Tidak untuk diperjual-belikan. Disebarkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

1. 611
PERAN PEMERINTAH DALAM “MEWUJUDKAN” SOCIAL WELFARE AND
PROTECTION DALAM MENYIKAPI ASEAN SOCIAL-CULTURE COMMUNITY
Anhar Gonggong
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atmajaya Jakarta
Abstract
The realization of ASEAN Social Community will soon be implemented. The role of
ASEAN leaders is important in which the principle idea of humanity must be
configured. Meanwhile, the differences of perspectives and opinions among
ASEAN leaders can not be neglected. As a consequence, the key role of
government and the statesmanship of the ASEAN leaders are crucial, so that the
social welfare among ASEAN community can be achieved.
Keywords : Asean, Social-Culture, Community
Pendahuluan
ASEAN sebagai sebuah organisasi
regional telah bertegak-berkembang
seperti adanya sekarang, setelah
melewati perjalanan 42 tahun, 8
Agustus 1967-8 Agustus 2009. Selama
kurun waktu tersebut, ASEAN
melangkahkan geraknya dengan
dukungan dan “kerja keras” dari
pemerintah negara-negara
pendukungnya. Organisasi yang
dibangun oleh negara dan bangsa yang
memiliki sejumlah perbedaan—dari
ideologi sampai tingkat kesejahteraan
ekonomi, dan lingkungan sosial
budaya—dalam usianya yang ke 42
tahun itu, terlepas dari masih adanya
“setuwmpuk” permasalahan yang
dihadapi, telah berhasil menciptakan
proses kehidupan bersama yang
semakin berkembang ke arah
komunitas yang “semakin kuat”. Para
pemimpin negara-negara anggotanya
dalam setiap periode waktu
pemerintahannya, telah memberikan
dukungan yang memperkuat pondasi
bertegaknya organisasi regional ini.
Kita semua tahu, ketika ia
dibentuk pada 8 Agustus 1967 di
Bangkok, Thailand, organisasi ini
beranggotakan 5 negara, yaitu
Philipina, Indonesia, Malaysia,
Singapura, dan Thailand. Secara
ideologis, kelima negara pendiri
ASEAN itu adalah negara “anti
komunisme”. Namun, semua kita juga
tahu bahwa walaupun negara-negara
pendiri organisasi itu anti komunis,
mereka sadar bahwa di antara mereka
pun sebenarnya mempunyai
perbedaan-perbedaan yang bernilai
sensitif yang harus diatasi dengan
sebaik-baiknya.
Seiring dengan perjalanan waktu,
organisasi ini berhasil menyelesaikan
pelbagai persoalan dan berhasil
menciptakan pelbagai kerja bersama
dan menciptakan proyek-proyek
dalam berbagai bidang termasuk
dalam bidang sosial dan budaya.
Hasil-hasil itu mampu membangun—
meminjam Prof. Dr. Dorojatun
Kuntjoro Jakti—“… berhasil
menumbuhkan self confidence (rasa
percaya diri) yang semakin besar di
kalangan anggotanya” (Bashri (ed.),
2003:341). Memang dalam
pertambahan usianya itu, lahir
kesadaran baru yang menghasilkan
kesepakatan bersama yang akan
diwujudkan dan dikembangkan

2. Anhar G, Peran Pemerintah Dalam “Mewujudkan” Social Welfare And Protection 612
ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429
bersama. Salah satu wujud dari
kesadaran baru di antara pemimpin-
pemimpin ASEAN itu ialah
kesepakatan untuk menciptakan apa
yang dikenal dengan ASEAN
Community (Komunitas ASEAN).
Kesepakatan ini dibuat pada 7
Oktober 2003 melalui Declaration of
ASEAN Concord II (Bali Concord II),
dengan memproklamirkan
pembentukan komunitas ASEAN yang
terdiri dari tiga pilar. Ketiga pilar itu
ialah Komunitas Keamanan ASEAN
(ASEAN Security Community—ASC),
Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN
Economic Community—AEC), dan
Komunitas Sosial-Budaya ASEAN
(ASEAN Socio-Cultural Community—
ASCC). Ketiga pilar itu sebenarnya
saling terkait dan saling memperkuat
untuk memcapai tujuan bersama demi
menjamin perdamaian, stabilitas, dan
kemakmuran di kawasan Asia
Tenggara. Karena itu, ketiga pilar
pendukung komunitas ASEAN itu
menjadi paradigma baru yang akan
menggerakkan kerjasama ASEAN
menjadi sebuah komunitas dan
identitas baru “yang lebih mengikat”
(Luhulima dan Anwar, 2008:5-6).
