Perjanjian ini mengatur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi pekerjaan kepada penyedia jasa pekerja, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak, ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan, persyaratan pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan."

1. 1
DRAFT AGREEMENT
PROVISION OF OUTSOURCING
SERVICES
By : Imam Prastio, LL.B
Number :
Date :
By and between:
EMPLOYER WORKER
SERVICE
PROVIDERS
Name : Name :
Address : Address :
DRAFT PERJANJIAN
PENYEDIAAN JASA PEKERJA
ALIH DAYA
Oleh : Imam Prastio, S.H.
Nomer :
Tanggal :
Oleh dan diantara:
PEMBERI
PEKERJAAN
PENYEDIA
JASA
PEKERJA
Nama : Nama :
Alamat : Alamat :

2. 2
WORKER SERVICE PROVISION
AGREEMENT
Number: ________________
Outsource Worker Service Provision Agreement
Number: _______________ this was created on
this day:
Day :
Date :
Located at :
(Agreement)
By and between :
(1) Name : PT. _____________________________
Address
Building Name
Street Name/Number
RT/RW
Ward
Subdistrict
Regency/Municipality
Province
:
:
:
:
:
:
:
In this Agreement represented by
______________________ in his position as
Director, by and therefore legal and authorized to
act for and on behalf of PT. ____________
hereinafter referred to in this agreement as the
(Employer).
(2) Name : PT. _____________________________
Address
Building Name
Street Name/Number
RT/RW
Ward
Subdistrict
Regency/Municipality
Province
:
:
:
:
:
:
In this Agreement represented by
______________________ in his position as
Director, by and therefore legal and authorized to
act for and on behalf of PT.
________________________ (hereinafter
referred to in this agreement as the (Worker
Service Provider).
PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA
PEKERJA
Nomer: ________________
Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja
Nomor: _______________ ini dibuat pada
hari ini:
Hari :
Tanggal :
Bertempat di :
(Perjanjian)
Oleh dan diantara :
(1) Nama : PT. _________________
Alamat
Nama Gedung
Nama/Nomor Jalan
RT/RW
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Provinsi
:
:
:
:
:
:
:
Dalam Perjanjian ini diwakili oleh
______________________ dalam jabatannya
sebagai Direktur, oleh dan karenanya sah dan
berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama
PT. _________________________ selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut (Pemberi
Pekerjaan).
(2) Nama : PT. ________________
Alamat
Nama Gedung
Nama/Nomor Jalan
RT/RW
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Provinsi
:
:
:
:
:
:
Dalam Perjanjian ini diwakili oleh
______________________ dalam jabatannya
sebagai Direktur, oleh dan karenanya sah dan
berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama
PT. ________________________ (selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut (Penyedia Jasa
Pekerja).

3. 3
The Employer and the Worker Service Provider
are collectively hereinafter referred to as the
“Parties”. The Parties hereby first explain the
following matters:
1. That the Employer is a Limited Liability
Company Legal Entity whose scope of
business activities is engaged in
____________________.
2. Whereas in order to carry out its 3 |
P a g e business activities, the Employer
intends to hand over part of the work
implementation to the company providing
worker services.
3. Whereas, Worker Service Provider is a
Limited Liability Company Legal Entity
whose scope of business activities is engaged
in the provision of worker services.
4. That in order to meet the needs of the
Employer, the Employer Service Provider is
willing to accept the submission of part of the
work implementation from the Employer.
Based on the foregoing matters and in good
faith, the Parties hereby agree to bind
themselves in this Agreement with the following
terms and conditions:
Article 1
Agreement for Submission of Partial Work
Implementation
The Employer hereby agrees to submit Part of the
Work Implementation and pay the Service Fee to
the Worker Service Provider and the Worker
Service Provider hereby agrees to carry out Part
of the Work Implementation for and for the
benefit of the Employer.
