Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan 2) Beberapa inisiatif reformasi birokrasi daerah meliputi restrukturisasi, peningkatan pelayanan publik, dan perubahan budaya kerja 3) Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilakuk

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom kini tidak sepenuhnya
bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di
Indonesia diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat perda, tindakan
eksploitatif terhadap sumberdaya & stakeholders demi penimbunan PAD, serta
ketimpangan antardaerah berdasarkan polarisasi kaya-miskin, kini sedikit-banyak
mulai memiliki alternatif bentuk aplikasi yang terencana, inovatif, dan tentunya
reformis. Jumlahnya tidak banyak, memang, tetapi taksiran awal sebanyak hanya 5%
dari seluruh kabupaten/ kota dan propinsi di Indonesia yang berinovasi serta
melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintah daerahnya bisa menjadi bukti
bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif dalam skala lokal, regional, dan
nasional.
Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan
salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap
faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan
terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan
implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam
implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah
berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan
keluarga-keluarga pedesaan (John Clark:1995; John Friedmann:1992). Lebih lanjut
Gunawan Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemihakan dan pemberdayaan
masyarakat—dalam
keseluruhan
rangkaian
1
penyusunan
program-program

2. pembangunan, perlu diyakini oleh aparatur pemerintah daerah sebagai strategi yang
tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan
secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya,
keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional
menangani proses-proses penyusunanan program pada kabupaten/kota untuk
selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, kemudian yang terpenting dan juga
menjadi tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha
yang nyata. Upaya-upaya ke arah tersebut tidak secara serta merta dapat terwujud dan
tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan harus melalui proses
berliku-liku yang akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus
dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena
dalam pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme
komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan
sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda (community approach).
B. PERUMUSAN MASALAH
Pembangunan daerah tentu memiliki banyak aspek dan pekerjaan rumah yang
menumpuk sehingga sulit bagi pemerintah daerah jika harus menggarap semua aspek
dan jenis pembangunan. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, pemerintah
daerah mesti mencari daya pengungkit (leverage) yang berujung pada penentuan skala
prioritas. Dari Pendahuluan di atas, maka bagaimanakah peran Pemerintah Daerah
dalam menangani hal-hal berikut ini?
1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah
2. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
3. Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat
4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya
mencakup
pembenahan—jika
tidak
disebut
perombakan—struktural
menuju
perampingan ukuran dan komponen birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam PP No.
8 Tahun 2003. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan
secara gradual terhadap nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah yang
berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku
sebagai penguasa (ambtenaar) menjadi pelayanan & pengayoman.
Pemerintah Kabupaten Sragen, misalnya, melakukan perombakan struktural
dengan penambahan satuan kerja adhoc. Kelembagaan satker adhoc ini tidak masuk ke
dalam struktur birokrasi pemda tetapi mengemban fungsi yang justru menunjang
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya agar lebih optimal. Marketing Unit
(MU) dibentuk Pemkab Sragen sebagai unit fungsional yang bertugas dalam
memasarkan potensi sumberdaya kompetitif, peluang investasi, serta produk-produk
unggulan kepada pihak-pihak di dalam dan luar Kabupaten Sragen. Bentuk
kelembagaan adhocracy unit fungsional ini tidak hanya menjadikan MU dapat lincah
dan leluasa bergerak dengan koordinasi langsung dengan Bupati/ Wakil Bupati tetapi
juga memenuhi ketentuan PP No. 8 Tahun 2003 yang lebih menekankan keterpenuhan
fungsi daripada pengayaan struktur birokrasi.
Lembaga adhoc lain yang dibentuk adalah Engineering Services ((ES) yang
dibentuk untuk membuat seluruh perencanaan yang bersifat konstruksi. Perencanaan
berikut estimasi yang dibuat oleh satker ini akan menyelaraskan kebutuhan biaya
konstruksi dengan sumberdaya yang harus dikeluarkan pada setiap proyek konstruksi.
3

