Kelas                 : HTN CNama dan NPM          : Togi Kristin Natalia              1006688395                        V...
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang dimaksud denganOrganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang...
tertentu, dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandungdidalam Pancasila dan peraturan peru...
manusia dengan lingkungannya, dengan cita-cita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.Maka karena itu organisasi masyar...
memperjelas bentuk dari suatu organisasi, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumahtangga menggambarkan mekanisme kerja dari...
o Rekening bank yang ditunjuk6. Tambahan persyaratan lainnya, yaitu:   • Dana awal   • Program kerja jangka pendek, meneng...
Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri berasal dari iuran anggota, sumbangan yang tidakmengikat, serta berasal dari usaha l...
pengarahan, nasihat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatandapat tumbuh secara sehat dan ma...
c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup        keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabu...
•    Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan masih tetap        melakukan kegiatan yang menga...
ingin menerbarkan benih-benih kejujuran dan anti korupsi sejak dini, sehingga program kerjamereka adalah memberikan penyul...
Daftar Pustaka   • UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan   • Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Essay HTN Organisasi Masyarakat

6,066 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,066
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Essay HTN Organisasi Masyarakat

  1. 1. Kelas : HTN CNama dan NPM : Togi Kristin Natalia 1006688395 Viera Amelia Priyono 1006688445 Rafie Naufan 1006731903 Aby Haryono 1006756370 Organisasi Kemasyarakatan Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak seluruh warga negaranya untukmenyalurkan aspirasinya dan mengeksplorasi diri mereka masing-masing untuk mencapaisuatu kondisi ideal tertentu yang diinginkan. Dalam Pasal 28 dan Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijabarkan secara menyeluruh hak-hak yang dapat diperoleh masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kebebasan mereka,serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perludilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunanmanusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Denganhakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan merupakanpengamalan Pancasila. Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar.Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunanadalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untukmenumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkankesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepadapembangunan nasional. Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan,sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaranpokok, yaitu :1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah : a) Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b) Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan, atau biasa disebut juga dengan Organisasi Massa dandisingkat menjadi Ormas, adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan persamaan nasib,sifat, tempat, ataupun tujuan dan cita-cita, dan tidak memiliki unsur politis seperti halnyaPartai Politik. Contohnya antara lain organisasi keagamaan, perkumpulan masyarakattertentu, dan sebagainya.Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 1 of 12
  2. 2. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang dimaksud denganOrganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat WargaNegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalampembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Beberapa dasar hukum berdirinya Organisasi Kemasyarakatan ini antara lain Pasal28C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untukmasyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28E (1) tentang kebebasan meyakini kepercayaan,menyatakan pikiran dan bersikap seusai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul danberpendapat. Pasal 28F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi &lingkungan. Selain itu, Organisasi Msyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalampembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesiabebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yangdikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaankegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifatkekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau perhimpunan yangdibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yangkeanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing,termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasalini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang No 8 Tahun1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah antara lain Praja MudaKarana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya,sedangkan organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakatWarganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian sepertiKoperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertianOrganisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No 8Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.B. Asas dan Tujuan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Organisasi Kemasyarakatanberdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagaisatu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiapOrganisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalammelaksanakan program masing-masing. Adapun tujuan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 3 Undang-UndangNomor 8 tahun 1985 ialah Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masingsesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimanatermaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia. Maksud dari pasal ini adalah bahwa tiap-tiap OrganisasiKemasyarakatan memiliki kebebasan untuk menetapkan tujuan khususnya masing-masing,entah berdasarkan kepentingan agama atau ras tertentu, untuk mencapai suatu kondisi idealEssay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 2 of 12
