Perjanjian kerja sama antara PT. Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial tentang verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT. Pameterindo Edukatama Aneka dengan ruang lingkup koreksi grafis, kesesuaian standar pemetaan, koreksi toponimi dan penyampaian hasil koreksi dengan biaya Rp20.000.000 yang dibayar oleh PT. Pameterindo Edukatama Aneka.

1. PAMDUTA
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. PAMETERINDO EDUKATAMA ANEKA
DENGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG
VERIFIKASI ATLAS DAN PETA CETAK
PRODUKSI PT. PAMETERINDO EDUKATAMA ANEKA
NOMOR: 226/PAMDUTA/VI/2015
NOMOR: B-16.6/PPKS/PK/06/2015
Pada hari ini SELASA tanggal ENAM BELAS bulan JUNI tahun DUA RIBU LIMA BELAS,
yang bertanda tangan di bawah ini:
Apentus Pangaribuan
Wiwin Ambarwulan
Direktur Utama PT. Pameterindo Edukatama Aneka, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pameterindo Edukatama
Aneka, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akte
pendirian/perubahan tertanggal 28 November 2014 Nomor: 138
dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum dengan Surat Keputusan Nomor
AHU-45565.40.22.2014 Tanggal 08 Desember 2014 selanjutnya
disebutPIHAKKESATU.
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan
Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingga sah untuk
bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial,
berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.46 Cibinong,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Halaman 1 dari7

2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2015;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
dan memperhatikan:
1. Surat Direktur Utama PT. Pameterindo Edukatama Aneka Nomor
135/PAMDUTA/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Permohonan Sertifikasi Peta;
2. Surat Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor: B-12.7/SESMA/PL/05/2015
tanggal 12 Mei 2015 tentang Permohonan Verifikasi Atlas dan Peta untuk Pendidikan.
bersepakat untuk mengadakan kerja sama daiam Pekerjaan Verifikasi Atlas dan Peta Cetak
Produksi PT. Pameterindo Edukatama Aneka dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL1
MAKSUD
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Pekerjaan Verifikasi Atlas
dan Peta Cetak Produksi PT. Pameterindo Edukatama Aneka, sesuai dengan kompetensi
dan kewenangan PARA PIHAK.
PASAL 2
OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA
Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Atlas dan Peta Cetak Produksi PT. Pameterindo
Edukatama Aneka.
PASAL 3
RUANG LINGKUP
PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam bidang penyajian
informasi geospasial dalam bentuk Atlas dan Peta cetak dengan batas kemampuan
keuangan dan teknis yang dimiliki pada bidang pekerjaan sebagai berikut:
Halaman 2 dari 7

3. a. Pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta;
b. Koreksi Atlas dan Peta Cetak:
- Koreksi grafis dan keseusian terhadap standar pemetaan; dan
- Koreksi toponimi dan keterangan geografi lain;
c. Penyampaian hasil koreksi;
d. Pelaporan dan penyerahan hasil koreksi.
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
(1) PIHAK KESATU berhak :
a. Menerima informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu
dilakukan sesuai saran dari PIHAK KEDUA; dan
b. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berupa Laporan
Hasil Koreksi Atlas dan Peta cetak Produksi PT. Pameterindo Edukatama Aneka dan
Berita Acara Kelayakan untuk Pencetakan Peta setelah peta diperbaiki sesuai
dengan Laporan Hasil Koreksi Peta Cetak Produk PT. Pameterindo Edukatama
Aneka dan dinyatakan layak cetak oleh PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban :
a. Memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan
pelaksanaan pekerjaan Verifikasi Atlas dan Peta Cetak Produksi PT. Pameterindo
Edukatama Aneka; dan
b. Melaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian Kerja Sama ini, setelah adanya surat permintaan dari PIHAK KEDUA.
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak :
a. Memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk
melaksanakan pekerjaan;
b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan besaran dan
tata cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
c. Mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan pekerjaan.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
b. Melaksanakan pekerjaan secara profesional;
c. Memberikan informasi dan saran untuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan
oleh PIHAK KESATU; dan
d. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa Laporan Hasil
Koreksi Atlas dan Peta Cetak Produksi PT. Pameterindo Edukatama Aneka dan
Berita Acara Kelayakan untuk Pencetakan Peta.
Halaman 3 dari 7

4. PASAL 6
PENGATURAN TEKNIS
Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK membuat
program atau rencana tindak sebagai satu kesatuan Perjanjian Kerja Sama ini yang meiiputi
bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kesepakatan PARA
PIHAK.
PASAL 7
PELAKSANAAN
(1) Perencanaan pekerjaan Verifikasi Atlas dan Peta Cetak Produk PT. Pameterindo
Edukatama Aneka dilakukan oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
{3} PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan data-data
dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 8
JANGKAWAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK
KESATU yang dinyatakan dalam Berita Acara Kelayakan untuk Pencetakan Peta selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
PASAL 9
PEMBIAYAAN
(1) PARA PIHAK secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan
Verifikasi Atlas dan Peta cetak Produksi PT. Pameterindo Edukatama Aneka, sebesar
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai
berikut:
a. Pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta;
b. Koreksi peta cetak;
c. Penyampaian hasil koreksi; dan
d. Pelaporan dan penyerahan peta hasil koreksi
{2} Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan
pada PIHAK KESATU.
(3) Jumlah biaya pekerjaan tersebut di atas sudah termasuk segala biaya pengeluaran
Pajak dan biaya lain yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Halaman 4dari 7

5. PASAL10
CARAPEMBAYARAN
(1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP BIG di Bank BNI 46
Cabang Bogor Nomor 0003889370 atas nama Bendahara Penerimaan Satker
Sekretariat Utama BIG.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14
(empat belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL 12
FORCE MAJEURE
(1) Yang dimaksud force majeure (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini
adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat
mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK yaitu:
a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir);
b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan,
kebakaran; dan
c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.
(2) Apabila terjadi force majeure maka:
a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya bahwa
telah terjadi keadaan memaksa;
b. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya
bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK
KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka
PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK KESATU
untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya
pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa
tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU
dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut;
e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan
memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU; dan
f. Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan perhitungan
setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.
PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian
Kerja Sama ini;
Halaman 5 dari 7

6. b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal
ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai tugas
pekerjaannya;
c. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-
lambatnya 1 (satu) buian sebelumnya dan wajib menyerahkan pekerjaan yang
selama ini telah dilaksanakan;
d. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi
atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/
peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan
e. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan
pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan.
(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul
yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai
terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
PASAL14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara
musyawarah.
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan
diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang
dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
a. 1 (satu} orang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota;
b. 1 (satu) orang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota; dan
c. 1 {satu) orang diluar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh
PARA PIHAK.
(3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya penyelesaian
perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
(4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh salah
satu pihak atau PARA PIHAK, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan
Negeri Cibinong.
PASAL 15
LAIN-LAIN
(1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari kerja sama ini diselenggarakan sesuai kaidah
teknis yang berlaku.
(2) Dalam hal Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan
untuk keperluan pendidikan, pembangunan, batas wilayah atau hal-hal lain yang
mengikat secara hukum, maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan
PIHAK KEDUA di dalam forum eksekutif dan/atau legistatif.
Halaman 6 dari 7

7. PASAL 16
TRANSPARANSI
Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan
informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
PASAL17
PERUBAHAN
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-
perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL 18
PENUTUP
Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada
hubungannya dengan pekerjaan ini.
PIHAK KEDUA
GEOSPASIAL
PIHAK KESATU
PT. PAMETERIN&@£B8KATAMAANEKA
AMBARWULAN
APENTUS RIBUAN
Halaman 7 dari 7