Hukum Ketenagakerjaan
•
0 likes•748 views
Dokumen tersebut membahas tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan, hubungan industrial, penggunaan tenaga kerja asing dan lokal, serta pemutusan hubungan kerja.
Recommended
More Related Content
Similar to Hukum Ketenagakerjaan
Similar to Hukum Ketenagakerjaan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Hukum Ketenagakerjaan
- 2. L A N D A S A N • UU No. 21 tahun 2000 (Serikat Pekerja/Serikat Buruh). • UU No. 13 tahun 2003 (Ketenagakerjaan). • UU No. 04 tahun 2004 (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). • Surat Edaran Menakertrans No. 04 tahun 2013 (Pedoma Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain). • Permenakertrans No. 19 tahun 2012 (Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain). • Permenakertrans No. 12 tahun 2013 (Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing). • Permenakertrans No. 07 tahun 2008 (Penempatan Tenaga Kerja). • Permenakertrans No. 04 tahun 2014 (Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi). • Kepmen No. 100 tahun 2004 (Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). • Kepmen No. 201 tahun 2001 (Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial). • Kepmen No. 102 tahun 2004 (Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur). • Perda Pekanbaru No. 04 tahun 2002 (Penempatan Tenaga Kerja Lokal). • Perda Bengkalis No. 04 tahun 2002 (Penempatan Tenaga Kerja Lokal). Safwan Nurrasyid 2
- 3. Safwan Nurrasyid 3 TENAGA KERJA
- 4. • SEGALA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTU SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH MASA KERJA. KETENAGAKERJAAN • SETIAP ORANG YANG MAMPU MELAKUKAN PEKERJAAN GUNA MENGHASILKAN BARANG DAN/ATAU JASA BAIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI MAUPUN UNTUK MASYARAKAT. TENAGA KERJA • SETIAP ORANG YANG BEKERJA DENGAN MENERIMA UPAH ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAIN.PEKERJA/BURUH Safwan Nurrasyid 4
- 5. PEKANBARU TENAGA KERJA YANG BERASAL DAN LAHIR DI KOTA PEKANBARU YANG SECARA TURUN TEMURUN DAN DALAM WAKTU TERTENTU TINGGAL DI KOTA PEKANBARU ATAU MEMILIKI KK DAN ATAU KTP KOTA PEKANBARU. BENGKALIS TENAGA KERJA YANG BERASAL DARI KAB BENGKALIS ATAU DARI DAERAH LAIN YANG LAHIR DI KAB BENGKALIS SECARA TURUN TEMURUN ATAU BERDOMISILI DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN ATAU BERDASARKAN KAWIN CAMPURAN. TENAGA KERJA LOKAL Safwan Nurrasyid 5
- 6. Safwan Nurrasyid 6 TENAGA KERJA ASING
- 7. RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing IMTA Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Safwan Nurrasyid 7
- 8. PEMOHON RPTKA DIRJEN BINAPENDAGRI Up. DIR PTA TIM KELAYAKAN PENGGUNAAN TKA PENGESAHAN RPTKA Dirjen Binapendgri (maks 50 org) Dir PTA (+50 org) SK PENGESAHAN RPTKA Safwan Nurrasyid 8 Dapat Dilakukan Koordinasi Instansi Terkait
- 9. PEMOHON DEPNAKER KANIM DITJEN IMIGRASI RPTKA IMTA Telex Ke KBRI KITAS Copy Telex DPKK DPKK : Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas Safwan Nurrasyid 9
- 10. PERUSAHAAN BESAR & MENENGAH (+100 P/B) 1. Perencanaa Penggunaan Tenaga Kerja Lokal 2. Pelatihan/Pengembangan Masyarakat Sekitar 3. Menerima Cacat Fisik Ringan 1:100 5 Tahun (I) 50% 5 tahun (II) 75 % 10 tahun 30% Midle Management PERUSAHAAN BESAR ATAU MENENGAH 1. Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan 2. Pengembangan SDM LOKAL 5 Tahun (I) 50% 5 Tahun (II) 75% PEKANBARU BENGKALIS Safwan Nurrasyid 10 Perda Pekanbaru No. 04 Tahun 2002 Perda Bengkalis No. 04 Tahun 2002
- 11. Safwan Nurrasyid 11 HUBUNGAN KERJA
