aspek hukum dalam transaksi elektronik

1. 1
Chapter Three
Aspek Hukum dalam
E-Commerce
Oleh:
Eka Widya Rahmawati (2013112187)
Aspek Hukum dalam E-Commerce

2. 2
Chapter Three
Copyright 1997 Dead Economists Society
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008,
disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum
yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer
dan/atau media elektronik lainnya.
Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu
perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak
yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan
melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara
elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa
kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen
elektronik atau media elektronik lainnya.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

3. 3
Chapter Three
Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:
1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk
melalui
internet sebagai pelaku ;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-
undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh
penjual pelaku usaha / merchant.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual
atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik,
penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.
Aspek Hukum dalam E-Commerce
Hubungan Hukum Antara Pihak-pihak yang Terlibat dalam
E-Commerce
Hubungan Hukum Antara Pihak-pihak yang Terlibat dalam
E-Commerce

4. 4
Chapter Three
Aspek-Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online
(E-Commerce)
Pada dasarnya hal pokok yang terjadi pada transaksi online adalah
perjanjian jual beli antara dua belah pihak yang dilakukan tanpa adanya unsur
paksaan dan dinyatakan sah oleh hukum yang berhubungan dengannya.
Prinsip utama yang harus diperhatikan :
Azas Persamaan Fungsi : semestinya tersedia perangkat hukum yang
dapat mengantisipasi seluruh keperluan perdagangan di internet seperti
halnya yang secara efektif telah dilakukan pada jenis perdagangan
konvensional.
Sumber Hukum : merupakan permasalahan lain yang harus diperhatikan,
Karena dunia maya tidak memiliki batasan geografis yang selama ini
dikenal dalam hukum konvensional. Jika terjadi pelanggaran hukum,
sangat sulit menentukan hukum Negara mana yang akan dipergunakan.
1. Perjanjian Jual Beli
Aspek Hukum dalam E-Commerce

5. 5
Chapter Three
2. Penawaran dan Persetujuan
Mutual assent adalah kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak (pembeli dan penjual) untuk bersama-sama melakukan
proses jual beli.
Hal inipun telah diatur dalam UU ITE dalam pasal 20 UU ITE
dijelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak,
transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang
dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh
penerima”. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata dimana
suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kata sepakat.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

6. 6
Chapter Three
4. Persyaratan
Perjanjian yang sah juga harus memenuhi aspek persyaratan yang telah
disepakati oleh pihak-pihak terkait, terutama yang menyangkut
mengenai masalah pembayaran, penyerahan barang dan pengembalian
barang.
 Didalam aspek pembayaran, tentu saja tidak hanya factor harga
terbentuk yang menjadi pokok kesepakatan, tetapi hal-hal seperti
cara/jenis pembayaran dan termin pembayaran juga harus disepakati.
Demikian pula masalah sanksi dan denda, seandainya konsumen tidak
dapat memenuhi pembayaran yang telah disepakati. Hal -hal yang
menyangkut penyerahan barang, misalnya bagaimana produk yang
menjadi objek jual beli masih berada ditangan penjual dapat secara sah
atau sampai dan menjadi hak si pembeli.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

7. 7
Chapter Three
5. Kinerja Perjanjian dan Persengketaan
Setelah perjanjian jual beli disepakati dan ditandatangi oleh pihak-
pihak terkait, maka masing-masing pihak berkewajiban untuk
melaksanakan butir-butir kontrak yang telah disepakati bersama.
Persengketaan dapat terjadi Dalam satu kasus dimana salah satu
atau kedua pihak yang telah berjanji tidak memenuhi satu atau lebih
butir-butir perjanjian terkait. Jika situasi ini terjadi, maka akan ada
tindakan-tindakan hukum yang diberlakukan, sesuai dengan jenis
kasus dan aturan yang berlaku.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

8. 8
Chapter Three
6. Bukti di Pengadilan
Hak dan kewajiban tidak ada artinya jika tidak dilindungi oleh hukum yang dapat menindak
mereka yang mengingkarinya.Sebuah dokumen untuk dapat diajukan kedepan pengadilan
harus mengikuti 3 (tiga) aturan utama, yakni:
o The rule of authentification , misalnya telah dapat terpecahkan dengan
memasukkan unsur-unsur origin dan accuracy of storage jika e-mail ingin
dijadikan sebagai barang bukti. Termasuk pula untuk proses autentifikasi dokumen
digital yang telah dapat di implementasikan dengan konsep digital signature.
o Aspek hersay, yang dimaksud adalah adanya pernyataan-pernyataan diluar
pengadilan yang dapat diajukan sebagai bukti. Didalam dunia maya, hal-hal
semacam e-mail, chatting dan teleconference, dapat menjadi sumber potensi
entitas yang dapat dijadikan barang bukti.
o Faktor best evidence, berpegang pada hirarki jenis bukti yang dapat dipergunakan
di pengadilan, untuk meyakinkan pihak-pihak terkait mengenai suatu hal, mulai dari
dokumen tertulis, rekaman / transkip pembicaraan, video, foto dan lain sebagainya.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

9. 9
Chapter Three
Tindakan Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam
Transaksi Jual Beli Secara Online (E-Commerce)
Salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada sistem perdagangan online adalah
bahwa penjual tidak mengirimkan barangnya meskipun pembayaran telah dilakukan.
Apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai “penipuan”? Lalu bagaimana
perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan tersebut ?
 Pada dasarnya penipuan secara online tidak jauh berbeda dengan penipuan secara
konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan
secara online, penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu,
penipuan secara online dapat dikenakan pasal 378 KUHP yang berbunyi :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana
penjara paling lama 4 tahun.”
•
Aspek Hukum dalam E-Commerce

10. 10
Chapter Three
Selanjutnya mengenai kerugian yang mungkin ditimbulkan dari
transaksi elektronik telah diatur dalam UU ITE tahun 2008 pasal 21:
“(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga
secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat
hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihakpengguna
jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab
pengguna jasa layanan.”
Aspek Hukum dalam E-Commerce

11. 11
Chapter Three
Bagaimana Undang-undang ITE mengatur
masalah penipuan ?
• Dalam UU ITE disebutkan bahwa yang merupakan perbuatan yang
dilarang menurut pasal 28 ayat (1) adalah :
“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
• Dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa ancaman
pidana dari penipuan secara online ini adalah penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

12. 12
Chapter Three
Agar tidak terjadi penipuan,ada baiknya pihak konsumen mengetahui
informasi-informasi terkait barang yang ditawarkan penjual.
UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap
dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi :
“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan”
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang
lengkap dan benar” adalah meliputi :
– Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik
sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
– Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian
serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan
deskripsi barang/jasa.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

13. 13
Chapter Three
Mengenai penyelesaian sengketa transaksi elektronik
juga telah diatur pada UU ITE :
Pasal 38 :
“(1)Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi
Informasi yang menimbulkan kerugian.”
Pasal 39 :
“(1)Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(2)Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
Aspek Hukum dalam E-Commerce

14. 14
Chapter Three
Tindakan Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi
Jual Beli Secara Online (E-Commerce)
secara litigasi
• pengajuan surat gugatan melalui
lembaga peradilan yang berwenang
sesuai ketentuan hukum acara
perdata yang berlaku di Indonesia
atau berdasarkan hukum acara
yang dipilih oleh para pihak
secara non litigasi atau diluar
pengadilan,
• antara lain melalui cara adaptasi,
negoisasi, mediasi, konsiliasi dan
arbitrase sesuai ketentuan yang
berlaku. Penentuan cara dalam
menyelesaikan sengketa dan
biasanya telah dicantumkan pada
perjanjian sebagai klausa baku
tertentu.
Apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara
penyelesaian sengketanya, maka para pihak harus tetap sepakat memilih salah satu
cara penyelesaian sengketa yang terjadi (pasal 39 ayat 2) .
Aspek Hukum dalam E-Commerce

15. 15
Chapter Three
Referensi
-UU ITE 2008
-http://thepresidentpostindonesia.com/?p=864
diakses tanggal 24 April 2013.
- http://www.usi.ac.id/ diakses tanggal 24
April 2013.
Aspek Hukum dalam E-Commerce

16. 16
Chapter Three
@WIWIED175_
EKA WIDYA RAHMAWATI
Arigatou Gozaimasu