Dokumen tersebut berisi draf-draf surat dan berita acara yang berkaitan dengan hubungan kerja karyawan perusahaan, seperti perjanjian kerja, surat peringatan, cuti, dan pemutusan hubungan kerja.

1. DRAF DOKUMENTASI LEGAL
KETENAGAKERJAAN KARYAWAN PERUSAHAAN
1. Draf Peraturan Perusahaan
2. Draf Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)
3. Draf Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
4. Draf Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas
5. Draf Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing)
6. Draf Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja (Outsourcing)
7. Draf Surat Perjanjian Pemagangan
8. Draf Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan
9. Draf Surat Kesepakatan Bersama Pengakhiran PKWT
10. Draf Surat Addendum Perjanjian Kerja (PKWT & PKWTT)
11. Draf Surat Perjanjian Bersama (Perselisihan Hubungan Kerja)
12. Draf Surat Perjanjian Pelatihan Kerja dan Ikatan Dinas
13. Draf Surat Keputusan Lulus Masa Percobaan
14. Draf Surat Keputusan Tata Tertib Perusahaan (
15. Draf Surat Keputusan Apresiasi Kinerja Karyawan (Bonus Akhir Tahun)
16. Draf Surat Keputusan Perubahan Gaji Karyawan
17. Draf Surat Keputusan Promosi Jabatan Karyawan (Sample)
18. Draf Surat Keputusan Mutasi Jabatan Karyawan
19. Draf Surat Keputusan Penunjukan Kepala Kantor Cabang Wilayah
20. Draf Surat Keputusan Penugasan Karyawan (Surat Tugas)
21. Draf Surat Penggilan Masuk Kerja - Panggilan Pertama(Karyawan Mangkir)
22. Draf Surat Penggilan Masuk Kerja – Panggilan Kedua (Karyawan Mangkir)
23. Draf Surat Permintaan Pengembalian Barang Milik Perusahaan (Karyawan)
24. Draf Surat Permintaan Pengembalian Barang Milik Perusahaan (Mantan
Karyawan)
25. Draf Surat Somasi Pengembalian Barang Milik Perusahaan (Mantan Karyawan)
26. Draf Surat Peringatan Pertama (SP-1)
27. Draf Surat Peringatan Kedua (SP-2)
28. Draf Surat Peringatan Ketiga (SP-3)
29. Draf Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja
30. Draf Surat Perintah Lembur (SPL)
31. Draf Surat Perjalanan Dinas (SPD)
32. Draf Surat Internal Memo (Surat Edaran HRD)
33. Draf Surat Kuasa Manajer HRD (Untuk Mengurusi Hubungan Ketenagakerjaan
Perusahaan)
34. Draf Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji Karyawan
35. Draf Surat Kuasa Untuk Menghadiri Sidang Mediasi Disnakertrans
36. Draf Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan
37. Draf Berita Acara Pemeriksaan Karyawan (Dalam Pelanggaran Peraturan
Perusahaan)
38. Draf Berita Acara Saran dan Pertimbangan Karyawan Terhadap Naskah
Peraturan Perusahaan
39. Draf Surat Keterangan Kerja (Karyawan Resign)
40. Draf Surat Keterangan Kerja (Karyawan Aktif)

2. 41. Draf Surat Keterangan Kehadiran Karyawan
42. Draf Surat Keterangan Penghasilan Karyawan
43. Draf Surat Keterangan Telah Mengikuti Pemagangan
44. Draf Sertifikat Pemagangan
45. Draf Sertifikat Pelatihan di Perusahaan
46. Draf Formulir Wawancara Pengunduran Diri Karyawan (Exit Interview Form)
47. Draf Surat Pengunduran Diri Karyawan
48. Draf Surat Permohonan Cuti
49. Draf Surat Permohonan Permintaan Karyawan
50. Draf Surat Permohonan Program Kepemilikan Kendaraan Karyawan
51. Draf Surat Permohonan Pengadaan Peralatan Kerja Karyawan
52. Draf Surat Permohonan Peminjaman Barang Milik Perusahaan
53. Draf Surat Permohonan Peminjaman Uang Perusahaan
54. Draf Surat Permohonan Penggantian Biaya Kepada Perusahaan
55. Draf Tanda Terima Barang Milik Perusahaan
56. Tanda Terima Uang Perusahaan
57. Draf Tanda Terima Gaji Karyawan (Slip Gaji)