Article 2
Rights and Obligations of the Parties
(1) Rights and Obligations of Employers
a. The Employer is entitled to receive the
results of the delivery of Part of the
Work Implementation from the
Employer Service Provider.
b. The Employer is obliged to pay the
Service Fee to the Employer Service
Provider.
Pemberi Pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerja
secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai
“Para Pihak”. Para Pihak dengan ini terlebih
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemberi Pekerjaan adalah sebuah
Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang
__________________________.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan
usahanya, Pemberi Pekerjaan bermaksud
untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan penyediaan jasa
pekerja.
3. Bahwa, Penyedia Jasa Pekerja adalah sebuah
Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang
penyediaan jasa pekerja.
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pemberi
Pekerjaan, Penyedia Jasa Pekerja bersedia
untuk menerima penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan dari Pemberi
Pekerjaan.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan
iktikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
Pasal 1
Kesepakatan Penyerahan Sebagian
Pelaksaan Pekerjaan
Pemberi Pekerjaan dengan ini sepakat untuk
menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
dan membayar Biaya Jasa kepada Penyedia Jasa
Pekerja dan Penyedia Jasa Pekerja dengan ini
sepakat untuk melaksanakan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan tersebut bagi dan untuk
kepentingan Pemberi Pekerjaan.
Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak
(1) Hak dan Kewajiban Pemberi Pekerjaan
a. Pemberi Pekerjaan berhak untuk
menerima hasil dari penyerahan
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan dari
Penyedia Jasa Pekerja.
b. Pemberi Pekerjaan berkewajiban untuk
membayar Biaya Jasa kepada Penyedia
Jasa Pekerja.

4. 4
(2) Rights and Obligations of Worker Service
Providers
a. The Employer's Service Provider is
entitled to receive payment of the
Service Fee from the Employer.
b. The Employer Service Provider is
obliged to carry out Part of the Work
Implementation for and for the benefit
of the Employer.
Article 3
Partial Work Execution
(1) Some of the Work Implementation as
referred to in this Agreement are supporting
service activities or those that are not
directly related to the production process of
the Employer's company required by the
Employer in carrying out its business
activities, which include:
Cleaning service business
(cleaning service).
Business of providing food for
workers (catering).
Business security personnel
(security/security unit).
Supporting service business in
mining and petroleum.
The business of providing
transportation for workers.
*) Put a tick (√)
(Partial Performance of Work)
(2) To carry out Partial Work Implementation,
the Worker Service Provider is obliged to
provide workers who will carry out the
operational activities of the Partial Work
Implementation whose work results are the
full responsibility of the Workers' Service
Provider (Workers).
(2) Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Pekerja
a. Penyedia Jasa Pekerja berhak untuk
menerima pembayaran Biaya Jasa dari
Pemberi Pekerjaan.
b. Penyedia Jasa Pekerja berkewajiban
untuk melaksanakan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan bagi dan untuk
kepentingan Pemberi Pekerjaan.
Pasal 3
Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
(1) Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
ini adalah kegiatan jasa penunjang atau
yang tidak berhubungan langsung dengan
proses produksi perusahaan Pemberi
Pekerjaan yang diperlukan oleh Pemberi
Pekerjaan dalam menjalankan kegiatan
usahanya, yaitu yang meliputi:
Usaha pelayanan kebersihan
(cleaning service).
Usaha penyediaan makanan bagi
pekerja (catering).
Usaha tenaga pengamanan
(security/satuan pengamanan).
Usaha jasa penunjang di
pertambangan dan perminyakan.
Usaha penyediaan angkutan bagi
pekerja.
*)Beri tanda centang (√)
(Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan)
(2) Untuk melakukan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan, Penyedia Jasa Pekerja wajib
untuk menyediakan pekerja yang akan
melakukan kegiatan operasional Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan tersebut yang hasil
pekerjaannya merupakan tanggung jawab
sepenuhnya dari Penyedia Jasa Pekerja
(Pekerja).

5. 5
(3) Part of the Work Implementation is carried
out by the Worker based on the job
description as follows :
Type of
work
: Support Service Activities
Job
description
:
Job details :
No. :
Job Form :
Information :
The number of workers :
(Work).
