Sistem administrasi publik membahas pengertian dasar administrasi negara, organisasi dan manajemen, pertumbuhan ilmu administrasi negara, hubungannya dengan kebijakan publik dan model-model kebijakan publik. Administrasi negara didefinisikan sebagai proses kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks publik, dan mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif serta hubungan antara ketiganya.
Penarikan/perekrutan calon tenaga kerja (recruitment)→ menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi pernyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia.
c. Selesi (selection) → merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses recruitment.
d. Penempatan (placement) → penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan.
e. Pembekalan (orientation) → dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi.
Pemeliharaan (maintenance), bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi.
a. Kompensasi Jabatan (job compensation) → usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja.
b. Integrasi (integration) → menciptakan kondisi integrsi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik dan konselling.
Hubungan Perburuhan (Labour Relation) → pembahasan masalah perjanjian kerja perjanjian perburuhan, kesempatan kerja bersama, sampai penyelasaian perselisihan perburuhan.
d. Pemisahan/Pemutusan Hubungan kerja (Separation) → menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja.
Pada presentasi ini insyaAllah akan dijelaskan mengenai kerangka konsep administrasi yang meliputi definisi, konsep dasar, abstraksi dan konkretisasi administrasi, administrasi sebagai lokus kajian, serta administrasi sebagai fokus kajian.
Penarikan/perekrutan calon tenaga kerja (recruitment)→ menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi pernyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia.
c. Selesi (selection) → merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses recruitment.
d. Penempatan (placement) → penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan.
e. Pembekalan (orientation) → dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi.
Pemeliharaan (maintenance), bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi.
a. Kompensasi Jabatan (job compensation) → usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja.
b. Integrasi (integration) → menciptakan kondisi integrsi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik dan konselling.
Hubungan Perburuhan (Labour Relation) → pembahasan masalah perjanjian kerja perjanjian perburuhan, kesempatan kerja bersama, sampai penyelasaian perselisihan perburuhan.
d. Pemisahan/Pemutusan Hubungan kerja (Separation) → menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja.
Pada presentasi ini insyaAllah akan dijelaskan mengenai kerangka konsep administrasi yang meliputi definisi, konsep dasar, abstraksi dan konkretisasi administrasi, administrasi sebagai lokus kajian, serta administrasi sebagai fokus kajian.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK
Oleh:
Nopriawan Mahriadi, S.Sos.I,. M.Sc
Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta
(S1)
Universitas Gadjah Mada (S2)
Universitas Negeri Makassar (S3 sekarang)
Ilmu Administrasi Publik
STISIPOL CANDRADIMUKA PALEMBANG
2022
2. PENGANTAR TEORI ADMINISTRASI NEGARA
Tema Perkuliahan:
1. Pengertian Dasar Administrasi Negara
2. Organisasi dan Manajemen
3. Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
4. ANE & Public Policy (Kebijakan Publik)
5. Model Kebijakan Publik
3. APAKAH PEKERJAAN/PROFESI TERTUA DI DUNIA?
Edgar N. Glade: “THE OLDEST PROFESION IS NOT PROSTUTION BUT
ADMINISTRATION”
Many in the discipline follow Dwight Waldo and characterize PA
primarily as a profession and not, as Herbert simon (bounded
rationality theory) does, as social science
In an excellent discussion of this subject, Melvin J. Dubnick (1999, pp.
11-20) showed that Waldo ideas of PA as a profession has been
much more influential in the discipline than Herbert Simon’s
opposing attempts to make it into a social science
4. ADMINISTRASI
1. Trecker (Donovan dan Jackson, 1991: 10): merupakan suatu proses
yg dinamis dan berkelanjutan, yg digerakkan dlm rangka mencapai
tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui
koordinasi dan kerjasama
2. Chandler dan Plano (1988:3): proses di mana keputusan dan
kebijakan diimplementasikan
5. B1. Pengertian Dasar Administrasi Negara
• Tiga ciri kegiatan administrasi:
(1) melibatkan dua orang atau lebih
(2) dilakukan secara bersama-sama
(3) ada tujuan ttt yang dicapai
• Ilmu Administrasi???
“Ilmu yang mempelajari proses atau kegiatan dan dinamika
kerjasama manusia”
• Ilmu Administrasi Negara???
