Implementasi akuntansi di RS Pusdikkes Puskesad didukung oleh peraturan, kebijakan akuntansi, dan prosedur standar. Namun, terdapat kendala seperti sumber daya manusia yang kurang memadai, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang belum optimal, dan penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat.

1. TEORI AKUNTANSI
IMPLEMENTASI KERANGKA KONSEP INFORMASI
AKUNTANSI
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad)
Disusun Oleh:
Norma Selestia - 43222120010
Nama Dosen :
Bpk. Yananto Mihadi Putra, SE. M.Si
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA, 2023

2. ABSTRAK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
dapat dilihat dari pelaksanaan yang didukung oleh peraturan (Permendagri Nomor 61 Tahun
2007), adanya kebijakan akuntansi dan prosedur yang menjelaskan pelaksanaan laporan keuangan
berdasarkan pada dua standar yaitu SAK dan SAP. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa
faktor kendala yang menghambat implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad antara lain
berupa Sumber Daya Manusia yang belum memadai, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi
(Apikasi) yang belum optimal dan penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat. Solusi
yang disampaikan oleh informan untuk perbaikan Akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad adalah
penyediaan sumber daya dan kelengkapan pendukung yang memadai, revaluasi sistem akuntansi
dan adanya peran serta Pemerintah.
Kata Kunci: Teori Akuntansi, Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi
PENDAHULUAN
Salah satu tuntutan masyarakat kepada Pemerintah adalah peningkatan kinerja dalam
pelayanan publik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut salah satu reformasi yang telah dilakukan
Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik adalah dibidang keuangan yang tujuannya adalah
untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang berfokus pada outcome, profesional, akuntabilitas,
transparansi dan peningkatan kinerja. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi
pada output ini semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh Pemerintah modern diberbagai
negara. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan BLUD, penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan BLU/BLUD
wajib menyusun laporan keuangannya dalam dua versi, dinyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan
keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di sisi lain
sebagai Satker pada Pemerintah, menyatakan bahwa dalam melakukan penggabungan laporan
keuangan BLU pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).
RS Pusdikkes Puskesad merupakan salah satu rumah sakit Pemerintah dibawah naungan
Angkatan Darat yang sudah menggunakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

3. (BLUD). RS Pusdikkes Puskesad sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan
masyarakat. Selama ini, citra rumah sakit Pemerintah relatif lebih buruk dibanding rumah sakit
swasta dimata masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua SPI, Kapten Nurul yang
mengatakan bahwa banyak permasalahan yang muncul terkait dengan masalah akuntansi rumah
sakit seperti adanya kerugian dari klaim pasien BPJS yang pengakuannya belum konsisten. Piutang
pasien BPJS diakui sebesar tarif rumah sakit padahal pembayarannya menggunakan tarif BPJS.
Dalam melaksanakan sistem akuntansi, membutuhkan SDM Akuntansi yang handal.
Adanya dua standar akuntansi (SAP dan SAK) membutuhkan SDM Akuntansi yang handal. Hanya
sedikit RS Pusdikkes yang memiliki SDM murni dari akuntansi. Walaupun Rumah Sakit merekrut
tenaga honor untuk mengisi posisi akuntansi, kebanyakan mereka adalah freshgraduate yang masih
perlu belajar banyak tentang kedua standar akuntansi ini, terutama SAP mengingat porsi kurikulum
pembelajaran untuk mata kuliah SAP minim sekali disbanding dengan akuntansi komersial yang
berbasis SAK.
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah
bagaimana implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
LITERATUR TEORI
A. Teori Agensi
Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2015) teori agensi adalah hubungan atau kontrak
antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan
antara principal dan agent. Teori agensi mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik
dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu
konsep yaitu konsep good governance yang bertujuan untuk menjadikan Rumah Sakit menjadi
lebih sehat.
B. Teori Stakeholder
Menurut (Freeman et al, 2020) teori stakeholder memberikan gambaran bahwa tanggung
jawab sosial organisasi sewajarnya merupakan tindakan memaksimalkan keuntungan untuk
seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Berdasarkan

4. asumsi stakeholders theory, maka rumah sakit tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan
sosialnya. Rumah sakit harus menjaga kebijakan yang dibuat stakeholder serta menerapkannya
pada kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mendukung pencapaian tujuan
organisasi, yaitu stabilitas dan jaminan going concern.
C. Sistem Akuntansi Rumah Sakit
Aspek utama dari upaya memperbaiki sistem kesehatan masyarakat adalah dari segi
penyediaan sistem akuntansi manajemen yang berfokus pada upaya penerapan teknologi
informasi berbiaya rendah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
(Padovani, Orelli dan Young, 2014).
D. Laporan Keuangan Rumah Sakit
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, rumah sakit Pemerintah menyusun laporan
keuangan berdasarkan dua standar yaitu: pertama, disusun dan disajikan berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintah yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP ini berisi prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
Kedua, laporan keuangan pada badan layanan umum diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum yang dapat dijelaskan bahwa BLU menyusun laporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Meskipun demikian, apabila tidak terdapat
standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntan Indonesia, rumah sakit bisa
menggunakan standar akuntansi yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Keuangan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku penyusun anggaran Rumah Sakit,
Kepala Sub Bagian Perencanaan menjelaskan bahwa "Implementasi Akuntansi pada RS Pusdikkes
Puskesad dapat dilihat dari pelaksanaan yang didukung oleh peraturan, adanya kebijakan akuntansi

5. dan prosedur yang menjelaskan pelaksanaan laporan keuangan yang berdasarkan pada SAK dan
SAP."
Studi lebih lanjut mengenai faktor pendukung dalam implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes
Puskesad diuraikan sebagai berikut:
1. Peraturan
Penerapan Akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad dapat diketahui dari pertimbangan yang
digunakan oleh para penyusun saat penyusunan system akuntansi itu sendiri. Berdasarkan hasil
wawancara yang diperoleh dengan informan, Kepala Sub Bagian Perencanaan menjelaskan
bahwa "Implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku yakni sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan
anggaran, penerimaan & pengeluaran kas, pencatatan utang & piutang, pengadaan barang &
jasa sampai pada pelaporan keuangannya." Oleh karena itu, RS Pusdikkes Puskesad diberikan
beberapa fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Fleksibilitas pengelolaan keuangan RS
Pusdikkes Puskesad menuntut adanya tata kelola yang baik (good governance) agar dapat
memberikan nilai tambah kepada masyarakat, pemerintah, investor, pimpinan dan pegawai
Rumah Sakit sendiri, serta stakeholder lainnya.
2. Kebijakan Akuntansi
Selain adanya peraturan yang mendukung implementasi akuntansi, RSUD H. Andi Sulthan
Daeng Radja Kabupaten Bulukumba membuat suatu pedoman akuntansi dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas keuangannya berupa kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai
acuan untuk membukukan transaksi keuangan dan untuk menyusun laporan keuangan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang dirubah menjadi Peraturan
Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang berpedoman pada
SAP dan SAK.
RS Pusdikkes Puskesad yang telah ditetapkan sebagai BLUD memiliki kewajiban dalam
menyusun laporan keuangan. Laporan tersebut berisi laporan posisi keuangan, laporan
aktifitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan
laporan tersebut haruslah disusun berdasarkan SAK. Sedangkan, untuk penyusunan laporan

6. realisasi anggaran harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Karena SAK
disusun berdasarkan prinsip accrual basis dan SAP disusun belum sepenuhnya berdasarkan
accrual basis maka timbul perbedaan. Atas perbedaan tersebut Rumah Sakit wajib menyusun
yang namanya rekonsilisasi. Adanya konsolidasi laporan keuangan antara SAK dan SAP, maka
perlu dilakukan rekonsiliasi setiap akun dalam laporan keuangan.
3. Prosedur
Faktor pendukung lainnya adalah prosedur operasi yang standar. RS Pusdikkes Puskesad
telah memiliki SOP. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah
adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP
menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak."
SOP yang merupakan pedoman penatausahaan keuangan yang disusun sebagai kerangka
acuan bagiPejabat/Pengelola Rumah Sakit dalam upaya untuk mengatur terdiri dari SOP
Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Penerimaan Kas (Pendapatan Tunai dan Piutang),
Pengeluaran Kas, Pengelolaan tang, Pengelolaan Piutang serta Pengelolaan Persediaan Barang
Inventaris. Keberadaan SOP menjadi sangat penting, tujuannya agar tidak terjadi tumpang
tindih dan memperjelas tugas dan tanggungjawab, sehingga keputusan-keputusan dapat
diambil dengan cepat serta untuk mencegah terjadinya fraud/penyelewengan.
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh tiga klasifikasi kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
a) Sumber Daya Manusia
Salah satu kendala dalam implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas yang
mumpuni. Diantaranya adalah sebagian pihak belum memahami prinsip Pengelolaan
Keuangan BLUD, penempatan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan basis pendidikannya,
jumlah dari personil/tenaga ahli akuntansi yang ada di Rumah Sakit masih kurang.
Dilihat dari sisi SDM, pelaksanaan akuntansi akan berjalan dengan baik apabila
didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan beban kerja
sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan yang mengatakan bahwa:
bagi seseorang dengan berlatar belakang pendidikan akuntansi, kemungkinan akan cukup
mudah untuk memahami kedua model tersebut (SAK dan SAP).

