Amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dan membagi kewenangan lembagalembaga negara. MPR kehilangan supremasinya dan kewenangan menetapkan GBHN, sedangkan kekuasaan
eksekutif dipisahkan dari legislatif. Presiden kini dipilih secara langsung melalui pemilu. DPR memperoleh
kekuasaan yang lebih besar untuk mengawasi pemerintah. Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menguji
peraturan
Orde Baru berusaha untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, namun pada kenyataannya Pancasila tetap digunakan untuk melegitimasi rezim otoriter di bawah Soeharto. Pemerintah melakukan pengkultusan Pancasila dan indoktrinasi melalui penataran P4 untuk mendapatkan kontrol penuh atas ideologi negara.
Dokumen tersebut merangkum sejarah sistem pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat beberapa periode dengan sistem pemerintahan yang berbeda, mulai dari sistem parlementer hingga presidensial berdasarkan berbagai konstitusi. Periode terakhir mengalami perubahan UUD 1945 pasca reformasi 1998 untuk menyempurnakan tatanan negara dan hak asasi manusia sesuai aspirasi rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara (HAN) dan unsur-unsur negara hukum. HAN didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam menjalankan tugas negara. Unsur-unsur negara hukum meliputi pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan HAM, dan pengawasan lembaga peradilan yang independen. Dokumen ini juga membahas perkembangan konsep
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian komputer sebagai serangkaian mesin elektronik yang terdiri atas ribuan komponen yang bekerja sama, fungsi komputer seperti sebagai sarana kerja, hiburan, komunikasi, pendidikan, informasi, usaha dan kontrol, serta jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor, bidang masalah, data yang diolah, dan bentuknya.
Orde Baru berusaha untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, namun pada kenyataannya Pancasila tetap digunakan untuk melegitimasi rezim otoriter di bawah Soeharto. Pemerintah melakukan pengkultusan Pancasila dan indoktrinasi melalui penataran P4 untuk mendapatkan kontrol penuh atas ideologi negara.
Dokumen tersebut merangkum sejarah sistem pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat beberapa periode dengan sistem pemerintahan yang berbeda, mulai dari sistem parlementer hingga presidensial berdasarkan berbagai konstitusi. Periode terakhir mengalami perubahan UUD 1945 pasca reformasi 1998 untuk menyempurnakan tatanan negara dan hak asasi manusia sesuai aspirasi rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara (HAN) dan unsur-unsur negara hukum. HAN didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam menjalankan tugas negara. Unsur-unsur negara hukum meliputi pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan HAM, dan pengawasan lembaga peradilan yang independen. Dokumen ini juga membahas perkembangan konsep
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian komputer sebagai serangkaian mesin elektronik yang terdiri atas ribuan komponen yang bekerja sama, fungsi komputer seperti sebagai sarana kerja, hiburan, komunikasi, pendidikan, informasi, usaha dan kontrol, serta jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor, bidang masalah, data yang diolah, dan bentuknya.
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial beserta kewenangan dan peran masing-masing le
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, termasuk Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.
2. Dibahas pula proses pendirian, organisasi, permodalan, dan pembubaran masing-masing jenis badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Tugas panjang ini membahas sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Secara singkat, sebelum amandemen MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan setelahnya kekuasaan tersebut dibagi antara lembaga negara lain seperti presiden dan DPR.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945, mencakup struktur kekuasaan pemerintah pusat, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat."
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang definisi negara, pemerintah, komponen negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan (RMS) bertujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia pada 1950. Gerakan ini dipimpin Dr. Ch.R.S. Soumokil dan memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Pemerintah Indonesia mengirim misi perdamaian yang ditolak, lalu melakukan operasi militer pada Juli 1950 hingga akhirnya menumpas pemberontakan pada November 1950 dengan penangkapan Soumokil pada 1963.
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcingWahyu Saputro
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibahas mengenai definisi hubungan kerja dan jenis-jenisnya, serta ketentuan mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan tidak tertentu."
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfbatreaaa
MK memiliki peran sebagai pelindung demokrasi, hak asasi manusia, dan penafsir konstitusi. MK berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Karakteristik hukum acara MK menerapkan konvergensi kepastian dan fleksibilitas serta didasarkan pada UUD 1945. Asas-asas yang diterapkan antara lain persidangan terbuka, hakim aktif, dan putusan bersifat final serta mengikat.
Dokumen tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Terdapat lima sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu demokrasi pemerintahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan beserta kelebihan dan kekurangannya
Landasan dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif .pdfevie100
Bab VI membahas kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia melalui kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk melawan penjajahan. Sejak awal kemerdekaan, tujuan kebijakan luar negeri adalah mendapatkan pengakuan kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Selama Orde Baru, kebijakan luar negeri difokus
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial beserta kewenangan dan peran masing-masing le
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis badan hukum yang dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, termasuk Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.
