pengantar kebijakan publik

1. KEBIJAKAN PUBLIK
N O P R I AWA N M A H R I A D I , S . S O S . I , M . S C

2. SEJARAH KEBIJAKAN PUBLIK
• Kode Hammurabi 2000 SM
• Arthasastra 300 SM (Kautilya-Mauyan north India)
• Plato 427-327 SM
• Aristoteles 384-322 SM
• Machiavelli 1469-1527
(William N. Dunn, 2003)

3. KONSEP-KONSEP KEBIJAKAN (DEFENITION)
• Thomas R. Dye (1992), “ Public Policy is Whatever the government
choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu).
• James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, “Public Policies are
those policies develop by governmental bodies and officials”
(kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan
dan pejabat pemerintah).
• David Easton, “Public policy is the authoritative allocation of values
for the whole society” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai2
secara sah kepada seluruh masyarakat).

4. LANJUTAN
• Bridgeman dan Davis (2004), Sebagai tujuan (objective), sebagai
pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (authoritative
choice), dan sebagai hipotesis (hypothesisi).
• Riant Nugroho D. (2004), kebijakan publik bukan berarti mudah
dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan karena
kebijakan publik menyangkut politik.

5. KEBIJAKAN PUBLIK DALAM
INTERNATIONAL LIBRARY
• Kebijakan publik disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan
yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku
mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi
sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi
dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang bertugas
menjatuhkan sanksi (Nugroho R.,2004).

6. BAGAN SEDERHANA KP
Awal Transisi Dicitacitakan
• Kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat
diukur.
• SZA (2004), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi
luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan
publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan
keputusan khusus di bawahnya.

7. IDEOLOGI NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK
• Negara Negara Facisme
• Negara-negara komunisme
• Negara-negara liberal
• Negara-negara penganut jalan ke tiga (third way)
• Demokrasi Pancasila

8. ASPEK PENTING KEBIJAKAN EFEKTIF
Pertama, adanya perangkat hukum.
Kedua, kebijakan ini harus jelas struktur pelaksanaanya dan
pembiayaannya.
Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik (Lembaga Pengawas)

9. PROBLEMA MASYARAKAT DEMOKRATIS
• Menyerap opini publik
• Dukungan publik.
• Kepemimpinan
• Kebebasan Berekspresi
• Charles Lindblom (1939), kebijakan berkaitan erat dengan
pengambilan keputusan karena sama2 memilih diantara
opsi yang tersedia.

10. PRINSIP PRINSIP DASAR PENYUSUNAN KP
Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraa dan
kepemerintahan, menurut Nugroho (2004) pada dasarnya
terbagi dalam tiga prinsip:
Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan).
Cara kebijakan publik di implementasikan.
Cara kebijakan publik di evaluasi.

11. KRITERIA PENENTUAN KEBIJAKAN PUBLIK
• Efektivitas
• Efisien
• Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yg diharapkan dng
sumber daya yang ada.
• Adil.
• Solutif (problem solver).

12. TINGKATAN KEBIJAKAN
Said Zainal Abidin (2004), kebijakan dapat dibedakan dalam tiga
tingkatan umum:
• Kebijakan umum adalah kebijakan yg menjadi pedoman atau
petunjuk pelaksanaan, baik yg bersifat positif atau yg bersifat
negatif, yg meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yg
bersangkutan.
• Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yg menjabarkan
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah untuk
pelaksanaan suatu undang undang.
• Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yg berada di
bawah kebijakan pelaksanaan.