Article 4
Work implementation
(1) Workers' Service Providers are required to
have a working relationship based on a
work agreement with Workers and
Workers' Service Providers are prohibited
from employing Workers who do not have
an employment relationship based on a
work agreement with the Workers' Service
Provider, whether it is a work agreement in
the form of a Specific Time Work
Agreement (Temporary Contract Work
Agreement-PKWT) or a Time Work
Agreement Unspecified (Permanent Time
Work Agreement-PKWTT).
(2) Worker Service Providers are required to
employ Workers who have the
qualifications and competencies according
to the type of work.
(3) Worker Service Providers are required to
equip Workers with equipment and work
facilities that meet general standards of
good technical feasibility as well as special
standards determined by Employers and in
accordance with applicable laws and
regulations.
(3) Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan
oleh Pekerja berdasarkan uraian pekerjaan
sebagai berikut :
Jenis
Pekerjaan
: Kegiatan Jasa Penunjang
Deskripsi
Pekerjaan
:
Rincian Pekerjaan :
No. :
Bentuk Pekerjaan :
Keterangan :
Jumlah Pekerja :
(Pekerjaan).
Pasal 4
Pelaksanaan Pekerjaan
(1) Penyedia Jasa Pekerja wajib memiliki
hubungan kerja berdasarkan perjanjian
kerja dengan Pekerja dan Penyedia Jasa
Pekerja dilarang untuk mempekerjakan
Pekerja yang tidak memiliki hubungan
kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan
Penyedia Jasa Pekerja, baik itu perjanjian
kerja yang berbentuk Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) maupun
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT).
(2) Penyedia Jasa Pekerja wajib untuk
mempekerjakan Pekerja yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
jenis Pekerjaannya.
(3) Penyedia Jasa Pekerja wajib untuk
melengkapi Pekerja dengan peralatan dan
fasilitas kerja yang memenuhi standar
umum kelayakan teknis yang baik maupun
standar khusus yang ditentukan oleh
Pemberi Pekerjaan dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

6. 6
(4) Worker Service Providers are required to
fulfill Occupational Safety and Health (K3)
requirements in accordance with the
provisions of the applicable laws and
regulations.
(5) Worker Service Providers are required to
equip Workers with the necessary permits
and provide Workers with the required
rights in accordance with the applicable
laws and regulations.
(6) In carrying out the Work, the Worker is
obliged to follow and carry out the
instructions and/or orders of the Employer
and to follow the provisions regarding the
company rules and regulations that apply in
the Employer's company.
(7) Worker Service Providers are prohibited
from submitting the implementation of part
or all of the Work to other worker service
providers.
Article 5
Job Implementation Evaluation
(1) The Employer has the right to carry out a
Job evaluation, namely an evaluation of the
implementation of the Work carried out by
the Worker and submit it to the Worker
Service Provider with the provisions, that
the Job evaluation includes the right of the
Employer to ensure that the implementation
of the Work by the Worker:
a. In accordance with this Agreement and
the provisions of the applicable laws
and regulations.
b. Workers are obliged to achieve the
results of the Work in accordance with
the provisions of this Agreement.
c. In carrying out the Work, Workers are
required to use general standard
equipment and special standard
equipment determined by the
Employer.
d. In carrying out the Work, Workers are
required to follow the rules and
regulations that apply in the Employer's
company.
(Job Evaluation).
(4) Penyedia Jasa Pekerja wajib untuk
memenuhi persyaratan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(5) Penyedia Jasa Pekerja wajib untuk
melengkapi Pekerja dengan perizinan yang
diperlukan dan memberikan kepada
Pekerja hak-hak yang diwajibkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(6) Dalam melakukan Pekerjaan, Pekerja wajib
untuk mengikuti dan melaksanakan
instruksi dan/atau perintah Pemberi
Pekerjaan serta mengikuti ketentuan
mengenai tata tertib perusahaan yang
berlaku di perusahaan Pemberi Pekerjaan.
