Makalah ini membahas tentang masyarakat madani dengan menjelaskan pengertian, sejarah, karakteristik, dan perkembangannya di Indonesia. Secara ringkas, masyarakat madani adalah sistem sosial yang berbasis pada prinsip moral dan menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas masyarakat. Konsep ini berkembang sejalan dengan proses modernisasi di Barat dan diperkenalkan di Indonesia untuk membangun masyarakat yang in

1. i
MAKALAH
Masyarakat Madani
Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu :
Bakhrul Huda, M.E.I
Oleh:
Frisca Yunita Sari (G71219046)
Shofianisa Kusuma Kholidah Fauziah (G71219057)
Ahzha Andhar Awwady (G91219061)
PRODI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
Februari, 2020

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kami
masih diberi nikmat dan karunia oleh-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah dengan judul
“Masyarakat Madani”.
Dalam penyusunan makalah ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bakhrul Huda,
M.E.I. selaku dosen pengampu kami yang telah memberikan tugas dan membimbing kami
selama pembelajaran satu semester ke depan.
Tak ada gading yang tak retak. Seperti ungkapan tersebut kami menyadari makalah ini
masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik
konstruktif demi kesempurnaan makalah ini. Terlepas dari kekurangan makalah ini, kami
berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Amin. Akhir kata kami ucapkan
terimakasih.
Surabaya, 27 Februari 2020
Penyusun

3. iii
DAFTAR PUSTAKA
KATA PENGANTAR……………………………………………………...……..ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………..……iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang…………………………………………………………1
B. Rumusan Masalah……………………………………………………...2
C. Tujuan………………………………………………………………….2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian, Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Madani……………3
1. Pengertian Masyarakat Madani…………………………………………………3
2. Sejarah Masyarakat Madani…………………………………………………….4
3. Karakteristik Masyarakat Madani……………………………………………….6
4. Pilar-Pilar Penegak Masyarakat Madani…………………………………………7
B. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia……………………......8
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan………………………………………………………………..15
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………...........16

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wacana civil society ini merupakan produk sejarah dan lahir dari masyarakat barat
modern. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi,terutama pada saat terjadi
transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern.Civil society inilah
yang disebut dengan Masyarakat Madani,yang juga menjadi sebuah wacana “ Trending
Topic “ yang sedang ramai di perbincangkan banyak masyarakat. Hingga sampai saat ini
permasalahan Masyarakat Madani adalah ketidakmampuan masyarakat dalam
menjelaskan tentang apa dan bagaimana cara memahami tatanan ideal sebuah masyarakat.
Disamping itu Masyarakat Madani juga memiliki konsep filsafat yang bertujuan atau
berkenaan dengan sistem kenegaraan. Masyarakat Madani atau civil society inilah yang
memiliki unsur- unsur dan ciri- ciri untuk menjelaskan wacana civil society. Salah satu
unsur tersebut yaitu toleransi,karena dengan bersikap toleransi kita akan mengetahui sikap
saling menghormati dan sikap saling menghargai antar kelompok dan menghindarkan
semuanya dari diskriminasi. Selain itu juga ada ciri – ciri dari masyarakat madani yaitu,
terintegrasinya individu dengan kelompok dan meluasnya kesetiaan dan kepercayaan
sehingga individu mengakui hubungan keterkaitannya dengan individu lain atau
kelompok lain.
Isu masyarakat madani menjadi isu masyarakat yang paling menarik pada tahun
1990. Ini terjadi karena mengingat Indonesia pada waktu itu sedang dilanda krisis
identitas dan juga krisis peradaban. Maka isu ini menjadi sesuatu yang penting dan harus
digali karena akan membawa dampak terhadap konsep bangunan masyarakat madani di
Indonesia yang ideal. Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya konsep yang matang, yang
harus dirumuskan bersama demi terwujudnya sebuah konsep ideal sebagai langkah awal
untuk membangun masyarakat madani yang kuat.
Karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdiri atas berbagai etnis,
budaya, bahasa dan agama maka untuk menjadikan wajah baru Indonesia yang lebih
beradab tidak mudah oleh karena itu pemahaman tentang inklusibitas dan pluralisme serta
multikulturalisme harus di implementasikan pada ranah publik.

