Tidak untuk diperjual-belikan. Disebarkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

1. 1
© Ramdani/Media Indonesia
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
INDONESIA DI ASEAN
Anwar Nasution, Economic Institution Specialist SEADI
Revisi Lecture Series 2012, Kementerian Perdagangan,
Jakarta 14 Maret 2012
© Eric Myer Photography

2. 1. Perkembangan Regional Sejak Global Financial Crisis 2007-2008 4
2. Partisipasi perusahaan lokal dan UKM 6
3. Perubahan pola perdagangan ASEAN 7
4. Cakupan deregulasi ASEAN 8
5. Indonesia yang ketinggalan 10
6. Tumbuhnya kawasan industri di Asia 12
7. Indonesia: pemasok bahan baku
dan sekaligus pasar bagi RRC dan India 13
2
Daftar Isi

3. Daftar Isi....
3
8. Apa yang dapat dilakukan: 15
– i. mengoreksi kurs
– ii. membangun infrastruktur
– iii. mengoreksi distorsi pasar tenaga kerja
– iv. meningkatkan efisiensi penggunaan tata ruang, tanah dan lahan
– v. mengembangkan dan alih teknologi
– vi. memperbaiki iklim usaha
– vii. merangsang pemasukan modal asing
– viii. meningkatkan efektipitas dan efisiensi pasar
– ix. mengoreksi kegagalan pasar
– x. memelihara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

4. 4
Perkembangan Regional
Sejak Global Financial Crisis 2007-2008
• Ada tiga perkembangan regional yang menonjol di ASEAN+6
sejak Global Financial Crisis (GFC) 2007-2008. Kelompok
ASEAN+6 adalah 10 negara anggota ASEAN ditambah dengan
6 mitranya (RRC, Korea, Jepang, India, Australia dan New
Zealand). Perkembangan tersebut adalah:
i. pesatnya perkembangan perjanjian perdagangan bebas (FTA)
baik secara bilateral maupun multilateral. Dewasa ini,
Indonesia menjadi anggota dari 7 FTA yaitu: AFTA, ACFTA
(ASEAN-China FTA), AKFTA (ASEAN-Korea FTA), IJEPA (
Indonesia-Japan Economic Partnership), ASEAN-Japan FTA,
ASEAN-India FTA dan AANZFTA (ASEAN-Australia-New
Zealand FTA);

5. 5
Perkembangan Regional ….
ii. Pesatnya pertumbuhan jaringan produksi serta distribusi industri
manufaktur antar negara dilingkungan 8 negara anggota ASEAN+6
(Jepang, Korea Selatan, RRC, Thailand, Malaysia, Singapura,
Indonesia dan Philipina);
iii. Berobahnya Chiang Mai Initiative (CMI) menjadi lembaga multilateral.
Ini merupakan awal penyerahan sebagian dari kedaulatan negara di
ASEAN+3 kepada lembaga regional. Perjanjian multilateral seperti ini
akan merubah cara pengambilan keputusan di ASEAN dari konsensus
sekarang ini ke rule based system. Juga akan menggantikan sistem
non-intervensi pada masalah dalam negeri negara negara anggota
dengan campur tangan CMI yang akan mengawasi pelaksanaan
program kebijakan ekonomi negara penerima pinjaman;

6. Perkembangan regional …..
• Pada awalnya, pembentukan jaringan produksi dan distribusi
regional tersebut diawali oleh investasi perusahaan multinasional
(MNC) dari Asia Timur, termasuk Taiwan dan Hong Kong yang
disebut sebagai bagian dari RRC;
• Tumbuhnya jaringan produksi dan distribusi regional itu telah
memungkin adanya pembagian kerja antar negara dan sekaligus
memperluas pasar guna mengeksploitir skala ekonomi
(economies of scale).
6

7. 7
2. Partisipasi Perusahaan Lokal dan UKM
• Kini, perusahaan lokal dan UKM sudah ikut berpartisipasi dalam
jaringan produksi serta distribusi regional tersebut dan telah
meluas pada industri jasa-jasa, seperti bank dan logistik. Dalam
kelompok UKM termasuk usaha kecil dan menengah yang
pindah dari Asia Timur ke ASEAN;
• Tadinya industri manufaktur itu adalah berupa industri tekstil
serta pakaian jadi dan sekarang sudah beralih pada komponen
serta suku cadang industri otomotif dan elektronik yang
menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

8. 8
3. Perubahan Pola Perdagangan ASEAN
Perubahan pola perdagangan ASEAN:
i. peranan komponen dan suku cadang industri elektronik semakin besar
dan ekspor dan impor negara-negara ASEAN. Karena lebih berat, lebih
mahal ongkos angkut komponen automotip;
ii. perdagangan ASEAN kini semakin tergantung pada pasar regional,
utamanya dengan Asia Timur walaupun peranan pasar USA dan EU
masih tetap penting;
iii. pada umumnya, perakitan akhir komponen dan suku cadang elektronik
tersebut adalah dilakukan di RRC dan baru kemudian di kirim ke pasar
USA dan EU sebagai barang jadi;
iv. Dijuluki sebagai ‘Detroit of ASEAN’, kawasan Bangkok kini tumbuh
menjadi pusat produksi suku cadang dan komponen otomotip serta
perakitannya.