3. PERATURAN PERUSAHAAN
PT. ___________________
Menimbang:
(1). Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional,
perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan
Karyawan.
(2). Bahwa Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi
pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan.
(3). Bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama diantara Pengusaha dan
Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur
hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan.
(4). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan
Perusahaan PT. ______________________.
Mengingat:
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan
pelaksananya.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. _____________________
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi
Dalam Peraturan Perusahaan ini istilah-istilah berikut akan memiliki pengertian sebagai
berikut:
(1). “Perusahaan” adalah sebuah badan usaha sebagai berikut:
Status Badan Usaha :
Bentuk Badan Usaha :
Nama :
Alamat :
Akta Pendirian : Nomor :
Tanggal :
Notaris :
SK Pengesahan :
(2). “Lingkungan Perusahaan” adalah seluruh tempat yang secara sah berada di bawah
kepemilikan dan/atau penguasaan Perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan

4. atau menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk tempat untuk
melaksanakan Pekerjaan.
(3). “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja untuk Perusahaan dengan menerima
Upah atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja.
(4). “Karyawan Tetap” adalah Karyawan yang Hubungan Kerjanya berdasarkan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5). “Karyawan Tidak Tetap” adalah Karyawan yang Hubungan Kerjanya berdasarkan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(6). “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Karyawan untuk kepentingan dan
berdasarkan perintah Perusahaan, yang meliputi ruang lingkup kegiatan usaha
Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan
Kerja.
(7). “Penerimaan Karyawan” adalah proses pembentukan Hubungan Kerja diantara
Perusahaan dan Calon Karyawan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja.
(8). “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan.
(9). “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan Tetap selama 3 (tiga)
bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja.
(10). “Evaluasi Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan yang
dilakukan oleh Perusahaan di akhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat
tidaknya Hubungan Kerja antara Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan
dengan Perusahaan dilanjutkan.
(11). “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan
Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah.
(12). “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat
syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan.
(13). “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan dalam
bentuk tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini.
(14). “Upah” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan
peraturan perundang-undangan.
(15). “Keluarga Karyawan” adalah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dari Karyawan dan
maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa, belum
bekerja, belum menikah dan menjadi tanggungan orang tua serta terdaftar pada
Perusahaan.
(16). “Perjalanan Dinas” adalah setiap perjalanan baik di dalam maupun ke luar negeri
yang dilakukan oleh Karyawan atas nama Perusahaan dalam rangka melaksanakan
Pekerjaan yang ditugaskan oleh Perusahaan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan
Dinas.

5. (17). “Pemutusan Hubungan Kerja” adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban diantara Karyawan dan
Perusahaan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan Peraturan Perusahaan
(1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib
Karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
menciptakan dan membina Hubungan Kerja yang sehat dan harmonis.
(2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan
Perjanjian Kerja.
Pasal 3
Manajer Sumber Daya Manusia
Untuk mewakili Perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua
urusan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat
seorang Manajer Sumber Daya Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Perusahaan
(1) Hak Perusahaan meliputi:
a. Memberikan perintah kepada Karyawan untuk melakukan Pekerjaan.
b. Menerima dari Karyawan hasil Pekerjaan yang baik sesuai dengan standar dan
kualitas kerja Perusahaan dan target hasil kerja yang telah ditentukan oleh
Perusahaan.
c. Menentukan tata tertib dalam Perusahaan sesuai dengan Peraturan
Perusahaan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Melakukan evaluasi dan penilaian proses kerja dan hasil Pekerjaan terhadap
Karyawan.
e. Melakukan Penempatan Karyawan dan Pemindahan Karyawan berdasarkan
jabatan, golongan dan lokasi Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan
dengan mempertimbangkan kemampuan Karyawan dan kebutuhan
Perusahaan.
f. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan berdasarkan
Peraturan Perusahaan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kewajiban Perusahaan meliputi:

