materi pilkades 2022

1. http://www.dinsospmd.pangandarankab.go.id
SOSIALISASI PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2. Pemungutan dan
Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Serentak TA 2022
KAMIS
28 Juli 2022

3. Daftar Isi
Landasan Hukum dan Acuan Regulasi Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Serentak Tahun 2022
Landasan Hukum
01
Tim Panitia Kabupaten Pelaksana Pemilihan Kepala Desa
Serentak Kabupaten Pangandaran
Panitia Pelaksana Tk. Kabupaten
02
Tahapan dan Rounddown Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Kabupaten Pangandaran Tahun 2022
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
03
Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
Pangandaran TA 2022
Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak
04

4. Landasan Hukum
Undang-undang
UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa
UU 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah
Daerah
Peraturan
Pemerintah
PP 43 Tahun 2014
sebagaimana di
ubah dengan PP
11 Tahun 2019
tentang Peraturan
Pelaksanaan UU
6 Tahun 2014
tentang Desa
Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Permendagri 112/2014
Permendagri 82/2015
Permendagri 110/2016
Permendagri 65/2017
Permendagri 66/2017
Permendagri 72/2020
Permendagri 73/2020
Peraturan
Bupati
Perbup No 8/2016
sebagaimana di
ubah yg ketiga
kali dengan
Perbup 28/2019
ttg Pilkades.
Perbup No
70/2021 ttg APBD
TA 2022
Peraturan
Daerah
Perda No 11/2015
ttg Pilkades
Perda No 10
Tahun 2021 ttg
APBD TA 2022
Keputusan Bupati
SK No 141.1/Kpts.80-
Huk/2022 ttg
pemebentukan Tim Panitia
Pilkades Tahun 2022
SK No 141.1/Kpts.89-
Huk/2022 ttg Tahapan
Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun 2022

5. Tim Panitia Kabupaten
Pengarah :
1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Ketua DPRD Pangandaran
4. Kapolres Camis
5. Dandim 0613 Ciamis
6. Kepala Kejaksaan Negeri
Ciamis.
Penanggung Jawab :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pangandaran
Koordinator :
1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda
Pangandaran.
2. Asisten Administrasi Umum
Setda Pangandaran
Ketua Panitia :
Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Wakil Ketua :
Kepala Bidang Penataan
Kerjasama dan Administrasi
Pemerintah Desa
DINSOSPMD
Sekretaris :
Sekretaris Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
a. Bid. Administrasi
b. Bid. Penganggaran dan
Perlengkapan
c. Bid. Data dan Publikasi
d. Bid. Bimbingan Teknis dan
Penyelesaian Permasalahan
e. Bid. Monev dan Pelaporan
f. Pokja Pengawas
Sub Panitia Kecamatan
Anggota :

6. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022
Anggota Bidang Administrasi
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Kepala Bagian Pemerintah Setda Pangandaran
4. Unsur Bagian Hukum Setda Pangandaran
Anggota Bidang Penganggaran dan Perlengkapan
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Bagan Umum Setda Pangandaran
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bid. PKAPD Dinsospmd
Anggota Bidang Data dan Publikasi
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pangandaran
Anggota Bidang Bimbingan Teknis dan Penyelesaian Permasalahan
1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Bagian Hukum Setda Pangandaran
6. DanPos TNI Angkatan Laut Pangandaran
7. Komandan Satuan POLAIRUD Pangandaran
8. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Pangandaran
Anggota Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1. Kepala Bidang Pemberdayan Ekonomi, Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat
DINSOSPMD
2. Kepala Bidang Sosial DINSOSPMD
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik
dan Statistik pada DISKOMINFO Statistik dan Persandian
4. Penggerak Swadaya Masyarakat pada bidang
Pemberdayan Ekonomi, Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat DINSOSPMD
5. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Bidang Sosial
DINSOSPMD
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSPMD
7. Kasubag Program dan Keuangan DINSOSPMD
8. Analis Pemberdayaan Masyarakat DINSOSPMD
9. Unsur DINSOSPMD
Kelompok Kerja Pengawas
1. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran
2. Inspektur Pangandaran
3. Sekretaris Camat Padaherang
4. Sekretaris Camat Kalipucang
5. Sekretaris Camat Cimerak
6. Sekretaris Camat Pangandaran
7. Sekretaris Camat Langkaplancar
8. Sekretaris Camat Cigugur
9. Sekretaris Camat Mangunjaya