4. Cara kerja ini mirip sekali dengan Tim Owner Estimate (OE) bentukan Pemkab
Jembrana, Bali. Tim OE, melalui estimasi dan kalkulasi matematis atas kebutuhan
pekerjaan konstruksi, memberikan second opinion kepada Bupati perihal kebutuhan
yang sesungguhnya dari suatu pekerjaan konstruksi. Kerja kedua satker ini, baik ES
maupun OE, diarahkan pada minimasi praktek korupsi yang hamper menjadi
keumuman di banyak tempat terjadi dalam proyek-proyek konstruksi.
Reformasi struktural birokrasi pemda juga memiliki varian lain, yakni
reengineering process terhadap pelayanan publik. Reformasi ini menekankan pada
rekayasa mekanisme pelayanan publik yang dilekatkan dengan aspek struktural suatu
birokrasi publik. Contoh nyata varian reformasi ini adalah pelayanan satu pintu (one
stop service), tidak sekadar satu atap, untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan. Bentuk pelayanan ini baru bisa direkayasa dengan restrukturisasi organ
satuan kerja ke dalam satu Badan berikut pelimpahan kewenangan padanya, dipadukan
dengan penggunaan teknologi informasi intranet sebagai pewujudan e-government
dalam pengertian yang sebenarnya. Sebagai contoh, Pemkab Kutai Timur membentuk
Badan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten (Badan Simpekab) yang
melayani 42 jenis pelayanan. Dalam ragam yang sama, Pemkab Sragen membentuk
Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang melayani 62 jenis pelayanan dengan batas
waktu pelayanan maksimal 12 hari (khusus pelayanan IMB 15 hari). Pengambil
keputusan dalam pemberian izin tidak lagi bergantung pada Bupati tetapi telah
diserahkan kepada Kepala BPT.
Kerja BPT ditunjang oleh teknologi informasi (TI), menggunakan intranet
dalam aplikasi Kantaya (Kantor Maya) yang secara resiprokal menjamin pertukaran
informasi secara efisien sekaligus mekanisme pengawasan secara transparan
antarsatker. Secara lebih luas Pemkab Sragen memanfaatkan TI dalam pengoperasian
4

5. kerja pemda sehingga tidak terbatas pada BPT. Keberadaan Badan pelayanan satu pintu
semacam ini memangkas kesemrawutan pengurusan izin di berbagai dinas sehingga
pelayanan bisa memanfaatkan waktu yang lebih singkat.
Perubahan struktural mesti diikuti oleh perubahan kultural, berupa internalisasi
mindset dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja. Beranjak dari keinginan untuk
melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku, beberapa kepala daerah
mengarahkan perubahan kultural menuju corporate culture yang berlandaskan
semangat kewirausahaan. Bupati Sragen, misalnya, selama enam bulan pertama masa
jabatannya secara rutin mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala satker untuk
membicarakan persoalan masyarakat yang terakumulasi dan belum terselesaikan untuk
kemudian dipecahkan bersama saat pertemuan itu juga. Bupati juga mencanangkan
nilai-nilai publik di tengah-tengah jajaran birokrasi pemda berupa 5K: Komitmen,
Konseptual, Kontinu, Konsisten, dan konsekuen. 5K tidak sekadar dicanangkan tapi
diintegraskan dalam mekanisme kerja harian, terutama yang bersinggungan langsung
dengan tupoksi Bupati/ Wakil Bupati. Pemkab Sragen juga mengundang pelaku bisnis
di perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan perilaku organisasi bagi pegawai
BPT agar mereka berperilaku dan bertindak selayaknya karyawan swasta yang
berorientasi pada kepuasan pengguna jasa (consumer, customer). Di samping itu,
pelatihan ESQ telah beberapa kali diselenggarakan.
Berbeda dengan Pemkab Sragen, Gubernur Gorontalo mengurangi mekanisme
honorarium sebagai cara pemberian insentif berbasis take-home pay. Sebagai gantinya,
penilaian kinerja pegawai dilakukan secara terukur berdasarkan produktivitas kerja
sehingga diterapkan insentif bagi pegawai yang tercatat berprestasi dalam aktivitas
mereka. Di samping itu, pengerjaan kegiatan-kegiatan Pemprov Gorontalo tidak lagi
menggunakan sistem proyek. Setiap elemen dalam satuan kerja telah memiliki
5