6. a. Memberikan Upah dan Tunjangan yang layak kepada Karyawan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan sehubungan dengan
pelaksanaan Pekerjaan.
c. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Lingkungan Perusahaan
dan/atau tempat kerja agar Karyawan dapat melakukan Pekerjaan dengan baik.
d. Memberikan ganti kerugian yang layak kepada Karyawan dalam hal Karyawan
mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena
melakukan Pekerjaan.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Karyawan
(1) Hak Karyawan meliputi:
a. Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
b. Memperoleh Penempatan Karyawan dan Pemindahan Karyawan sesuai dengan
keahliannya dan kebutuhan Perusahaan.
c. Memperoleh peralatan kerja dari Perusahaan sesuai dengan jabatan dan
Pekerjaannya.
d. Memperoleh Istirahat Kerja, Istirahat Mingguan, Cuti Tahunan dan Libur Resmi.
e. Memperoleh imbalan berupa Upah dan Tunjangan dari Perusahaan.
f. Memperoleh Jaminan Kesejahteraan Karyawan dari Perusahaan.
g. Memperoleh ganti kerugian dari Perusahaan dalam hal Karyawan mengalami
kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melakukan
Pekerjaan.
h. Memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya Perusahaan dalam
hal Karyawan tersangkut perkara hukum dalam rangka menjalankan Pekerjaan.
(2) Kewajiban Karyawan meliputi:
a. Melaporkan setiap data dan perubahan data tentang identitas diri Karyawan dan
Keluarga Karyawan yang meliputi namun tidak terbatas pada perubahan alamat
tempat tinggal, status keluarga dan susunan anggota keluarganya selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal terjadinya perubahan data
tersebut kepada Perusahaan.
b. Hadir dalam setiap Waktu Kerja yang telah ditentukan Perusahaan dengan
ketentuan sebagai berikut:
i. Tepat waktu sesuai jadwal Waktu Kerja yang telah ditentukan oleh
Perusahaan.
ii. Berpakaian rapih dan/atau menggunakan seragam kerja yang telah
ditentukan oleh Perusahaan.
iii. Menggunakan sepatu yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
---∭---

7. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Nomor: __________________
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: __________________ ini dibuat pada:
Hari :
Tanggal :
Bertempat di :
(“Perjanjian”)
Oleh dan diantara:
(1) Nama : PT. ____________________________
Alamat : Nama/Nomor Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Dalam Perjanjian ini diwakili oleh ___________________ dalam jabatannya sebagai
Direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas
nama PT. __________________ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Perusahaan”).
(2) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Nama/Nomor Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
NIK :
(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Karyawan”).
Perusahaan dan Karyawan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”.
Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Perusahaan adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _________________________________.
2. Bahwa, untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan membutuhkan sumber
daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan dibidang
________________________.
3. Bahwa, Karyawan adalah perseorangan yang memiliki keahlian dan keterampilan
dibidang __________________.
4. Bahwa, Perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya bermaksud untuk
mempekerjakan Karyawan secara tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan Karyawan sepakat untuk bekerja secara tidak tetap
berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi dan untuk

8. kepentingan Perusahaan, yang ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya
sebagaimana diatur dan ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan iktikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat
untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu
(1) Perusahaan dengan ini sepakat untuk mempekerjakan Karyawan secara tidak tetap
dan Karyawan dengan ini sepakat untuk bekerja bagi dan untuk kepentingan
Perusahaan secara tidak tetap dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini (“Hubungan
Kerja”).
(2) Jangka waktu tertentu dalam Hubungan Kerja berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk
selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian.
Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak
(1) Hak dan Kewajiban Perusahaan
a. Perusahaan berhak untuk menerima hasil Pekerjaan dari Karyawan.
b. Perusahaan berkewajiban untuk membayar Upah kepada Karyawan.
(2) Hak dan Kewajiban Karyawan
a. Karyawan berhak untuk menerima Upah dari Perusahaan.
b. Karyawan berkewajiban untuk melakukan Pekerjaan.
Pasal 3
Larangan Karyawan
Karyawan dilarang:
(1) Tanpa izin dari Perusahaan, membawa, menyimpan dan/atau menggunakan barang-
barang milik Perusahaan di luar lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan tempat
dilaksanakannya Pekerjaan.
(2) Menerima komisi dari pihak lain atas pembelian barang dan/atau jasa atas nama
Perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau meminta atau menerima hadiah yang
diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatan
Karyawan di Perusahaan, atau hadiah tersebut merupakan imbalan langsung maupun
tidak langsung dari pelaksanaan tugas Karyawan, baik pemberian dalam bentuk uang,
barang maupun fasilitas lainnya.
(3) Memiliki usaha, menjadi Direktur, Komisaris atau Pimpinan perusahaan lain yang ada
kaitannya dengan bidang usaha Perusahaan dan/atau bidang usaha yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan, kecuali mendapat izin tertulis dari Perusahaan.
---∭---

9. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
Nomor: ________________
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN Nomor: _______________ ini dibuat pada hari ini:
Hari :
Tanggal :
Bertempat di :
(“Perjanjian”)
Oleh dan diantara:
(1) Nama : PT. _____________________________
Alamat : Nama Gedung :
Nama/Nomor Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Dalam Perjanjian ini diwakili oleh ______________________ dalam jabatannya sebagai
Direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama
PT. _________________________ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Pemberi
Pekerjaan”).
(2) Nama : PT. _____________________________
Alamat : Nama Gedung :
Nama/Nomor Jalan
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Dalam Perjanjian ini diwakili oleh ______________________ dalam jabatannya sebagai
Direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas
nama PT. ________________________ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut
“Pemborong Pekerjaan”).
Pemberi Pekerjaan dan Pemborong Pekerjaan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai
“Para Pihak”. Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa, Pemberi Pekerjaan adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang __________________________.
2. Bahwa, untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Pemberi Pekerjaan bermaksud untuk
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
3. Bahwa, Pemborong Pekerjaan adalah sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _________________________.

10. 4. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan Pemberi Pekerjaan, Pemborong Pekerjaan bersedia
untuk menerima sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Pemberi Pekerjaan.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan iktikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
Pasal 1
Kesepakatan Pemborongan Pekerjaan
Pemberi Pekerjaan dengan ini sepakat untuk menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan dan membayar
Biaya Pekerjaan kepada Pemborong Pekerjaan dan Pemborong Pekerjaan dengan ini sepakat untuk
menerima pelaksanaan Pekerjaan tersebut dari Pemberi Pekerjaan.
Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak
(1) Hak dan Kewajiban Pemberi Pekerjaan
a. Pemberi Pekerjaan berhak untuk menerima hasil Pekerjaan dari Pemborong Pekerjaan.
b. Pemberi Pekerjaan berkewajiban untuk membayar Biaya Pekerjaan kepada Pemborong
Pekerjaan.
(2) Hak dan Kewajiban Pemborong Pekerjaan
a. Pemborong Pekerjaan berhak untuk menerima pembayaran Biaya Pekerjaan dari
Pemberi Pekerjaan.
b. Pemborong Pekerjaan berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan bagi Pemberi
Pekerjaan.
Pasal 3
Ruang Lingkup Perjanjian
(1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pemberi Pekerjaan memiliki kewajiban untuk
melaksanakan proyek sebagai berikut:
a. Jenis Proyek :
b. Nama Proyek :
c. Deskripsi Proyek :
d. Lokasi Proyek :
e. Waktu Pengerjaan :
(“Proyek”)
(2) Untuk melaksanakan Proyek, Pemberi Pekerjaan dengan ini sepakat untuk menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan atas Proyek tersebut kepada Pemborong Pekerjaan.
(3) Pemborong Pekerjaan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan
dan wajib menggunakan tenaga kerja yang kompeten serta peralatan kerja yang memadai.
(4) Dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini Pemborong Pekerjaan wajib
memiliki perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
---∭---

11. PERJANJIAN PELATIHAN KERJA DAN IKATAN DINAS
Nomor: __________________
PERJANJIAN PELATIHAN KERJA DAN IKATAN DINAS Nomor: __________________ ini dibuat
pada hari ini:
Hari :
Tanggal :
Bertempat di :
(“Perjanjian”)
Oleh dan diantara:
(1) Nama : PT. ____________________________
Alamat : Nama/Nomor Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/KotaKota :
Provinsi :
Dalam Perjanjian ini diwakili oleh ___________________ dalam jabatannya sebagai Direktur,
oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT.
__________________ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Perusahaan”).
(2) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Nama/Nomor Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
NIK :
(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Karyawan”).
Perusahaan dan Karyawan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”.
Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
5. Bahwa, Perusahaan adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _________________________________.
6. Bahwa, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan telah mempekerjakan
Karyawan berdasarkan perjanjian kerja sebagai berikut:
Jenis Perjanjian Kerja :
Nomor Perjanjian Kerja :
Tanggal Perjanjian Kerja :
(“Perjanjian Kerja”)
---∭---

12. KEPUTUSAN PERUSAHAAN
PT. ________________________
NOMOR: ___________________________
TENTANG
TATA TERTIB PERUSAHAAN PT. ________________________
Menimbang : Bahwa, untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan PT.
_______________________, maka perlu dibuat tata tertib perusahaan PT.
____________________ yang mengatur teknis operasional pelaksanaan
hubungan kerja diantara Perusahaan dan Karyawan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
dan peraturan pelaksananya.
2. Peraturan Perusahaan PT. ______________________.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
TATA TERTIB PERUSAHAAN
Pertama : Surat Keputusan ini dan lampirannya berlaku dan mengikat Perusahaan
dan Karyawan dalam melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan
Peraturan Perusahaan.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan
terhadap Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan
seperlunya.
Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
PT. ___________________________
Direktur
---∭---