  3. 3. tertentu, dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandungdidalam Pancasila dan peraturan perundangan di Indonesia serta nilai-nilai yang berlakudalam masyarakat.C. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas merupakan sebuah organisasi yang di bentukoleh masyarakat atas dasar kesamaan maksud maupun tujuan, menurut pasal 1 UU Nomor 8Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan merupakanorganisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secarasukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapaitujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila. Menurut hal itu dapat di simpulkan Ormas berfungsi sebagai wadah bagimasyarakat yang memiliki kesamaan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yangsesuai dengan Pancasila, organisasi masyarakat juga di fungsikan menyukseskanpembangunan nasional baik dari dalam maupun luar organisasi kemasyarakatan sepertipembinaan anggotanya dan turut membantu pembangunan masyarakat sekitar sebagaimanayang di sebutkan dalam UUD 1945. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun1985 antara lain sebagai berikut:• Sebagai wadah penyalur sesuai kepentingan anggotanya;• Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;• Sebagai wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;• Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota, dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah. Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannyamasing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusahamelakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangananggotanya merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan keterampilanyang dapat disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang dalam usaha mewujudkantujuan organisasi. Karena dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalahpembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,pembangunan nasional itu memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secaraaktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadarankehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadahperanserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Menurut Koentjaraningrat (1982) bahwa dalam pembangunan nasional manusiamerupakan titik sentral, yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harusdiarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Suatu bangsa selalumenghendaki adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan hubungan antara manusiadengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, antaraEssay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 3 of 12
  4. 4. manusia dengan lingkungannya, dengan cita-cita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.Maka karena itu organisasi masyarakat berfungsi dalam pembangunan nasional manusiaD. Hak dan Kewajiban Organisasi KemasyarakatanHak Ormas Menurut pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,organisasi kemasyarakatan berhak: a) melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; b) mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapat tujuan organisasi haruslah kegiatantersebut sesuai dengan pancasila dan UUD serta telah di tetapkan sebelumnya dalamanggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut, tujuan organisasi menurut Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,menyebutkan: Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengansifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalamPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jadi organisasi masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda karena sifat kekhususan dariorganisasi masyarakat ini, organisasi masyarakat harus bersifat khusus karenapembentukannya berdasarkan kesamaan-kesamaan agama, profesi, fungsi yang membedakantiap-tiap organisasi masyarakat. Disebutkan juga dalam pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1985 TentangOrganisasi Kemasyarakatan: Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya,Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembanganyang sejenis. Meski memiliki kegiatan dan tujuan yang berbeda-beda namun kegiatan dariorganisasi kemasyarakatan tidaklah boleh menyalahi nilai-nilai pancasila. Yang dimaksuddengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadahuntuk setiap jenis Ormas, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadahyang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk OrganisasiKemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan TaniIndonesia (HKTI), dan lain sebagainya. Organisasi masyarakat juga berhak untuk mempertahankan hak hidupnya sesuaitujuan organisasi selama tidak menyalahi aturan yang telah di tetapkan undang-undang sertabertentangan dengan pancasila, pemerintah tidak dapat membekukan dan membubarkanorganisasi kemasyarakatan begitu saja, selama tidak melanggar aturan-aturan yang disebutkan dalam pasal 13, 14, 15, 16 dan 17 UU Nomor 8 Tahun 1985 TentangOrganisasi Kemasyarakatan.Kewajiban Ormas Menurut Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban: a) Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b) Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; c) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi masyarakat memiliki keharusan untuk memiliki Anggaran Dasar danAnggaran Rumah tangga, hal ini bertujuan agar organisasi memiliki haluan yang jelas, sertaEssay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 4 of 12
