KAJIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT/LURAH MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004

1. KAJIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI/WALIKOTA KEPADA CAMAT/LURAH
MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR III
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2. LATAR BELAKANG
• UU No. 22/1999 yang telah diubah UU No.
32/2004 tentang Posisi Kelurahan
• Pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota
kepada Camat dan lurah, merupakan suatu
keharusan untuk menciptakan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
• Belum ada satupun daerah yang telah memiliki
konsep dan rencana kebijakan untuk melimpahkan
kewenangan daerah kepada Camat dan lurah

3. PERMASALAHAN
• Masih adanya kendala dalam pelaksanaan
pelimpahan :
– Adanya kewenangan-kewenangan atributif
kelurahan pada saat pembentukannya
– Kondisi obyektif Kecamatan/Kelurahan dapat
dikatakan kurang mendukung kebijakan tentang
pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada
Kelurahan

4. TUJUAN
• mengidentifikasi sebagian kewenangan
pemerintahan yang dapat atau perlu dilimpahkan
kepada kecamatan/kelurahan sebagai upaya
penguatan otonomi daerah dan peningkatan kualitas
pelayanan umum.
• Mengidentifikasikasi kesiapan kecamatan/
kelurahan dalam menerima dan menjalankan
sebagian kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan.
• Mengidentifikasikasi kebijakan, tahapan,
kebutuhan sumber daya, serta faktor-faktor penentu
keberhasilan pelimpahan sebagian kewenangan
pemerintahan kepada kecamatan/ kelurahan.

5. LANDASAN TEORI

6. HASIL DANPEMBAHASAN
• Sebagian besar kabupaten/kota masih
menerapkan pelimpahan kewenangan
berdasarkan UU No. 22/1999, yaitu
pelimpahan kewenangan masih diberikan
kepada kecamatan. Meskipun ada juga
daerah yang telah menerapkan pelimpahan
kewenangan sampai pada kelurahan. (Kota
Banjarbaru)

7. KESIMPULAN
• Pelimpahan kewenangan selama ini masih
dilakukan dengan setengah hati dalam artian
pelaksanaan pelimpahan kewenangan tidak
disertai dengan sumber daya untuk
menjalankannya.
• Pelimpahan kewenangan kepada
kecamatan/kelurahan di kalimantan menggunakan
Pola Homogen, meskipun karakteristik
wilayahnya berbeda akan tetapi jenis pelimpahan
yang diberikan sama sehingga malahan tidak
berjalan dengan efektif

8. REKOMENDASI
• Penggantian UU No. 22/1999 dengan UU No.
32/2004 yang telah merubah posisi kelurahan
sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan
perubahan pelimpahan kewenangan
bupati/walikota, kewenangan tidak lagi hanya
kepada camatakan tetapi juga kepada lurah.
• Pelimpahan hendaknya dibarengi dengan
pelimpahan 3M (Man, Money and Materials) serta
adanya capacity building terhadap kelembagaan
kelurahan dan kecamatan dalam rangka
mendukung terciptanya optimalisasi pelaksanaan
pelimpahan kewenangan

9. Lanjutan
• Sebaiknya dalam penyusunan kebijakan pelimpahan
kewenangan dilakukan dengan pola heterogen yang
disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah
setempat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
kewenangan yang dilimpahkan serta menjembatani
kondisi spesifik kecamatan/kelurahan terutama dalam
rangka mendukung pertumbuhan ekonominya.
• Penetuan jenis-jenis kewenangan hendaknya murni
merupakan upaya dari bupati/walikota
memberdayakan kedua kelembagaan tersebut,
penentuan jenis-jenis kewenangan dari instansi teknis
hanya akan memunculkan egoisme sektoral yang
semakin menyempitkan jenis-jenis kewenangan yang
bisa dilimpahkan