6. pembagian tugasnya masing-masing dan bertindak atas job specification yang telah
dibagi itu. Inilah salah satu wujud penerapan anggaran berbasis kinerja, pegawai
dengan kinerja bagus akan mendapatkan insentif tersendiri. Di samping menekankan
anggaran berbasis kinerja dan efisiensi keuangan, transparansi dan akuntabilitas
Pemprov Gorontalo diwujudkan dengan pemuatan laporan keuangan yang spesifik di
media massa.
Cara berbeda diterapkan Walikota Tarakan. Pemkot Tarakan, Kalimantan
Timur, melakukan outsourcing SDM dari luar jajaran Pemkot untuk duduk menjabat
sebagai kepala satker tertentu. Kepala Bappeda Kota Tarakan bisa menjadi salah satu
contoh. Target yang hendak dicapai melalui cara ini adalah terjadinya transfer
pengetahuan, budaya, cara berpikir, dan cara kerja baru di lingkungan Pemkot. Pihak
luar yang digandeng untuk ikut menjalankan roda pemerintahan daerah diasumsikan
memiliki karakter yang masih segar dan belum mengalami kontak asimilasi budaya
dengan pegawai lama. Posisinya yang strategis memudahkannya dalam mengambil
keputusan sekaligus menjalankan peran pentng di lingkungan satker tempat ia bertugas.
Langkah lain adalah dengan memangkas pengelolaan fungsi-fungsi yang bukan
merupakan pekerjaan pokok (core-business) pemkot. Pengelolaan pasar, melalui sistem
tender yang terbuka dan akuntabel, dikelola perusahaan swasta dengan regulasi tetap di
tangan Pemkot sehingga intervensi pengelolaan pasar dan pengelolaan keuangan oleh
Pemkot melalui Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi berkurang. Hal ini di Tarakan
diterapkan di Pasar Boom-Panjang yang sekarang dikenal sebagai pasar dengan
kreativitas penggalian potensi laba, bersih dan apik, berbeda dengan kondisi pasarpasar tradisional pada umumnya. Perusahaan swasta dalam mengelola pasar hanya
menggunakan setengah karyawannya, setengah kebutuhan jumlah pengelola diambil
dari kalangan pedagang pasar per blok.
6

7. B. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah
kota dan kabupaten serta keberpihakan pemerintah pada sektor pengusaha kecil dan
menengah sebagai pelaku ekonomi, GBHN telah menggariskan arah kebijakan dalam
pembangunaan daerah diantaranya:
a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam
rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga
hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan
memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah , serta memperhatikan
penataan ruang , baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan
pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
c. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem
agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan,
penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Menurut Effendi (2001) pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk :
a. Mengembangkan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan
dan memperbaiki kondisi kehidupan material secara adil dan merata
b. Meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja
c. Mendorong penegakan hak-hak asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi
d. Mengembangkan peradaban
e. Meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan.
7

8. Pembangunan daerah pada era otonomi tidak terlepas dari implementasi dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebagai
implikasinya kewenangan pemerintah daerah lebih luas baik dari derajat kuantitas dan
kualitasnya. Kewenangan tersebut tidaklah hanya sekedar pada pelaksanaannya saja ,
tetapi juga mulai dari pemikiran, pengkonsepan dan perencanaannya. Hal ini semua di
dalam rangka pencapaian tujuan otonomi yang mengarah kepada terjadinya
kemandirian daerah dan kemandirian masyarakat (Utomo, 2001:2)
Pemerintah sendiri tidak bisa lepas tangan begitu saja dalam pembangunan
daerah sebagaimana dikemukakan oleh Arsyad (1999:121) ada empat peran yang
dapat diambil oleh pemerintah daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator,
fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. Terkait
dengan aktivitas ekonomi di daerah agar lebih melokalisasi dampak multiplier suatu
aktivitas ekonomi , salah satu jalan keluarnya adalah dengan memberdayakan
pengusaha lokal sebagai pelaku ekonomi lokal yang diharapkan dapat meraup
sebagian tetesan dari output ekonomi yang dihasilkan oleh pengusaha luar daerah.
Tumbuhnya pengusaha lokal sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dalam jangka
panjang merupakan kekuatan inti dari perekonomian suatu daerah.(Brodjonegoro,
2002:154-155)
Kemandirian pemerintah dan kemandirian masyarakat adalah wujud dari
pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan
memperbaiki kehidupan material secara adil dan merata yang pada ujungnya
berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri
pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila
masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan
menggunakannya
untuk
pembangunan
8
masyarakatnya
(Soetrisno,
1995:136).

9. Paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer dikalangan para
perencana pembangunan didunia ketiga khususnya para anggota lembaga swadaya
masyarakat yang melihat bahwa paradigma pemberdayaan akan lebih mampu
mencapai tujuan pembangunan yaitu menghilangkan kemiskinan.
Pemerintah daerah (pemda) sering mengalami kesulitan dalam menerjemahkan
dan menerapkan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah seolah diimplementasikan
sebagai keleluasaan bagi pemda untuk membuat kebijakan yang menguntungkan
daerahnya dengan sasaran peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus
memikirkan ekonomi rakyat (Wirawan dkk, 2001:152). Padahal otonomi daerah
adalah upaya untuk memberikan kewenangan pada pemda untuk memberdayakan
potensi daerah termasuk ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya berarti materi,
karena didalamnya ada juga keharusan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat
C. Perluasan Akses Pendidikan bagi Masyarakat
Upaya memajukan dunia pendidikan merupakan investasi jangka panjang, jauh
melebihi usia tampuk pemerintahan seorang kepala daerah, bahkan hingga dua kali
masa jabatannya. Inilah yang menyebabkan tidak banyak kepala daerah menjejakkan
program-programnya pada sektor ini karena dalam kurun waktu periode kekuasaannya,
hasilnya tidak langsung dirasakan, pun bersifat intangible. Tidak banyak pula pemda
yang menjadikan upaya peningkatan kualitas pendidikan sebagai pengungkit utama
dalam mencapai kemajuan daerah. Namun, yang menjadi tren adalah mengasumsikan
kegiatan penarikan investor dan pengembangan kegiatan-kegiatan jasa sebagai
pengungkit kemajuan daerah. Hal ini tidak sepenuhnya salah, memang, tetapi
memandang dunia pendidikan sebelah mata jelas bukan sikap yang bijak.
9