7. b) Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi
Selain faktor kendala terbatasnya SDM, faktor lainnya adalah aplikasi. Rumah
Sakit telah mengaplikasikan Sistem Informasi Akuntansi. Akan tetapi, kenyataan yang
ditemui dilapangan bahwa sampai sekarang ini pemanfaatan sistem belum dimanfaatkan
secara optimal oleh pihak pengelola keuangan Rumah Sakit. Hal ini disebabkan karena
sebagian besar pegawai yang ada di bagian keuangan belum paham dengan sistem
tersebut, fitur-fitur dari aplikasi tersebut belum bisa mencover kebutuhan transaksi dari
Rumah Sakit.
Kendala implementasi Akuntansi pada Rumah Sakit antara lain respon dari aplikasi
SIMRS tergantung jaringan, kesulitan dalam menghasilkan laporan berdasarkan SAK dan
SAP dengan menggunakan aplikasi karena SIMRS belum terintegrasi antara satu sama
lain, informasi yang dihasilkan terkadang masih harus dilakukan verifikasi dan
rekonsiliasi terlebih dahulu, SDM yang menangani aplikasi khususnya operator belum
optimal serta data yang diinput belum lengkap dan benar karena ada perbedaan pencatatan
dalam Buku Pembantu masing-masing unit."
c) Penyusunan Laporan Keuangan
Faktor kendala lainnya dalam implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes Puskesad
adalah adanya penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat. Hal ini diungkapkan
oleh Ketua SPI Kapten Nurul yang mengatakan bahwa: “laporan keuangan Rumah Sakit
sering tidak tepat waktu yang harusnya dilaporkan tiap bulan tetapi biasa dilapor per tiga
bulan.”
Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Bendahara RS Pusdikkes Puskesad PNS
Norma Selestia sebagai berikut: “keterlambatan penyampaian laporan keuangan
dikarenakan adanya selisih pada buku pembantu dengan rekening koran sehingga
menghambat proses pelaporan keuangan serta belum lengkapnya nilai utang dan piutang
Rumah Sakit pada Laporan Posisi Keuangan RS Pusdikkes Puskesad."

8. PEMBAHASAN
Praktik pelaksanaan akuntansi, kelemahan serta kendala yang dihadapi membuat para
informan mempunyai harapan dan solusi terhadap implementasi akuntansi pada RS Pusdikkes
Puskesad. Harapan dan solusi yang disampaikan dimaksudkan untuk perbaikan Sistem Akuntansi
RS Pusdikkes Puskesad serta dalam rangka memudahkan pelaksanaan akuntansi itu sendiri.
Solusi terhadap kendala yang disampaikan oleh para informan dijelaskan lebih lanjut sebagai
berikut:
1) Penyediaan Sumber Daya dan Kelengkapan Pendukung yang Memadai
Penyelenggaraan keuangan yang baik dapat dicapai dengan penyediaan SDM yang
memadai baik itu kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja dan jenis
pekerjaan. Misalnya saja, membuat pelatihan/diklat/kursus untuk meningkatkan kompetensi
SDM dalam penyusunan laporan keuangan serta menempatkan seseorang yang sesuai dengan
latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
Kebutuhan SDM yang memadai disampaikan oleh Kepala Sub Bag. Aset dan Pelaporan
sebagai berikut: Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua SPI untuk menggunakan aplikasi
supaya data dapat diakses secara real time. Saya berharap agar sistem akuntansi ini dapat
dikembangkan dan dioptimalkan sebaik mungkin dan sebelum auditor eksternal datang,
sebaiknya laporan keuangan Rumah Sakit diaudit dulu oleh Satuan Pengawas Internal secara
periodik.
Pelaksanaan akuntansi yang sesuai dengan aturan ini diharapkan juga mampu
meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang disusun oleh RS Pusdikkes Puskesad.
Keinginan terwujudnya pelaksanaan akuntansi yang sesuai dengan aturan ini apabila semua
bisa disiplin, on time dan sesuai aturan, semua bisa berjalan dengan lancar. Permasalahannya
bukan pada informasi tersebut sudah memadai atau tidak, namun harus ada kemauan secara
menyeluruh untuk mulai memperbaiki.
2) Evaluasi dan Revisi Sistem Akuntansi
Memperhatikan dinamika aturan tentang pertanggungjawaban keuangan Pemerintah serta
penerapan SAP Berbasis Akrual membuat evaluasi dan revisi terhadap sistem akuntansi adalah
suatu keharusan. Kondisi yang ada pada RS Pusdikkes Puskesad juga berkembang seiring