Apa yang menarik dari
disepakatinya sebuah bangunan
masyarakat ASEAN di masa depan itu?
Jawabannya, kesadaran baru yang
dibangun di atas rasa percaya diri
yang semakin kuat, untuk
menciptakan “kerjasama yang saling
percaya”, tanpa mengabaikan
kenyataan atas perbedaan yang
sensitif di antara mereka yang
berbentuk etnik, agama, dan ideologi.
Sebagaimana diketahui, dengan
masuknya Vietnam, Laos, dan
Kamboja, maka berarti pula sikap anti
komunis yang ada pada negara-negara
pendiri ASEAN telah mencair. Jadi
dapat dikatakan bahwa persoalan
ideologis “bukanlah” sesuatu yang
tidak dapat “dicairkan” menuju suatu
masyarakat-komunitas ASEAN di masa
depan, pada 2015.
Dengan disepakatinya agenda
untuk menciptakan komunitas ASEAN
pada kurun waktu ¼ abad pertama
dalam abad ke-21 ini, sebenarnya ada
suatu hal yang harus dipikirkan secara
jernih oleh pemerintah negara
anggota ASEAN. Hal itu ialah
terbukanya ruang proses perubahan
orientasi, yaitu dari state-oriented ke
people-oriented. Tentu hal ini sangat
penting, karena walaupun ASEAN
telah berusia 42 tahun, organisasi
regional ini masih kurang dikenal oleh
masyarakatnya sendiri. Menurut
peneliti LIPI :
“Merupakan suatu kenyataan yang
serius bahwa kita perlu membahas
bagaimana cara menjadikan ASEAN
populer di kalangan masyarakat,
terutama di kalangan generasi
muda, karena merekalah yang
akan mewarisi ASEAN, khususnya
apabila menjadi bagian dari
komunitas ASEAN. Pendekatan
people-oriented harus menjadi
bagian dari usaha bersama
pemerintah, kelompok bisnis,
organisasi non-pemerintah dan
masyarakat umum yang dapat ikut
berpartisipasi secara serius”
(Luhulima dan Anwar, 2008:177-
178).”
Dilakukannya perubahan orientasi
itu tidaklah berarti bahwa peranan
negara akan diperlemah. Sama sekali
tidak. Yang hendak dituju dengan
perubahan orientasi itu justru untuk
lebih memperkokoh posiosi ASEAN
sebagai sebuah organisasi yang
diciptakan untuk mewujudkan sebuah
kerjasama agar cita-cita menciptakan
sebuah masyarakat sejahtera dan adil
di kawasan ASEAN, secara berangsur,
segera terwujud.
Sesuai dengan judul yang kita
bahas ini, yaitu peran pemerintah
dalam mewujudkan social welfare and
protection yang dimaksudkan untuk
menyikapi ASEAN Social-Culture
Community, tentu kita perlu melihat
landasan-landasan konstitusional

3. 613 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009
ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429
negara kita dalam kaitannya dengan
social welfare—kesejahteraan sosial
itu. Memang di dalam program
strategis untuk mewujudkan
komunitas ASEAN itu, khususnya
komunitas sosial-budaya ASEAN
(ASCC), terdapat di dalam blueprint-
nya sebagai berikut :
“The primary goal of the ASCC is
to contribute realizing an ASEAN
Community that is people-
oriented and socially responsible
with a view to achieving enduring
solidarity and unity among the
nations and people of ASEAN by
forging a common identity and
building a caring and sharing
society which is inclusive and
harmonious where the wellbeing,
livelihood, and welfare of the
people are enhanced” (ASEAN
Secretariate, 2009:67).
Untuk mewujudkan tujuan itu,
tentu peranan pemerintah masing-
masing negara anggota mempunyai
posisi penting-strategis. Artinya,
kehendak memperkuat kehidupan
rakyat dengan tingkat kesejahteraan
yang lebih baik merupakan salah satu
tugas utama negara melalui
pemerintahannya masing-masing.
Sebagai bekas wilayah bangsa-bangsa
jajahan, kemerdekaan yang telah
puluhan tahun direbut kembali, salah
satu tujuan utamanya adalah
melindungi rakyat, termasuk
melindungi rakyat dari
keterjerumusan kemiskinan. Dengan
demikian, untuk meningkatkan dan
memperkuat kesejahteraan rakyat,
tidak bisa tidak, peran pemerintah
masih sangat besar, termasuk
pemerintah Republik Indonesia.
