Dokumen tersebut merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan K3 umum di TBBM Boyolali yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, instruksi menteri, dan keputusan dirjen yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
1. KUMPUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 UMUM DI TBBM
BOYOLALI
A. UNDANG-UNDANG
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
5. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah
7. Undang – Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO
Convention No 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce
(Konvensi ILO No 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan
Perdagangan)
8. Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
9. Undang – Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
10. Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang
Penanggulangan Bencana
B. PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang SMK3
2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian ( JKKK dan JKM )
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
C. PERATURAN PRESIDEN
1. Peraturan Presiden RI No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
D. KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Keputusan Presiden RI No 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena
Hubungan Kerja
E. KEPUTUSAN MENTERI
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No 174 Tahun
1986 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 1135 Tahun 1987 Tentang Bendera K3
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 333 Tahun 1989 Tentang Diagnosis dan
Pelaporan PAK
2. 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 245 Tahun 1990 Tentang Hari K3Nasional
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 51 Tahun 1999 Tentang NAB faktor Fisika
di Tempat Kerja
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 186 Tahun 1999 Tentang Unit
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian
bahan Kimia Berbahaya
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep-79/MEN/2003
Tentang Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit
Akibat Kerja
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep-239/MEN/2003
Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli K3 Umum
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 609
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit
Akibat Kerja
F. PERATURAN MENTERI
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 3 Tahun 1978 Tentang
Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas K3 dan Ahli
Keselamatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 2 Tahun 1980 Tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 4 Tahun 1980 Tentang
Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 37 tahun 2016 Tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 1 Tahun 1981 Tentang
Kewajiban Melapor PAK
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 3 Tahun 1982 Tentang
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 2 Tahun 1983 Tentang Instalasi Alarm
Kebakaran Automatic
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1979
Tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan
Kerja Bagi Para Medis Perusahaan
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1982
Tentang Bejana Tekanan
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-31/MEN/2015 Tentang Pengawasan
Instalasi Penyalur Petir
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-02/MEN/1992
Tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
3. 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-04/MEN/1993
Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-03/MEN/1998
Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/1998
Tentang Penyelenggaraan, Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan
Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-11/MEN/2005
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-01/MEN/I/2007
Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-15/MEN/VIII/2008
Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan Tempat Kerja
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-18/MEN/XI/2008
Tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per-08/MEN/VII/2010
Tentang Tentang Alat Pelindung Diri
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/2018 Tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-09/MEN/2016 Tentang Keselamatan ,
Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 Tentang
Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015
Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian
26. Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2016 Tentang Tatacara
Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan
Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 04
Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli K3
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2016 Tentang
Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Per-05/MEN/1985 tentang
Pesawat Angkat dan Angkut
4. 31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Per-04/MEN/1985 tentang
Pesawat Tenaga dan Produksi
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 03 Tahun
2014 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Pada Alat
dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video
Broadcasting Terrestrial- Second Generation
G. INSTRUKSI MENTERI
1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.Ins 11/M/BW/1997 Tentang pengawasan
Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
H. KEPUTUSAN DIRJEN
1. Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No.Kep-84/BW/1998 Tentang Cara
Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan Kerja
2. Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No.Kep-37/DJPPK/XI/2004
Tentang Kelengkapan dan Identitas Ahli K3
3. Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No.Kep-53/DJPPK/VIII/2009
Tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama
pada Kecelakaan dan Tempat Kerja