9. 9
4. Cakupan Deregulasi di ASEAN
• FTA di ASEAN dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita
terbentuknya masyarakat ASEAN pada tahun 2015 untuk
menjadikan kawasan ini menjadi production platform dan
sekaligus trade hub guna mendorong spesialisasi antar negara
dan sekaligus memperluas pasar regional agar dapat
memanfaatkan skala ekonomi;
• Dalam bidang perdagangan, FTA semakin memangkas
hambatan non-tarip (NTB-non tariff barriers) dan
menggantikannya dengan tarip bea masuk dengan tingkat yang
semakin rendah, melakukan harmonisasi standar barang dan
jasa, trade facilitation serta kemudahan lalulintas antar negara;

10. 10
Deregulasi di ASEAN …
• Deregulasi juga mencakup kemudahan investasi modal swasta
termasuk swasta asing. UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal di Indonesia memberikan equal treatment bagi pemodal dalam
negeri dengan pemodal asing. Negative List semakin diperpendek
dan dibuat lebih transparan. Sementara itu, prosedur penanaman
modal semakin dipermudah dengan membentuk satu pintu (NSW- a
national single window) untuk mengkoordinir urusan dengan
setidaknya 25 lembaga pemerintahan;
• Selain membawa modal dan membuka jaringan ekspor yang lebih
luas, modal asing itu sekaligus membawa teknologi baru dalam
bidang produksi serta manajerial serta mengalihkannya pada mitra
lokalnya.

11. 11
• Singapura, Malaysia dan Philipina sudah merupakan bagian
dari jaringan produksi dan distribusi regional sejak dasawarsa
1990 dan disusul oleh Thailand dalam dasawarsa berikutnya;
• Tabel 1 menggambarkan bahwa Indonesia terendah dalam hal:
i. rasio nilai perdagangan thd PDB (trade/GDP ratio);
ii. rasio nilai PMA thd PDB (FDI Stock/GDP ratio);
iii. semakin merosot peranan komoditi manufaktur baik dalam
pembentukan PDB maupunj dalam penghasilan ekspor;
iv. Indonesia belum mampu memanfaatkan lokasinya yang
strategis, negara kepulauan, tenaga kerja yang banyak
maupun sumber daya alamnya yang cukup kaya;
5. Indonesia Yang Ketinggalan

12. 11
Table 1:
ASEAN Trade and Commercial Policy Regimes
Table 1: ASEAN Trade and Commercial Policy Regimes
Country
Trade/GDP, 2007
(%)
FDI Stock/GDP,
2007 (%) /1
Average Tariff, 2006
(wtd, %)
Index of Economic
Freedom /2
Rank
Regulatory Quality /3
Rank
Ease of Doing
Business /4
Rank
Brunei
Darussalam
95 82 na (v low) - 75.8 14
Cambodia 138 49 10.8 106 34.3 22
Indonesia 55 14 4.3 131 45.4 19
Lao PDR 87 28 9.3 150 9.7 24
Malaysia 200 43 3.4 58 60.4 4
Myanmar - 29 3.9 176 1 -
Philippines 85 13 3.2 104 51.7 21
Singapore 429 160 0 2 99.5 1
Thailand 144 35 4.7 67 59.9 3
Viet Nam 167 60 13.3 145 32.4 13
Notes:
na = not available
/1 FDI data are estimates for 2007
/2 Measures ten components of economic freedom, assigning a grade in each using a scale from 0 to 100, where 100 represents the
maximum freedom. The ten component scores are then averaged to give an overall economic freedom score for each country.
/3 one of the six dimensions of governance captured by the World Bank's Worldwide Governance Indicators. Reflects the ability of the
government to provide sound policies and regulations that enable and promote private sector development.
/4 This index averages the country's percentile rankings on 10 topics, made up of variety of indicators, giving equal weight to each topic. A
high ranking on the index means the regulatory environment is conducive to the operation of business.
Source: Hal Hill and Jayant Menon." ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments, Failures and the Future" ADB Working Paper Series
on Regional Economic Integration No. 69 , December 2010, Table 3, pp.12.