9. dengan berjalannya waktu, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi sistem akuntansi
mengikuti perkembangan organisasi dan kondisi yang ada.
Harapan dilaksanakan evaluasi dan revisi sistem akuntansi disampaikan oleh Kepala Sub
Bagian Anggaran sebagai berikut: “Segera dilakukan revisi karena sudah out of date. Intinya
direvisi sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan yang ada saat ini."
Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Bendahara sebagai berikut: “Seharusnya setiap tahun
di evaluasi, di review terus menerus, mana yang kurang mana yang bisa diperbaiki, sudah
lama belum pernah di review”.
3) Peran Pemerintah
Pemerintah diharapkan menyediakan pedoman dasar yang dapat diikuti oleh semua Satuan
Kerja BLU di seluruh Indonesia. Informasi yang dihimpun selama proses penelitian, selain PP
Nomor 23 Tahun 2005, Pemerintah menerbitkan PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang
Penyajian Laporan Keuangan BLU yang mulai berlaku di Tahun Anggaran 2016. Pedoman ini
juga harus disosialisasikan supaya tercapai pemahaman yang sama di antara Satuan Kerja
BLU. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bendahara sebagai berikut: “Seharusnya Pemerintah
memberikan sosialisasi, mereka harus memberikan aturan/pedoman yang akan diikuti oleh
semua dan itu sama. Tetapi kalau diberikan kebebasan, saya kira berbeda-beda tidak masalah
asalkan hasil akhir rekonsiliasinya kita tahu."
Pemerintah juga tengah disibukkan dengan maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada instansi masing-masing termasuk RS Pusdikkes Puskesad. SPIP
merupakan komitmen yang nyata dari Pemerintah untuk memperbaiki akuntabilitas keuangan
negara dan merupakan resep agar tidak disclaimer serta mencegah adanya penyimpangan
(fraud). Oleh karena itu, RS Pusdikkes Puskesad juga harus menyelenggarakan SPIP agar
terhindar dari fraud, Hal ini diungkapkan oleh Ketua SPI sebagai berikut: "Seluruh pegawai
Rumah Sakit harus terlibat secara aktif dalam penyempurnaan Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yaitu dengan menerapkan Pengendalian Intern secara berkelanjutan,
terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh pemantauan otomatis
menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi."

10. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah RS Pusdikkes Puskesad dalam implementasi
akuntansi berpedoman pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dan menyajikan laporan
keuangan berdasarkan pada 2 standar yakni berdasarkan SAK dan SAP yang didukung oleh
peraturan, kebijakan akuntansi dan prosedur Rumah Sakit yang baik.
Adapun, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi akuntansi antara lain berupa
SDM yang belum memadai, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (Apikasi) yang belum
optimal dan penyusunan laporan keuangan yang sering terlambat. Solusi yang disampaikan oleh
informan untuk perbaikan Sistem Akuntansi RS Pusdikkes Puskesad adalah penyediaan
kelengkapan pendukung dan sumber daya yang memadai, revaluasi system akuntansi serta adanya
peran serta Pemerintah
DAFTAR PUSTAKA
Putra, Y. M., (2022). Kerangka Konsep Informasi Akuntansi. Modul Kuliah Teori Akuntansi.
Jakarta : FEB-Universitas Mercu Buana.
Schooeder, R.G., M.W. Clark, Jack M. Cathay. (2016). Financial Accounting Theory and Analysis
: 12th edition.
Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. 2005. Management Control Systems. Salemba Empat
: Jakarta.
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., Colle, S. de. 2020. Stakeholder Theory:
The State Of The Art. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum