Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan kepala desa secara serentak di 19 desa di Kabupaten Sragen yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2022. Dokumen ini menjelaskan tentang dasar hukum, panitia pemilihan, tahapan pemilihan, dan juga jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. DASAR HUKUM
• PEMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
• PERDA Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa
• PERBUP Sragen Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa
3. PIILKADES SERENTAK
1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
2) Pemilihan Kepala Desa satu kali artinya dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh
desa pada wilayah kabupaten.
3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat
Kepala Desa.
4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2
(dua) tahun
4. PILKADES SERENTAK KABUPATEN
SRAGEN
1. Desa KEDEN – Kalijambe
2. Desa SIDOKERTO – Plupuh
3. Desa GEDONGAN – Plupuh
4. Desa JIRAPAN – Masaran
5. Desa PILANG – Masaran
6. Desa KARANGPELEM – Kedawung
7. Desa SAMBIREJO – Sambirejo
8. Desa PLOSOREJO – Gondang
9. Desa Banyurip – Sambungmacan
10. Desa PLUMBON – Sambungmacan
11. Desa JAMBANAN – Sidoharjo
12. Desa PURWOSUMAN – Sidoharjo
13. Desa GABUGAN – Tanon
14. Desa KALANGAN – Gemolong
15. Desa GILIREJO – Miri
16. Desa SUMBEREJO – Mondokan
17. Desa GESI – Gesi
18. Desa DENANYAR – Tangen
19. Desa DAWUNG - Tangen
6. JADWAL PELAKSANAAN
No KEGIATAN KETERANGAN PELAKSANAAN
1 Pembentukan Panitia (AMJ – 6 bl)+10
hr
28 Juni 2022
2 Pengajuan Biaya Pilkades 30 hari Maks. 28 Juli 2022
3 Pengumuman Lowongan Kepala Desa 9 hari
4 Pendaftaran Bakal Cakades 9 hari Bersamaan
pengumuman
5 Penelitian Berkas Administrasi 3 hari Setelah penutupan
6 Pengumuman Hasil Penelitian Berkas 1 hari
7 Pelengkapan Kekurangan Berkas 3 hari
8 Masukan Masyarakat Desa 3 hari
9 Penelitian Kekurangan Berkas
Administrasi
1 hari
10 Pengumuman Hasil Penelitian
Kekurangan Berkas
1 hari
11 Perpanjangan Waktu Pendaftaran* 20 hari
12 Pelaksanaan Tes Tertulis* 1 hari Maks. 6 hari dari No.
7. No KEGIATAN KETERANGAN PELAKSANAAN
16 Penetapan Calon Kades + Nomor Urut Maks. 7 hari sejak
No. 14
17 Kampanye + Penyampaian Visi Misi
Penetepan No. Urut -
3 hr sebelum
pencoblosan
18 Pencetakan Kartu Suara + Kotak Suara
19 Penyampaian Undangan Pemilih 3 hari sebelum
pencoblosan
20 Penyerahan Kartu Suara + Kotak Suara* Dari Panitia Kab
Panita
1 hari sebelum
pencoblosan
21 Penyerahan Kartu Suara + Kotak Suara Dari Panitia Panita
TPS
1 hari sebelum
pencoblosan
22 Pemungutan Suara + Penghitungan
Suara
23 Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Maks. 1 hari setelah
pemilihan
24 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Maks. 1 hari setelah
pemilihan
25 Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan
Suara
Hari yang sama dengan No.
23
26 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Maks. 3 hari setelah No.
24
8. PERSIAPAN
a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa
jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa
ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui
Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diajukan oleh panitia pemilihan.
9. PERSIAPAN PILKADES 2022
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
13 Juni 2022 Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa
28 Juni 2022 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
13 Juli 2022 Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
Pelaksanaan Pencalonan, Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara
13 Desember 2022
10. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Panitia Pemilihan Kabupaten
• Penanggung jawab
• Wakil Penanggungjawab
• Pembina
• Ketua
• Wakil Ketua
• Sekretaris
• Anggota
Tim Desk Pemilihan Kepala Desa
• Ketua
• Wakil Ketua
• Sekretaris
• Anggota
Panitia
Pemilihan
• Ketua
• Wakil Ketua
• Sekretaris
• Bendahara
• Seksi
Pendaftaran
• Seksi
Perlengkapan
• Seksi Konsumsi
• Seksi
Keamanan
• Seksi Humas
Panitia Pemilihan di TPS (kebayan)
• Anggota 1 (Ketua)
• Anggota 2
• Anggota 3
• Anggota 4
• Anggota 5
• Anggota 6
• Anggota 7
• Anggota 8
11. PEMBENTUKAN PANITIA
a. Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan di TPS dibentuk oleh BPD dengan
surat keputusan
b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh
Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
c. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
d. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri
sampai masa tugas berakhir.
e. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
f. Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan di TPS tidak boleh merangkap
sebagai Tim Pemenangan Calon Kepala Desa
12. PEMBENTUKAN PANITIA
a. Susunan keanggotaan panitia
pemilihan seperti pada daftar di
samping
b. Selain seksi-seksi tersebut apabila
dipandang perlu dapat menambah
seksi lain dan atau petugas dari
warga desa untuk membantu
pekerjaan teknis.
c. Jumlah panitia pemilihan berjumlah
paling sedikit 9 (sembilan) orang dan
paling banyak 15 (lima belas) orang.
PANITIA PEMILIHAN
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Seksi-seksi
• Seksi Pendaftaran Bakal Calon & Pemilih
• Seksi Perlengkapan
• Seksi Konsumsi
• Seksi Keamanan dan Ketertiban
• Seksi Hubungan Masyarakat
13. PANITIA PEMILIHAN DI TPS
a. Panitia pemilihan di TPS bertugas melaksanakan
pemilihan Kepala Desa di TPS.
b. Satu TPS mencakup satu wilayah kebayanan.
c. Panitia Pemilihan di TPS berjumlah 8 anggota, dan
anggota kesatu sebagai ketua.
d. Apabila jumlah panitia pemilihan di TPS dianggap
kurang, dapat ditambah jumlahnya sesuai
kebutuhan, bertugas sebagai pembantu umum.
Panitia
Pemilihan di TPS
• Anggota 1
(Ketua)
• Anggota 2
• Anggota 3
• Anggota 4
• Anggota 5
• Anggota 6
• Anggota 7
• Anggota 8
14. TUGAS PANITA PEMILIHAN
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. Menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
15. TUGAS KETUA PANITA
a.Sebagai koordinator panitia pemilihan
b.Bertanggungjawab terhadap kelancaran
pelaksanaan tugas panitia pemilihan.
c.Memimpin jalannya rapat.
18. CUTI KEPALA DESA
a. Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali wajib
menjalankan cuti sejak ditetapkan sebagai calon
Kepala Desa sampai dengan selesainya
pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
b. Selama masa cuti tersebut, Kepala Desa dilarang
menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk
kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
c. Dalam hal Kepala Desa cuti tersebut, Sekretaris Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
19. CUTI PERANGKAT DESA
a. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa wajib menjalankan cuti
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar
sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala
Desa terpilih.
b. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi
persyaratan, juga harus mendapatkan izin tertulis dari
Kepala Desa.
20. BPD MENCALONKAN DIRI
a. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Bupati melalui Camat.
b. Anggota BPD tersebut, diberhentikan dari keanggotaan
BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala
Desa.