5. 2
B. Rumusan Masalah
1. Apa saja pengertian,sejarah dan karakteristik Mayarakat Madani?
2. Bagaimana perkembangan Masyarakat Madani didunia maupun di Indonesia?
C. Tujuan
1. Mengetahui pengertian, sejarah, dan karakteristik Mayarakat Madani.
2. Mengetahui dan memahami perkembangan Masyarakat Madani di dunia maupun di
Indonesia.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian, Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Madani.
1. Pengertian Masyarakat Madani
Istilah Masyarakat Madani sebenarnya salah satu diantara beberapa istilah lain
seringkali digunakan orang dalam penerjemah kedalam bahasa Indonesia. Masyarakat
madani sering digunakan kata lainnya seperti masyarakat warga atau masyarakat
kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. Dibawah
ini merupakan pengertian masyarakat madani menurut para ahli :
Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang
tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan
individu dengan kestabilan masyarakat.1
Menurut Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses
penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya,
warga Negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas
kemanusiaan yang bersifat nonnegara. Dasar utama dari masyarakat madani adalah
persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup,
menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan
hidup dalam suatu persaudaraan.2
Menurut Azyumardi Azra, masyarakat madani lebih dari sekadar gerakan
prodemokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan
bertamaddun (civility). Masyarakat madani mengandung makna toleransi, kesediaan
pribadi- pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku
sosial .3
1
A.Ubaidilah. 2000.Pendidikan Kewarganegaran Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani.Jakarta:IAIN Pers. Hlm 216
2
A.Ubaidilah. 2000.Pendidikan Kewarganegaran Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani.Jakarta:IAIN Pers. Hlm 217
3
Azyumardi Azra. 1999.Menuju Masyarakat Madani. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm 37

7. 4
2. Sejarah Masyarakat Madani
Wacana civil society ini merupakan produk sejarah dan lahir di masyarakat Barat
modern.Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi
transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat Barat modern. Dalam tradisi
Eropa (sekitar pertengahan abad XVIII), pengertian civil society dianggap sama dengan
pengertian negara (state) yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh
kelompok masyarakat lain. Akan tetapi pada paruh abad XVIII, terminologi ini
mengalami pergeseran makna. State dan civil society dipahami sebagai dua buah entintas
yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosiala (social formation) dan
perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai pencerahan (enlightenment) dan
modernisasi dalam mengahadapi persoalan duniawi. Sebagai sebuah wacana kontemporer,
maka sampai saat ini belum ada satu kesepakatan rumusan teoritis dan konsep yang baku
tentang konsep civil society. Oleh karena itu, dalam mendefinisikan tema civil society ini
sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa.Karena bagaimanapun konsep
civil society merupakan bangunan yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat.
Civil society atau yang lebih dikenal dengan masyarakat madani pada mulanya
merupakan sebuah konsep filsafat yang berkenaan dengan sistem kenegaraan.Secara
historis, konsep ini bermula dari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan
oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filosof Romawi Kuno (106-43 SM). Beberapa filsuf
dan pemikir sosial politik sejak abad ke 17 sampai sekarang telah mengembangkan civil
society menjadi sebuah konsep penting dalam ilmu sosial dan politik. Konsep ini sejalan
dengan perkembangan pemikiran mengenai bentuk gerakan masyarakat yang otonom dan
mandiri dalam menentukan arah dan perkembangannya tanpa campur tangan total dari
pemerintah. Pemikiran tentang civil society dalam ilmu sosial mulai marak dibahas
setelah perang dunia II Terutama dalam dekade 50-80 an. Pada abad ke 20, muncul
berbagai gerakan masyarakat yang tidak percaya lagi kepada upaya pemerintah atau
negara dalam menjamin dan membangun masyarakat yang bebas, maju dan makmur.
Pada abad ke 20 ini pula, istilah civil society (masyarakat madani) secara konseptual
dikembangkan dari pengalaman era pencerahan Eropa Barat pada abad ke 1 yaitu pada
masa munculnya kembali Eropa Timur pada dasawarsa 1980-an sebagai jawaban terhadap

8. 5
negara dengan sistem paratai sosialis (tunggal) yang otoriter yang kemudian dapat
dijatuhkan. Civil society (masyarakat madani) pada perkembangan berikutnya ternyata
masuk kedalam wacana lembaga multilateral. Sebagai contoh : The inter American
Development Bank (bank pembangunan antar amerika) merintis sebuah proyek penguatan
civil society di Amerika latin pada dasawarsa 1990-an. Dari fakta ini, istilah civil society
telah berkembang dari sekedar konsep menjadi gerakan.4
Terjemah civil society menjadi masyarakat madani pertama kali dikemukakan
oleh Dato Seri Anwar Ibrahim untuk mensifati masyarakat yang sudah memiliki
peradaban maju.Istilah madani sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan istilah
tamadun atau peradaban. Dengan demikian, civil society atau masyarakat madani bisa
diartikan sebagai kota peradaban atau masyarakat kota, suatu masyarakat beradab yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penegakan nilai-nilai demokrasi, dan
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Lebih lanjut Anwar Ibrahim menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang
diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan
perorangan dengan kestabilan masyarakat. Penerjemahan civil society menjadi
masyarakat madani ini dilatarbelakangi oleh konsep kota ilahi, kota peradaban atau
masyarakat kota. Di sisi lain, pemaknaan masyarakat madani ini juga dilandasi oleh
konsep tentang Al-Mujtama’ Al-Madani yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas,
yang secara definitif masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang
mengandung dua komponen bear yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.
Dan pada prinsipnya konsep masyarakat madani (civil society) adalah sebuah tatanan
komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban. Di
sisi lain masyarakat madani mensyaratkan danya toleransi dan menghargai akan adanya
pluralisme (kemajemukan).5
4
A.Ubaidilah. 2000.Pendidikan Kewarganegaran Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani.Jakarta:IAIN Pers. Hlm 218
5
Adi,Suryadi.1999. Masyarakat Madani : Pemikiran,teori, dan relavansinya dengan cita cita reformasi. Jakarta :PT
Raja Grafindo. Hlm 48

9. 6
3. Karakteristik Masyarakat Madani
Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas
dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara kritis dan berpartisipasi aktif serta egaliter.
Pada dasarnya, masyarakat madani berkaitan dengan peradaban universal.Penyebutan
karakteristik civil society sendiri dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam
merealisasikan wacana civil society diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai
universal dalam penegakan civil society. Prasyarat ini tidak dapat dipisahkan satu sama
lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang
integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi civil society. Karakteristik tersebut
antara lain :
a. Wilayah Publik yang Bebas
Wilayah public yang bebas adalah ruang public yang bebas sebagai sarana untuk
mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ini semua warga Negara
memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa
rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan diluar civil society.
b. Demokrasi
Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni
(genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum,
demokrasi adalah suatu tatanan sosial-politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari,
dan untuk warga Negara.6
c. Toleransi
Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Lebih
dari sikap menghargai pandangan berbeda dengan orang lain, toleransi, mengacu
pandangan Nurcholish Madjid, adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan
ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan
antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai
hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. 7
6
Moh.Mahfudz. 1999. Hukum dan pilar pilar Demokrasi. Yogyakarta : Gamma Media Sukma. Hlm 60
7
Nurcholish, Madjij. 2000. Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani. Bandung : PPIM Jakarta-
The Asia Fondation. Hlm 115

10. 7
d. Kemajemukan
Menurut Madjid, kemajemukan adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan
keadaban atau suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui
mekanisme pengawasan dan pengimbangan.8
e. Keadilan Sosial
Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak
dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sehingga
keadilan sosial bisa dikatakan hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek
kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan suatu keadilan yaitu:
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotongroyoan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak orang lain
5. Suka member pertolongan kepada orang lain
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya
hidup mewah
8. Suka bekerja keras
9. Suka menghargai hasil karya orang lain
10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan
berkeadilan sosial
4. Pilar Pilar Penegak Masyarakat Madani
Yang dimaksud pilar-pilar penegak masyarakat madani adanya gerakan sosial
yang terbentuk dalam institusi-institusi sebagai social control, dimana institusi itu
berfungsi mengkritisi kebujakan kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu
8
Madjid Nurcholish. 2000. Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani. Bandung : PPIM
Jakarta-The Asia Fondation. Hlm 63