13. 13
Indonesia Yang Ketinggalan ….
• Indonesia juga belum mampu mengolah sendiri sumber daya
alam yang dihasilkannya untuk mendapatkan nilai tambah yang
lebih tinggi;
• Semua kawasan industri di Asia Timur dan ASEAN adalah
berada di garis pantai dan dengan jumlah tenaga kerja yang
memadai (Peta-1);
• Lokasi di garis pantai itu dekat dengan pelabuhan laut dan
udara dengan infrastuktur pendukung lainnya seperti listrik, air,
jalan raya, jaringan kereta api maupun broad band);

14. 14
Peta 1.
Forerunning ASEAN Countries: Areas that Received Substantial FDIs

15. 15
6. Tumbuhnya Kawasan Industri di Asia
• Seperti halnya dengan berbagai kawasan industri di Indonesia
dimasa lalu, pada mulanya berbagai kawasan industri di Asia
Tumur dan ASEAN adalah dibangun sebagai kawasan Special
Economic Zones (SEZ), export processing zones (EPZ dan
Free Trade Zones atau bonded areas. Awalnya, kawasan ini
dibangun dengan memberikan berbagai fasilitas perpajakan
(tax holiday), subsidi sewa tanah dan listrik maupun bahan
baku lainnya.

16. 16
• Industrialisasi, mekanisasi dan urbanisasi yang pesat di RRC
dan India memerlukan enerji dan segala jenis bahan baku dari
Indonesia. Rakyatnya yang semakin makmur memerlukan jenis
makanan yang lebih baik, seperti hasil laut dan minyak goreng.
Ini yang merupakan pemicu kenapa ekonomi Indonesia dapat
tumbuh rata-rata sebesar 5 persen setahun selama 12 tahun
terakhir;
7. Indonesia: Pemasok Bahan Baku dan Pasar Ekspor Bagi
RRC dan India

17. 17
• Sebaliknya, Indonesia merupakan pasar bagi hasil industri
manufaktur dan holtikultura dari kedua negara itu;
• Karena terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri, Indonesia
sekaligus merupakan pemasok tenaga kerja kasar dengan
tingkat keterampilan dan pendidikan yang terbatas ke seluruh
dunia;
• TKI Indonesia di Malaysia bekerja di perkebunan dan pabrik
milik investor asing yang seharusnya dapat dirangsang untuk
melakukan investasi di Indonesia.
Indonesia: Pemasok Bahan Baku …

18. 18
• Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat
mengikut sertakan Indonesia dalam jaringan produksi dan distribusi
global, yakni:
• (a) mengoreksi kebijakan perekonomian, utamanya kebijakan moneter
dan fiskal yang hanya menekankan pada pencapaian stabilitas jangka
pendek tapi tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi maupun
penciptaan lapangan kerja;
• (b) melakukan deregulasi atas faktor-faktor penghambat (bottlenecks)
pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini, utamanya: infrastruktur,
tanah maupun pasar tenaga kerja;
• (c) perbaikan iklim usaha dan investasi;
• (d) pembangunan kelembagaan untuk meningkatkan efektipitas dan
efisiensi pasar.
8. Apa Yang Dapat Dilakukan: Mengoreksi Apresiasi Kurs
Rupiah

19. Apa yang dapat dilakukan ……
• Ada dua ciri yang menonjol dalam program stabilisasi perekonomian
dalam Program IMF Tahun 1997-2003 yang tetap dipertahankan
hingga hari ini. Ciri pertama adalah mengganti jangkar (anchor)
kebijakan moneter dari tadinya kurs devisa tetap (fixed exchange
rate) dengan pencapaian target inflasi (inflation targeting). Secara
operasional, BI menetapkan tingkat suku bunga acuan yang diikuti
oleh industri perbankan dan keuangan non-bank;
• Ciri yang kedua adalah kriteria Maastricht yang berlaku di EU
sebagai disiplin fiskal. Kriteria tersebut adalah (1) membatasi defisit
APBN maksimum sebesar 3 persen dari PDB pada tahun yang
bersangkutan dan (2) membatasi rasio hutang Pemerintah terhadap
PDB maksimum sebesar 60 persen. UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menetapkan bahwa kedua aturan disiplin fiskal itu
berlaku pada Pemerintah Pusat dan Daerah.
19

20. Apa yang dapat dilakukan ……
20
• Dalam realita, nilai tukar Rupiah terus menerus menguat atau
mengalami apresiasi, defisit APBN berkisar antara 1-2 persen
sedangkan rasio hutang Pemerintah terhadap PDB sedikit
diatas 25 persen. Nanti akan dijelaskan bahwa kurs Rupiah
yang menguat itu telah mengurangi daya saing ekonomi
nasional di pasar global sedangkan APBN yang terlalu ketat
tidak dapat membangun infrastuktur ekonomi yang diperlukan
bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