10. Ditengah-tengah menjamurnya tren tersebut, terdapat beberapa pemda yang
concern memajukan dunaia pendidikan dengan memperluas akses pendidikan bagi
masyarakat sekaligus memperbaiki mutu keberlangsungannnya. Jadilah kemudian
model sekolah ini berorientasi pada pengembangan pendidikan secara lebih inovatif,
muatan disiplin yang tinggi, pendidikan akhlak secara intensif, keterampilan praktis,
penguasaan IPTEK sejak dini, dan berwawasan global. Secara praktis sekolah ini
dilaksanakan dengan sistem asrama (boarding school) dengan konsep full-day school
dalam pengertian yang sebenarnya, ditandai dengan waktu belajar yang lebih lama
daripada sekolah-sekolah konvensional serta interaksi antara peserta didik dan
pengasuh/ gurunya lebih intensif.
D. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Peran pemerintah sebagai pelaksana di sektor rumahsakit dilakukan terutama
oleh rumahsakit pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sektor rumahsakit
Indonesia, jumlah rumahsakit milik pemerintah sejak tahun 1995 berkurang sedikit.
Sebaliknya di sektor swasta antara 1995 – 2000 tercatat pendirian73 rumahsakit swasta
baru. Pertumbuhan ini berarti kenaikan 15%. Krisis ekonomi terlihat tidak
mempengaruhi kenaikan jumlah rumahsakit swasta.
Terlihat bahwa fungsi pemerintah sebagai pelaksana kegiatan relatif berkurang.
Sektor swasta berkembang, namun di Indonesia tidak terjadi proses privatisasi
rumahsakit pemerintah. Pemerintah tetap menjadi pemilik rumahsakit. Akan tetapi ada
proses otonomi manajemen rumahsakit dimana terjadi semacam pemisahan antara
fungsi pemerintah sebagai pemberi biaya atau regulator dengan fungsi pelayanan.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adanya perubahan RSUP menjadi Perjan, atau
RSD menjadi BUMD.
10

11. .BAB III
KESIMPULAN
Dinamika ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian
mayarakat. Oleh karena itu upaya peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam
dunia usaha dan investasi terus dintensifkan melalui peningkatan kapasitas maupun
fasilitas sarana dan prasarana.
Perubahan di daerah memang biasanya dimulai dengan pembenahan kelembagaan
birokrasi pemerintah daerah sebelum akhirnya merambah pada pembenahan di sektor lain,
misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akss masyarakat ke dalamnya,
peningkatan mutu kesehatan, penggalian potensi daerah untuk melakukan pembangunan
berbasis keunggulan lokal, penggalakan usaha-usaha di bidang jasa, dll. Beberapa
penelitian hingga kini masih menemukan bahwa perubahan-perubahan pada aparatur
pemda masih terkait erat dengan langgam keterikatan sistem yang diberlakukan secara
birokratis. Belum ada penemuan mutakhir bahwa perubahan tersebut mencakup perubahan
secara ideologis dan paradigmatik, dua hal yang justru menjadikan perubahan lebih
permanen tanpa ketergantungan pada sistem dan figur kepala daerah.
Hal yang sangat penting adalah penggunaan manajemen strategis dalam mengelola
aparat pemerintah daerah. Manajemen strategis, yang diarahkan dengan pemikiran yang
strategis
pula,
akan
menjamin
keberlangsungan
pembangunan
karena
telah
memperhitungkan keuntungan sekaligus risiko di masa depan, jauh melampaui usia
periode kepemimpinan seorang kepala daerah. Di samping itu, manajemen strategis juga
menjadikan pemda turut mencurahkan perhatian mereka pada sektor-sektor yang
memberikan manfaat dalam jangka menengah dan panjang, misalnya sektor pendidikan
dan kesehatan.
11