11. 8
memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam menegakkan masyarakat
madani di Indonesia pilar-pilar tersebut tampaknya menjadi prasyarat bagi terwujudnya
kekuatan masyarakat sipil atau terbentuknya masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut
antara lain:
a. Organisasi Non Pemerintah
Istilah ini identik dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi
ini mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur
formal pemerintah, serta tidak dibentuk oleh bagian dari birokrasi pemerintah.
Disamping itu LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan
pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam sehari-
hari seperti advokasi, pelatihan, dan sosialisasi program-program pembangunan
masyarakat.
b. Supremasi hukum
Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum baik
sebagai rakyat maupun yang duduk dalam formasi pemerintah. Untuk membangun
masyarakat madani hukum harus ditegakkan karena melalui hukum perjuangan
untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga Negara dengan pemerintah
harus dilakukan dengan cara adil sesuai hukum yang berlaku.
c. Perguruan tinggi
Perguruan tinggi merupakan salah satu kekuatan sosial dan masyarakat
madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi
masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dengan cara gerakan
yang dilakukan oleh mahasiswa dan realitas yang obyektif dan menyuarakan
kepentingan public.
d. Pers
Pers merupakan salah satu sarana untuk mengawal bangunan masyakat
madani. Karena melalui pers public bisa menuangkan aspirasinya dan menjadi
media sosial control yang dapat menganalisa serta memplubikasikan berbagai
kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga Negara. Media pers sangat
berperan penting untuk mendukung dan menjadi mediator keempat cirri dalam

12. 9
masyarakat madani antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak terjadi
kesalah pahaman yang mengakibatkan perpecahan.
e. Partai politik
Kehidupan politik merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi
antarwarganegara dengan pemerintah dan institusi diluar pemerintah telah
menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan
tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik
Contoh dari Masyarakat Madani
1. Organisasi sosial kemasyarakatan
Organisasi yang muncul atas kehendak masyarakatnya sendiri bukan kehendak
Negara.
2. Asosiasi penerbitan
Sebuah perkumpulan masyarakat yang bergerak secara independen dalam
memikirkan ide-ide, informasi dan pengetahuan umum.
3. Yayasan penyelenggara sekolah swasta
inisiasi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri.
4. Yayasan pembela hak-hak kaum perempuan
inisiasi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan kaum
perempuan yang menjadi korban diskriminasi.
5. Komunitas penjuang hak-hak kaum difabel
yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan
terhadap kelompok difabel atau penyandang disabilitas.
6. Asosiasi perlindungan konsumen
yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan perlindungan terhadap hak-hak
konsumen.9
Dengan adanya contoh dan ciri masyarakat madani yang telah dijelaskan di
atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah orang-orang yang dapat
9
Sunarso. dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY Press. Hlm 398

13. 10
menunjukan sikap saling menghargai antar sesama manusia, dapat mematuhi
ajaran agama yang dianut, serta dapat menghargai agama lainnya.Di Indonesia
sudah cukup banyak orang seperti itu yang sadar akan kepentingan untuk menjadi
masyarakat madani. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya para pemimpin
baru yang bijaksana dan peduli dengan kondisi masyarakat Indonesia, serta
semakin berkurangnya kejahatan yang terjadi di Indonesia.
B. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia.
Perkembangan masyarakat madani di indonesia diawali dengan kasus pelanggaran
HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan
mengemukakan pendapat di muka umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya
berbagai lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian social control.
Sejak zaman orde lama dengan rezim demokrasi terpimpinnya Soekarno, sudah terjadi
manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan politis dan terhegomoni sebagai alat
legitimasi politik. Sampai pada masa orde baru pengekangan demokrasi dan penindasan
hak asasi manusia tersebut seakan menjadi tontonan gratis yang bisa dinikmati oleh siapa
pun bahkan untuk segala usia (Tim ICCE UIN, 2003:257).
Masyarakat madani sukar tumbuh dan berkembang pada rezim Orde Baru karena adanya
sentralisasi kekuasaan melalui korporatisme dan birokratisasi di hampir seluruh aspek
kehidupan, terutama terbentuknya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan profesi
dalam wadah tunggal, seperti MUI, KNPI, PWI, SPSI, HKTI, dan sebagainya.
Organisasi-organisasi tersebut tidak memiliki kemandirian dalam pemilihan pemimpin
maupun penyusunan program-programnya, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan
kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan.
Kebijakan ini juga berlaku terhadap masyarakat politik (political societies), sehingga
partai-partai politik pun tidak berdaya melakukan kontrol terhadap pemerintah dan tawar-
menawar dengannya dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Hanya beberapa organisasi
keagamaan yang memiliki basis sosial besar yang agak memiliki kemandirian dan
kekuatan dalam mempresentasikan diri sebagai unsur dari masyarakat madani, seperti
Nahdlatul Ulama (NU) yang dimotori oleh KH Abdurrahman Wahid dan Muhammadiyah