(7) Penyedia Jasa Pekerja dilarang untuk
menyerahkan pelaksanaan sebagian atau
seluruh Pekerjaan kepada perusahaan
penyedia jasa pekerja lain.
Pasal 5
Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan
(1) Pemberi Pekerjaan berhak untuk
melakukan evaluasi Pekerjaan, yaitu
evaluasi terhadap pelaksanaan Pekerjaan
yang dilakukan oleh Pekerja dan
menyampaikannya kepada Penyedia Jasa
Pekerja dengan ketentuan, evaluasi
Pekerjaan meliputi hak Pemberi Pekerjaan
untuk memastikan bahwa pelaksanaan
Pekerjaan oleh Pekerja:
a. Sesuai dengan Perjanjian ini dan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Pekerja wajib untuk mencapai hasil
Pekerjaan sesuai dengan ketentuan
dalam Perjanjian ini.
c. Dalam melakukan Pekerjaan, Pekerja
wajib menggunakan peralatan standar
umum dan peralatan standar khusus
yang ditentukan oleh Pemberi
Pekerjaan.
d. Dalam melakukan Pekerjaan, Pekerja
wajib untuk mengikuti tata tertib yang
berlaku di perusahaan Pemberi
Pekerjaan.
(Evaluasi Pekerjaan).

7. 7
(2) In the event that based on the Job
Evaluation as referred to in paragraph (1) of
this Article, the Worker does not perform
the Work in accordance with this
Agreement and/or the prevailing laws and
regulations, then:
a. The Employer submits a report on the
results of the Job Evaluation to the
Worker Service Provider accompanied
by sufficient evidence.
b. The Employer has the right to request
the Worker Service Provider to replace
the Worker and the Worker Service
Provider is obliged to replace the
Worker.
Article 6
Service Fee
(1) Upon the completion of Partial Work
Implementation in accordance with this
Agreement by the Employer Service
Provider, the Worker Service Provider is
entitled to receive a service fee from the
Employer in the amount of Rp.
____________________
(______________________________
rupiah) per month (“Service Fee”).
(2) The Service Fee includes all costs required
to carry out the Work, which includes but is
not limited to the wages and benefits of the
Workers as well as the equipment and
facilities used in carrying out the Work, and
the Employer is not obliged to pay other
costs other than what is expressly agreed
and stated by the Employer the Parties then.
(3) Payment of Service Fees by Employers to
Worker Service Providers must be made
once every 1 (one) month with the
following conditions:
a. The Employer Service Provider is
required to submit an invoice to the
Employer through the Employer's email
address no later than the 25th (twenty-
fifth) of each month.
(2) Dalam hal berdasarkan Evaluasi Pekerjaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
Pekerja tidak melakukan Pekerjaan sesuai
dengan Perjanjian ini dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka:
a. Pemberi Pekerjaan menyerahkan
laporan hasil Evaluasi Pekerjaan
tersebut kepada Penyedia Jasa Pekerja
dengan disertai alat bukti yang cukup.
b. Pemberi Pekerjaan berhak untuk
meminta Penyedia Jasa Pekerja untuk
melakukan penggantian Pekerja dan
Penyedia Jasa Pekerja wajib untuk
melakukan penggantian Pekerja
tersebut.
Pasal 6
Biaya Jasa
(1) Atas telah dilaksanakannya Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan dengan baik sesuai
dengan Perjanjian ini oleh Penyedia Jasa
Pekerja, maka Penyedia Jasa Pekerja
berhak untuk menerima biaya jasa dari
Pemberi Pekerjaan sebesar Rp.
____________________
(______________________________
rupiah) perbulan (“Biaya Jasa”).
(2) Biaya Jasa sudah termasuk segala biaya
yang diperlukan untuk melakukan
Pekerjaan, yaitu yang meliputi namun tidak
terbatas pada upah dan tunjangan Pekerja
serta peralatan dan fasilitas yang digunakan
dalam melakukan Pekerjaan, dan Pemberi
Pekerjaan tidak berkewajiban membayar
biaya lainnya selain apa yang disepakati
dan dinyatakan secara tegas oleh Para
Pihak kemudian.