13. ______________, __ _____________ _____
Nomor: _____________________
Kepada Yth.,
Sdr/i ____________________
____________________________
____________________________
_____________________
Perihal: Surat Panggilan Masuk Kerja
Dengan hormat,
Sehubungan dengan tidak masuknya Saudara untuk melaksanakan pekerjaan selama __ (___________)
hari kerja berturut-turut dari tanggal __ __________ _____ s/d __ ___________ _____ tanpa izin dari serta
keterangan kepada Perusahaan, maka sesuai dengan:
(1) Perjanjian Kerja Nomor: ______________ tanggal __ ___________ ____ (“Perjanjian Kerja”).
(2) Peraturan Perusahaan PT. ____________________ (“Peraturan Perusahaan”).
Dengan ini kami memanggil saudara untuk:
(1) Masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban Saudara berdasarkan
Perjanjian Kerja dan Paratuan Perusahaan tersebut.
(2) Meminta keterangan dan penjelasan dari Saudara perihal ketidakhadiran Saudara tersebut,
dan karenanya kami mengundang Saudara untuk datang dan memberikan keterangan serta
penjelasan tersebut pada:
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Agenda : Penjelasan mengenai ketidakhadiran Saudara untuk melakukan pekerjaan
selama __ (____________) hari berturut-turut dari tanggal __ __________ _____ s/d
__ ___________ _____.
Keterangan : Harap hadir tepat waktu dan membawa dokumen dan/atau bukti lainnya
yang menerangkan alasan ketidakhadiranSaudara tersebut.
Atas pemanggilan berdasarkan surat ini maka kami mohon kerja sama yang baik dari Saudara.
Demikian Surat Panggilan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.
Hormat kami,
Manajer HRD
---∭---

14. SURAT PERINGATAN KESATU (SP-1)
Nomor: ___________________
PT. ____________________, sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota
_____________________ (“Perusahaan”), dengan ini memberikan Surat Peringatan Kesatu sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Perusahaan PT. __________________ (“SP-1”) kepada karyawan Perusahaan sebagai
berikut:
Nama :
Nomor Induk :
Jabatan :
Departemen :
Divisi :
(“Karyawan”)
SP-1 ini diberikan karena Karyawan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT.
___________________ sebagai berikut:
Bentuk Pelanggaran :
Pada Hari/Tanggal/Jam : / /
Peraturan Perusahaan : Pasal __ Ayat (__)
Keterangan :
Atas perbuatan pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini
Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi dan
memperbaiki diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran atas Peraturan Perusahaan dalam
bentuk apapun. SP-1 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) SP-1 ini berlaku untuk selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP-1 ini
(“Jangka Waktu SP-1”).
(2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan
Perusahaan, maka SP-1 ini secara hukum menjadi berakhir.
(3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan melakukan lagi pelanggaran terhadap Peraturan
Perusahaan, maka Perusahaan dapat menyampaikan Surat Peringatan Kedua (“SP-2”) kepada
Karyawan.
Demikian SP-1 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing Perusahaan dan Karyawan memperolah 1
(satu) rangkap yang asli.
___________, ___ ________________ ___
Untuk dan atas nama
PT. ___________________
Mengetahui,
Manajer HRD Atasan Karyawan
---∭---

15. BERITA ACARA
Kehilangan Barang Milik Perusahaan
Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan ini dibuat pada hari ini:
Hari :
Tanggal :
Bertempat di :
(“Berita Acara”)
Oleh Saya:
Nama :
Nomor Induk :
Jabatan :
Golongan :
Departemen :
Divisi :
(“Karyawan”)
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa Saya telah kehilangan barang milik perusahaan yang
dipercayakan kepada Saya sebagai berikut:
Jenis Barang :
Merek :
Tipe :
Spesifikasi :
Nomor Dokumen :
Nomor Aset Perusahaan :
(“Barang”)
Adapun kronologi kehilangan Barang tersebut adalah sebagai berikut:
WAKTU
TEMPAT KEJADIAN
Hari Tanggal Jam
Demikian Berita Acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
____________, __ _________ ____
Yang Menyatakan,
Mengetahui,
Atasan Karyawan, HRD
Karyawan Manajer HRD
---∭---