SlideShare a Scribd company logo

PPKN PRESIDEN

•Download as PPTX, PDF•
•
N
NenekMoyang

Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Presiden Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kewenangan tertinggi atas angkatan bersenjata, hak untuk mengusulkan RUU ke DPR, dan kewajiban untuk memegang teguh konstitusi. Juga disebutkan tujuh orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan.

Internet
1 of 7
KELOMPOK : 2 RANTAI ANGGOTA : 1.ANGGITA AULYA T 2.DESTIYA SARI 3.FADHILAH SAFFANAH P 4.FARAH DIBA 5.RISKI ARA N 6.YOGA PRAKOSO T 7.ZANANDA ADITYA Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat
1. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi. 2. Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR. 3. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR. 4. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut. Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 ) 2. Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 ) 3. Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 ) 4. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ( Pasal 9 ayat 1 ) Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
1. menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU. 2. memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU itu. 3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 4. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,Angkatan Laut, danAngkatanUdara Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
1. Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak sosial seluruh lapisan masyarakat Indonesia.presiden dan kabinetnya bekerja keras untuk memberi kepastian kepada masyarakat, bahwa pemerintahannya tunduk dibawah konstitusi UUD 1945 ( Hasil Amandemen ). 2. Membangun sebuah suksesi dengan terus menjaga kontinuitas kekuasaan partai berkuasa, dengan memperhatikan konstitusi maupun landasan ideology pancasila, kedaulatan rakyat dan pemanusiawiannya di nomor satukan. Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
1.Ir.Soekarno 2.Soeharto 3.BJ.Habibie 4. Abdurrahman Wahid 5.Megawati Soekarno Putri 6.Susilo Bambang Yudohyono 7.Joko Widodo Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START

Recommended

Aktualisasi "Checks and Balances" in Indonesia
Aktualisasi "Checks and Balances" in IndonesiaAktualisasi "Checks and Balances" in Indonesia
Aktualisasi "Checks and Balances" in IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Wewenag lembaga negara
Wewenag lembaga negaraWewenag lembaga negara
Wewenag lembaga negaraOperator Warnet Vast Raha
 
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Operator Warnet Vast Raha
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945Cucu Sya'diah
 

Recommended

Aktualisasi "Checks and Balances" in Indonesia
Aktualisasi "Checks and Balances" in IndonesiaAktualisasi "Checks and Balances" in Indonesia
Aktualisasi "Checks and Balances" in IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalBab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasional
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
 
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenTugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presiden
Tugas dan wewenang lembaga mpr, dpr, dpd, presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Wewenag lembaga negara
Wewenag lembaga negaraWewenag lembaga negara
Wewenag lembaga negaraOperator Warnet Vast Raha
 
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Operator Warnet Vast Raha
 
lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945lembaga-lembaga menurut UUD 1945
lembaga-lembaga menurut UUD 1945Cucu Sya'diah
 
Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Jannu Isworo
 
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]Qaseh Amani
 
MPR RI
MPR RIMPR RI
MPR RIAlan Ezra
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangandarmanbewok
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganMaharani Asmara Putri
 
Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganYosua S L
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pknargosuseno
 
Uu 02 1950
Uu 02 1950Uu 02 1950
Uu 02 1950guest150909
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agungMajid Abdullah
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfIdris Miaus
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilAnnisa Khoerunnisya
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANblackpepperspicy
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
KewarganegaraanAnjaniolivia Dp
 
Rpp sm 2
Rpp sm 2Rpp sm 2
Rpp sm 2Jeni Prasetyo
 
Hukum kelembagaan Negara.pptx
Hukum kelembagaan Negara.pptxHukum kelembagaan Negara.pptx
Hukum kelembagaan Negara.pptxJackiMahendra
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanjimmy
 

More Related Content

What's hot

Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Jannu Isworo
 
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]Qaseh Amani
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangandarmanbewok
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganMaharani Asmara Putri
 
Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganYosua S L
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfIdris Miaus
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilAnnisa Khoerunnisya
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANblackpepperspicy
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 

What's hot (18)

Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4
 
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
undang-undang bertulis Penggal1 [stpm]
 
MPR RI
MPR RIMPR RI
MPR RI
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 
Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
 
Uu 02 1950
Uu 02 1950Uu 02 1950
Uu 02 1950
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansilPih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
Pih bab3 klmpk1_smt1_akt1 kansil
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGANpkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
pkn smp bab 3 TATA URUTAN PERUNDANG UNDANGAN
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 

Similar to PPKN PRESIDEN

Hukum kelembagaan Negara.pptx
Hukum kelembagaan Negara.pptxHukum kelembagaan Negara.pptx
Hukum kelembagaan Negara.pptxJackiMahendra
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanjimmy
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkOperator Warnet Vast Raha
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkNoviayuana Putri
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIRifin Sugiarto
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenOperator Warnet Vast Raha
 
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptxPendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptxClaraDdviana
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyOperator Warnet Vast Raha
 

Similar to PPKN PRESIDEN (20)

Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
Rpp sm 2
Rpp sm 2Rpp sm 2
Rpp sm 2
 
Hukum kelembagaan Negara.pptx
Hukum kelembagaan Negara.pptxHukum kelembagaan Negara.pptx
Hukum kelembagaan Negara.pptx
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahanKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkkFungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
Fungsi dan Tugas Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, MK, dkk
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
Lembaga negara
Lembaga negaraLembaga negara
Lembaga negara
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemenPerbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen
 
Tugas mpr
Tugas mprTugas mpr
Tugas mpr
 
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptxPendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
Pendidikaan kewarganegaraan Lembaga Negara.pptx
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 

PPKN PRESIDEN

  • 1. KELOMPOK : 2 RANTAI ANGGOTA : 1.ANGGITA AULYA T 2.DESTIYA SARI 3.FADHILAH SAFFANAH P 4.FARAH DIBA 5.RISKI ARA N 6.YOGA PRAKOSO T 7.ZANANDA ADITYA Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat
  • 2. 1. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi. 2. Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR. 3. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR. 4. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut. Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
  • 3. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 ) 2. Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 ) 3. Menetapkan peraturan pemerintahan ( Pasal 5 ayat 2 ) 4. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa ( Pasal 9 ayat 1 ) Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
  • 4. 1. menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU. 2. memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU itu. 3. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 4. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,Angkatan Laut, danAngkatanUdara Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
  • 5. 1. Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak sosial seluruh lapisan masyarakat Indonesia.presiden dan kabinetnya bekerja keras untuk memberi kepastian kepada masyarakat, bahwa pemerintahannya tunduk dibawah konstitusi UUD 1945 ( Hasil Amandemen ). 2. Membangun sebuah suksesi dengan terus menjaga kontinuitas kekuasaan partai berkuasa, dengan memperhatikan konstitusi maupun landasan ideology pancasila, kedaulatan rakyat dan pemanusiawiannya di nomor satukan. Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
  • 6. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START
  • 7. 1.Ir.Soekarno 2.Soeharto 3.BJ.Habibie 4. Abdurrahman Wahid 5.Megawati Soekarno Putri 6.Susilo Bambang Yudohyono 7.Joko Widodo Kewewenang dan kekuasaan Kewajiban dan hak Tugas dan wewenang Tanggung jawab Fungsi Nama presiden yg pernah menjabat START