAN YANG TAHAN TERHADAP ZAT CAIR.

26. DENAH SUARA PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH MUFAKAT
MEJA PANITIA PAW
10 .RUANG MUSDES
PINTU MASUK
TPS
PINTU
KELUAR
MEJA
SIDANG
BPD
PAM PILKADES PAW
LINMAS
MEJA ANGGOTA BPD

27. DENAH SUARA PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI
PEMUNGUTAN SUARA
BILIK
SUARA
BILIK
SUARA
BILIK
SUARA
1
2
MEJA TINTA
10 .RUANG TUNGGU
3
4
8
9 PINTU MASUK
TPS
KOTAK
SUARA
TPS.....
S
A
K
S
I
PINTU
KELUAR
MEJA
KETUA
5
6
LINMAS
TPS.....
LINMAS
TPS.....
7

28. A.TEGURAN
LISAN
Kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur
lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat desa.
Panitia pemilihan tingkat desa oleh
sub kepanitiaan tingkat kecamatan.
B. TEGURAN
TERTULIS I
Kepada calon kepala desa oleh sub
kepanitiaan
berdasarkan
tingkat kecamatan
laporan dari panitia
pemilihan tingkat desa.

29. C. TEGURAN
TERTULIS II
Kepada calon Kepala Desa oleh Bupati/Wali
Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia
pemilihan tingkat Kabupaten atas laporan
dari panitia tingkat Kecamatan.
D. DISKUALIFIKASI
Kepada calon Kepala Desa oleh Bupati/Wali Kota
berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat
Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat
Kecamatan dan satuan tugas penanganan Covid-19
Kecamatan.

30. NO URAIAN Volume Jumlah
1. Biaya Tahapan Persiapan 1 paket Disesaikan dengan Kebutuhan Biaya
Tahapan PAW
2. Biaya Tahapan Persiapan 1 paket Disesaikan dengan Kebutuhan Biaya
Tahapan PAW
3. Pengadaan Surat Suara +
Surat Panggilan
1 paket Disesaikan dengan Kebutuhan Biaya
Tahapan PAW
4. Biaya Tahapan Pelaksanaan 1 paket Disesaikan dengan Kebutuhan Biaya
Tahapan PAW
5. Honorarium :
Honorarium PPKD
1 Kgt
Disesaikan dengan Kebutuhan Biaya
Tahapan PAW
6. Biaya Pelaporan 1 kgt Disesaikan dengan Kebutuhan Biaya
Tahapan PAW