2. Dibahas pula proses pendirian, organisasi, permodalan, dan pembubaran masing-masing jenis badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Tugas panjang ini membahas sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Secara singkat, sebelum amandemen MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan setelahnya kekuasaan tersebut dibagi antara lembaga negara lain seperti presiden dan DPR.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945, mencakup struktur kekuasaan pemerintah pusat, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat."
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang definisi negara, pemerintah, komponen negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemberontakan Rakyat Maluku Selatan (RMS) bertujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia pada 1950. Gerakan ini dipimpin Dr. Ch.R.S. Soumokil dan memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Pemerintah Indonesia mengirim misi perdamaian yang ditolak, lalu melakukan operasi militer pada Juli 1950 hingga akhirnya menumpas pemberontakan pada November 1950 dengan penangkapan Soumokil pada 1963.
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcingWahyu Saputro
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibahas mengenai definisi hubungan kerja dan jenis-jenisnya, serta ketentuan mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan tidak tertentu."
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfbatreaaa
MK memiliki peran sebagai pelindung demokrasi, hak asasi manusia, dan penafsir konstitusi. MK berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Karakteristik hukum acara MK menerapkan konvergensi kepastian dan fleksibilitas serta didasarkan pada UUD 1945. Asas-asas yang diterapkan antara lain persidangan terbuka, hakim aktif, dan putusan bersifat final serta mengikat.
Dokumen tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Terdapat lima sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu demokrasi pemerintahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan beserta kelebihan dan kekurangannya
Landasan dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif .pdfevie100
Bab VI membahas kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia melalui kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk melawan penjajahan. Sejak awal kemerdekaan, tujuan kebijakan luar negeri adalah mendapatkan pengakuan kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Selama Orde Baru, kebijakan luar negeri difokus
El Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño" Extensión Porlamar es una institución de educación superior ubicada en la ciudad de Porlamar, Venezuela. Ofrece programas de pregrado en áreas como administración, contabilidad, ingeniería y educación. La extensión busca brindar oportunidades educativas a los residentes de la región costera del estado Nueva Esparta.
Charlie, Emma, Nick, and Kieran plan to film a 2-minute horror short film at their school for an audience aged 15 and up. The film will be shot by Nick and star Charlie, Emma, and Kieran. It will take place after school hours and involve the characters investigating strange occurrences at the school, where Emma ultimately dies while the others escape. The film aims to include scary musical tension and be inspired by films like The Conjuring.
El documento describe la anatomía y funciones del aparato reproductor masculino y femenino. Detalla las estructuras como los testículos, pene, útero, vagina y otras en el hombre y la mujer. También explica las enfermedades más comunes como la epididimitis, fimosis, cáncer de próstata e infecciones de transmisión sexual. El estudio del cuerpo humano requiere un extenso conocimiento de la anatomía y fisiología reproductiva.
Este documento contiene una lista de cinco términos relacionados con roles militares y de liderazgo: "Mama Negra", "Rey Moro", "Angel de la Estrella", "Abanderado" y "Capitán".
Struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Sebelumnya, MPR memiliki kekuasaan tak terbatas sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sedangkan sesudah amandemen, kekuasaan MPR dibatasi dan Presiden serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memperoleh kekuatan lebih besar dalam membentuk undang-und
WARNET VAST
JALAN MADESABARA NO. 50 RAHA
SAMPING SMA NEGERI 1 RAHA
INTERNETAN RP. 2.500 / JAM
SCANNER
- FOTO RP. 2.000
- GAMBAR RP. 2.000
- TEKS RP. 2.000
PRINT
- HITAM PUTIH RP. 750 / LEMBAR
- PRINT WARNA RP. 1.500 / LEMBAR
CETAK FOTO
- UKURAN 2 X3 RP. 500
- UKURAN 3X4 RP. 1.000
- UKURAN 4X6 RP. 1.500
- UKURAN 2 R RP. 2.000
- UKURAN 3 R RP. 2.500
- UKURAN 4 R RP. 4.000
- UKURAN 5 R RP. 5.000
- UKURAN 6 R RP. 6.000
- UKURAN 8 R RP. 8.000
PENJILITAN RP. 3.000
KETIKAN KOMPUTER RP. 2.000 / LEMBAR
INSTAL ULANG KOMPUTER / LEPTOP Rp. 50.000
HOTSPOT (WI-FI) Rp. 5.000
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, perbandingan sistem monarki dan republik, serta perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dan Common Law. Secara khusus membahas perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara seperti presiden, MPR, DPR, MA, dan BPK akibat amandemen UUD 1945.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur lembaga negara Republik Indonesia yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta tugas dan fungsinya. Lembaga legislatif berfungsi membuat undang-undang, lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang, dan lembaga yudikatif berfungsi mengawal pelaksanaan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas perubahan wewenang lembaga-lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, kekuasaan negara sangat tersentralisasi pada presiden. Setelah amandemen, kekuasaan tersebar lebih merata antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, serta wewenang presiden dibatasi oleh UUD dan persetujuan lembaga lain.
