Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat penjelasan mengenai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan serta pembentukan dan tugas panitia pemilihan di tingkat desa dan kabupaten.

2. Alur Penyusunan Kebijakan Pilkades Serentak
di Kab. Sukabumi
PP No. 43 thn 2014 jo.
PP No. 47 Thn 2015
Ttg Peraturan
Pelaksanaan UU
6/2014
Prakondisi
(UU No. 32 Thn
2004)
UU No. 23
Thn 2014 Ttg
Pemda
UU No. 5 Thn
2014 Ttg ASN
Perda No.
9 Tahun
2015
tentang
Desa
UU No. 6 Thn
2014 ttg Desa
UU No. 30 Ttg
Adm. Pem.
- PP Ttg
Kewenangan
- PP Ttg OPD
Permendagri No. 112
Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala
Desa
Perbup
No. 51
Tahun
2015
Postur dan
performanc
e birokrasi
Pemda

3. Latar belakang
 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor: 23 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala
Desa Di Kabupaten Sukabumi yang menjadi pedoman
Pilkades sudah tidak relevan dengan perkembangan.
 Penyusunan Kebijakan Pilkades Serentak merupakan
Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun
2014 Jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri No.
112 Tahun 2015, dan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang
Desa,
 Perda No. 9 Tahun 2015 telah mengatur tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal
30-73, dan pasal 30 berbunyi :
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa
serentak diatur dengan Peraturan Bupati

4.  Pasal 1 huruf 4
 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.  Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

6. KEBIJAKAN PILKADES SERENTAK
Pasal 3
1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Daerah
dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu 6 (enam) tahun.
2. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu yang sama diseluruh desa.
3. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat
Kepala Desa.
 Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan
pada waktu yang sama diwilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa pada masa penyelenggaraan
pemilihan kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

7. Tahapan Pilkades (Pasal 5)
persiapan;
pencalonan;
pemungutan suara; dan
penetapan

8. Tahapan Persiapan (Pasal 6)
 pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir
masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan;
 pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD
ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;
 laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia
kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
dan
 persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

9. Tahap Pencalonan (Pasal 7)
 Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,
klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama
calon;
 Penetapan calon kepala Desa;
 Penetapan daftar pemilih tetap;
 Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa;dan
 Masa tenang.

10. Tahap Pemungutan Suara (Pasal 8)
 Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 Penetapan calon yang memperoleh suara
terbanyak; dan/atau
 Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak
lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan
pemungutan suara ulang.

11. Tahap Penetapan (pasal 9)
 Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih
kepada BPD ;
 Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati
melalui Camat;
 Penerbitan keputusan Bupati mengenai
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;dan
 Pelantikan kepala Desa terpilih.

12. Biaya Pilkades (Pasal 10)
1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.
2) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja
Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan
pemungutan suara.

13. Panitia Pilkades (Pasal 11)
1. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur OPD yang membidangi
Pemerintahan Desa, unsur Kecamatan dan unsur lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
- Unsur lain terdiri atas :
 Kepolisian;
 TNI;
 Kejaksaan Negeri;
 Pengadilan Negeri;
 Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan;
 OPD yang membidangi Keuangan;
 OPD yang membidangi Perencanaan;
 OPD yang membidangi Pengawasan;
 OPD yang membidangi Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat;
 OPD yang membidangi Kesehatan;
 OPD yang membidangi Pendidikan;
 OPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 OPD yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 Kementerian Agama;
 Bagian Hukum;
 Bagian Tata Pemerintahan;
 RSUD; dan
 Perguruan Tinggi.

14. Lanjutan Panitia Pilkades ….
2. Panitia Pilkades Tingkat Desa
terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang
ditetapkan dengan Keputusan BPD

15. Tugas Panitia Pilkades Tingkat
Kabupaten (Pasal 12 ayat 2)
 merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia
pemilihan kepala desa tingkat desa;
 menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;
 memverifikasi persyaratan administrasi hasil penyaringan bakal calon dari Panitia
Pemilihan Tingkat Desa;
 memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bakal calon kepala desa;
 memfasilitasi pelaksanaan test kesehatan dan bebas narkoba;
 memberikan pembekalan kepada BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, para calon
kepala desa dan para pendukung dan/atau tim sukses masing-masing calon.
 memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

16. Tugas Panitia Pilkades Tingkat Desa
(Pasal 13)
 merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 menyiapkan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya sesuai
dengan rencana biaya yang telah diajukan dan mendapat persetujuan Bupati;
 melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan hasil verifikasi dan uji
kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, serta test
kesehatan dan bebas narkoba yang dilaksanakan di RSUD yang ditunjuk;
 menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 melaksanakan pemungutan suara;
 melaksanakan penghitungan suara;
 menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;
 menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

17. Pembentukan Panitia Pilkades Tk. Desa
Pasal 14
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibentuk dalam rapat
pleno BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD
yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh
BPD kepada Bupati melalui camat.

18. Panitia Pilkades Tk. Desa (Pasal 15)
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa berjumlah 11 orang
terdiri dari:
 Ketua;
 Wakil Ketua;
 Sekretaris;
 Bendahara;dan
 Anggota sebanyak 7 (tujuh) orang.

19.  Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka Panitia
Pemilihan Tingkat Desa dapat mengusulkan kepada BPD
penambahan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang
untuk setiap TPS.
 Apabila terdapat penambahan jumlah anggota Panitia
Pemilihan Tingkat Desa, maka pembiayaan untuk honor
dan operasional dibebankan kepada APB Desa.
 Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa
ada yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas
keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa
maka dapat diusulkan dan diganti berdasarkan
Keputusan BPD.

20. Pasal 17
 Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia
pemilihan.
 TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di
tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat,
serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
 Dalam menentukan jumlah TPS, panitia pemilihan dapat
memperhatikan jumlah hak pilih berdasarkan kelipatan 5.000, yakni:
 Jumlah hak pilih sampai dengan 5.000 dilaksanakan pada 1 lokasi
TPS
 Jumlah hak pilih antara 5.001 sampai dengan 10.000 dapat
dilaksanakan pada 2 lokasi TPS;
 Jumlah hak pilih antara 10.001 sampai dengan 15.000 dapat
dilaksanakan pada 3 lokasi TPS;
 Jumlah hak pilih antara 15.001 sampai dengan 20.000 dapat
dilaksanakan pada 4 lokasi TPS;]

21. Masa Kerja Panitia Pilkades (Pasal 18)
 Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa
terhitung sejak pembentukan sampai dengan
pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih.

22. Pemilih (pasal 19)
(1) Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat:
 penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KK dan KTP atau
tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan berupa surat
keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh
Camat setempat;
 bagi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan ( KK dan KTP),
paling sedikit telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa yang bersangkutan
terhitung pada saat pengesahan DPS dengan melampirkan surat keterangan
domisili dari Kepala Desa berdasarkan keterangan dari RT/RW setempat;
 terdaftar sebagai pemilih dalam DPT yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala
desa;
 tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau
telah/pernah kawin;
 tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatanhukum tetap;
 tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat

23. Data Pemilih (Pasal 20)
 Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT pemilihan terakhir (Pemilihan
Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Bupati).
 Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPT pemilihan terakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan kondisi nyata penduduk
desa setempat yaitu:
 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (1);
 pemilih yang telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan
tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17
(tujuh belas) tahun;
 pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
kawin;
 pemilih yang pindah domisili;dan
 pemilih yang meninggal dunia.
 Dalam pelaksanaan perbaikan DPT pemilihan terakhir tersebut, Panitia wajib
melibatkan Ketua RW dan RT setempat.
 DPT pemilihan terakhir yang telah diperbaiki tersebut, disusun berurutan
berdasarkan dusun, rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dan