14. 11
dengan motor Prof. Dr. Amien Rais. Pemerintah sulit untuk melakukan intervensi dalam
pemilihan pimpinan organisasi keagamaan tersebut karena mereka memiliki otoritas
dalam pemahaman ajaran Islam.
Pengaruh politik tokoh dan organisasi keagamaan ini bahkan lebih besar daripada partai-
partai politik yang ada. Era Reformasi yang melindas rezim Soeharto (1966-1998) dan
menampilkan Wakil Presiden Habibie sebagai presiden dalam masa transisi telah
mempopulerkan konsep masyarakat madani karena presiden beserta kabinetnya selalu
melontarkan diskursus tentang konsep itu pada berbagai kesempatan. Bahkan, Habibie
mengeluarkan Keppres No 198 Tahun 1998 tanggal 27 Februari 1999 untuk membentuk
suatu lembaga dengan tugas untuk merumuskan dan mensosialisasikan konsep
masyarakat madani itu. Konsep masyarakat madani dikembangkan untuk menggantikan
paradigma lama yang menekankan pada stabilitas dan keamanan yang terbukti sudah
tidak cocok lagi.Soeharto terpaksa harus turun tahta pada tanggal 21 Mei 1998 oleh
tekanan dari gerakan Reformasi yang sudah bosan dengan pemerintahan militer Soeharto
yang otoriter.Gerakan Reformasi didukung oleh negara-negara Barat yang menggulirkan
konsep civil society dengan tema pokok Hak Asasi Manusia (HAM).
Presiden Habibie mendapat dukungan dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia), suatu bentuk pressure group dari kalangan Islam, dimana ia duduk sebagai
Ketua Umumnya. Terbentuknya ICMI merupakan suatu keberhasilan umat Islam dalam
mendekati kekuasaan karena sebelumnya pemerintah sangat phobi terhadap Islam
politik.Hal itu terjadi karena ada perantara Habibie yang sangat dekat dengan Soeharto.
Dengan demikian, pengembangan konsep masyarakat madani merupakan salah satu cara
dari kelompok ICMI untuk merebut pengaruh dalam Pemilu 1997. Kemudian konsep
masyarakat madani mendapat dukungan luas dari para politisi, akademisi, agamawan, dan
media massa karena mereka semua merasa berkepentingan untuk menyelamatkan gerakan
Reformasi yang hendak menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan
HAM.
Berdasarkan fakta tersebut, perlu ditegakkan masyarakat madani, penegakan masyarakat
madani di Indonesia memerlukan pilar penegak, antara lain berupa lembaga swadaya
masyarakat (LSM), PERS, Supermasi hukum, Perguruan Tinggi dan partai politik.

15. 12
Penegakan masyarakat madani di indonesia dapat mencapai hasil optimal apabila
dilakukan dengan menerapkan strategi pemberdayaan yang tepat. Menurut Dewan sebagai
mana dikutip Tim ICCE UIN (2003:257), ada tiga strategi yang salah satunya dapat
digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di indonesia.10
a. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini
berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak berlangsung dalam masyarakat yang
belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut
paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan
karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah
stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan lebih-lebih
yang terbuka terhadap perekonomian global membutuhkan resiko politik yang
minim.Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari
demokrasi.
b. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini
berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu
rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan bersama-sama
diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat
partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan
sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap negara.
c. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke
arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari
strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan
pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang
makin luas.
Proses terbentuknya civil society (masyarakat madani) akan sangat tergantung pada
dua unsur pokok, yaitu pemerintah negara pada satu bagian dan masyarakat/rakyat pada
bagian yang lainnya. Dibutuhkan komitmen yang kuat (kesungguhan) di antara kedua
unsur di atas atau kompak dan saling mendukung guna menciptakan civil society yang
10
M. Rahardjo Dawam. 1999. Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial. Jakarta :
LP3ES. Hlm 67