21. Apa yang dapat dilakukan ……
21
• Keempat kebijakan umum tersebut dapat diperinci sbb.:
i. memberikan insentip harga, terutama kurs Rupiah. Untuk
merangsang ekspor non bahan mentah, apresiasi kurs Rupiah
sekarang ini perlu diakhiri. Di dalam negeri, apresiasi Rupiah
itu sekaligus memberikan insentip bagi realokasi faktor-faktor
produksi ke dari sektor traded yang lebih efisien ke sektor
non-traded yang kurang efisien.
• Kurs yang menguat membantu penurunan tingkat laju inflasi
karena membuat harga impor menjadi murah. Dilain pihak,
penguatan Rupiah tidak pro pertumbuhan ekonomi serta
penciptaan lapangan kerja dan sekaligus menimbulkan
disparitas regional antara Jawa versus luar Jawa.

22. 22
• Dewasa ini, penguatan nilai tukar Rupiah adalah dimungkinkan
karena dua sebab. Pertama, adanya boom harga bahan mentah
yang dihasilkan di luar Pulau Jawa dan terutama di ekspor ke
RRC dan India. Kedua, karena besarnya pemasukan modal
asing jangka pendek untuk membeli SUN serta SBI. Dewasa
ini, modal asing menguasai sekitar 35 persen dari SBI dan SUN
yang diperdagangkan di pasar obligasi dalam negeri. Modal
asing jangka pendek itu sangat volatile karena pergerakannya
antar negara sangat mengganggu stabilitas nilai tukar Rupiah
serta perekonomian nasional secara keseluruhan.
Mengoreksi Apresiasi Kurs Rupiah

23. 23
ii. membangun insfrastruktur: listrik, jalan raya dan kereta api,
pelabuhan laut dan udara maupun broad band. Untuk
membangun infrastruktur diperlukan partisipasi swasta serta
ekspansi anggaran negara. Defisit APBN maupun debt/GDP
ratio perlu dipertajam dan ditingkatkan. Tidak ada salahnya
menambah defisit APBN serta pinjaman negara selama
digunakan untuk menambah produksi dan produktipitas
perekonomian;
Apa Yang Dapat Dilakukan: Membangun Infrastruktur

24. 24
iii. mengoreksi distorsi di pasar tenaga kerja terutama tingkat
upah minimum serta severance pay yang terlalu mahal
dewasa ini;
iv. meningkatkan efisiesi penggunaan lahan, tanah dan tata
ruang;
v. mengembangkan research and development serta
memudahkan proses alih teknologi termasuk bagi UKM
seperti pengrajin grabah serta anyaman genjer di daerah
DIY;
Apa Yang Dapat Dilakukan: ….

25. 25
vi. memperbaiki iklim serta kualitas pengaturan usaha untuk
memperlancar kegiatan produksi dan perdagangan,
termasuk kelancaran pelayanan bea cukai;
vii. merangsang pemasukan modal asing untuk menciptakan
lapangan kerja, melakukan alih teknologi dan memperluas
pasar ekspor;
viii. meningkatkan efektipitas dan efisiensi pasar. Disini
menonjol adanya kepastian hukum dan perlindungan atas
milik pribadi serta berlakunya kontrak perjanjian;
Apa Yang Dapat Dilakukan: ….

26. 26
ix. mengoreksi kegagalan pasar (market failures)
di pasar faktor produksi, termasuk keuangan
seperti bank dan lembaga keuangan serta
barang dan jasa;
x. memelihara stabilitas dan pertumbuhan
ekonomi mengembangkan investasi dan dunia
usaha serta menciptakan lapangan kerja;
xi. mengoreksi kegagalan pasar akibat dari
pemilikan BUMN dan BUMD oleh negara.
Apa Yang Dapat Dilakukan: ….

27. Daftar Referensi:
• Anwar Nasution. 2011. “Outward Looking Development Policy in ASEAN and
ASEAN+3”. Makalah untuk Panel Discussion tentang “Thailand and ASEAN
Economic Community”, King Pradhipok Institute, Bangkok, 4 Pebruari 2011.
• Athukorala, Prema-chandra. 2011. “Production Networks and Trade Pattern in
East Asia: Regionalization and Globalization”. Asian Economic Papers 10:1: 65-
95.
• Hal Hill dan Jayant Menon. 2010. “ASEAN Economic Integration: Features,
Fulfillments, Failures and the Future”. ADB Working Paper Series on Regional
Economic Integration No. 69, December.
• Kimura, Fukunari dan Ayako Obashi. 2010. “International Production Networks
in Machinery Industries: Structure and Its Evolution”. ERIA Discussion Paper
Series. ERIA-DP-2010-09.
• Lili Y. Ing, Mari E. Pangestu dan Sjamsu Rahardja. 2011. “Managing Indonesia’s
Trade Policy: Past, Present and Future”. Draft. December 23.
27