- 12. PKWT PEKERJAAN/WAKTU TERTENTU - PERJANJIAN KERJA (Max 2 Thn) - PERPANJANGAN PKWT HANYA 1 KALI (Maks 1 Thn) - PEMBARUAN PKWT HANYA 1 KALI (Maks 2 Thn) GANTI RUGI SISA MASA KONTRAK TULISAN TIDAK ADA MASA PERCOBAAN PKWTT PEKERJAAN SIFATNYA TETAP SURAT PENGANGKATAN ATAU PERJANJIAN KERJA UP, UPMK, UPH TULISAN/LISAN MASA PERCOBAAN 3 BULAN Safwan Nurrasyid 12
- 13. Safwan Nurrasyid 13 UPAH KERJA
- 14. Safwan Nurrasyid 14 UPAH KERJA SISTEM UPAH KONVENSIONAL PENDAPATAN TETAP KETETAPAN UPAH MINIMUM DAERAH RENTAN PERSELISIHAN HUB INDUST UPAH PEMBAGIAN HASIL PRODUKTIVITAS (PRODUCTIVITY GAIN SHARING) TAMBAHAN PENDAMPATAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN HUB INDUST LEBIH MAJU DAN HARMONIS
- 15. Safwan Nurrasyid 15 PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN
- 16. PEMBERI KERJA PERUSAHAAN PJP/B PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PEMBORONGAN KEGIATAN JASA PENUNJANG/TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG PRODUKSI : 1. Cleaning Service 2. Catering 3. Security 4. Jasa penunjang di Perminyakan & Pertambangan 5. Transportasi Pekerja/Buruh 1. Dilakukan secara terpisah dari keg utama baik manajemen maupun keg pelaksanaan pekerjaan 2. Dilakukan dgn perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan 3. Merupakan keg penunjang perusahaan secara keseluruhan 4.Tidak menghambat proses produksi sec langsung PEKERJA/BURUH PT, Yayasan, Kopersai PT Lapor DISNAKER Bukti Pelaporan Safwan Nurrasyid 16
- 17. Safwan Nurrasyid 17 HUBUNGAN INDUSTRIAL
- 18. Safwan Nurrasyid 18 Sarana Hub Ind SERIKAT PEKERJA •Serikat Pekerja/Buruh •Federasi •KOnfederasi ORGANISASI PENGUSAHA LKS Bipatrit LKS Tripatrit PP PKB Peraturan perUU Ketenagakerjaan LPPHI •Bipatrit •Mediasi •Konsiliasi •Arbitrase •PHI AFTA 2015
- 19. Safwan Nurrasyid 19 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
- 20. PHK SUKARELA Meninggal Dunia Pensiun Habis Kontrak Tidak Lulus Masa Percobaan PHK TIDAK SUKARELA Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Melanggar Perjanjian Kerja, PKB atau PP Peleburan, Penggabungan dan atau Perubahan Status Perusahaan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Safwan Nurrasyid 20
- 21. Alasan PHK Kompensasi Pengaturan di UU Ketenagakerjaan Mengundurkan diri tanpa tekanan Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1) Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154 Selesainya PKWT Tidak Berhak atas Kompensasi Pasal 154 huruf b Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (1) PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi. 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (3) Peleburan, Penggabungan, Perubahan status dan Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (1) Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (2) Perusahaan pailit 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 165 Pekerja meninggal dunia 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 166 Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut UPH dan Uang pisah Pasal 168 Ayat (1) Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 12 bulan) 2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH Pasal 172 Pekerja memasuki usia pensiun Opsional Sesuai Pasal 167 Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 bulan) 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7) Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7) PESANGON UP (Uang Pesangon), UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja), UPH (Uang Penggantian Hak) Safwan Nurrasyid 21
- 22. Safwan Nurrasyid 22 Terima Kasih
Editor's Notes
- UU No. 13 Tahun 2003