  5. 5. memperjelas bentuk dari suatu organisasi, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumahtangga menggambarkan mekanisme kerja dari suatu organisasi serta memuat tujuan dankegiatan yang akan dilakukan suatu Organisasi masyarakat, Hal-hal yang tercantum dalamsetiap AD/ART suatu organisasi tergantung dari perhatian organisasi tersebut kepada suatuhal. Ada suatu hal yang dalam suatu organisasi dimasukkan dalam AD atau ART-nya karenadianggap penting, tetapi diorganisasi lain bisa jadi hal tersebut tidak dimasukkan dalam ADatau ART organisasi tersebut karena dianggap tidak penting. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1985 TentangOrganisasi Kemasyarakatan, organisasi masyarakat haruslah satu-satunya berasaskanpancasila karena sejalan dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasiladalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjaminkelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagaisatu-satunya asas, Organisasi masyarakat juga harus memiliki tujuan yang sesuai denganUUD 1945, organisasi masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan keikutsertaansecara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadarankehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Organisasimasyarakat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 selain membantu pembangunan nasionaljuga harus menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatanuntuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpundalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Yang dimaksud dengan "satuwadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiapjenis Ormas, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarangbernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tanidalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lainsebagainya.E. Syarat Berdirinya suatu Organisasi Kemasyarakatan Syarat-syarat lahirnya suatu Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:1. Dibentuknya para inisiator dari beberapa orang badan pendiri organisasi umunya berjumlah ganjil.2. Diangkatnya orang-orang / tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih untuk duduk sebagai dewan penasehat dan dewan pembina yang yang pengurusnya berjumlah ganjil.3. Diangkatnya orang-orang yang mempunyai kemampuan berorganisasi untuk duduk dalam susunan pengurus organisasi.4. Adanya tempat atau kantor pusat atau sekretariat dan perangkat-perangkatorganisasi umumnya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk cabang disetiap provinsi, setiap kabupaten, anak cabang disetiap kecamatan, ranting disetiap kelurahan / desa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam negeri dan perwakilan diluar negeri.5. Pembuatan Akta Pendirian Organisasi melalui kantor Notaris dan PPAT yang ditunjuk dilengkapi dengan legalitas lainnya o Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga o Keterangan izin domisili o Keterangan terdaftar di kantor pajak / NPWP o Pengesahan Organisasi ke Dirjen Kesbang Departemen Dalam Negeri o Pengesahan Hak Paten Nama dan Logo Organisasi ke Direktorat Hak Paten Departemen Hukum dan HAMEssay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 5 of 12
  6. 6. o Rekening bank yang ditunjuk6. Tambahan persyaratan lainnya, yaitu: • Dana awal • Program kerja jangka pendek, menengah, panjang • Program kegiatan antara lain membuat proposal kegiatan yang isinya terdiri dari : Nilai dan Visi, Misi, Aturan, Profesionalisme, Insentif, Sumber Daya dan Rencana Kerja.F. Keanggotaan dan Kepengurusan Organisasi KemasyarakatanKeanggotaan Organisasi Kemasyarakatan Keanggotaan dan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Bab IV UUNo. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 9 menyebutkan bahwa SetiapWarganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan. Hal inidimaksudkan bahwa, setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakang, suku, agama,profesi dan hal-hal lain yang terdapat padanya, tidak menghalangi dirinya untuk menjadianggota dari suatu Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini juga didasarkan pada hakikatOrganisasi Kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan persamaan pemikiran, keyakinan,cita-cita, dan tujuan tanpa memangdang status dan latar belakang dari anggotanya, asalkansesuai dengan masing-masing jiwa Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yangpelaksanaannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertibadministrasi diperlukan pendaftaran anggota. Pembagian jenis keanggotaan itu sendiri jugadidasarkan kepada kehendak dan persetujuan masing-masing Organisasi Kemasyatrakatan,yang pada umumnya diletakkan pada anggaran dasar rumah tangganya. Jenis-jeniskeanggotaan antara lain Anggota Aktif dan Anggota Tidak Aktif, adapula yang membaginyamenjadi Anggota Inti, Anggota Simpatisan dan Anggota Kehormatan.Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Pasal 10 UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkanbahwa tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatanditetapkan dalam anggaran dasarnya. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tidak mengatursecara pasti dan jelas bagaimana susunan kepengurusan suatu Organisasi Kemasyarakatan,karena pada hakikatnya Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa mandiri parapendirinya maka segala kepengurusan yang didalamnya harus sesuai dengan keinginan,kebutuhan dan aspirasi para anggotanya, yang dituangkan dalam anggaran dasar rumahtangga.G. Keuangan Organisasi Kemasyarakatan Oleh karena organisasi masyarakat ini menjadi satu komunitas besar tentunya samadengan sistem kerja dimana terdapat standarisasi dan struktur mengenai keungan dalamkelompok. Sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985 yang dijadikan sebagai landasannya, dimanadalam undang-undang tersebut dipaparkan penjelasan dari keuangan dalam organisasimasyarakat itu sendiri (bab V Pasal 11 tentang Keuangan), dituliskan bahwa keuanganEssay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 6 of 12
