Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi untuk menjamin keakuratan dan kehandalan informasi. Dokumen juga membahas perkembangan standar akuntansi internasional dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan lembaga pelayanan publik seperti rumah sakit dan BPJS ketenagakerjaan.

1. Review Materi-Materi dan Kasus-Kasus yang dikerjakan oleh
Mahasiswa
(SISTEM INFORMASI & PENGENDALIAN INTERNAL)
Dosen Pengampu:
Prof.Dr. Hapzi Ali .MM.CMA
Disusun Oleh:
Fizar Rivaldy
55518120026
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2019

2. Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambil keputusan yang bersifat ekonomi juga
dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah karena adanya globalisasi, baik
lingkungan bisnis yang bertumbuh bagus, dalam keadaan stagnas maupun depresi. Tiap-tiap negara
tentu saja mempunyai standar akuntansi yang berbeda dengan negara yan lain. Hal ini disebabkan
oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, paham ekonomi yang dianut serta perbedaan
kondisi politik dan sosial di tiap-tiap negara.
Adanya transaksi antar negara dan prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan
munculnya kebutuhan akan standar akuntansi yang berlaku secara international. Oleh karena itu,
muncul organisasi yang bernama IASB atau International Accounting Standard Board yang
mengeluarkan International Financial Reported Standard (IFRS). IFRS kemudian dijadikan sebagai
pedoman penyajian laporan keuangan diberbagai negara. Masalah selanjutnya muncul adalah
bagaimana penerapan IFRS di masing-masing negara mengingat perbedaan lingkungan ekonomi,
politik, hokum, dan sosial.
Perkembangan ekonomi dan dunia usaha telah menimbulkan persaingan yang makin tajam, demikian
halnya dengan badan-badan pelayanan publik seperti PT Jamsostek yang bertransformasi menjadi
BPJS Ketenagakerjaan maupun industri pelayanan kesehatan ikut merasakan dampak dari
perubahan interpretasi prinsip akuntansi yang ada. Selain harus memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat, organisasi tersebut juga harus bertanggungjawab atas pengelolaan
keuangannya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Begitupun dampak dari
kemajuan teknologi, menuntut pembiayaan dan investasi yang sangat mahal, sementara itu
kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat semakin terbatas. Oleh
karena itu perlunya memberikan otonomi dengan ruang gerak yang lebih leluasa bagi organisasi yang
bergerak pada pelayanan publik dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya.
Upaya yang perlu dilakukan adalah penataan kembali secara administratif maupun dalam
pengelolaan keuangan, agar kekayaan negara yang tertanam pada organisasi tersebut dapat
dipergunakan secara lebih optimal. Salah satu upayanya adalah dapat beroperasi dengan lebih
efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan
status Badan Layanan Umum (BLU) terhadap rumah sakit yang berorientasi pada usaha pelayanan
masyarakat dan status badan pelayanan umum pada PT Jamsostek yang sebelumnya berbentuk
perseroan beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan dengan status tersebut pelayanan
kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mutu pelayanan kesehatan dapat meningkat. Disamping
itu kemandirian BLU rumah sakit dalam pemupukan dan pengelolaan sumber daya dapat lebih
ditingkatkan.
Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan BLU rumah sakit,
menuntut manajemen BLU rumah sakit untuk bekerja secara profesional. Selain itu, walaupun
sumber daya yang tersedia sangat terbatas BLU rumah sakit tetap diharuskan untuk dapat bekerja
secara lebih efektif dan efisien. Sebagai ciri khusus dari usaha jasa pelayanan kesehatan di BLU
rumah sakit adalah sulitnya meramalkan kebutuhan pelayanan, baik jenis, jumlah maupun mutu
pelayanan yang diperlukan masyarakat. Sementara itu, di sisi lain BLU rumah sakit dituntut untuk
selalu siap dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana,
tenaga serta dana yang dibutuhkan harus selalu siap dalam rangka mendukung pelayanan tersebut.
Selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya, BLU rumah sakit juga dituntut untuk dapat menyajikan
data dan informasi yang akurat, tersaji secara tepat waktu bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya di bidang keuangan, meliputi
transaksi keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan beban, maka diperlukan sarana
dalam bentuk laporan keuangan.
Laporan Keuangan BLU rumah sakit disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan
keuangan BLU rumah sakit juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Perlu diketahui bahwa laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan dengan BLU rumah sakit, karena secara umum laporan keuangan hanya
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk
menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal BLU rumah sakit
perlu menyediakan informasi non-keuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

3. Sistem Informasi Akuntansi yang berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, dimana tidak
memungkinkan bahwa dalam sistem informasi tersebut mengalami kesalahan-kesalahan, kerusakan,
ataupun error. Hal ini tidak akan terjadi apabila didalamnya terdapat pengendalian internal yang
memadai.
Oleh karena itu perlu dilakukan suatu audit sistem informasi, agar kita dapat mengetahui bahwa
sistem informasinya sudah baik. Dalam pelaksanaan audit sistem informasi, auditor sebaiknya
menggunakan standar CobIT, karena CobIT merupakan standar terbuka yang pengendalian internal
dalam TI. Pengendalian yang diantaranya yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
Kedua pengendalian ini akan menjadi suatu sasaran audit sistem informasi. Karena tidak
memungkinkan dalam suatu sistem masih terkadang ditemukan error. Bahkan keterlibatan
pengendalian internal dalam audit sistem informasi pun sangat membantu dengan bukti adanya
standar CobIT yang dibuat demi menilai suatu pengendalian internal dalam sistem informasi tersebut.

4. Daftar Pustaka
https://www.academia.edu/9555329/Studi_Kasus_Penggunaan_Conceptual_Framework_dalam_pela
poran_keuangan