7. Sub Panitia Tingkat Kecamatan
1. Camat Padaherang
2. Camat Kalipucang
3. Camat Pangandaran
4. Camat Cimerak
5. Camat Langkaplancar
6. Camat Cigugur
7. Camat Mangunjaya
8. Danramil Padaherang
9. Danramil Kalipucang
10.Danramil Pangandaran
11.Danramil Cijulang
12.Danramil Cigugur
13.Danramil Langkaplancar
14.Kapolsek Padaherang
15.Kapolsek Kalipucang
16.Kapolsek Pangandaran
17.Kapolsek Cimerak
18.Kapolsek Cigugur
19.Kapolsek Langkaplancar

8. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022
Pemilihan Kepala Desa Serentak akan melaksanakan 14 Tahapan Utama dan 21 Sub Tahapan Pemlihan
Kepala Desa Serentak

11. Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak Pangandaran
Tahun 2022
Anggaran Pelaksanaan Tingkat Kabupaten
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang PKAPD Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Anggaran Pelaksanaan Tingkat Desa
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) BKAD dan mekanisme
Penyaluran melalui Bantuan Keuangan Desa
Desa dapat menganggarkan untuk mendukung
Pelaksanan Pilkades Serentak dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA
2022 dengan Sumber Dana Selain Dana Desa.

12. Besaran Bantuan Keuangan Desa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa

13. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Sementara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa

14. Pemilih
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Pemilih
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 pasal 15 :
Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar
sebagai pemilih
Syarat pemilih :
1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan
suara pemilihan kades sudah berumur 17
tahun atau sudah/pernah menikah ditetpkan
sebagai pemilih;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelum disahkannya daftar pemilih
sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan penduduk.
 Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih
ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
menggunakan hak memilih.
Pasal 16 : Panitia tingkat desa melaksanakan
pendaftaran pemilih dari penduduk desa yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15

15. PEMILI
H
• Pasal 17 :
1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi Sesuai data penduduk didesa
2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukankarena
a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai denganhari dan tanggal
pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17(tujuh belas tahun);
b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. Telah meninggal dunia;
d. Pindah domisili ke desa lain; atau
e. Belum terdaftar.
3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia
pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
• Pasal 18 :
1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3),
diumumkan oleh panitia pemilihan kepada masyarakat di TPS masing-masing
dan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3
(tiga) hari.

16. NO KEGIATAN WAKTU
JUMLAH
HARI
5 Pemilih
a. Penyusunan dan penetapan Daftar
Pemilih Sementara (DPS)
b. B.Pengumuman DPS
27 sd 30 Maret dan 1-8
April 2022
9 sd 11 April 2022
12 hari
3 hari
c. Pencatatan dan penyusunan Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb)
12 sd 15 April 2022 3 hari kerja
c. Pengumuman Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb)
16 sd18 April 2022 3 hari kerja
d. Penyusunan dan penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT)
19 April 2022 1 hari kerja
e. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
(DPT)
20 sd 22 April 2022
3 hari kerja
f. Penyusunan dan penetapan KPPS 22 April sd 13 Mei 2022 20 Hari
g. Cetak dan penyiapan undangan 14 sd 22 Mei 2022 9 hari
h. Pendistribusian Undangan 23 sd 29 Mei 2022 7 hari

17. • Pasal 19 :
1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),
pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan
mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a.Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c.Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
pemilih.
3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat
(2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar
Pemilih Sementara.
• Pasal 20
1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia
Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan ;
3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

18. • Pasal 21 :
1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat –
tempat
yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
• Pasal 22 :
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang
sudah
diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
• Pasal 26 :
Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah,
kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan
dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “ meninggal dunia “.

19. Persyaratan Calon Kepala Desa
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila,
melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama
atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. ;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
11. Berbadan sehat;
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan; dan
13. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala
Desa.

20. Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud, meliputi :
a. Surat Permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertasbermaterai;
b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas
bersegel atau kertas bermateai cukup sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat
oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang –
undangan;
d. Fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang
berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat
menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
e. Fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kabupaten Ciamis selama RSUD Kabupaten Pangandaran belum ada;
g. Surat keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK) dari kepolisisan;
h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan
tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
i. Daftar riwayat hidup
j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
k. Surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
l. Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa yang diketahui;
m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir
Camat;
n. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
o. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
p. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan
diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertasbermaterai;
q. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan jadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
r. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
s. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.

21. KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PNS YANG MENCALONKAN
KEPALA DESA
KEPALA DESA
1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan
sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang
menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala
Desa.
3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
Perangkat Desa
1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa
sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon.
2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desaharus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan
diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai
negeri sipil.