(3) Pembayaran Biaya Jasa oleh Pemberi
Pekerjaan kepada Penyedia Jasa Pekerja
wajib dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali
dengan ketentuan:
a. Penyedia Jasa Pekerja wajib untuk
menyerahkan surat tagihan (invoice)
kepada Pemberi Pekerjaan melalui
alamat email Pemberi Pekerjaan
selambat-lambatnya pada setiap tanggal
25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
bulan berjalan.

8. 8
b. Payment of Service Fees must be made
by the Employer to the Worker Service
Provider no later than the last day of the
current month.
(4) Payment of Service Fees must be made by
the Employer to the Worker Service
Provider by means of inter-bank transfers
from and to the bank accounts of the Parties
as follows:
Employer's Bank
Account
Employee Service
Provider Bank
Account
Bank
name
: Bank
name
:
No.
Account
: No.
Account
:
On
behalf
of
: On
behalf
of
:
(5) All taxes that must be paid by the Parties
arising as a result of the implementation
of this Agreement are the responsibility of
each Party.
Article 7
Statements and Guarantees
(1) The Employer Service Provider hereby
represents and fully warrants that in
making, signing and executing this
Agreement:
a. The Employer Service Provider is a
company incorporated as a Limited
Liability Company.
b. The Worker Service Provider has the
competence and qualifications as well
as the scope of business activities in
accordance with the requirements in this
Agreement.
c. The Workers' Service Providers have
been equipped with the necessary
permits from the relevant agencies and
have met the requirements needed to
carry out their business activities as
Workers' Service Providers in
accordance with the applicable laws and
regulations.
b. Pembayaran Biaya Jasa wajib dilakukan
oleh Pemberi Pekerjaan kepada
Penyedia Jasa Pekerja selambat-
lambatnya pada setiap tanggal terakhir
bulan berjalan.
(4) Pembayaran Biaya Jasa wajib dilakukan
oleh Pemberi Pekerjaan kepada Penyedia
Jasa Pekerja dengan cara transfer antar
bank dari dan ke rekening bank milik Para
Pihak sebagai berikut:
Rekening Bank
Pemberi Pekerjaan
Rekening Bank
Penyedia Jasa
Pekerja
Nama Bank : Nama Bank :
No.
Rekening
: No.
Rekening
:
Atas Nama : Atas Nama :
(5) Segala pajak yang wajib dibayarkan oleh
Para Pihak yang timbul sebagai akibat
dari pelaksanaan Perjanjian ini
merupakan tanggung jawab dari masing-
masing Pihak.
Pasal 7
Pernyataan dan Jaminan
(1) Penyedia Jasa Pekerja dengan ini
menyatakan dan menjamin dengan
sebenar-benarnya bahwa dalam membuat,
menandatangani dan menjalankan
Perjanjian ini:
a. Penyedia Jasa Pekerja adalah benar
merupakan sebuah perusahaan
berbadan hukum Perseroan Terbatas.
b. Penyedia Jasa Pekerja memiliki
kompetensi dan kualifikasi serta ruang
lingkup kegiatan usaha yang sesuai
dengan kebutuhan dalam Perjanjian ini.
c. Penyedia Jasa Pekerja telah dilengkapi
dengan perizinan yang diperlukan dari
instansi terkait dan telah memenuhi
persyaratan yang diperlukan dalam
menjalankan kegiatan usahanya sebagai
Penyedia Jasa Pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

9. 9
d. Worker Service Providers use Workers
who have a working relationship with
Worker Service Providers, and during
the duration of this Agreement the
Workers' Service Providers will fulfill
the rights of the said workers in
accordance with the prevailing laws and
regulations.
e. Worker Service Providerwill not hand
over the implementation of part or all of
the Work to any other worker service
provider company.