24. Pasal 21
 DPS yang telah ditetapkan, diumumkan di Kantor/Balai Desa dan/
atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan
tanggapan dari masyarakat.
 Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
ditetapkannya DPS.
 Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul
perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 c. Pemilih terdaftar ganda;
 d. Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin
belum terdaftar;
 e. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai
pemilih.
 Apabila usul perbaikan daninformasi sebagaimana dimaksud pada

25. Pasal 22
 Panitia Pemilihan mencatat data/nama pemilih baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ke dalam Daftar
Pemilih Tambahan.
 Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak hari
pengumuman DPS berakhir.
 Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor/Balai Desa
dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang
strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
penetapan Daftar Pemilih Tambahan untuk mendapat
tanggapan dari masyarakat.
 Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemilih baru dapat mengajukanusul atas perbaikan penulisan
nama dan/atau identitas lainnya.
 Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diterima, dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) hari Panitia

26. Pasal 23
 DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah
diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia
Pemilihan disaksikan oleh Ketua BPD, Calon serta
dengan dibuatkan berita acara.
 Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dalam Rapat PanitiaPemilihan paling lama
3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman Daftar
Pemilih Tambahan.
 DPTsebagaimana dimaksudpada ayat (1), diumumkan di
Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat-tempat yang
strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga)
hariterhitung sejak disahkannya DPT.
 Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka Panitia Pemilihantidak menerima
tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk

27. Pasal 24
 DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai
bahan pembuatan surat suara, pemberitahuan
dan/atau undangan, formulir-formulir dan alat
perlengkapan pemilihan lainnya.

28. Pencalonan Kepala Desa (Pasal 25)
Calon Kepala Desa yang dapat dipilih paling sedikit berjumlah 2
(dua) orang dan sebanyak-banyak berjumlah 5 (lima) orang yang
memenuhi persyaratan :
 warga negara Republik Indonesia;
 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;
 Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

29. Lanjutan …..
 Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 berkelakuan baik;
 Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;
 Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 berbadansehat;
 Tidak pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa definitif selama 3
(tiga) kali masa jabatan;
 bebas penyalahgunaan Narkoba; dan
 lulus uji kompetensi calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten.

30. Pasal 26
 Persyaratan administrasi bakal calon kepala desa :
 ijazah SMP/ MTsyang sederajat dilegalisasi oleh Kepala
Sekolah serta melampiri ijazah sebelumnya;
 ijazah SMP/MTs yang sederajat dilegalisasi oleh Kepala Dinas
Pendidikan tingkat Kabupaten/ Kota, serta melampiri ijazah
sebelumnya;
 domisili bakal calon kepala desa paling kurang 1 (satu) tahun
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan telah melakukan perekaman data
kependudukan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang
berwenang;
 berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort;
 keterangan pemeriksaan kesehatan dari RSUD yang ditunjuk
oleh pemerintah daerah; dan
 keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan
Narkotika atau lembaga lain yang berwenang.

31. Pasal 27
 Dalam hal bakal calon yang memenuhi
persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga)
hari.
 Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah
perpanjangan, waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan
waktu yang ditetapkan kemudian.
 Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa
berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa
dari Pegawai Negeri SipilDaerah.

32. Penelitian Berkas, Penetapan dan Pengumuman
Calon (Pasal 28)
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa meneliti berkas
administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 setelah pendaftaran ditutup.
 Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa ternyata terdapat kekurangan tentang syarat
administrasi yang telah ditetapkan, bakal calon Kepala
Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
melengkapi dan memberikan penjelasan.
 Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan
memberikan penjelasan adalah selama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan
persyaratan.
 Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa terdapat keragu-raguan hal tersebut
dikonsultasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat

33. Lanjutan ……
 Persyaratan bakal calon Kepala Desa yang telah diteliti
oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat, maka berkas persyaratan calon
kepala desa tersebut dikembalikan secara tertulis oleh
panitia pemilihan dengan disertai tanda bukti penerimaan
dari bakal calon yang bersangkutan.
 Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi
syarat administrasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa
diajukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
untuk diikutsertakan dalam test kesehatan, bebas
narkoba dan uji kompetensi.
 Hasil test kesehatan, bebas narkoba dan uji kompetensi
yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
dijadikan dasar penetapan calon kepala desa oleh
Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

34. Pasal 29
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan
mengumumkan calon kepala desa.
Pasal 30
 Test kesehatan dan bebas narkoba dilaksanakan
oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan
menunjuk RSUD sebagai penyelenggara.
 Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten dengan menunjuk Perguruan
Tinggi atau lembaga lain yang kompeten sebagai
penyelenggara.

35. Calon Kepala Desa yang berasal dari
Kepala Desa (Pasal 31)
 Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali
mengajukan izin cuti kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk;
 Izin cuti yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai
dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 Selama masa cuti, kepala desa dilarang menggunakan
fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai
calon kepala desa;
 Dalam hal kepala desa cuti, tetap diberikan penghasilan
tetap; dan
 Dalam hal kepala desa cuti, Sekretaris Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

36. Calon Kepala Desa yang berasal dari
Perangkat Desa (Pasal 32)
 perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam
Pemilihan Kepala Desa mengajukan izin cuti kepada
Kepala Desa;
 izin cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa terhitung
sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon
Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;
 selama masa cuti, perangkat desa dilarang
menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk
kepentingan sebagai calon kepala desa;
 dalam hal perangkat desa cuti tetap diberikan
penghasilan tetap; dan
 tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa
lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

37. Calon Kepala Desa yang berasal dari
Anggota BPD (Pasal 33)
 Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam
Pemilihan Kepala Desa mengajukan pengunduran
diri kepada Bupati; dan
 Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota
BPD dijadikan salah satu syarat pendaftaran bakal
calon kepala desa.

38. Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil termasuk TNI/Polri (Pasal 34)
 Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan
Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian;
 Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, terpilih dan diangkat menjadi
Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak
sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b berhak mendapatkan
tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah;
 Anggota TNI/ Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan
Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari institusinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 Anggota TNI/ Polri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa,
berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan
lainnya yang sah.

39. Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon
Kepala Desa (Pasal 35)
 Penentuan nomor urut dan tanda gambar calon kepala
desa, dilaksanakan dalam suatu Rapat Pleno Panitia
Pemilihan Tingkat Desa yang disaksikan oleh para Calon
Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk, Unsur
Forum Koordinasi Pimpinan tingkat Kecamatan, BPD dan
masyarakat.
 Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara pengundian oleh Panitia
Pemilihan.
 Tanda Gambar Calon Kepala Desa, berupa kotak segi
empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
 Keputusan tentang nomor urut dan tanda gambar
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengundian Nomor
Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa.

40. Pembekalan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa (Pasal 36)
 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten beserta Unsur Forum Koordinasi Pimpinan
Tingkat Kecamatan melakukan pembekalan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa,
para calon kepala desa beserta saksi dari masing-masing calon kepala desa.
 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten beserta Unsur Forum Koordinasi Pimpinan
Tingkat Kecamatan memandu para calon kepala desa untuk membuat pernyataan
kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa dan dituangkan
didalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Para Calon Kepala Desa.
 Berita Acara Hasil Kesepakatan Para Calon Kepala Desa, ditanda tangani oleh
seluruh calon kepala desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa bermaterai cukup,
serta disaksikan dan ditanda tangani oleh Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat
Kecamatan.
 Tindasan/Copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Para Calon Kepala Desa disampaikan
kepada:
 para Calon Kepala Desa;
 panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 BPD;
 forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan; dan
 panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

41. Kampanye Calon Kepala Desa (Pasal 37)
 Bentuk,waktu dan tempat/ lokasi kampanye ditentukan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa.
 Bentuk kampanye dilakukan dengan cara:
 pertemuan terbatas;
 tatap muka dan dialog;
 penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh
panitia;dan
 Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
 Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dititikberatkan pada penyampaian visi, misidan
program kerja yang akan dilaksanakan.
 Waktu pelaksanaan kampanye:
 pelaksanaan Kampanye dimulai 7 (tujuh) hari setelah penentuan nomor urut dan tanda
gambar calon kepala desa atau setelah selesai pelaksanaan pembekalan sampai dengan
masa tenang;
 waktu kampanye dimulai Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 jadwal pelaksanaan kampanye disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa dan
pelaksananya oleh masing-masing calon kepala desa atau tim kampanye dari pendukung
utama calon kepala desa;
 jadwal pelaksanaan kampanye bersama difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 tim kampanye dari pendukung utama calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf c

42. Lanjutan ……
 Jadwal waktu dan tempat kampanye yang tidak digunakan oleh salah satu calon kepaladesa, tidak
dapat dipergunakan oleh calon kepala desa lainnya.
 Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang :
 mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
 menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya;
 menghasut atau mengadu domba calon Kepala Desa, perseorangan, dan/atau
kelompokmasyarakat;
 menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakankekerasan;
 mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
 menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, Pemerintah Daerah danPemerintah
Desa;
 menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan;
 melakukan pawai atau arak-arakan dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan;
dan
 mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD;
 Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye berupa:
 teguran tertulis;
 pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar; dan
 penghentian kegiatan kampanye.
 Kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.

43. Masa Tenang (Pasal 38)
 Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
sebelum hari pemungutan suara.
 Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye
calon kepala desa yang terpasang harus sudah
diturunkan oleh tim kampanye masing-masing calon
kepala desa, kecuali yang berada di tempat
pemungutan suara

44. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara
Pasal 39
 Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat
Desamenyampaikan surat pemberitahuan dan/atau undangan kepada penduduk desa yang
berhak memilih, dengan tanda bukti penerimaan.
 Dalam surat pemberitahuan dan/atau undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT
dan tempat pemungutan suara diselenggarakan;
 Nama-nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima
suratpemberitahuan dan/atau undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-
lambatnya pukul 24.00WIB, sehari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
Pasal 40
 Saksi yang ditugaskan pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara harus
dilengkapi dengan surat mandatdari masing-masing calon kepala desa.
Pasal 41
 Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
 Hak pilih memberikan hak suaranya didalam bilik suara dengancara mencoblos tanda gambar
kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa dengan menggunakan
alat coblos yang disediakan.
 Hak pilih hanyadiberi kesempatan 1 (satu) kaliuntuk memilih calon kepala desa.
 Hak pilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan.

45. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pasal 42)
 Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam 1
(satu) lokasi TPS atau lebih yang ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Desa, dengan mempertimbangkan
jumlah hak pilih.
 Bagi desa yang TPS nya 1 (satu) lokasi, penghitungan
suara dilaksanakan pada TPS tersebut.
 Bagi desa yang TPS nya lebih dari 1 (satu) lokasi, untuk
penghitungan suaranya dilaksanakan pada 1 (satu)
lokasi TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa.
 Dalam hal penghitungan suara yang dilaksanakan pada
1 (satu) lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kotak suara yang berisi surat suara hasil
pemungutan suara diberi pengaman berupa segel dan

46. Pasal 43
 Susunan acara dalam pemungutan suara dan penghitungan suara:
 pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ panitia lainnya
yang ditunjuk;
 memperkenalkan para calon kepala desa dan penjelasantentang tatacara
pelaksanaan pemungutan suara oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat
Desa/ panitia lainnya yang ditunjuk yang meliputi tatacara pencoblosan,
surat suara yang sah dan tidak sah, nama dan tandagambar para calon,
pemeriksaan bilik suara dan kotak suara serta hal-hal lain yang
diperlukan;
 pelaksanaan pemungutan suara;
 pembacaan pernyataan calon kepala desa setelah selesai pelaksanaan
pemungutan suara;
 pelaksanaan penghitungan suara;
 pengesahan hasil penghitungan suara (termasuk penandatanganan
Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh ketua Panitia Pemilihan
Tingkat Desa dan calon kepala desa/saksi);
 tutup.
 Dalam hal TPS yang tidak dijadikan tempat penghitungan suara, susunan

47. Pasal 44
 Perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan
suara, terdiri dari:
 daftar Hak Pilih sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah paling banyak 5 %
(lima perseratus) dari jumlah DPT atau sesuai dengan hasil
kesepakatan para calon;
 Kotak suara sebagai tempat penyimpanan surat suara yang
sudah dicoblos oleh pemilih;
 bilik suara sebagai tempat untuk pencoblosan surat suara;
 alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
 karton dan alat tulis untuk rekapitulasi penghitungan suara;
 tinta untuk memberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan
hak pilihnya;

48. Lanjutan ……
 pengaman kotak suara berupa gembok + anak kunci dan segel; dan
 meja dan kursi.
 Kotak suara , dengan ketentuan sebagaiberikut:
 berukuran ± tinggi 80 cm, panjang ± 50 cm dan lebar ± 50 cm;
 bahan dari kayu atau bahan lain yang tidak mudah rusak; dan
 jumlah kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan.
 Bilik suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 Berukuran ± 1 x 2 m;
 Terbuat dari bahan yang dapat melindungi kerahasiaan pemilih;
 Jarak dan jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
 Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat
suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusakdengan disertai Berita
Acara.
 Surat suara harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara
dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

49. Pasal 45
 Pada saat pemunggutan suara, pemilih difabel dapat
dibantu oleh keluarga, atau orang lain atas
permintaan yang bersangkutan.
 Keluarga atau orang lain yang ditunjuk untuk
membantu pemilih difabel sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan yang
bersangkutan.

50. Pasal 46
 Waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul
14.00 WIB.
 Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk
menjaminagar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib,
aman dan teratur.
 Pada saat berlangsunganya pemungutan suara, setiap 2 (dua) jam sekali atau
berdasarkan kesepakatan para calon kepala desadapat dilakukan pemeriksaan bilik
suara oleh para calon kepala desa/ saksi, ketua panitia pemilihan, ketua BPD, dan
Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan.
 Apabila terdapat pemilih yang meminta penggantian surat suara karena salah pilih
atau rusak, panitia dapat memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
 Surat suara karena salah pilih atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 4
disimpan oleh panitia untuk diamankan.
 Apabila terjadi keadaan force majeur pada waktu pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu), Panitia Pemilihan dapat mengakhiri, menutup
sementara atau menambah waktu pemungutan suara berdasarkan kesepakatan para
calon kepala desa dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan.
 Keadaan force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa bencana alam
dan/atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan
suara sesuai jadwal.
 Pada saat berlangsungnya pemungutan suara, terjadi permasalahan yang
menyangkut hak pilih dan/atau permasalahan lain, diselesaikan pada saat itu juga
berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa/ saksi, Panitia Pemilihan Tingkat

51. Pasal 47
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan bahwa pelaksanaan
pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan acara
penghitungan suara dengan terlebih dahulu masing-masing calon
membacakan pernyataan.
 Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa
dengan disaksikanoleh para calon kepala desa dan /atau saksi yang
ditunjuk, unsur BPD dan dapat dihadiri oleh Unsur Forum Koordinasi
Pimpinan Tingkat Kecamatan.
 Pada saat penghitungan suara, masyarakat dapat menyaksikan
ditempat yang telah ditentukan.
Pasal 48
 Sebelum pelaksanaan penghitungan suarapanitiapemilihan
mengatur:
 susunan tempat penghitungan suara, papan penghitungan dan
tempat duduk saksi;
 alat keperluan administrasi lainnya;

52. Pasal 49
 Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit
setelahpelaksanaan pemungutan suara ditutup.
 Sebelum penghitungan suara dimulai, petugas menghitung:
 jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT;
 bagi desa yang jumlah TPSnya lebih dari 1 (satu), petugas melakukan rekapitulasi
jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT setiap TPS;
 jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah coblos;
dan
 jumlah surat suara yang tidak terpakai.
 Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di
tempat yang telah ditentukan, panitia pemilihan dapat memindahkan lokasi
penghitungan suara ke tempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya
penghitungan suara.
 Mekanisme penghitungan suara, dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi;
 mengeluarkan satu persatu surat suara dari kotak suara dan dibacakan;
 pada saat surat suaradibacakansebagaimana dimaksud pada huruf b harus
diperlihatkan kepada saksi masing-masing calon.
 saksi masing-masing calon menyatakan sah dan tidaknya setiap surat suara yang
diperlihatkan;
 pada saat surat suara dibacakan sebagaimana dimaksud pada huruf c panitia
pemilihan mencatat pada kertas rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon

53. Pasal 50
 Surat suara dinyatakan sah apabila :
 surat suara ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia;
 dicoblos dalam kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 dicoblos lebih dari satu kali coblosan pada kotak segi empat yang sama;
 terdapat dua tanda coblosan pada kotak segi empat pada garis yang lurus;
 terdapat tanda coblosan besar tapi masih pada kotak segi empat;
 dicoblos tepat pada garis kotak segi empat; dan/atau
 dicoblos oleh alat yang disediakan oleh panitia.
 Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 surat suara tidak ditandatangani dan tidak dicap oleh ketua panitia;
 terdapat tanda coblosan lebih dari 1 (satu)pada garis yang tidak lurus;
 surat suara rusak atau dicorat - coret;
 dicoblos tapi tidak tembus (bentol);
 dicoblos diluar kotak segi empat; dan
 dicoblos bukan dengan alat yang disediakan oleh panitia.
 Apabila terdapat surat suara diluar kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) maka penetapan sah dan tidak sahnya surat suara dimaksud ditentukan oleh
panitia pemilihan berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan/atau para
saksi yang ditunjuk pada saat itu juga sebelum proses penghitungan suara
dilanjutkan.

54. Pasal 51
 Pada saat pemungutan suaradilaksanakan, para calon kepala desa berada di TPS
sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
 Dalam hal lokasi TPS lebih dari 1 (satu) para calon kepala desa berada pada 1 (satu)
lokasi TPS yang ditetapkan sebagai tempat penghitungan suara oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Desa, sedangkan pada TPS yang lainnya hanya dipasang foto
masing-masing calon kepala desa sesuai dengan nomor urut.
Pasal 52
 Pada saat penghitungan suara dilaksanakan, para calon kepala desa berada di
tempat penghitungan suara atau dapat mewakilkan kepada saksi yang ditunjuk
sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan
Pasal 53
 Setelah selesai penghitungan suara, panitia pemilihan segera membuat Berita Acara
Penghitungan Suara.
 Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditandatangani oleh Ketua PanitiaPemilihan dan dapat ditandatangani oleh para
saksi calon kepala desa.
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa membacakan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

55. Pasal 54
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil
pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD dengan
melampirkan :
 surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa;
 daftar Hadir Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 surat Mandat Saksi;
 surat Pernyataan yang dibacakan para calon kepala
desa setelah selesai pemungutan suara;
 pernyataan Kesepakatan Para Calon Kepala Desa.
 berita Acara Penghitungan Suara

56. Pasal 55
 Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon
kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
Pasal 56
 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon kepala desa
yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah
perolehan suara yang sama, maka diadakanpemungutan
suara ulang yang hanya diikuti oleh calon kepala desa
yang memperolah suara terbanyak tersebut.
 Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya1 (satu) bulan
setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

57. Pasal 57
 Keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan
kepala desa harus diselesaikan pada setiap tahapan
sebelum tahapan selanjutnya dilaksanakan

58. Penetapan (pasal 58)
 BPD berdasarkan laporan Hasil Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan
Tingkat Desa mengusulkan Calon Kepala Desa
Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan
tembusan kepada Kepala Desa.
 Bupati menetapkan Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan
Bupati.