Dalam konteks negara Republik
Indonesia, peran pemerintah untuk
melaksanakan perwujudan social
welfare and protection
(kesejahteraan sosial) dan programnya
itu harus berdasarkan ketentuan
konstitusi yang menjadi dasar
pegangan kita sebagai bangsa-negara
merdeka dan pendiri ASEAN.
Keterangan lebih lanjut akan
diberikan pada bagian kedua di bawah
ini.
Peran Pemerintah dalam
Mewujudkan Social Welfare and
Protection
Landasan peran pemerintah kita
untuk mewujudkan social welfare and
protection di negara kita ini terdapat
dalam Undang-Undang Dasar (UUD)
1945, baik yang dirumuskan di dalam
Pembukaan maupun di dalam batang
tubuhnya. Di dalam Pembukaan UUD
‘45 alinea IV disebutkan : “… untuk
membentuk suatu pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa…”.
Sedang yang berkaitan dengan batang
tubuh UUD ’45 terdapat di dalam Bab
XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial
yang mengandung dua pasal, yaitu
pasal 33 dan pasal 34. Kedua pasal itu
memang bermakna tugas pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat dengan menetapkan
pengaturan dalam kehidupan
perekonomian bangsa. Dalam pasal 33
terkandung peran negara dalam
mengatur perekonomian bangsa.
Sedang pasal 34 terdapat tugas
proteksi, tugas perlindungan yang
harus dilakukan oleh negara : :Fakir
miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara.” Di antara
kedua pasal yang terdapat dalam Bab
XIV Kesejahteraan Sosial itu, menurut
Menteri Sosial Dr. A.M. Tambunan SH
adalah : “… bila dihubungkan dengan
pasal 33 UUD tentang penyusunan dan
pembangunan perekonomian sebagai
usaha bersama berdasarkan azas
kekeluargaan, yang dengan pasal 34
UUD merupakan kembar, kakak
beradik untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial. Tegas dan nyata
kesejahteraan sosial ini sebagai isi

4. Anhar G, Peran Pemerintah Dalam “Mewujudkan” Social Welfare And Protection 614
ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429
kemerdekaan tanah air dan bangsa
Indonesia yang diperjuangkan selama
ini dengan segala pengorbanan,
mendapat dasar dan kemutlakan
untuk perwujudan dalam UUD ’45
karena judul Bab XIV ialah
Kesejahteraan Sosial” (Tambunan,
1969:116). Selanjutnya, Menteri
Sosial menyatakan :
“Yang akan diwujudkan di bumi
dan tanah air Indonesia sebagai isi
kemerdekaan, adalah
kesejahteraan sosial dari seluruh
rakyat secara merata dan meluas,
hingga fakir miskin dan anak
terlantar akan turut serta
menikmatinya, sesudah golongan
masyarakat ini disejahterakan
dengan pemeliharaan oleh negara”
(Tambunan, 1969:116).”
Dari keterangan di atas, yang
bersumber dari orang yang
bertanggungjawab merealisasikan
program kesejahteraan sosial melalui
departemen yang dipimimpinnya,
tampak bahwa peran pemerintah
dalam mewujudkan social welfare and
protection adalah bersifat sentral.
Namun apa yang tercantum dalam
ASCC, persoalan yang menjadi bagian
garapannya, demikian banyak, juga
livelihood, identitas, pengurangan
kemiskinan, persoalan kesenjangan
yang terdapat di dalam masyarakat
bangsa-bangsa ASEAN. Peran
pemerintah dalam mewujudkan social
welfare and protection sangat
penting, karena peran itu adalah
peran konstitusional, dan untuk
pelaksanaan peran itu pemerintah
telah membentuk lembaga
pemerintah. Salah satu di antaranya
ialah Departemen Sosial. Tentang
tugas Departemen Sosial itu, Menteri
Sosial Dr. A.M. Tambunan, SH
menyatakan bahwa :
“Demikianlah, tugas suci dan
mulia dibebankan oleh Negara dan
rakyat pada Departemen Sosial
sebagai salah satu untuk turut
serta membangun kesejahteraan
sosial dengan usaha-usaha dalam
bidang pembangunan sosial
sebagai bunyi kata-kata sederhana
dalam pasal 34 UUD ’45, yang
berarti pula bahwa pembangunan
sosial itu dilaksanakan untuk
melenyapkan kemiskinan,
kemelaratan, dan lain-lain,
dengan mensejahterakan seluruh
rakyat, hingga terwujud
kesejahteraan sosial rakyat,
secara meluas dan merata. Hidup
sejahtera, yaitu hidup dalam
keselamatan, tentram dan
kemakmuran lahir batin adalah
wujud dan isi kesejahteraan sosial,
sedang kesejahteraan sosial itu
adalah isi esensiil dari
kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia dan yang sebenar-
benarnya akan terwujud nanti
dalam masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila
atau masyarakat – kesejahteraan
sosial” (Tambunan, 1969:117).
Tentu selama kemerdekaan dan
keberadaan Departemen Sosial, ia
telah merealisasikan sejumlah
program kerja, seperti rumah jompo
(panti wredha), bantuan untuk
menciptakan lapangan kerja dengan
memberikan mesin jahit kepada
sejumlah perempuan tuna wisma,
memberikan bantuan darurat pada
pelbagai bencana alam; juga
memberikan bimbingan kepada
pemuda-pemuda, antara lain berupa
latihan wirausaha bagi pemuda Karang
Taruna, dan lain-lain.
Untuk memperkuat kesejahteraan
sosial di tengah masyarakat agar
makin meluas dan merata, maka
pemerintah tidak hanya
membebankannya kepada Departemen
Sosial, melainkan juga diserahkan
kepada beberapa lembaga pemerintah
lainnya, seperti Kementerian UKM,
Kementerian Perumahan Rakyat,
Kementerian Tenaga Kerja, dan lain
sebagainya. Lembaga-lembaga

5. 615 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009
ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429
pemerintah ini lebih berkaitan dengan
usaha realisasi dari pasal 33 UUD ’45.
Artinya, penciptaan kesejahteraan
sosial dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan pemerintah untuk membantu
rakyat memperkuat dirinya agar
mereka akan makin sejahtera, dalam
arti kesejahteraan ekonomi, yang
memang menjadi bagian dari
peningkatan kesejahteraan sosial
sebagaimana yang tercantum dalam
UUD ’45, Bab XIV Kesejahteraan
Sosial.
Peran pemerintah dalam
mewujudkan social welfare and
protection dalam mensikapi ASCC,
haruslah dipandang sebagai usaha
untuk menciptakan negara yang kuat,
tetapi dalam kerangka bangunan
negara yang berpemerintahan
demokratis. Selama ini, sebenarnya—
paling tidak dalam penglihatan saya—
terjadi suatu pandangan yang keliru
tentang negara yang kuat. Kita selalu
memandang “negatif” terhadap jenis
negara ini yang selalu digambarkan
sebagai “membiarkan rakyat untuk
menjalani kehidupannya tanpa
mendapatkan ruang untuk lebih
sejahtera. Pemerintahan negara yang
kuat amat sering mengambil hak-hak
dasar dari rakyat.
Untuk menghindari terciptanya
negara kuat yang mengabaikan hak-
hak dasar rakyat itu, maka negara
kuat itu harus ditegakkan dan
diperintah di atas prinsip-prinsip
demokrasi. Dengan prinsip-prinsip
demokrasi yang melandasi
bertegaknya negara kuat, rakyat akan
mendapat hak-haknya dan dengan
demikian justru posisi rakyat akan
menjadi lebih kuat di negara kuat
yang demokratis. Sejalan dengan itu,
amat menarik untuk merenungkan
pernyataan Amartya Sen, yang yakin
terhadap demokrasi dalam
memberantas kemiskinan.
Menurutnya, “demokrasi bisa
memberantas kemiskinan” (Sen,
1997). Sedang menurut Francis
Fukuyama, dalam menghadapi
pelbagai kesulitan dewasa ini,
bangsa-bangsa harus berusaha untuk
memperkuat negara (Fukuyama,
2005).