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
1. Dokumen membahas tentang lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945
2. Diuraikan teori-teori hubungan antara wakil dan yang diwakili serta fungsi lembaga perwakilan rakyat
3. Jelaskan perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwak
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Lembaga-lembaga negara utama menurut UUD 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, dan DPD. MPR adalah lembaga tinggi negara yang menetapkan amandemen UUD dan memilih Presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu Wakil Presiden. DPR memegang kekuasaan legislatif dan mengawasi eksekutif. DPD mewakili daerah dan memberi pertimbangan terkait otonomi daerah.
Reformasi kelembagaan negara Indonesia terkait hasil amandemen UUD 1945 menciptakan 8 lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (presiden) dan yudikatif (MA, MK, KY dan BPK).
Similar to Perbedaan uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen (20)
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. Dalam sejarah indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD
1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan
perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik.
Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan
amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Perbedaan tersebut adalah:
1. MPR
SEBELUM AMANDEMEN
Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai
pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
WEWENANG
membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain,
termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Presiden/Mandataris.
Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis
Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa
jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau
Undang-Undang Dasar.
Mengubah undang-Undang Dasar.
Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
SESUDAH AMANDEMEN
Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan
lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan
MK.
WEWENANG
Menghilangkan supremasi kewenangannya
Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN
Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara
langsung melalui pemilu)
Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
Melantik presiden dan/atau wakil presiden
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden
Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden
dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya
sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
2. diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan.
MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN
2. DPR
SEBELUM AMANDEMEN
Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat
melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden
tidak bertanggung jawab kepada DPR.
WEWENANG
Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
Memberikan persetujuan atas PERPU.
Memberikan persetujuan atas Anggaran.
Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim
pada Mahkamah Konstitusi.
SESUDAH AMANDEMEN
Setelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi
serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian
presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.
WEWENANG
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
3. PRESIDEN
SEBELUM AMANDEMEN
Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang
kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan
periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden
dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.
WEWENANG
Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang
memaksa)
Menetapkan Peraturan Pemerintah
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
3. PEMILIHAN
Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR.
SETELAH AMANDEMEN
Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang
membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima
tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.
WEWENANG
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD
lalu diresmikan oleh presiden.
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden
melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta
mengesahkan RUU menjadi UU.
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang
memaksa)
Menetapkan Peraturan Pemerintah
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
Menyatakan keadaan bahaya
PEMILIHAN
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun
2004.
Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di
setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka
dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang
memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan
Wakil Presiden Terpilih.
4. MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBELUM AMANDEMEN
Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen
SETELAH AMANDEMEN
WEWENANG
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
4. kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
KETUA
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa
jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini
sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti
untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir
sebelum waktunya (hanya 2 tahun). Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April
1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19
Agustus 2003.
Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan
disumpah pada 22 Agustus 2006. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru
diangkat melakukan voting tertutup untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti
2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie
Fadjar sebagai wakil ketua.
HAKIM KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.
Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah
5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Hakim Konstitusi periode 2003-2008 adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jimly Asshiddiqie
Mohammad Laica Marzuki
Abdul Mukthie Fadjar
Achmad Roestandi
H. A. S. Natabaya
Harjono
I Dewa Gede Palguna
Maruarar Siahaan
Soedarsono
Hakim Konstitusi periode 2008-2013 adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jimly Asshiddiqie, kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Harjono
Maria Farida Indrati
Maruarar Siahaan
Abdul Mukthie Fajar
Mohammad Mahfud MD
Muhammad Alim
Achmad Sodiki
Arsyad Sanusi
5. 9. Akil Mochtar
5. MAHKAMAH AGUNG
SEBELUM AMANDEMEN
Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman
hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga
ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau
dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.
WEWENANG
Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan
kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di
Indonesia pada saat itu.
SETELAH AMANDEMEN
Kedudukan:
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu
sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam
melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan
peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).
WEWENANG
Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti
Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
6. BPK
SEBELUM AMANDEMEN
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan
Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil
Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” PASAL 23
SESUDAH AMANDEMEN
Pasal 23F
(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden.
(2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.
Pasal 23G
(1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang