seminar perbankan syariah

1. Peran Dewan Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah
Disusun Oleh :
1. Fitriana Nur Hidayah B300200059
2. Putri Miswa Laila Kumara B300200068
3. Nanda Puspita Marga Putri B300200101
Seminar Perbankan Syariah_IESP B

2. Q.S. Al-Jaatsiyah:18
َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬َ‫ف‬ ِ
‫ر‬ْ‫م‬َ ْ
‫اْل‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫ي‬ ِ
‫َر‬‫ش‬ ‫ى‬ٰ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ك‬ٰ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬
َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ َ
‫ْل‬ َ‫ْن‬‫ي‬ََِِّّ‫ا‬ ََ‫ء‬‫ا‬ َ‫و‬َْْ‫ا‬ ِْْ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ َ
‫ْل‬
َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫م‬
“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat
(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syari’at itu) dan janganlah engkau
ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”

3. DEWAN SYARIAH NASIONAL
A. Definisi
Dewan Syariah Nasional adalah dewan/badan supervise/pengawasan yang
berada pada level atau lingkup nasional, yang tugas dan kewajiban utamanya
adalah untuk menganalisa dan memformulasikan prinsip-prinsip syariah.
B. Dasar Hukum
SK MUI No Kep.754/II/1999
C. Tugas
Menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam
(syariah) dalam bentuk fatwa.

4. D. Fungsi dan Kedudukan
Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan
syariah agar sesuai dengan syariah Islam.
E. Wewenang
1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama
yang akan duduk sebagai DPS
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari’ah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa

5. F. Peranan DSN
Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan
melalui nota kesephaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk
menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah.
Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI
menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan
perbankan syariah.

6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH
A. Pengertian
DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam
kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara
independen.
B. Dasar Hukum
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004
2. PBI No. 6/24/PBI/ 2004 tanggal 14 Oktober 2004 diubah menjadi PBI No.
7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005, dan
3. PBI No.8/3/PB1/20C6 tanggal 30 Januari 2006

7. C. Persyaratan Anggota DPS
Anggota DPS wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Integritas
2. Kompetensi
3. Reputasi keuangan
D. Tugas, Wewenang, Dan
Tanggung Jawab
1. Memastikan dan mengawasi
kesesuaian kegiatan operasional
bank
2. Menilai aspek syariah
3. Memberikan opini dari aspek
syariah
4. Mengkaji produk dan jasa baru
5. Menyampaikan hasil
pengawasan

8. E. Prosedur Pengajuan DPS
1. Komite Remunerasi dan Nominasi
merekomendasikan calon anggota
DPS kepada Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris mengusulkan
calon anggota DPS kepada Direksi
3. Direksi menetapkan calon anggota
DPS untuk dimintakan
rekomendasi kepada DSN-MUI
4. DSN-MUI menyetujui/ menolak
F. Prosedur Penetapan DPS
a. Bank Syariah menyampaikan
rekomendasi DSN kepada BI
b. Verifikasi dokumen dan
Wawancara terhadap calon anggota
DPS
c. Persetujuan/penolakan BI (paling
lambat 30 hari)
d. Penetapan DPS oleh RUPS (paling
lambat 90 hari)

9. G. Jumlah Anggota DPS Dan Perangkapan Keanggotan DPS
a. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-
banyaknya 5 orang bagi BUS dan UUS, sedangkan bagi BPRS jumlah
anggota DPS sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3
orang
b. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS
sebanyak-banyaknya pada 4 bank lain dan/atau lembaga keuangan syariah
bukan bank
c. Sebanyak-banyaknya 2anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai
anggota DSN - MUI

10. H. Peranan Penting DPS
• Menentukan tingkat
kredibilitas bank
syariah
• Unsur utama dalam
menciptakan
jaminan shari'a
compliance
• Salah satu pilar
utama dalam
pelaksanaan good
corporate
governance (GCG)
I. Kendala Dalam Peran
DPS
 Kompetensi
 Profesionalitas
 Kurang efektif
dalam mekanisme
dan struktur kerja
J. Optimalisasi Peran
DPS
 Perbankan syariah
menggunakan metode
departemen syariah
 DPS dapat
menggunakan jasa
internal auditor
 Kualifikasi Anggota
DPS diperketat
 Penguatan regulasi
DSN/BI untuk DPS

11. Hubungan Struktural Antara DSN-MUI Dan DPS

12. Korelasi DPS Dan DSN-MUI Sebagai Pengawas Sektor
Keuangan

13. KESIMPULAN
Perbedaan mendasar antara DSN dengan DPS dalam mengawasi
lembaga ekonomi ataupun lembaga keuangan Syari’ah terletak pada
wewenang yang dimiliki oleh masing-masing Dewan. DSN berwenang
untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam
tentang kegiatan ekonomi dan keuangan. Sedangkan DPS hanyalah
bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut dilapangan pada
lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syari’ah.

14. DAFTAR PUSTAKA
Jurnal, PPT, dan Makalah :
Aji, A. P., Kusumaningrum, D., & Nurayatini, I. (2020). DSN-MUI DAN DPS. Retrieved Maret 2, 2023, from www.academia.edu:
https://www.academia.edu/43211859/DSN_MUI_DAN_DPS
Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL INDONESIA. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah, 6, 709-732.
Kurniawan, S. (2014, Oktober 26). DEWAN PENGAWAS SYARIAH. Retrieved Maret 02, 2023, from www.academia.edu:
https://www.academia.edu/8970807/dewan_pengawas_syariah
Misbach, I. (2015). KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI INDONESIA. Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, 2, 79-93.
Buku Cetak:
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH karya Khaerul Umam, S.IP., M.Ag.
AUDIT DAN PENGAWASAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH oleh Muhamad (Praktisi DPS Bank Syariah)

15. THANKS