tugas metodelogi penelitian

1. PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,
DAN DISKRIMINASI PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB
PAJAK MENGENAI PERILAKU TAX EVASION
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Serang)
Periode 2018
Oleh : Neneng Nurhayati 12160146 6H-AK

2.  LATAR BELAKANG
 Penggelapan Pajak (tax evasion) di Indonesia
sudah banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan
mencuatnya kasus tax evasion yang seringkali
dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib
pajak. Dalam kasus tax evasion yang terjadi
dapat memunculkan pemikiran-pemikiran
yang negatif tentang pajak.

3.  Untuk mengurangi jumlah pajak yang
dibayarkan, wajib pajak membuat
perencanaan pajak atau tax planning yang
bertujuan untuk menghindari pajak (tax
avoidance) maupun penggelapan pajak (tax
evasion). Meskipun keduannya mempunyai
tujuan untuk mengurangi jumlah pajaknya,
namun karakter dari keduanya berbeda.

4.  tax planning yang bertujuan untuk
menghindari pajak (tax avoidance) maupun
penggelapan pajak (tax evasion).
 Tax avoidance diartikan sebagai kegiatan
penghindaran pajak dengan memanfaatkan
celah-celah dari peraturan-peraturan
perundang-undangan perpajakan yang
berlaku di negaranya.

5.  Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah,
penulis mengidentifikasi masalah sebagai
berikut:
 1. Kurangnya informasi fiskus kepada
wajib pajak tentang hak dan kewajibannya
dalam membayar pajak.
 2. Sulitnya penerapan tax avoidance
membuat seorang wajib pajak cenderung untuk
melakukan tax evasion.
 3. Tinggi rendahnya tarif pajak yang di
bayarkan dapat mempengaruhi wajib pajak
dalam mengambil keputusan akan membayar
atau tidak membayar
 pajak mereka.

6.  2.1.1 Pajak
 1. Definisi Pajak
 Berikut adalah definisi pajak menurut para
ahli, antara lain:
 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
dalam bukunya Mardiasmo (2011):
 “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum”.

7.  Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya
Waluyo (2009)
 “Pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara
(yang dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang- undang) dengan
tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran umum
berhubung tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan”.

8.  a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-
undang.
 b. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi)
secara langsung. c. Dapat dipaksakan.
 d. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

9.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-
prestasi kembali yang secara langsung dapat
ditunjuk.

10.  Fungsi pajak
 Pajak merupakan sumber penerimaan negara
yang mempunyai dua fungsi menurut
Mardiasmo (2011), yaitu:
 a. Fungsi Anggaran (budgetai), sebagai
sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
 b. Fungsi Mengatur (regulerend), sebagai
alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi.

11.  Menurut Mardiasmo (2009), sistem
pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga)
yaitu official assessment system, self
assessment system, with holding system.