SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
PEMILIHAN
KEPALA DESA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DASAR HUKUM
• PEMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
• PERDA Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa
• PERBUP Sragen Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa
PIILKADES SERENTAK
1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
2) Pemilihan Kepala Desa satu kali artinya dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh
desa pada wilayah kabupaten.
3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat
Kepala Desa.
4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2
(dua) tahun
PILKADES SERENTAK KABUPATEN
SRAGEN
1. Desa KEDEN – Kalijambe
2. Desa SIDOKERTO – Plupuh
3. Desa GEDONGAN – Plupuh
4. Desa JIRAPAN – Masaran
5. Desa PILANG – Masaran
6. Desa KARANGPELEM – Kedawung
7. Desa SAMBIREJO – Sambirejo
8. Desa PLOSOREJO – Gondang
9. Desa Banyurip – Sambungmacan
10. Desa PLUMBON – Sambungmacan
11. Desa JAMBANAN – Sidoharjo
12. Desa PURWOSUMAN – Sidoharjo
13. Desa GABUGAN – Tanon
14. Desa KALANGAN – Gemolong
15. Desa GILIREJO – Miri
16. Desa SUMBEREJO – Mondokan
17. Desa GESI – Gesi
18. Desa DENANYAR – Tangen
19. Desa DAWUNG - Tangen
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
DESA
Persiapan
Pencalonan
Pemungutan & Penghitungan Suara
Penetapan
JADWAL PELAKSANAAN
No KEGIATAN KETERANGAN PELAKSANAAN
1 Pembentukan Panitia (AMJ – 6 bl)+10
hr
28 Juni 2022
2 Pengajuan Biaya Pilkades 30 hari Maks. 28 Juli 2022
3 Pengumuman Lowongan Kepala Desa 9 hari
4 Pendaftaran Bakal Cakades 9 hari Bersamaan
pengumuman
5 Penelitian Berkas Administrasi 3 hari Setelah penutupan
6 Pengumuman Hasil Penelitian Berkas 1 hari
7 Pelengkapan Kekurangan Berkas 3 hari
8 Masukan Masyarakat Desa 3 hari
9 Penelitian Kekurangan Berkas
Administrasi
1 hari
10 Pengumuman Hasil Penelitian
Kekurangan Berkas
1 hari
11 Perpanjangan Waktu Pendaftaran* 20 hari
12 Pelaksanaan Tes Tertulis* 1 hari Maks. 6 hari dari No.
No KEGIATAN KETERANGAN PELAKSANAAN
16 Penetapan Calon Kades + Nomor Urut Maks. 7 hari sejak
No. 14
17 Kampanye + Penyampaian Visi Misi
Penetepan No. Urut -
3 hr sebelum
pencoblosan
18 Pencetakan Kartu Suara + Kotak Suara
19 Penyampaian Undangan Pemilih 3 hari sebelum
pencoblosan
20 Penyerahan Kartu Suara + Kotak Suara* Dari Panitia Kab 
Panita
1 hari sebelum
pencoblosan
21 Penyerahan Kartu Suara + Kotak Suara Dari Panitia  Panita
TPS
1 hari sebelum
pencoblosan
22 Pemungutan Suara + Penghitungan
Suara
23 Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Maks. 1 hari setelah
pemilihan
24 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Maks. 1 hari setelah
pemilihan
25 Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan
Suara
Hari yang sama dengan No.
23
26 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Maks. 3 hari setelah No.
24
PERSIAPAN
a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa
jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa
ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui
Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diajukan oleh panitia pemilihan.
PERSIAPAN PILKADES 2022
Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
13 Juni 2022 Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa
28 Juni 2022 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
13 Juli 2022 Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
Pelaksanaan Pencalonan, Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara
13 Desember 2022
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Panitia Pemilihan Kabupaten
• Penanggung jawab
• Wakil Penanggungjawab
• Pembina
• Ketua
• Wakil Ketua
• Sekretaris
• Anggota
Tim Desk Pemilihan Kepala Desa
• Ketua
• Wakil Ketua
• Sekretaris
• Anggota
Panitia
Pemilihan
• Ketua
• Wakil Ketua
• Sekretaris
• Bendahara
• Seksi
Pendaftaran
• Seksi
Perlengkapan
• Seksi Konsumsi
• Seksi
Keamanan
• Seksi Humas
Panitia Pemilihan di TPS (kebayan)
• Anggota 1 (Ketua)
• Anggota 2
• Anggota 3
• Anggota 4
• Anggota 5
• Anggota 6
• Anggota 7
• Anggota 8
PEMBENTUKAN PANITIA
a. Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan di TPS dibentuk oleh BPD dengan
surat keputusan
b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh
Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
c. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
d. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri
sampai masa tugas berakhir.
e. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
f. Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan di TPS tidak boleh merangkap
sebagai Tim Pemenangan Calon Kepala Desa
PEMBENTUKAN PANITIA
a. Susunan keanggotaan panitia
pemilihan seperti pada daftar di
samping
b. Selain seksi-seksi tersebut apabila
dipandang perlu dapat menambah
seksi lain dan atau petugas dari
warga desa untuk membantu
pekerjaan teknis.
c. Jumlah panitia pemilihan berjumlah
paling sedikit 9 (sembilan) orang dan
paling banyak 15 (lima belas) orang.
PANITIA PEMILIHAN
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendahara
e. Seksi-seksi
• Seksi Pendaftaran Bakal Calon & Pemilih
• Seksi Perlengkapan
• Seksi Konsumsi
• Seksi Keamanan dan Ketertiban
• Seksi Hubungan Masyarakat
PANITIA PEMILIHAN DI TPS
a. Panitia pemilihan di TPS bertugas melaksanakan
pemilihan Kepala Desa di TPS.
b. Satu TPS mencakup satu wilayah kebayanan.
c. Panitia Pemilihan di TPS berjumlah 8 anggota, dan
anggota kesatu sebagai ketua.
d. Apabila jumlah panitia pemilihan di TPS dianggap
kurang, dapat ditambah jumlahnya sesuai
kebutuhan, bertugas sebagai pembantu umum.
Panitia
Pemilihan di TPS
• Anggota 1
(Ketua)
• Anggota 2
• Anggota 3
• Anggota 4
• Anggota 5
• Anggota 6
• Anggota 7
• Anggota 8
TUGAS PANITA PEMILIHAN
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. Menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
TUGAS KETUA PANITA
a.Sebagai koordinator panitia pemilihan
b.Bertanggungjawab terhadap kelancaran
pelaksanaan tugas panitia pemilihan.
c.Memimpin jalannya rapat.
DAN SETERUSNYA....
TAMBAHAN
CUTI KEPALA DESA
a. Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali wajib
menjalankan cuti sejak ditetapkan sebagai calon
Kepala Desa sampai dengan selesainya
pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
b. Selama masa cuti tersebut, Kepala Desa dilarang
menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk
kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
c. Dalam hal Kepala Desa cuti tersebut, Sekretaris Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
CUTI PERANGKAT DESA
a. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa wajib menjalankan cuti
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar
sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala
Desa terpilih.
b. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi
persyaratan, juga harus mendapatkan izin tertulis dari
Kepala Desa.
BPD MENCALONKAN DIRI
a. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Bupati melalui Camat.
b. Anggota BPD tersebut, diberhentikan dari keanggotaan
BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala
Desa.
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to PEMILIHAN KEPALA DESA.pptx

ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptxALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptxYOGI7668
 
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxLaporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxSofYanu
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Embi Gandaria
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaBubuy Sampeu
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 ahmadefendi19
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaBPD Ajakkang
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxBPPMDDTT Makassar
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptxSOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptxRJPilotDrone
 
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptxSyaifullahHussen1
 
Materi sosialisasi Pilkades 2022.pptx
Materi sosialisasi Pilkades 2022.pptxMateri sosialisasi Pilkades 2022.pptx
Materi sosialisasi Pilkades 2022.pptxMbahSantowaanCikeruh
 

Similar to PEMILIHAN KEPALA DESA.pptx (20)

ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptxALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
ALUR RKPDES TAHUN 2022.pptx
 
Contoh tahap pilkades
Contoh tahap  pilkadesContoh tahap  pilkades
Contoh tahap pilkades
 
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docxLaporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
Laporan sosdiklih-Bulan April_2023.docx
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
Peraturan menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-nomor-112-tahun-2014-tentan...
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaPeraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desa
 
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014 Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 112 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014Permendagri nomor 112 tahun 2014
Permendagri nomor 112 tahun 2014
 
Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014Permendagri no.112 tahun 2014
Permendagri no.112 tahun 2014
 
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-tahun-2014-tentang-pemilihan-kepala-desa
 
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala DesaPermendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptxSOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILHAN KEPALA DESA SERENTAK.pptx
 
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
363175047-Power-Point-Rkp-Desa.pptx
 
Materi sosialisasi Pilkades 2022.pptx
Materi sosialisasi Pilkades 2022.pptxMateri sosialisasi Pilkades 2022.pptx
Materi sosialisasi Pilkades 2022.pptx
 
Perbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkadesPerbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkades
 

Recently uploaded

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (14)

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 

PEMILIHAN KEPALA DESA.pptx

  • 2. DASAR HUKUM • PEMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa • PERDA Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa • PERBUP Sragen Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa
  • 3. PIILKADES SERENTAK 1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. 2) Pemilihan Kepala Desa satu kali artinya dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten. 3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun
  • 4. PILKADES SERENTAK KABUPATEN SRAGEN 1. Desa KEDEN – Kalijambe 2. Desa SIDOKERTO – Plupuh 3. Desa GEDONGAN – Plupuh 4. Desa JIRAPAN – Masaran 5. Desa PILANG – Masaran 6. Desa KARANGPELEM – Kedawung 7. Desa SAMBIREJO – Sambirejo 8. Desa PLOSOREJO – Gondang 9. Desa Banyurip – Sambungmacan 10. Desa PLUMBON – Sambungmacan 11. Desa JAMBANAN – Sidoharjo 12. Desa PURWOSUMAN – Sidoharjo 13. Desa GABUGAN – Tanon 14. Desa KALANGAN – Gemolong 15. Desa GILIREJO – Miri 16. Desa SUMBEREJO – Mondokan 17. Desa GESI – Gesi 18. Desa DENANYAR – Tangen 19. Desa DAWUNG - Tangen
  • 6. JADWAL PELAKSANAAN No KEGIATAN KETERANGAN PELAKSANAAN 1 Pembentukan Panitia (AMJ – 6 bl)+10 hr 28 Juni 2022 2 Pengajuan Biaya Pilkades 30 hari Maks. 28 Juli 2022 3 Pengumuman Lowongan Kepala Desa 9 hari 4 Pendaftaran Bakal Cakades 9 hari Bersamaan pengumuman 5 Penelitian Berkas Administrasi 3 hari Setelah penutupan 6 Pengumuman Hasil Penelitian Berkas 1 hari 7 Pelengkapan Kekurangan Berkas 3 hari 8 Masukan Masyarakat Desa 3 hari 9 Penelitian Kekurangan Berkas Administrasi 1 hari 10 Pengumuman Hasil Penelitian Kekurangan Berkas 1 hari 11 Perpanjangan Waktu Pendaftaran* 20 hari 12 Pelaksanaan Tes Tertulis* 1 hari Maks. 6 hari dari No.
  • 7. No KEGIATAN KETERANGAN PELAKSANAAN 16 Penetapan Calon Kades + Nomor Urut Maks. 7 hari sejak No. 14 17 Kampanye + Penyampaian Visi Misi Penetepan No. Urut - 3 hr sebelum pencoblosan 18 Pencetakan Kartu Suara + Kotak Suara 19 Penyampaian Undangan Pemilih 3 hari sebelum pencoblosan 20 Penyerahan Kartu Suara + Kotak Suara* Dari Panitia Kab  Panita 1 hari sebelum pencoblosan 21 Penyerahan Kartu Suara + Kotak Suara Dari Panitia  Panita TPS 1 hari sebelum pencoblosan 22 Pemungutan Suara + Penghitungan Suara 23 Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Maks. 1 hari setelah pemilihan 24 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Maks. 1 hari setelah pemilihan 25 Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hari yang sama dengan No. 23 26 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Maks. 3 hari setelah No. 24
  • 8. PERSIAPAN a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
  • 9. PERSIAPAN PILKADES 2022 Akhir Masa Jabatan Kepala Desa 13 Juni 2022 Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa 28 Juni 2022 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 13 Juli 2022 Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Pelaksanaan Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 13 Desember 2022
  • 10. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Panitia Pemilihan Kabupaten • Penanggung jawab • Wakil Penanggungjawab • Pembina • Ketua • Wakil Ketua • Sekretaris • Anggota Tim Desk Pemilihan Kepala Desa • Ketua • Wakil Ketua • Sekretaris • Anggota Panitia Pemilihan • Ketua • Wakil Ketua • Sekretaris • Bendahara • Seksi Pendaftaran • Seksi Perlengkapan • Seksi Konsumsi • Seksi Keamanan • Seksi Humas Panitia Pemilihan di TPS (kebayan) • Anggota 1 (Ketua) • Anggota 2 • Anggota 3 • Anggota 4 • Anggota 5 • Anggota 6 • Anggota 7 • Anggota 8
  • 11. PEMBENTUKAN PANITIA a. Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan di TPS dibentuk oleh BPD dengan surat keputusan b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat. c. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. d. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri sampai masa tugas berakhir. e. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa. f. Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan di TPS tidak boleh merangkap sebagai Tim Pemenangan Calon Kepala Desa
  • 12. PEMBENTUKAN PANITIA a. Susunan keanggotaan panitia pemilihan seperti pada daftar di samping b. Selain seksi-seksi tersebut apabila dipandang perlu dapat menambah seksi lain dan atau petugas dari warga desa untuk membantu pekerjaan teknis. c. Jumlah panitia pemilihan berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. PANITIA PEMILIHAN a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Seksi-seksi • Seksi Pendaftaran Bakal Calon & Pemilih • Seksi Perlengkapan • Seksi Konsumsi • Seksi Keamanan dan Ketertiban • Seksi Hubungan Masyarakat
  • 13. PANITIA PEMILIHAN DI TPS a. Panitia pemilihan di TPS bertugas melaksanakan pemilihan Kepala Desa di TPS. b. Satu TPS mencakup satu wilayah kebayanan. c. Panitia Pemilihan di TPS berjumlah 8 anggota, dan anggota kesatu sebagai ketua. d. Apabila jumlah panitia pemilihan di TPS dianggap kurang, dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan, bertugas sebagai pembantu umum. Panitia Pemilihan di TPS • Anggota 1 (Ketua) • Anggota 2 • Anggota 3 • Anggota 4 • Anggota 5 • Anggota 6 • Anggota 7 • Anggota 8
  • 14. TUGAS PANITA PEMILIHAN a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa; e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan; f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; i. Menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa; j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
  • 15. TUGAS KETUA PANITA a.Sebagai koordinator panitia pemilihan b.Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan. c.Memimpin jalannya rapat.
  • 18. CUTI KEPALA DESA a. Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali wajib menjalankan cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih. b. Selama masa cuti tersebut, Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa. c. Dalam hal Kepala Desa cuti tersebut, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
  • 19. CUTI PERANGKAT DESA a. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib menjalankan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih. b. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
  • 20. BPD MENCALONKAN DIRI a. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. b. Anggota BPD tersebut, diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.