22. PENETAPAN BAKAL CALON
KEPALA DESA
1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 berjumlah
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan
kepala desa menetapkan bakal calon
kepala desa menjadi calon kepala desa.
2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi
persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
setelah perpanjangan waktu pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa sampai dengan waktu yang
ditetapkan kemudian
3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala
Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat
Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.
Bakal Calon Lebih dari 5 (Lima) orang
1) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada
pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, panitia
melakukan seleksi tambahan dengan
menggunakan kriteria pengalaman bekerja di
lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan,
usia dan persyaratan lain yang ditetapkan
Bupati.
Pilkades bisa
dilaksanakan minimal
ada 2 (dua) calon
Kades
Jika ada balon kades lebih dr
5 (lima) orang maka
dilaksanakan test tambahan,
yang pembiayaannya
dibebankan pada Balon

23. NO KEGIATAN WAKTU JUMLAH HARI
6 Pengumuman, pendaftaran dan penetapan calon kepala
desa
a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa
- Apabila telah terdapat 2 (dua) bakal calon atau
lebih maka dilanjutkan ke tahap d
20,23,24,25, 27,30,31 Mei
2022 dan 1, 2 juni 2022
9 hari kerja
b. Perpanjangan Pertama Pengumuman dan pendaftaran
bakal calon kepala desa
- Apabila telah terdapat 2 (dua) bakal calon atau
lebih maka dilanjutkan ke tahap d
3,6 dan 7 juni 2022 3 hari kerja
c. Perpanjangan Kedua Pengumuman dan pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa
- Apabila telah terdapat 2 (dua) bakal calon atau
lebih maka dilanjutkan ketahap d, atau
- Apabila tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua)
bakal calon maka panitia pemilihan tidak
melanjutkan ke tahap berikutnya dan pemilihan
kepala desa disertakan pada gelombang berikutnya
8,9 dan 10 juni 2022 3 hari kerja

24. NO KEGIATAN WAKTU
JUMLA
H HARI
7 d. Penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa
- Apabila persyaratan bakal calon telah lengkap seluruhnya
maka dilanjutkan ke tahap g
13,14,15,16,
17,20 dan 21
Juni 2022
7 hari
e. Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Calon kepala Desa
secara tertulis
22 sd 24 juni
2022
3 hari
kerja
e. Memperbaiki atau melengkapi kekurangan persyaratan bakal calon
kepala desa
27 sd 30 juni
dan 1 juli 2022
5 hari
kerja
f. Penelitian ulang kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa
− Apabila persyaratan bakal calon kepala desa telah lengkap
seluruhnya, maka lanjutkan ke tahap g.
atau
- Apabila bakal calon menyampaikan perbaikan akan tetapi hasil
penelitian ulang persyaratan calon masih tidak memenuhi
persyaratan, maka bakal calon kepala desa tersebut
dinyatakan gugur.
4 sd 7 juli 2022 4 hari
g. Pengumuman, proses dan tindaklanjut masukan terhadap bakal calon
kepala desa yang memenuhi persyaratan
− Apabila bakal calon berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang maka dilanjutkan ke tahap i
atau
− Apabila bakal calon berjumlah lebih dari 5 (lima) orang maka
dilaksanakan seleksi tambahan bakal calon
8 dan 11 Juli 2022 2 hari
kerja
h. Seleksi tambahan bakal calon kepala desa serta penetapan dan
pengumuman nama calon kepala desa
12,13,14,15, dan
16 juli 2022
5 hari
i. Pengundian, penetapan dan pengumuman nomor urut calon kepaladesa
(Dilaksanakan serentak seluruh Desa)
17 Juli 2022 1 Hari
P
I
L
K
A
D
E
S
S
E
R
E
N
T
A
K
2
0
1
9

25. 1. Pembatasan peserta pemilih di setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang
pemilih;
2. Panitia Kabupaten terdiri dari :
a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten.
b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten.
c. Unsur terkait lainnya.
3. Panitia Kecamatan terdiri dari :
a. Unsur Forum koordinasi pimpinan Kecamatan
b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan
c. Unsur terkait lainnya
Pilkades dalam kondisi Corona Virus Disease
2019 ( Permendagri No. 72 Tahun 2020)

26. Melakukan Pengukuran suhu tubuh.
Mengunakan alat pelindung diri berupa masker dan atau dengan pelindung wajah, serta
sarung tangan.
Penyediakan tempat sampah tertutup di TPS.
Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua)
meter.
Menghindari kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan.
Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat
penyelenggaraan.
Panitia membawa alat tulis masing-masing.
Melakukan Penyemprotan disenfektan pada tempat pelaksanan penyelenggaraan sebelum dan
setelah pelaksanaan kegiatan.
Menyusun tata letak tempat dudu dengan penerapan jaga jarak.
Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat.
Tahapan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi
bencana Corona Virus Desease 2019 dilakukan dengan penerapan
Protokol Kesehatan meliputi :

27. 1. Protokol kesehatan tahap persiapan dikhususkan dalam
pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran,
pengambilan nomor urut dan kampaye wajib dilakukan
dengan penerapan Protokol Kesehatan.
3. Pada saat pendaftaran, pengambilan nomor urut dan
kampanye calon kepala desa dilarang melakukan segala
bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan.
Tahapan – tahapan :

28. f)
5. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
a) dilarang melaksanakan kegiatan besar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai
kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama.
b) Pelaksanaan kampnaye diutamakan mengunakan media cetak dan media
elektronik dan/ atau media sosial.
c) Dalam hal kampaye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka (2)
dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak
50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.
d) Pembagian bahan kampaye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan
bahwa yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan
identifikasi calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan
calon kepala desa.
e) Bahan kampaye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer,
disinfektan berbasis alkohol 70 % dan/ atau klozin serta sarana cuci tangan.
Materi kampaye mengenai penanganan corona Virus Disease 2019 dan dampak
sosial ekonomi di desa.

29. f)
6. Tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :
a) melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilihan tetap yang
berdomisili dan beraktifitas diluar desa.
b) tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan kepala desa
untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih.
c) Menatapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika
pemilih tidak hadir sesuai waktu yang ditentukan tetap dapat memberikan hak
pilih diakhiri waktu pemungutan suara.
d) Wajib mempertimbangan kondisi demografi desa, zona penyebaran corona
disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan
penerapan jaga jarak.
e) Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan mengunakan alat
tetes.
Berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik, disampaikan dibungkus
dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

30. 7. Proses Tahap penghitungan suara dengan mekanisme meliputi :
a) Calon kepala desa didampingi 1 orang saksi
b) Panitia pemilihan di desa.
c) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua, wakil ketua dan
anggota maksimal 3 (tiga) orang,
1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten,
1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kecamatan,
1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan
atau tim dari satgas penanganan corona virus disease 2019.
d) 1 (satu) orang perwakilan masing – masing dari lembaga kemasyarakat desa
(LKD) dan lembaga adat desa.
e) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.

31. 8. Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara
langsung atau virtual/ elektronik.
Pelantikan kepala desa langsung, proses pelantikan dihadiri
oleh :
a. Calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu)
orang pendamping.
b. Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota.
c. Camat
d. Perangkat acara
e. Undangan lainnya.
Pelantikan secara langsung dengan mempertimbangkan
jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50 %

32. 9.
Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur
lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi,
meliputi
Teguran Lisan
Teguran tertulis I
Teguran tertulis II
Diskualifikasi.

33. Sanksi teguran lisan dikenakan kepada calon kepala desa,
pendukung, unsur lainnya yang terlibat oleh panitia pemilihan
didesa.
Sanksi teguran lisan dikenakan kepada panitia pemilihan didesa oleh
sub kepanitiaan kecamatan.
Sanksi teguran tertulis dikenakan kepada calon kepala desa oleh
sub kepanitian dikecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan
di desa.
Sanksi teguran sebagaimana dikenakan kepada calon kepala desa oleh
bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan dikabupaten atas
laporan dari panitia dikecamatan.
Sanksi diskualifikasi dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati
berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan dikabupaten atas
laporan
dari sub kepanitiaan dikecamatan dan satuan tugas penanganan corona

34. 10.
Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan corona virus
disease 2019 kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari
panitia pemilihan dikabupaten dapat menunda pelaksanaan
pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protocol
kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus
disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

35. 12. Pembiayaan Pilkades
a. Biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan
kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada
desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
b. Pilkades antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan
pada APB Desa
c. Biaya pemilihan dalam kondisi corona disease 2019 dapat
didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan
desa.
d. Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa dalam kondisi
bencana non alam corona virus disease 2019 berlaku
sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana

36. Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan corona virus
disease 2019 kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari
panitia pemilihan dikabupaten dapat menunda pelaksanaan
pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol
kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus
disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

37. Terima kasih
http://www.dinsospmd.pangandarankab.go.id

38. Sumber :
1. https://www.desaku-berdaya.com/2019/09/peraturan-
pilkades-pangandaran.html
2. https://www.desaku-
berdaya.com/2020/12/permendagri-72-tahun-2020-
perubahan.html
3. https://www.desaku-berdaya.com/2019/10/bimbingan-
teknis-pemilihan-kepala-desa.html