(2) In the event that the statements and
guarantees as referred to in paragraph (1) of
this Article are found to be untrue, the
Employer Service Provider hereby releases
the Employer from losses suffered by any
other party caused by the untruth of the said
statements and guarantees, and the Worker
Service Provider by this also releases the
Employer from any other party's lawsuits as
a result of the untruth of such
representations and warranties.
Article 8
Information Confidentiality
Worker and/or Worker Service Providers used by
Worker Service Providers are obligated to keep
all confidential or confidential information by
Employers related to the implementation of this
Agreement, which is obtained by Worker and/or
Worker Service Providers used by Worker
Service Providers either directly or indirectly.
directly from the Employer, which includes but is
not limited to information regarding data,
formulas, drawings, designs, and/or certain
formulas belonging to the Employer, the
Employer's business strategy, information and/or
customer data belonging to the Employer and
information and/or or financial and tax data from
the Employer.
d. Penyedia Jasa Pekerja menggunakan
Pekerja yang memiliki hubungan kerja
dengan Penyedia Jasa Pekerja, dan
selama berlangsungnya Perjanjian ini
Penyedia Jasa Pekerja akan memenuhi
hak-hak pekerja tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
e. Penyedia Jasa Pekerja tidak akan
menyerahkan pelaksanaan sebagian
atau seluruh Pekerjaan kepada
perusahaan penyedia jasa pekerja lain
manapun.
(2) Dalam hal pernyataan dan jaminan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini ternyata tidak benar, maka
Penyedia Jasa Pekerja dengan ini
membebaskan Pemberi Pekerjaan dari
kerugian yang dialami oleh pihak lain
manapun yang diakibatkan oleh
ketidakbenaran dari pernyataan dan
jaminan tersebut, dan Penyedia Jasa
Pekerja dengan ini juga membebaskan
Pemberi Pekerjaan dari tuntutan hukum
pihak lain manapun sebagai akibat dari
ketidakbenaran dari pernyataan dan
jaminan tersebut.
Pasal 8
Kerahasiaan Informasi
Penyedia Jasa Pekerja dan/atau Pekerja yang
digunakan oleh Penyedia Jasa Pekerja wajib
untuk menjaga segala informasi rahasia atau yang
dirahasiakan oleh Pemberi Pekerjaan terkait
pelaksanaan Perjanjian ini, yang diperoleh
Penyedia Jasa Pekerja dan/atau Pekerja yang
digunakan oleh Penyedia Jasa Pekerja baik secara
langsung maupun tidak langsung dari Pemberi
Pekerjaan, yaitu yang meliputi namun tidak
terbatas pada informasi mengenai data, rumus,
gambar, desain, dan/atau formula tertentu milik
Pemberi Pekerjaan, strategi usaha Pemberi
Pekerjaan, informasi dan/atau data pelanggan
milik Pemberi Pekerjaan dan informasi dan/atau
data keuangan serta perpajakan dari Pemberi
Pekerjaan.

10. 10
Article 9
Force Majeure
(1) In the event of force majeure or coercive
circumstances that result in non-
performance of obligations or delays in the
implementation of obligations under this
Agreement, the Parties hereby agree that
those who do not carry out their obligations
or are late in carrying out such obligations
are exempted from claims for losses of
other parties caused by non-compliance. or
delay in the performance of these
obligations.
(2) The force majeure situation as referred to in
paragraph (1) of this Article experienced by
one of the parties must be notified to the
other party by the most possible means of
communication within a period of no later
than 3 (three) calendar days since the
occurrence of the force majeure situation,
and If the party experiencing the force
majeure does not notify it within that
period, then the force majeure situation is
deemed to have never occurred.
(3) Force majeureor coercive circumstances as
referred to in paragraph (1) of this Article
include but are not limited to:
a. Natural disasters such as earthquakes,
volcanic eruptions, storms, hurricanes,
tsunamis, major floods, landslides and
fires.
b. Massive circumstances such as war,
riots, rebellion and disease.
c. Regulations issued by the government
that directly have a major impact on the
implementation of the Agreement.
d. Other circumstances determined by the
competent authority as force majeure.
Pasal 9
Force Majeure
Keadaan Memaksa-Diluar Kehendak
(1) Dalam hal terjadi force majeure atau
keadaan memaksa yang mengakibatkan
tidak terlaksananya kewajiban atau
terlambatnya pelaksanaan kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini, maka Para
Pihak dengan ini sepakat bahwa pihak yang
tidak melaksanakan kewajiban atau
terlambat melaksanakan kewajiban
tersebut dibebaskan dari tuntutan atas
kerugian pihak lainnya yang disebabkan
oleh tidak terlaksananya atau terlambatnya
pelaksanaan kewajiban tersebut.
(2) Keadaan force majeure sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang
dialami oleh salah satu pihak wajib
diberitahukan kepada pihak lainnya dengan
sarana komunikasi yang paling
memungkinkan dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
sejak terjadinya keadaan force majeure
tersebut, dan dalam hal pihak yang
mengalami force majeure tidak
memberitahukannya dalam jangka waktu
tersebut, maka keadaan force majeure
tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
(3) Force majeure atau keadaan memaksa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini meliputi namun tidak terbatas
pada:
a. Bencana alam seperti gempa bumi,
gunung meletus, badai, angin topan,
tsunami, banjir besar, tanah longsor dan
kebakaran.
b. Keadaan yang bersifat masif seperti
perang, huru-hara, pemberontakan dan
wabah penyakit.
c. Peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah yang secara langsung
berdampak besar pada pelaksanaan
Perjanjian.
d. Keadaan lainnya yang ditetapkan oleh
otoritas berwenang sebagai force
majeure.

11. 11
Article 10
Addendum
All changes to the provisions including the
reduction or addition of provisions that have not
been regulated and/or not sufficiently regulated in
this Agreement will be further agreed upon by the
Parties and the results will be set forth in an
addendum signed by the Parties which is an
integral part and becomes an inseparable part. of
this Agreement.
Article 11
Dispute Resolution
(1) In the event of a dispute between the Parties
as a result of the implementation of this
Agreement, the Parties hereby agree to
resolve it amicably and in a family manner.
(2) In the event that the settlement by
deliberation and kinship does not reach an
agreement and/or peace, the Parties hereby
agree to settle the matter legally in
accordance with the applicable laws and
regulations.
Thus this Agreement is made and signed at the
place and time as stated at the beginning of this
Agreement in 2 (two) copies and with sufficient
stamp duty, each Party shall receive 1 (one)
original copy, all of which have the same legal
force and proof.
The parties
Employer Worker
Service
Provider
Employers Witness Worker Service
Provider Witness
Pasal 10
Adendum
Segala perubahan ketentuan termasuk
pengurangan atau penambahan ketentuan yang
belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam
Perjanjian ini akan disepakati lebih lanjut oleh
Para Pihak dan hasilnya akan dituangkan ke
dalam suatu adendum yang ditandatangani oleh
Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan
(1) Dalam hal terjadi perselisihan
diantara Para Pihak sebagai akibat
dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para
Pihak dengan ini sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah dan
kekeluargaan.
(2) Dalam hal penyelesaian secara
musyawarah dan kekeluargaan tidak
mencapai kesepakatan dan/atau
perdamaian, maka Para Pihak dengan ini
sepakat untuk menyelesaikannya secara
hukum sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan
ditandatangani di tempat dan pada waktu
sebagaimana disebutkan di bagian awal
Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) dan
bermeterai cukup, masing-masing Pihak
memeroleh 1 (satu) rangkap asli yang
kesemuanya memiliki kekuatan hukum dan
pembuktian yang sama.
Para Pihak
Pemberi Pekerjaan Penyedia Jasa
Pekerja
Saksi Saksi Penyedia
Pemberi Pekerjaan Jasa Pekerja
Rp.10.000.,
Stamp Duty
Rp. 10,000
Rp.10.000.,
Materai
Rp. 10,000