1. D. OUTSOURCING DAN KAPASITAS MENGANGGUR PEGAWAI NEGERI
Dalam perhitungan kapasitas idle PNS, salah satu metode yang dapat digunakanadalah metode analisis
beban kerja. Mungkin terdapat sedikit perbedaan cara perhitungananalisis Beban Kerja pada masing-
masing Kementerian/Lembaga, karena masing-masing K/Lmengeluarkan aturan tersendiri. Sebagai
contoh Kementerian Keuangan menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
140/PMK.01/2008 tentang Pedoman AnalisisBeban Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan
sedangkan Kepolisian RI menggunakandasar Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor : Kep 547/VIII/2010,tanggal 30 Agustus 2010, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di
lingkungan Polri.Secara umum Beban Kerja yang dapat ditanggung Satuan Kerja menggunakan rumus
Kapasitas Kerja Unit = Jumlah Pegawai pada Unit x Jumlah Jam Kerja
Sehingga idle capacity bisa dihitung dengan
Idle capacity = Beban Bobot Kerja Aktual / Kapasitas Kerja Unit
Bila hasil perhitungan rumus tersebut < 1 maka berarti masih terdapat PNS yang idle/tidak terutilisasi
secara maksimal.
E. OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Di negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dari padadi negara federasi.
Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di negara
kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa urusan yangdipegang oleh
Pemerintah Pusat seperti :
1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3.Moneter dan keuangan
4.Pertahanan dan keamanan
1.Tujuan Pemberian Otonomi Daerah
Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakinbaik.
b. Pengembangan kehidupan demokrasi.

2. c. Keadilan.
d. Pemerataan.
e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalamrangka
keutuhan NKRI.
f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
g. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta
masyarakat,mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Syarat Pembentukan Daerah
Syarat-syarat pembentukan daerah, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:
a. Syarat Administrasi
1. Untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur.
2. Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota danBupati/Walikota.
b. Syarat Teknis, meliputi faktor sebagai berikut:
1. Kemampuan ekonomi.
2. Potensi daerah.
3. Sosial budaya.
4. Sosial politik.
5. Kependudukan.
6. Luas daerah.
7. Pertahanhan.
8. Keamanan.
9. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
c. Syarat Fisik, meliputi:
1. Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi.
2. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten.
3. Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.
3. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah
Dasar hukum diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
a. UUD 1945 pasal 18.
b. UU No. 32 tahun 2004
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2003

3. Bentuk dan susunan Pemerintah daerah:
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga yang berperan sebagai badan legislatif di daerah, baik di provinsi,
kabupaten maupun kota. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di dearahmerupakan
wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan dipilih melalui pemilu.
Pemerintahan Daerah.
b. Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah yang berperan sebagai badan eksekutif daerah.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 4 pemerintah daerah yang dibentuk diwilayah provinsi,
kabupaten dan kota ini dipilih secara demokratis. Dlam menjalankankewenangannya, pemerintah
daerah berhak menetpkan peraturan daerah dan peraturanlainnya untuk melaksanakan otonomi
dan tugas bantuan.
4. Syarat-Syarat Pembentukan Daerah Otonomi.
a. Kemampuan ekonomi
Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomiyang memadai
agar jalannya pemerintahn tidak tersendat-sendat dan pembangunandapat terlaksana dengan baik.
b. Luas daerah
Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehinggakeamanan dan stabilitas
serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalanidengan baik.
c. Pertahanan dan Keamanan Nasional
Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah pemerintahan.
d. Syarat-syarat lain
Segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan
kestabilan politik serta persatuan dan kesatuan bangsadalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang
nyata dan bertanggung jawab.
5. Asas-Asas Otonomi Daerah
a. Asas Sentralisasi, yaitu pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara
dengan pemerintah pusat.
b. Asas Desentralisasi, yaitu segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.

4. c. Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagaiwakil
pemerintah dan perangkat pusat di daerah.
d. Asas Pembantuan, yaitu asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah
yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
kepada yang memberi tugas.Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom:
a. Kewenangan Politik
Adanya otonomi daerah, rakyat melalui DPRD memiliki kewenangan memilih kepala daerah
sendiri.
b. Kewenangan Administrasi
Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah
untuk mengelola karyawan dan organisasi.