59. Pelantikan (Pasal 59)
 Sebelum Calon Kepala Desa Terpilih dilantik diwajibkan
mengikuti Program Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
 Program Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa, meliputi :
 pengetahuan dasar tentang penyelanggaran
pemerintahan desa;
 pembangunan desa;
 wawasan kebangsaan;
 kamtibmas;
 etika dan disiplin; dan
 materi lain sesuai kebutuhan.

60. Pasal 60
 Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari
setelah penerbitan Keputusan Bupati.
 Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih
bersumpah/berjanji, sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan,
saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya
akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang
berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan

61. Pasal 61
 Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga)
kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak
secara berturut-turut.

62. PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (Pasal 62)
 Kepala Desa berhenti karena:
 meninggal dunia;
 Permintaan sendiri;atau
 diberhentikan.
 Kepala Desa diberhentikan karena:
 berakhir masa jabatannya;
 Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; atau
 Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan
Desa;
 tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
 Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

63. Pasal 63
 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah
dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara
dipengadilan.
Pasal 64
 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara.
Pasal 65
 Kepala Desa yang diberhentikan sementara Pasal 63 dan Pasal 64
diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

64. Pasal 66
 Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64
setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30
(tigapuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan
diterima oleh Kepala Desa, Bupati mengaktifkan kembali
Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa
sampai dengan akhir masa jabatannya.
 Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir
masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik
Kepala Desa yang bersangkutan.

65. Pasal 67
 Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64,
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban
Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 68
 Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai
penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala
Desa.
 Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban, dan hak Kepala Desa

66. Pasal 69
 Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan
sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 lebih dari 1 (satu) tahun,
Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai penjabat
Kepala Desa.
 Penjabat Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa
sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
 Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui
Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan
 Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa
diberhentikan.
 Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai
habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

67. PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Pasal 70
 Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih 1
(satu) tahun, dilakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui
musyawarah desa.
 Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai
Penjabat Kepala Desa.
 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan
ditetapkan Kepala Desa.
 Persyaratan calon Kepala Desa Antar Waktu sesuai dengan persyaratan
calon Kepala Desa.
 Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
 Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

68. Pasal 71
 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 dilaksanakan melalui mekanisme, sebagai berikut :
 Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan
yang meliputi:
 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak kepala
desa diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati;
 Pengajuan biaya pemilihan kepala desa antar waktu dengan beban
APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling
lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak panitia
terbentuk;
 Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari;
 Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala
Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu7 (tujuh) hari; dan
 Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan
pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala

69.  BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
 Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
 Pelaporan Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa melalui Musyawarah Desa
oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
 Pengesahan calon terpilih melalui musyawarah desa;
 Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada
BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa
mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua
BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
dari Panitia Pemilihan;
 Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon
Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya
laporan dari BPD;dan
 Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling
lama 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang
Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan
acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Lanjutan ……..

70. Pasal 72
 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71
dilaksanakan setelah Peraturan Bupati yang
mengatur tentang pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu ditetapkan.
 Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

71. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 73)
 Pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh
Bupati.

72. JANGAN PANDANG SEBELAH MATA
TETAPI JANGAN DITIRU….
Selesai ……..

73.  Penghuni surga itu terdiri dari tiga kelompok,
yaitu : Penguasa yang adil dan disenangi, orang
yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak
hati kepada sanak keluarga dan setiap muslim,
serta orang miskin yang menjaga kehormatan
dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga (HR.
Muslim)