  7. 7. Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri berasal dari iuran anggota, sumbangan yang tidakmengikat, serta berasal dari usaha lain yang sah. Mengenai iuran anggota sendiri tentu sebelumnya ada kesepakatan awal mengenaijumlah yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, baik dalam sebulanmaupun dalam jangka waktu setahun, dimana kesepakatan ini merupakan kesepakat dalamorganisasi masyarakat itu sendiri, sistem keuangan antar organisasi masyarakat yang satu danyang lain tentunya tidak sama. Semua memiliki cara dan strategi sendiri dalam usahamengembangkan organisasi nya demi kelangsungan dan kesejahteraan anggota organisasimasyarakat tersebut. Selain dari pada 3 ketetapan urusan keuangan organisasi, dapat pula mendapatbantuan keuangan dari luar negeri, dimana bantuan keuangan kepada organisasikemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri ini harus dengan persetujuan PemerintahPusat. Namun pada hakekatnya cara ini hanya dilakukan bagi organisasi masyarakat yangmelakukan pembangunan dalam urusan kenegaraan dan pemerintah pusat itu sendiri. selainitu mengenai sumbangan yang tidak mengikat maksudnya adalah dimana sumbangansukarela dari setiap anggota. Mengenai sumbangan sukarela ini tidak dipaksakan dan tidakmenjadi sebuah ketetapan. Sumbangan ini dikatakan tidak mengikat dalam arti tidakdipaksakan dan tidak dibebankan kepada anggota. Hanya sebagai sumbangan sukarela baikdalam bentuk dan jumlahnya.H. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Pasal 12 UU No. 8 tahun 1985tetang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa: 1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan 2. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Organisasi kemasyarakatan memegang peran penting dalam pembangunan nasionalseperti dalam ketentuan umum UU No. 8 tahun 1985 yaitu dalam rangka penataan danpeningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, dalam proses pembentukan organisasi kemasyarakatan, segala yangbersangkutan dengan organisasi masyarakat tersebut dilaporkan kepada pemerintah danmendapat persetujuan dan kesepakat untuk jalannya kegiatan organisasi masyarakat tersebut.Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan olehMenteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelahmendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.Selain itu, dalam menjalankan fungsinyauntuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajibannyayang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat,bangsa dan negara. Mengenai pembinaan organisasi masyarakat dilakukan agar tersusunnya strukturorganisasi masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan dan kesejahteraan bersama.Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang pelaksanaannyadiserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib administrasidiperlukan pendaftaran anggota. Dalam halnya, Pemerintah melakukan pembinaan terhadaporganisasi kemasyarakatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri,sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkanswadaya serta mendorong kreativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yangsangat potensial. Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk,Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 7 of 12
  8. 8. pengarahan, nasihat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatandapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Selain dari pada melakukan pembinaan, dilakukan juga pengayoman sebagai bentukpenghargaan dan pengakuan hak-hak para anggota sebagai anggota organisasi masyarakatyang telah disetujui oleh pemerintah tersebut. Pengayoman dilakukan dengan caramemberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian dorongan dilakukan dongan cara menggairahkan, menggerakkankreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untukmengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapaitujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan organisasi masyarakat itu sendiri,maka organisasi kemasyarakatan diupayakan berhimpun dalam wadah pembinaan danpengembangan yang sejenis. Seperti yang di tuliskan dalam Ketentuan UU NO 8 tahun 1985bab VI mengenai Pembinaan, dituliskan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan terhadapOrganisasi Kemasyarakatan dan sebagaimana Pelaksanaan pembinaan tersebut diatur denganPeraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1986 tentangpelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatandijelaskan mengenai pembinaan itu sendiri. dituliskan bahwa Pembinaan teknis organisasikemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non Departemen yangmembidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan Pelaksanaanpembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis dibawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikotamadya.I. Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatanapabila Organisasi Kemasyarakatan: a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah; c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara. Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 14 bahwa Apabila Organisasi Kemasyarakatanyang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan. Selain itu,pada Pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah juga dapat membubarkan OrganisasiKemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7,dan/atau Pasal 18. Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat danmembubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan"Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat Iyaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada: a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional; b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 8 of 12
  9. 9. c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dariPengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelahmemperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional,sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperolehpertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan darisemua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan denganmengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembubaran merupakan upayaterakhir. Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, danmenyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham,atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalamsegala bentuk dan perwujudannya. Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lainyang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentukdan perwujudannya" ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan denganPancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, sertaUndang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah mekanisme Pembekuan dan Pembubaran Ormas berdasarkan PPNomor 18 Tahun 1986. • Sebelum melakukan pembekuan ormas, Pemerintah terlebih dahulu menegur secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat ormas bersangkutan. • Apabila teguran tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat teguran, Pemerintah memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya. • Apabila panggilan tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata ormas yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan yang melanggar maka Pemerintah membekukan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. • Sebelum melakukan tindakan pembekuan, bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung. • Bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikotamadya, Pemerintah meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah. • Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikotamadya terhadap pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabila melakukan tindakan yang melanggar. • Gubernur harus meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk, terlebih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat ormas yang bersangkutan. • Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila ormas yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya; b.mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi; c.mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang melakukan kesalahan tersebut.Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 9 of 12
  10. 10. • Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, ormas bersangkutan dapat dibubarkan oleh Pemerintah. • Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. • Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, ormas tersebut masih melanggar, Pemerintah dapat membubarkan ormas bersangkutan. • Sebelum melakukan tindakan pembubaran, bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung. • Bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubemur atau Bupati/Walikotamadya, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikotamadya diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat. • Pemerintah membubarkan ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. • Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada ormas yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat. Sebenarnya keberadaan Peraturan ini sudah sangatlah usang karena sudah tidak sesuailagi dengan semangat Reformasi yang terus bergulir di Negeri ini. Tapi, kewibawaan UU inijuga masih berlaku sebagai payung hukum untuk menindak Ormas-ormas yang telah terbuktimelakukan pelanggaran terhadap peraturan ini sebelum ada UU yang mencabutnya.J. Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia amat beragam dan banyak jumlahnya.Banyaknya ragam dan jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia ini mencerminkankepribadian masyarakat Indonesia yang menjungjung tinggi demokrasi dan kebebasanberserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Masyarakat Indonesia juga dapat dikatakankritis, mempunyai jiwa pemberontak dan keinginan bersatu padu yang cukup kuat. Pendiri Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia berasal dari berbagai latar belakangpendidikan, usia, status sosial, pekerjaan, kepercayaan, dan sebagainya. Misalnya sajaOrganisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat muda, atau kelas pelajar danmahasiswa. Organisasi-organisasi ini pada umumnya bercirikan adanya aspirasi dansemangat jiwa muda yang ingin membuat perubahan di Indonesia agar menjadi lebih baikdalam hal-hal tertentu. Contohnya saja ada ClubSpeak, yaitu organisasi yang bergerak dibidang pencegahan korupsi. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dan mahasiswa yangEssay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 10 of 12
  11. 11. ingin menerbarkan benih-benih kejujuran dan anti korupsi sejak dini, sehingga program kerjamereka adalah memberikan penyuluhan yang menarik bagi pelajar dan mahasiswa seusiamereka agar menjadi generasi penerus tanpa korupsi. Selain itu juga ada Indonesian FutureLeader, Indonesian Youth Conference, dan sebagainya yang bertujuan untuk membentukpribadi generasi muda yang berani, bersih, berwawasan luas dan mampu mengaspirasikanpendapat mereka demi kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa depan. Organisasi Kemasyarakatan lainnya, yang dibentuk oleh generasi pasca mahasiswa,lebih beragam lagi jenis dan jumlahnya. Ada yang didirikan atas persamaan kepercayaan dankeyakinan seperti Front Pembela Islam, ada yang berdasarkan suku seperti Forum KabinetBetawi dan sejenisnya, ada pula yang bersifat mengawasi pemerintahan seperti IndonesianCorruption Watch dan Indonesian Police Watch. Organisasi ini bertujuan untuk membentukpemerintahan Indonesia yang lebih bersih dan baik lagi, dengan cara melakukan pengawasanterhadap pemerintah dan menginformasikannya kepada masyarakat. Organisasi lainnya juga ada yang bersifat mengajak masyarakat untuk hidup lebihbaik lagi, seperti Bike to Work yang mengajak masyarakat untuk menggunakan sepedamenuju kantor sehingga mengurangi polusi. Adapula Jakarta Green Club, Greeneratoid dansebagainya yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan dan mencegahefek global warming lebih lanjut serta menghijaukan bumi untuk masa depan yang lebih baik. Selain yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi contoh-contoh OrganisasiKemasyarakatan yang ada di Indonesia, yang didirikan dengan tujuan dan latar belakangyang beragam. Kesemuaan itu pada intinya bertujuan untuk bersama mencapai cita-cita,mempertahankan suatu kebudayaan, serta membentuk masyarakat dan masa depan Indonesiayang baik.Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 11 of 12
  12. 12. Daftar Pustaka • UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan • Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemaysarakatan • http://www.jimly.com • http://www.Nasionalinilah.com/ • Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. 2006. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusional RI.Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 12 of 12

×