Sejalan dengan keterangan di
atas, sebagai anggota ASEAN—yang
tidak sekedar anggota, melainkan
salah satu dari lima pendiri—usaha
untuk mewujudkan social welfare and
protection dalam kerangka ASCC,
pemerintah dan bangsa Indonesia
harus menunjukkan suatu penyikapan
dalam arti bahwa penguatan social
welfare itu merupakan tugas
konstitusional yang secara tegas ada
dalam Pembukaan dan batang tubuh
UUD ’45 yang berlaku di negara kita
ini. Dalam pandangan Menteri Sosial
Dr. A.M. Tambunan, SH,
kesejahteraan sosial itu merupakan
“isi kemerdekan”. Jika kita menerima
kebenaran dari keterangan di atas,
maka peran pemerintah—sebagai
bagian dari penyikapan terhadap
ASCC—sebagaimana yang telah
dikatakan di atas, adalah bersifat
sentral-konstitusional. Karena itu,
peran pemerintah dalam merealisasi
program-program pembangunan—
sebagaimana tercantum dalam
blueprint ASCC—sangat penting dan
strategis. Namun, di balik peran
sentral-konstitusionalnya itu,
pemerintah harus pula membuka
ruang partisipasi bagi rakyat sebagi
bagian dari tanggung jawabnya, dan
juga untuk memperkuat dirinya
sendiri, baik secara individual maupun
sebagai kelompok yang ada dalam
masyarakat.
Penutup
Keterangan singkat di atas
menunjukkan peran sentral-
konstitusional pemerintah dalam
mewujudkan social welfare and
protection. Namun dalam pengertian
kerangka memperkuat sebuah negara
yang kuat yang bertegak di atas
prinsip-prinsip demokratis,
kesejahteraan sosial dapat

6. Anhar G, Peran Pemerintah Dalam “Mewujudkan” Social Welfare And Protection 616
ADMINISTRATIO ISSN : 1410-8429
diwujudkan dalam arti kesejahteraan
rakyat yang dibangun tanpa
mengorbankan hak-hak rakyat itu
sendiri. Justru yang akan terjadi
kesejahteraan sosial itu diciptakan
oleh rasa tanggung jawab mereka
juga. Itulah sebenarnya makna dari
peran pemerintah dalam menciptakan
kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Komunitas ASEAN akan
“direalisasikan” dalam periode 2009-
2015, suatu periode waktu yang
sebenarnya “sangat singkat” untuk
merealisasikan sebuah tujuan cita-cita
besar-kemanusiaan. Namun, pada titik
itulah taruhan besar para pemimpin
ASEAN untuk menunjukkan bahwa
cita-cita besar-kemanusiaan yang
mereka miliki bersama akan dapat
diwujudkan dengan kesediaan untuk
bekerja keras, dengan rasa percaya
diri, dengan kejujuran nurani, sebagai
pemimpin, walau juga tetap sadar
bahwa kerjasama itu tetap berada
dalam situasi nyata akan keberadaan
perbedaan yang tidak dapat
dihilangkan. Justru kenegarawanan
pemimpin-pemimpin ASEAN di masa
depan itu terletak pada
kemampuannya untuk bekerja keras di
tengah-tengah perbedaan,
keberagaman yang melingkarinya.
Dengan itu, cita-cita untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial
dalam rangka komunitas ASEAN dapat
dilaksanakan dan yang benar-benar
mensejahterakan seluruh warga
bangsa-negara ASEAN.
Bahan Bacaan :
Tambunan, A. M., 1969. Tugas Sosial
dalam orde baru : Kumpulan
Pidato /Sambutan Menteri Sosial
Dr. A.M. Tambunan, SH, Badan
Penerbit Kristen, Jakarta, hal.
116.
Sen, Amartya, 1997. Demokrasi Bisa
Memberantas Kemiskinan, Mizan,
Bandung, passim.
Luhulima, CPF.& Dewi Fortuna Anwar,
et.al.,2008, Masyarakat Asia
Tenggara menuju Komunitas
ASEAN 2015, P2P-LIPI-Pustaka
Pelajar, Jakarta-Yogyakarta, hal.
5-6.
Fukuyama, Francis, 2005.
Memperkuat Negara Tata
Pemerintahan dan Tata Dunia
Abad 21, (penerj. A. Zaini Rofiqi),
Gramedia Pustaka Utama &
Fredom Institute, Jakarta.
Bashri, Yanto (ed.),2003 Mau Kemana
Pembangunan Ekonomi Indonesia :
Prisma Pemikiran Prof. Dr.
Dorojatun Kuntjoro Jakti, Prenada
Media, Jakarta, hal. 341.
………, 2009. ,Roadmap for an ASEAN
Community 2009-2015, ASEAN
Secretariate. Jakarta, hal. 67.
ASEAN Secretariate, 2009, Roadmap
for an ASEAN Community 2009-
2015, Jakarta,