Ilmu yang mempelajari kerjasama dalam bidang-bidang yang bersifat
publik
6. ….Pengertian Dasar Adm Negara
• Definisi Administrasi (The Liang Gie)
(1) Pengertian Proses
(2) Pengertian Tata Usaha
(3) Pengertian pemerintah/adm. negara
• Administrasi dlm Pengertian Proses
Sondang Siagian:”keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya”
• Administrasi dlm Pengertian Tata Usaha
Haris Muda:”suatu pekerjaan yang sifatnya: mengatur segala sesuatu pekerjaan yang
berhubungan dengan tulis menulis, surat menyurat&mencatat setiap perubahan/kejadian yang
terjadi di dlm organisasi itu”
7. ….Pengertian Dasar Adm Negara
• Administrasi Negara sbg aktifitas eksekutif
W.F. Wiloughby:”Administrasi negara mrp fungsi untuk melaksanakan hukum yg
telah ditetapkan DPR dan dijabarkan oleh badan-badan hukum pemerintah”.
Atau sebagai sarana untuk melaksanakan keputusan politik.
• Adm Negara sbg bukan sekedar aktifitas eksekutif.
J.M. Pfiffner: ANE adl koordinasi dari usaha-usaha yang kolektif yang dimaksud
untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
Gerald E. Caiden: ANE meliputi setiap bidang&aktifitas yang menjadi sasaran
kebijakan pemerintah (proses formal dan kegiatan DPR, pengadilan dan militer)
8. ….Pengertian Dasar Adm Negara
• Empat konteks Adm Negara (David H Rosenbloom dlm Shafritz &
Russell, 1997):
- ANE dlm konteks politik
- ANE dlm konteks hukum (legal)
- ANE dlm konteks manajerial
- ANE dlm konteks pekerjaan
9. (1) ANE dlm Konteks Politik
• ANE mrp apapun yang dilakukan pemerintah
• ANE bisa langsung maupun tidak langsung
- Langsung: pelayanan publik
- Tdk langsung: menyewa pihak swasta utk menyediakan layanan
kepada masyarakat
• ANE mrp sebuah fase dalam siklus pembuatan kebijakan
• ANE mrp pelaksanaan kepentingan publik
• ANE adl pelaksanaan secara kolektif apa yang tidak dapat dilakukan
secara individu
10. (2) ANE dlm Konteks Hukum
• ANE adl pelaksanaan hukum publik (law in action) mis. UU Pemda,
UU Hak Cipta
• ANE adl peraturan (apa yang boleh dilakukan warga dan yang tidak
boleh)
• ANE adl penganugrahan dari Raja (pemberian penghargaan dari
pemerintah)
• ANE adl pelindung HAM
11. (3) ANE dlm Konteks Manajerial
• ANE adl fungsi pemerintahan eksekutif
• ANE adl kekhususan manajemen
• ANE adl Mickey Mouse (formalitas dan rutinitas yang berlebihan)
• ANE adl seni, bukan ilmu-atau sebaliknya
Ilmu→ satu bidang studi ilmiah
Seni→ fungsi praktisnya (organising dan actuating)
12. (4) ANE dlm Konteks Pekerjaan
• ANE mrp kategori pekerjaan
• ANE adl sebuah kontes essay
(memo/rekomendasi pimpinan senat menentukan karier)
• ANE adl kegiatan yg idealis (pelayan dan pelindung masy.)
• ANE adl bidang akademik (pendidikan)
Bidang studi yang multidisiplin krn mengadopsi ilmu politik, sosiologi,
bisnis psikologi, hukum, antropologi dll.
13. Kesimpulan … (1)
• Felix A Nigro:
(1) Usaha kelompok yg bersifat kooperatif dlm satu lingkungan publik
(2) Mencakup eksekutif, legislatif&yudikatif serta pertalian ketiganya
(3) Berperan penting dlm formulasi kebijakan publik dan mrp bagian
dari proses politik
(4) Berbeda dgn adm privat/bisnis
(5) Berhubungan erat dgn kelompok-kelompok privat dan individual
14. KESIMPULAN … (2)
1. Chandler dan Plano (1988: 29): (a) proses di mana sumberdaya dan personel
publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,
mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dlm kebijakan
publik, (b) seni dan ilmu yg ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan
melaksanakan berbagai tugas yg telah ditetapkan, dan (c) sebagai sebuah ilmu
bertujuan untuk mengatasi masalah publik, utamanya melalui perbaikan di
bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.
2. McCurdy (1986): salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga
dianggap sebagai cara yg prinsipiil untuk melakukan berbagai fungsi negara