16. 13
handal. Untuk menuju masyarakat madani, unsur rakyat/masyarakat dituntut untuk
dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :
1.) Pemahaman yang sama
Pada tingkat awal, sangat perlu adanya pemahaman bersama di kalangan
masyarakat, tentang apa dan bagaimana karakteristik dari masyarakat yang disebut
madani. Paling tidak secara konsepsional, prinsip-prinsip dasar masyarakat
madani itu harus dipahami bersama sehingga relatif tidak ada lagi yang tidak
memahami hal-hal yang digariskan dalam prinsip-prinsip dasar masyarakat
madani tersebut.
2.) Keyakinan dan Saling Percaya
Keyakinan dan saling percaya, yaitu menumbuhkembangkan rasa saling percaya
di kalangan masyarakat bahwa masyarakat madani adalah masyarakat pilihan yang
terbaik dalam mewujudkan suatu sistem sosial yang dicita-citakan
3.) Satu Hati dan Saling Tergantung
Dengan terbentuknya saling percaya di kalangan masyarakat, pada tahap
berikutnya diperlukan juga kondisi satu hati dalam menentukan arah
kehidupan.Satu hati dan saling tergantung, mempunyai arti perlunya dikondisikan
satu hati dalam menentukan arah kehidupan.
4.) Kesamaan Pandangan tentang Tujuan dan Misi
Apabila kondisi satu hati dalam masyarakat menunjukkan benih-benih yang
menggembirakan, kesamaan pandangan, baik mengenai tujuan dan misi, menjadi
lebih mudah untuk diwujudkan.Perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan
masyarakat tentu tidak dapat diabaikan begitu saja.Namun, perbedaan itu bukan
untuk diarahkan menjadi sesuatu yang bersifat uniformity (keseragaman), tetapi
dalam wujud unity (satuan).

17. 14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral
yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Civil
society atau yang lebih dikenal dengan masyarakat madani pada mulanya merupakan sebuah
konsep filsafat yang berkenaan dengan sistem kenegaraan.Secara historis, konsep ini bermula
dari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero,
seorang filosof Romawi Kuno (106-43 SM). Konsep ini sejalan dengan perkembangan
pemikiran mengenai bentuk gerakan masyarakat yang otonom dan mandiri dalam
menentukan arah dan perkembangannya tanpa campur tangan total dari pemerintah.
Pemikiran tentang civil society dalam ilmu sosial mulai marak dibahas setelah perang dunia
II Terutama dalam dekade 50-80 an. Pada abad ke 20, muncul berbagai gerakan masyarakat
yang tidak percaya lagi kepada upaya pemerintah atau negara dalam menjamin dan
membangun masyarakat yang bebas, maju dan makmur. Pada abad ke 20 ini pula, istilah civil
society (masyarakat madani) secara konseptual dikembangkan dari pengalaman era
pencerahan Eropa Barat pada abad ke 1 yaitu pada masa munculnya kembali Eropa Timur
pada dasawarsa 1980-an sebagai jawaban terhadap negara dengan sistem paratai sosialis
(tunggal) yang otoriter yang kemudian dapat dijatuhkan.
Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas dari
pengaruh kekuasaan dan tekanan negara kritis dan berpartisipasi aktif serta egaliter.Pada
dasarnya, masyarakat madani berkaitan dengan peradaban universal. Perkembangan
masyarakat madani di indonesia diawali dengan kasus pelanggaran HAM dan pengekangan
kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum
kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga non pemerintah yang mempunyai
kekuatan dan bagian social control. Sejak zaman orde lama dengan rezim demokrasi
terpimpinnya Soekarno, sudah terjadi manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan
politis dan terhegomoni sebagai alat legitimasi politik. Sampai pada masa orde baru

18. 15
pengekangan demokrasi dan penindasan hak asasi manusia tersebut seakan menjadi tontonan
gratis yang bisa dinikmati oleh siapa pun bahkan untuk segala usia.
Dengan terbentuknya masyarakat Madani dapat mewujudkan masyarakat yang
demokratis sebagai tuntutan reformasi di dalam negeri maupun luar negri dan mendorong
inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan.

19. 16
DAFTAR PUSTAKA
Andeas Doweng Bolo, dkk. 2012. Pancasila Kekuatan Pembebas. Yogyakarta : Kanisius
(Anggota IKAPI).
Azra, Azyumardi. 1999. Menuju Masyarakat Madani. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Culla, Adi Suryadi. 1999. Masyarakat Madani Pemikiran : Teori dan Relavansinya dengan Cita-
Cita Reformasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Kunawi, dkk. 2013. Pancasila dan Kewarganegaraan. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
Madjid, Nurcholish. 2000. Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani.
Bandung : PPIM Jakarta-The Asia Fondation.
Mahfudz, Moh. M.D. 1999. Hukum dan pilar –pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gamma Media
Sukma.
Muchtar Ghazali, Abdul Majid. 2016. PPKn Materi Kuliah di Perguruan Tinggi Islam. Bandung
: PT Remaja Rosdakarya.
Rahardjo, M. Dawam. 1999. Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan
Sosial. Jakarta : LP3ES
Sunarso, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY Press.
Ubaidillah, Abdul Rozak, dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, &
Masyarakat Madani. Jakarta : IAIN Jakarta Press.